Beranda blog Halaman 987

Tiba di BIZAM, Pj Gubernur NTB Disambut Sekda dan Forkopimda

0
SEMBEQ - Pj Gubernur Hassanudin tiba di BIZAM dan disambut dengan ritual adat Sasak, sembeq yang dilakukan Pengrakse Agung MAS H. Lalu Sajim Sastrawan. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin bersama Pj Ketua TP PKK Provinsi NTB Dessy Hassanudin tiba di Pendopo Gubernur, Minggu (30 Juni 2024). Pj Gubernur didampingi Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ir. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi tiba bertepatan dengan kumandang azan Magrib untuk wilayah Mataram.

Sebelumnya, Pj Gubernur tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) pukul 17.00 WITA. Kedatangan Pj Gubernur di bandara disambut Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, unsur pimpinan DPRD NTB, tokoh masyarakat dan Pengrakse Agung Majelis Adat Sasak (MAS) Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan serta tarian tradisional. Pengrakse Agung MAS H. Lalu Sajim Sastrawan juga melakukan ritual adat Sasak, sembeq pada Pj Gubernur.

SEMBEQ – Pj Gubernur Hassanudin tiba di BIZAM dan disambut dengan ritual adat Sasak, sembeq yang dilakukan Pengrakse Agung MAS H. Lalu Sajim Sastrawan. (ekbisntb.com/ist)

Sementara saat tiba di Pendopo Gubernur NTB, mereka disambut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, mulai dari asisten, staf ahli dan seluruh kepala dinas/badan serta kepala biro yang menunggu sejak pukul 17.00 WITA. Tepat di gerbang tengah, mobil Alphard hitam yang membawa Pj Gubernur, Sekda NTB disambut hormat dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Setelah itu, Pj Gubernur NTB menyalami satu persatu pimpinan OPD Pemprov NTB sambil menyebutkan nama dan jabatan, mulai dari Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Asisten II Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Asisten III H. Wirawan, hingga terakhir Kepala Biro Umum Hendra Saputra, S.STP., M.H.

Kemudian Pj Gubernur dan rombongan memasuki pendopo tengah sambil berbincang sebentar dengan beberapa pimpinan OPD. Namun, karena sudah memasuki waktu Salat Magrib, Pj Gubernur diantar Sekda NTB menuju pendopo barat yang akan menjadi tempat tinggalnya selama menjabat Pj Gubernur untuk istirahat.

Di sepanjang koridor menuju pendopo barat, sejumlah staf rumah tangga telah berbaris rapi sudah menyambut kedatangan Pj Gubernur dan istri.

Mengenai agenda, Pj Gubernur NTB, Senin 1 Juli 2024 ini dijadwalkan akan menghadiri peringatan Hari Bhayangkara di Lapangan Bara Dhaksa Polda NTB. Setelah itu, Senin siang dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB dan menghadiri sejumlah agenda lain. Sementara apel paripurna bersama ASN lingkup Pemprov NTB dijadwalkan hari Selasa dirangkai pada malamnya serah terima jabatan dari Pj Gubernur NTB sebelumnya H. Lalu Gita Ariadi yang juga Sekda NTB di Hotel Lombok Raya Mataram. (ham)

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK dan KUALITAS PENDIDIKAN

0
Dayu Made Lakshmi Dewi(ekbisntb.com/bul)

Dayu Made Lakshmi Dewi

Mahasiswa D3 Perpajakan, FEB Universitas Mataram

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke-4 yang menyatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, ini menandakan bahwa Pendidikan sangatlah begitu penting. Pendidikan yang baik memerlukan dukungan finansial yang bagus. Salah satu cara untuk membiayai Pendidikan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yaitu dukungan dari sektor pajak (Rachmany, 2021).

Pajak saat ini menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan, termasuk sektor pendidikan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, anggaran pendidikan pun terbatas. Sulit untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah mencatat Realisasi Penerimaan Pajak senilai Rp760,4 triliun hingga bulan Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 8,4% year on year. Capaian tersebut setara 38,2% dari target senilai Rp1.989 triliun.

Integrasi NPWP ke NIK, Saat ini banyak kemudahan membayar pajak, cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika transaksi perpajakan. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Perubahan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke NIK bertujuan untuk memungkinkan identifikasi data Wajib Pajak yang sebelumnya tidak dikenali dalam sistem DJP dapat langsung dikenali melalui NIK. Integrasi ini juga bagian dari program sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, terutama masyarakat yang kurang familiar dengan tata cara perpajakan lama.

Implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP direncanakan mulai 1 Juli 2024 berdasarkan PMK 136/2023. Sampai 20 Juni 2024, sebanyak 73,76 juta NIK telah dipadankan sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, mencapai 99,07% dari total 74,45 juta WP Orang Pribadi dalam negeri.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian NPWP Dalam Rangka Ekstensifikasi, intensifikasi pajak menjadi fokus utama. Ekstensifikasi ini mencakup kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum mendaftar untuk mendapatkan NPWP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi WP dan Intensifikasi Pajak, intensifikasi pajak berfokus pada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar serta optimalisasi penerimaan pajak. Langkah ini mempertegas implementasi ekstensifikasi WP dan intensifikasi PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, dan PPN berdasarkan objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP.

Pajak dan Perbaikan Pendidikan, Undang-undang yang mendasari komitmen perbaikan pendidikan terdapat dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa negara harus mengusahakan dan menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta/atau APBD. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah mengalokasikan sumber daya ke sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitasnya.

Melalui penerimaan pajak yang teratur dan proporsional, pemerintah mengumpulkan dana antara lain untuk mendukung inisentif pendidikan seperti pembangunan sekolah, pengadaan buku dan materi pendidikan, pelatihan bagi pendidik, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Pajak juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta memfasilitasi program beasiswa untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh nusantara.

Dengan teknologi yang diterapkan dalam pelayanan pajak, diharapkan potensi pemasukan dari pajak meningkat yang pada akhirnya meningkatkan belanja untuk Pendidikan. Pemerintah seyogyanya mulai fokus memperbaiki dan membangun SDM Pendidikan. Beberapa tahun terakhir pembangunan nasional lebih terfokus pada pembangunan fisik seperti jalan tol, bendungan, bandara dan bentuk pembangunan fisik lainnya. Tentu saja pembangunan fisik juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian, namun pembangunan manusia jauh lebih penting.

Saat ini sering didengar bahwa hanya orang-orang kaya yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh kuliah kedokteran, yang memerlukan biaya ratusan juta. Padahal masyarakat kita membutuhkan banyak dokter. Masyarakat menengah bawah juga secara proporsional perlu diberi ruang sebanyak-banyaknya menjadi dokter dan bidang-bidang lainnya selama mereka mampu.

Oleh karena itu, peningkatan pemasukan pajak semoga sejalan dengan perbaikan Pendidikan di segela lini. Ini menjadi dasar dalam mencapai Indonesia emas 2045.

CORE TAX dan PENINGKATAN TAX RASIO

0
Nurul Aeni(ekbisntb.com/bul)

Oleh: Nurul Aeni

Mahasiswa D3 Perpajakan FEB, Universitas Mataram

Dalam acara debat calon presiden yang diselenggarakan KPU beberapa waktu lalu, salah satu topik yang dibahas adalah terkait tax ratio. Salah satu kontenstan mengajukan proposal peningkatan tax ratio. Tentu terjadi pro dan kontra dalam debat itu, apa mampu negara meningkatkan rasio pajak saat ini.
Tax rasio adalah rasio antara pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bila dilihat dari data, di tahun 2023 tax rasio kita sebesar 9,11 persen 2022, 10 persen di 2023. Terakhir, berdasar nota keuangan RAPBN 2024 yang dibacakan Presiden RI, tax rasio ditarget 10,1 persen di tahun berjalan, 2024.
Seperti dipahami, pajak menjadi sumber pemasukan terbesar pemerintah untuk membiayai pembangunan. Realisasi pajak dalam APBN 2022 tercatat Rp1716.8 triliun atau 115 persen, mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu sebesar Rp1869.23 triliun, tumbuh 8,9 persen (pajak.com). Hal ini menandakan sektor pajak masih memberi kontribusi terbesar terhadap APBN dibanding sektor lain.
Pemeritah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pemasukan pajak. Salah satu gebrakannya adalah menyediakan pelayanan terbaru berbasis CoreTax Administration System (CTAS). Sistem administrasi terbaru ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak terbaru berbasis CoreTax.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018, core tax merupakan teknologi informasi yang akan mendukung pelaksanaan tugas DJP dalam automasi proses bisnis, mulai dari pemrosesan Surat Pemberitahuan (SPT) dokumen perpajakan, pembayaran pajak, hingga penagihan (pajak.com). Berlakunya CoreTax menjadi peluang guna meningkatkan Tax Ratio. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana CoreTax dapat meningkatkan Tax Ratio.
Dimulai 2025
Implementasi CTAS akan diawali tahun 2025. Dengan CTAS diharapkan mempermudah sistem administrasi dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bagi warga negara sehingga pelayanan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak. Tentunya dengan diberlakukannya CTAS menjadi salah satu jalan pemerintah untuk meningkatkan Tax Ratio atau pendapatan negara melalui pajak.
Dari sisi wajib pajak, teknologi dan informasi dalam hal ini CoreTax yang digunakan oleh Pemerintah (DJP) dapat berguna bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun juga membantu wajib pajak dalam administrasi hak perpajakannya (Tofan, 2023). Berdasarkan pemberlakuan coretax ini dilihat dapat meningkatkan Tax Ratio sehingga pendapatan yang diperoleh negara dari dana pungutan pajak konsisten dan terus meningkat. Tax ratio Indonesia hampir pasti meningkat jika pemerintah memperbaiki transparansi dalam pembuatan kebijakan.
Saat ini, pemerintah terus melakukan pembaruan sistem administrasi yang dimulai dari organisasi, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, proses bisnis serta teknologi informasi dan berbasis data. CTAS merupakan salah satu proyek reformasi perpajakan dalam proses bisnis dengan sistem informasi komersial siap pakai. CoreTax System termasuk dalam sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak.
Core tax mempersempit celah bagi wajib pajak dan petugas pajak untuk melakukan penyelewengan pajak. Semakin suatu sistem terintegrasi secara digital, akan semakin sempit celah penyimpangan karena akuntabilitas sistem informasi lebih baik dari manual. Karena keengganan membayar pajak juga disebabkan banyaknya penyimpangan tata kelola pajak sehingga wajib pajak merasa tidak rela pajak yang mereka bayar diselewengkan.
Sebagai bentuk ikhtiar meningkatkan pemasukan pajak dengan memperbaiki pelayanan, Core tax system tentu saja memberi peluang untuk semakin tingginya tax rasio negara. Hanya saja kepatuhan wajib juga ditentukan oleh perencanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan memberi dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat, tidak sekedar perbaikan sistem pelayanan.(*)

IWAPI NTB Berterimakasih, MXGP Bisa Dilaksanakan

0
Baiq Diah Ratu Ganefi (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB menyambut baik diselenggarakannya event-event internasional di daerah ini, terutama event balap motorcross bergengsi dunia MXGP kedua kalinya yang diselenggarakan di bekas bandara Selaparang, Rembiga Kota Mataram, 29 Juni hingga 7 Juli 2024.

MXGP yang diselenggarakan di Lombok, menurut Ketua IWAPI Provinsi NTB, Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi, SH perlu disambut syukur dan bersenang hati, juga perlu berterimkasih kepada penyelenggara yang sudah menghadirkan event internasional ini di NTB.

“Dalam situasi yang agak sulit ini, event (MXGP) bisa dilaksanakan. Dan memang harus tetap dilaksanakan. Karena ini juga sudah jadi branding NTB,” katanya.

Penyelenggaraan MXGP tahun berlangsung lama, 29 Juni hingga 7 Juli 2024, masih banyak waktu untuk melakukan evaluasi dan koordinasi terus menerus kepada para pelaku UMKM untuk menyiapkan kebutuhan penonton MXGP. Baik kebutuhan kulinernya, hingga marchandisenya.

“Bahwa UMKM ini harus dipersiapkan secara matang, apa sih yang dibutuhkan penonton, tidak hanya pada kuliner dan minuman. Tapi harus ada merchandise yang harus disiapkan oleh UMKM. inilah peran penyelenggara juga dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Event ini menurutnya bisa menjadi media promosi Nusa Tenggara Barat, baik promosi secara nasional, maupun internasional. Maka , kata Ratu Ganefi, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan penyelenggara untuk mensukseskan MXGP.

“Harus kerjasama yang kuat, penyelenggara dengan pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya. UMKM merchandise harus diperbanyak. Karena itu yang paling banyak dicari sekaligus jadi promosi NTB,” tambahnya.

Penataan UMKM menurut Ratu Ganefi harus dilakukan dengan baik. Untuk spot-spot tertentu, UMKM yang dilibatkan tidak boleh sembarangan. Kebersihan dan higienitas UMKM harus menjadi indicator UMKM tersebut ditempatkan di posisi – posisi strategis.

“Jangan juga, karena hajatannya UMKM, lalu kemudian UMKM yang pakai sepeda, yang pakai gerobak, yang pakai asongan bebas sekali berjualan hingga ke lokasi VIP. Ini harus diperhatikan juga karena menyangkut tamu-tamu asing,” kata Ratu Ganefi.

Ratu Ganefi kembali memberikan penilaian, ditengah keterbatasan, secara keseluruhan, MXGP tahun kedua ini bisa terlaksana. Harapannya terlaksana dengan baik. Karena dampak ekonominya pasti akan sangat dirasakan oleh UMKM, terutama UMKM di Kota Mataram.
“Kita harus sampaikan terimakasih kepada penyelenggara,” demikian Ratu Ganefi.(bul)

Komunitas Gelisah Manfaatkan Limbah Kulit Buah Menjadi Ekoenzim

0
Produk sabun cuci piring dan bahan baku hasil fermentasi sampah organik kulit jeruk yang diproduksi Komunitas Gelisah, Jum'at, 28 Juni 2024 di Mataram.(ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Komunitas Gelisah (Gerakan Lingkungan Sampah Nihil), selain mendaur ulang sampah anorganik, juga memanfaatkan sampah organik sebagai ekoenzim. Pendiri Komunitas Gelisah, Lailatul Ulfah menjelaskan bahwa, sampah organik yang ia manfaatkan yaitu sampah kulit buah.

Ia memilih kulit buah jeruk dan kulit buah pedagang rujak untuk difermentasi sebagai ekoenzim karena keresahannya di depan mata tentang pembuangan sampah yang dapat merusak lingkungan sekitar.

“Saya berpikir keras bagaimana cara mengolah limbah kulit buah tersebut menjadi produk yang bermanfaat, karena kalau diolah menajdi pupuk sudah terlalu jenuh,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil riset yang ia lakukan melalui berbagai macam media, seperti youtube dan buku, mengenai pengolahan limbah kulit buah, ia memutuskan untuk memanfaatkannya sebagai Ekoenzim, dan dijadikan sabun cuci piring ramah lingkungan.

Perjalanannya belajar mengolah sampah menjadi Ekoenzim berlangsung selama satu tahun, sehingga pendiri Komunitas Gelisah tersebut mampu menghasilkan produk yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Jadi, setiap sore saya mengambil sampah di pedagang es jeruk peras di sekitar Mataram untuk pengolahan ekonzim. Pas awal percobaan tidak langsung berhasil, karena membuat ekoenzim tidak semudah yang dipikirkan. Saya heran sama orang yang gampang buat ekoenzim. Tapi gitu, baunya seperti TPA,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa, ekoenzim itu punya rumus tersendiri. Ekoenzim dikatakan tidak berhasil ketika sampah yang difermentasi itu tidak mengeluarkan gas, dan sebaliknya. Untuk mendapatkan hasil fermentasi yang ramah lingkungan, harus menggunakan standar SOP fermentasi. Seperti, sampahnya diseleksi dan dibersihkan, menggunakan sarung tangan, dan langsung difermentasi ketika kondisinya masih baru.

“Jadi, ekoenzim yang saya punya itu pure sampah bersih dan segar, karena dibuat menggunakan SOP. Sehingga wanginya segar, bukan bau TPA yang pengolahan sampahnya asal-asalan,” ujarnya.

Ia menyebutkan manfaat dari ekoenzim yang ia fermentasi yaitu sebagai sabun cuci piring, pembersih lantai, dan hand sanitizer. Namun, saat ini ia lebih memfokuskan untuk membuat sabun cuci piring. Adapun bahan baku hasil fermentasinya juga dipasarkan, dan mereka terbuka untuk pengolahan bahan mentah tersebut.

Untuk pemasarannya produknya sudah berjalan sejak tiga bulan lalu. Perbulan mereka memproduksi sekitar 100 botol dan dijual dengan harga ekonomis, yaitu Rp. 10 ribu per botol dengan ukuran 450 ml. (ulf)

 

KOSTI NTB Support Sepeda Ontel untuk Para Pembalap MXGP

0
Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) NTB dalam acara parade welcoming ceremony pembalap MXGP. Jum’at, 28 Juni 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/ulf).

Mataram (ekbisntb.com) – Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) NTB memberikan support acara welcoming ceremony, parade budaya untuk MXGP 2024 yang diselenggarakan di Pulau Lombok. Acara tersebut dimulai dari Islamic Centre hingga Teras Udayana Kota Mataram.

H. Agus Cahyono, Ketua KOSTI NTB menjelaskan bahwa, support dari mereka memang diminta oleh pihak panitia MXGP sendiri, melalui Samota Enduro Gemilang yang bersurat resmi kepada pihak KOSTI untuk menyiapkan 30 unit sepeda bagi para pembalap. Dan support yang diberikan KOSTI kepada para pembalap berlangsung untuk satu hari pada acara tersebut.

“Dan kebetulan animo dari teman-teman ontelis NTB juga luar biasa dalam mensupport acara ini,” ungkapnya.

Acara tersebut dihadiri KOSTI dari berbagai daerah di NTB. Mulai dari Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram, bahkan dari Kecamatan Alas, Sumbawa.  Hampir kurang lebih 80 orang peserta dari komunitas ditambah 30 sepeda yang dipakai oleh para riders. Hingga totalnya menjadi 120 unit sepeda ontel yang dihadirkan.

“Yang dari sumbawa kami pinjami sepeda disini. Namun mereka adalah anggota ontelis NTB, Komunitas NTB,” jelasnya.

Ia menerangkan, ciri khas pakaian yang dikenakan dalam parade ini menggunakan baju adat, baju pejuang, hingga baju petani untuk menggambarkan keunikan dari komunitas sepeda tua. “Jadi mereka bebas mengenakan baju apa saja, apalagi kalau membawa nama daerah NKRI dan sebagainya,” katanya.

Agus menyampaikan tentang komunitas tersebut bahwa, jumlah personelnya kurang lebih sekitar 500 orang di daerah NTB dan terus bertambah. Meskipun mulai terbentuk di NTB sejak tahun 2022 lalu, perkembangannya cukup luar biasa. Yang semula jumlahnya hanya 12 komunitas, saat ini sudah lebih dari 20 komunitas. (ulf)

Mulai 2025, Sirkuit Mandalika Gelar Fanatec GT World Challenge Asia

0
 Sirkuit Mandalika. (ekbisntb.com/dok. MotoGP)

Praya (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit masuk sebagai salah satu tuan rumah gelaran balap mobil dunia Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS zona Asia Pasific mulai musim balap tahun 2025 mendatang. Ini bakal menjadi seri balapan mobil dunia pertama yang digelar sirkuit Mandalika. Dari kalender balapan sementara yang dirilis di CrowdStrike 24 Hours Spa., Jumat, 28 Juni 2024, sirkuit Mandalika bakal menggelar seri kedua Fanatec GT World Challenge Asia pada bulan Mei 2025 mendatang.

Adapun seri perdana bakal dihelat di sirkuit Sepang Malaysia. Dengan lebih dari 30 supercar GT3 direncanakan bakal berkompetisi untuk menjadi yang terbaik pada ajang balapan itu nantinya.  Penandatangan kesepakatan penyelenggaraan multi year ajang balap mobil tersebut telah dilakukan antara Founder dan CEO SRO Motorsports Group, Stephane Ratel, dengan perwakilan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) di Fuji Speedway akhir pekan lalu.

Selain Indonesia dan Malaysia Fanatec GT World Challenge Asia juga akan berlangsung di Chang International Circuit, Thailand pada bulan Juni. Lanjut kemudian pada bulan Juli dan Agustus digelar di Jepang. Dengan seri terakhir atau seri keenam di gelar di China. Namun untuk balapan di Jepang dan China, lokasi balapan belum ditentukan.

Indonesia sendiri menjadi negara keenam yang menyelenggarakan Fanatec GT Asia sejak pertama kali digelar pada tahun 2017. Selain Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok yang menjadi tuan rumah saat ini, Seri belapan juga hadir sempat hadir di Korea Selatan pada tahun 2019. “GT racing di Pertamina Mandalika International Circuit akan sangat spektakuler,” ujar Benjamin Franassovici, Championship Director SRO Motorsports, dalam keterangan, Jumat kemarin.

Dirinya mengaku sudah beberapa kali mengunjungi sirkuit Mandalika dan sangat terpesona oleh keindahan serta kualitas dan fasilitasnya. Mengingat, tidak ada sirkuit secantik sirkuit Mandalika di Asia. Sehingga pihaknya yakni dengan masuknya Pertamina Mandalika International Circuit ke dalam kalender balapan musim depan, akan menjadi seri yang sangat populer.

“Pengumuman ini merupakan hasil dari kerja keras selama beberapa tahun. Sungguh luar biasa bisa menetapkan posisi Indonesia dalam kalender Fanatec GT Asia,” tegasnya.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menambahkan, masuknya sirkuit Mandalika sebagai lokasi gelaran Fanatec GT World Challenge Asia menjadi momen bersejarah bagi sirkuit Mandalika sendiri. Karena akan menjadi tuan rumah ajang balap mobil GT3 multi-brand yang populer di Asia. Pencapaian tersebut tidak hanya mengukuhkan posisi kami sebagai sirkuit berkelas internasional, tetapi juga menambah prestasi sirkuit Mandalika dalam menyelenggarakan ajang balap internasional yang bergengsi.

Bahwa dengan menjadi tuan rumah Fanatec GT World Challenge Asia menunjukkan kesiapan sirkuit Mandalika sebagai untuk penyelenggarakan ajang balap internasional. Selain balapan yang sudah ada seperti MotoGP. Dan, pastinya akan semakin memperkuat posisi sirkuit Mandalika sebagai salah satu sirkuit terindah di dunia. “Menjadi tuan rumah event international membuktikan komitmen MGPA terhadap kemajuan motorsport di Indonesia dan sebagai sirkuit kelas dunia,” terang Priandhi.

Lebih lanjut Direktur Utama ITDC Ari Respati menegaskan, kolaborasi tersebut menandai langkah penting The Mandalika sebagai ‘The Ultimate Lifestyle Sportstainment Destination’ di Indonesia. Dengan menjadi tuan rumah event 2025 Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS Calendar, The Mandalika akan meningkatkan citranya internasional sebagai pusat sport and entertainment. Sekaligus akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal.

Secara keseluruhan, kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kedudukan global The Mandalika sambil memastikan dampak ekonomi positif jangka panjang bagi komunitas sekitarnya. “Dan, ITDC sepenuhnya mendukung kolaborasi MGPA dengan GT Fanatec, mengakui perannya yang penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini dan meningkatkan daya tarik The Mandalika,” tandasnya. (kir)

Perhotelan Harap Tak Berulang, Layanan Air Bersih di Gili Trawangan Kembali Normal

0
Wisatawan menikmati indahnya Gili Trawangan menggunakan sepeda. (ekbisntb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Upaya Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk meyakinkan perusahaan mitra (PT. TCN) membuka kembali pasokan distribusi air bersih kepada pelanggan di Gili Trawangan membuahkan hasil positif. Sejak Kamis malam lalu, air bersih sudah mengalir ke kran-kran pelanggan baik perhotelan maupun rumah tangga.

Hal itu pun mendapat tanggapan positif dari publik, tak terkecuali Asosiasi Hotel Gili. Ketua Gili Hotel’s Association (GHA), Lalu Kusnawan, kepada wartawan mengatakan krisis air bersih selama 5 hari (22-27 Juni) merupakan sebuah masalah krusial bagi pelanggan khususnya perhotelan. Pasalnya, air merupakan kebutuhan vital yang menentukan buka atau tutupnya usaha pariwisata.

“Alhamdulillah, air sudah dibuka sejak jam 04:30 sore (16:30 WITA) kemarin (Kamis sore). Harapan kita, pelayanan ini terus terjaga untuk keberlangsungan pariwisata,” ungkap Kusnawan.

GHA sendiri tidak tinggal diam melihat realita putusnya pasokan air bersih. Pengurus dan Anggota GHA di Gili Trawangan dan Gili Meno, mendatangi Kantor DPRD Lombok Utara menyampaikan aspirasi. Pertemuan dengan DPRD ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan eksekutif melibatkan instansi vertikal, PDAM, dan perusahaan.

Sebagai pelanggan, kata Kusnawan, pasokan air bersih harus dijamin oleh pemerintah melalui PDAM, baik dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Terlebih lagi lokus pelanggan PDAM berada di kawasan pulau yang menjadi magnet masuknya wisatawan asing, maka ketiadaan air bersih akan sangat berdampak bagi hajat hidup masyarakat maupun usaha investasi.

Ia menekankan bahwa air bersih sangat penting, tidak hanya untuk pengusaha tetapi juga untuk masyarakat Gili Trawangan yang ada di 7 RT di Dusun Gili Trawangan, sangat membutuhkan air.

“Kita bukan hanya berbicara soal wirausaha tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Warga tersebar di 7 RT, tentu menjadi tanggung jawab negara untuk menyiapkan sarana air yang layak,” tegasnya.

Pihaknya berharap, kejadian putusnya air bersih kepada pelanggan perhotelan dan warga ini, adalah yang pertama dan terakhir selama kerjasama berlangsung. Sebab, ketiadaan air yang berlaku 5 hari memberi dampak terhadap penurunan kunjungan pariwisata. Tidak sedikit WNA maupun domestik yang akan berlibur ke Trawangan, menunda atau mengalihkan perjalanan ke daerah lain. “Dengan normalnya pelayanan air ini, kami optimis. Tamu akan layani dengan baik,” tandasnya. (ari)

IKM NTB Dilatih Manfaatkan Limbah Batu Bara PLTU Jadi Batako

0
Foto bersama usai Bimtek produksi batako berbasis FABA. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat (Disperin NTB) dan PLN NTB memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) produksi dan kewirausahaan batako berbasis limbah batu bara pembangkit listrik atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA).

Bimtek dilaksanakan  di Mataram bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), Jumat, 28 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju acara puncak Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang akan digelar di NTB pada bulan Desember mendatang. BBI adalah program tahunan Kemenperin yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap hasil karya anak bangsa.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kemenperin, Yedi Sabaryadi menyatakan, pemanfaatan FABA dalam produksi batako adalah langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami berharap Bimtek ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian, serta mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Plh Kepala Disperin NTB Lalu Luthfi, M.Si menyampaikan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong pengembangan industri ramah lingkungan di NTB. “Dukungan dari PLN NTB sangat penting untuk memanfaatkan potensi FABA secara optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah BBI yang sukses,” ungkapnya.

Manager PT. PLN Unit Induk NTB Sigit Suharjono, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program-program berfokus pada pemanfaatan limbah industri. “Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk pengelolaan limbah FABA,” katanya.

Para peserta Bimtek juga menyambut baik kegiatan ini. Rival, salah satu peserta mengatakan, Bimtek ini sangat bermanfaat, terutama dalam mengembangkan keterampilan baru dan membuka peluang usaha di bidang produksi batako berbasis FABA.

Dengan diselenggarakannya Bimtek ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan industri ramah lingkungan dan berkelanjutan di NTB. Rangkaian kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menyukseskan acara puncak BBI, yang diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia. (bul)

Aktivitas Pedagang di Taman Udaya Dibatasi

0
H. Lalu Martawang. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram membatasi aktivitas pedagang di Taman Udayana, menyusul kericuhan yang terjadi sebelumnya. Aparat gabungan disiagakan mengawasi aktivitas pedagang dan pengunjung. Jika melanggar aturan akan dikenakan sanksi.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang ditemu di ruang kerjanya pada Jumat, 28 Juni 2024 menerangkan, permasalahan keributan yang terjadi di Taman Udayana telah dibahas bersama Polresta Mataram dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Kota Mataram, sehingga disepakati mengatur atau membatasi operasional lapak pedagang di Taman Udayana. Pedagang hanya dibatasi berjualan sampai pukul 22.30 WITA. “Jadi ada waktu untuk prepare sampai jam 11 malam (23.00 WITA) harus aktivitas sudah bersih,” terang Martawang.

Dinas Perdagangan Kota Mataram, juga diminta pengaturan berdasarkan zona serta koordinator di masing-masing bertanggungjawab terhadap kesepakatan bersama Pemkot Mataram, Polresta Mataram dan Kodim 1606 Mataram. Kesepatan itu sebut Martawang, pedagang dilarang menjual minuman beralkohol, mengatur kebersihan dan tata kelola serta operasional pedagang untuk menjamin agar tertib dan bersih supaya tidak terkesan kumuh.

Ia menegaskan, kawasan di Teras Udayana tidak boleh ada PKL serta parkir kendaraan diatur dan dipastikan tidak boleh kendaraan parkir di sepanjang Jalan Udayana, karena berkontribusi terjadinya kemacetan. Pengendara yang melanggar akan digembok kendaraan miliknya. “Nanti akan dipasang spanduk berisi kesepakatan-kesepakatan sehingga bagian untuk sosialisasi bukan saja pedagang juga pengunjung di Taman Udayana,” jelasnya.

Pemantauan aktivitas pedagang dan pengunjung akan diaktifkan kembali posko presisi terpadu dengan pelibatan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Petugas gabungan secara bergilir bertugas mulai pagi sampai malam. Martawang mengakui, adanya indikasi keributan antar pemuda disebabkan karena warga dari luar Kota Mataram mengkonsumi minuman keras kemudian masuk ke Kawasan Udayana. “Nanti tim itulah yang memantau supaya tidak terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan,” ulasnya.

Kesepakatan bersama akan menjadi aturan yang harus disepakati oleh semua pihak. Jika kesepakatan tertulis tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi berupa proses hukum oleh aparat kepolisian. (cem)