Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Loteng Pertimbangkan Rencana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Lombok (ekbisntb.com) -Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas alokasi transfer dana ke pemerintah daerah, tidak terkecuali ke Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal berdampak pada banyak hal. Selain mempengaruhi rencana pembangunan infrastruktur fisik. Pemangkasan dana transfer pusat juga berpotensi mempengatuhi beberapa kebijakan lainnya. Termasuk rencana pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan...
Wabup Lombok Barat Minta Bantuan DPR RI Suarakan Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Lombok (ekbisntb.com) -Pemkab Lombok Barat (Lobar) dibuat pusing dengan kebijakan Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer Daerah sebesar Rp305 miliar. Untuk itu, pihak Pemkab minta bantuan kepada anggota DPR RI Dapil NTB II (Pulau Lombok) Hj. Sari Yuliati, yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk menyuarakan ke Pemerintah...
Hadapi Keterbatasan Dana Transfer, Pimpinan Harus Pandai Bawa Program Pusat ke Daerah
Dompu (ekbisntb.com) -Mantan calon Wakil Bupati Dompu, H. Ikhtiar Yusuf, SH mengingatkan kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu untuk berkreasi dan membuat inovasi dalam menghadapi tantangan kekurangan anggaran tahun 2026 mendatang.Kendati dana transfer pusat ke daerah berkurang, pembangunan dapat tetap berjalan dengan didukung pembiayaan dari pemerintah pusat....
Wabup Lotim Akui Dana Transfer Terus Berkurang
Lombok (ekbisntb.com) -Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu daerah yang mengandalkan dana perimbangan pusat. Sebagian besar fiskal daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini bersumber dari transfer pusat.Sementara itu, beberapa tahun terakhir ini dana transfer pusat itu terus berkurang. Melihat fakta itu, Wakil Bupati...
Belanja Barang dan Jasa Disesuaikan, Rp 47 Miliar Dana Transfer Pusat ke Lobar Dipangkas
Dana Transfer Umum (DTU) dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Lombok Barat (Lobar) dipangkas sebesar Rp47 miliar lebih. Akibat pemangkasan ini, pihak Pemkab Lobar pun terpaksa menyesuaikan atau memangkas belanja program Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang menyebabkan banyak proyek fisik pun batal.
"KITA kena sekitar Rp47 miliar, itu banyak di...




