Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB Meningkat, Sektor Informal Jadi Perhatian Utama
Lombok (ekbisntb.com) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat peningkatan kepesertaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 31 Desember 2024, sebanyak 756.783 tenaga kerja atau 41% dari total potensi 1.864.450 tenaga kerja di NTB telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala...
Baru 7.296 UMKM NTB Terlindungi BPJS Ketenegakerjaan
Lombok (ekbisntb.com) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan. Data terbaru menunjukkan terdapat 18.004 usaha kecil dan 131.958 usaha mikro, sehingga total UMKM mencapai 149.962 pelaku UMKM.
Namun. dari jumlah tersebut, hanya 432 usaha kecil dan 6.827 usaha mikro yang telah...
BPJS Ketenagakerjaan NTB Bayar Klaim Rp453,5 Miliar Selama 2024
Lombok (ekbisntb.com) - Sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan NTB telah membayarkan klaim manfaat sebanyak Rp453,5 miliar terhadap 32.070 kasus.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB Boby Foriawan mengatakan, pembayaran klaim tersebut mencakup lima program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kelima program tersebut meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian...
BPJS Ketenakerjaan Bagi Nelayan KSB Dilanjutkan
Taliwang (ekbisntb.com) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Perikanan setempat melanjutkan program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di tahun 2025 ini.
Kepala Dinas Perikanan KSB, Noto Karyono mengatakan, pihaknya bersama BJPS telah menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk dilanjutkannya program tersebut. 'Minggu lalu kami teken PKS-nya,"...
DPRD Dorong BPJS Kesehatan Lunasi Sisa Klaim Dua Rumah Sakit di Lobar
TUNGGAKAN atau pending klaim BPJS yang belum dibayar pihak BPJS Kesehatan di dua rumah sakit Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 lali menembus angka Rp25-26 miliar. Tunggakan ini informasinya telah dibayar sebagian, sehingga masih ada sisa yang harus dilunasi. Komisi IV DPRD Lobar pun mendorong agar pihak BPJS Kesehatan segera...