Beranda blog Halaman 983

Pj Gubernur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Inflasi NTB Tercatat 2,12 Persen, Salah Satu Terendah Nasional

0
Pj Gubernur NTB Hassanudin didampingi Sekda NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi dan sejumlah pimpinan OPD terkait mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Kemendagri secara online, Selasa 2 Juli 2024 kemarin.(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pj Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin didampingi Sekda NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si Asisten Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Selasa 2 Juli 2024 kemarin.

Rakor dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dengan narsum dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian terkait.

Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan, angka inflasi di Provinsi NTB bulan Juni 2024 secara tahunan (YoY) sebesar 2,12 persen. Angka ini berada di bawah nasional sebesar 1,51 persen. Jika dilihat berdasarkan urutan, Provinsi NTB berada di posisi nomor urut tujuh inflasi terendah nasional.

“Alhamdulillah angka inflasi NTB bulan Juni secara yoy sebesar 2,12 persen berada di bawah nasional sebesar 2,51 persen. NTB berada pada kelompok 10 besar dengan inflasi terendah secara nasional,” terang Hassanudin.

Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma M.H mengatakan, pencapaian angka inflasi 2,12 persen ini tidak lepas dari tiga kata kunci yang menjadi spirit Pemprov NTB, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi yaitu Konsisten, Inovasi dan Sinergi.

“Tentunya dengan menerapkan strategi 4 K dalam bentuk program dan kegiatan secara berkelanjutan,” terang Wirajaya.

Wirajaya mengatakan, dari sisi keterjangkauan harga, sinergi pelaksanaan Operasi Pasar Murah telah dilakukan secara intensif sebagai bentuk respons jangka pendek dari upaya pengendalian inflasi. Dan sampai dengan saat ini di tahun 2024, telah dilakukan sebanyak 108 kali pelaksanaan operasi pasar dengan intensitas pelaksanaan mengikuti perkembangan dari tekanan inflasi setiap bulannya.

Adapun dari sisi ketersediaan pasokan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan diantaranya beras, cabai, dan bawang merah terus dilakukan dan inisiasi demplot cabai di lahan tidur milik Pemerintah Provinsi NTB dengan mereplikasi success story klaster binaan Bank Indonesia serta optimalisasi pemanfaatan pupuk organik dan digital farming untuk efisiensi biaya produksi.

Sementara itu, dari sisi kelancaran distribusi, TPID berinovasi dengan meluncurkan Warung Pentasi Mentaram (Pantau Tanggap Inflasi Menuju Target Aman) sebagai upaya efisiensi rantai pasok hulu ke hilir. Hal ini dilakukan melalui integrasi klaster binaan, Pemerintah daerah, Bank Indonesia dengan Koperasi Mutiara Amanah Syariah milik Bank NTB Syariah yang merupakan BUMD sebagai offtaker.

“Sedangkan di aspek komunikasi efektif juga dilakukan sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan. Berbagai kanal/media telah dilakukan, antara lain edukasi melalui radio pada periode prime time, termasuk imbauan berbelanja bijak khususnya pada periode HBKN,” ujarnya.

Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam kesempatan itu mengatakan, secara nasional angka inflasi sebesar 2,51 secara YoY. Angka ini masuk dalam capaian yang sangat baik, meskipun di Indonesia pernah mencapai angka yang rendah lagi yaitu 2,28 di September 2023. Namun demikian patut disyukuri bahwa angka inflasi yang terkendali ini merupakan buah Kerjasama semua pihak.

“Bagi daerah yang inflasinya di atas 2,51 persen, kami minta untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk mengadakan rapat internal kembali, kemudian dicek lagi harga-harga komoditas, yan mana yang masih tinggi,” pesan Tomsi.(ris)

Gaungkan Produk Halal, Produk UMKM NTB Dilirik Pasar Internasional

0
Baiq Nelly Yuniarti. (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Berbagai jenis produk olahan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi daya tarik pasar internasional. Label produk halal digaungkan untuk menambah daya tarik pengusaha luar negeri.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti AP., M.Si, mengatakan, misi dagang telah dibangun untuk memperluas pangsa pasar ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Negeri Jiran Malaysia disasar karena banyak warga Lombok yang bermukim di Johor.

“Di Malaysia kami optimis akan dapat pasar yang bagus, mengingat di Johor banyak orang Lombok yang tinggal disana,” katanya pada Selasa, 2 Juli 2024.

Dibukanya jalur penerbangan Johor-Lombok, juga berpengaruh terhadap kemudahan akses untuk memasarkan produk UMKM dari Lombok ke Negeri Jiran tersebut.

Nelly menegaskan, selain negara Malaysia, juga menjadi target pemasaran produk UMKM dari Lombok dan Pulau Sumbawa adalah Brunei Darussalam. Menurut mantan Kadis Kominfo ini, pasar Brunei cukup tertarik dengan produk NTB karena fokus menggaungkan produk halal.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darusalam sempat mengirim undangan kepada Pemprov NTB, menanyakan terkait produk halal yang ada di daerah Gumi Gora ini. “Begitu mendengar kata halal, mereka lebih nyaman. Kemudian mereka bertanya-tanya bagaimana akses pariwisata menuju ke NTB. Nah, ini yang menjadi nilai lebih kita,” ungkapnya.

Adapun dalam misi mengembangkan pasar dagang yang dilaksanakan pada Jum’at, 26 Juni dan Sabtu, 27 Juni 2024 pekan kemarin, Disdag membawa banyak sampel produk UMKM. Seperti sambal dan minuman herbal. Sedangkan komoditi dicari adalah jahe dan kemiri.

Dari pertemuan dengan dua negara tersebut, nantinya pengusaha asal Malaysia dan Brunei Darusalam akan bertemu langsung dengan pelaku UMKM dan importir untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah disepakati tersebut. (era)

Bulog NTB Sudah Menyerap 52 Ribu Ton Jagung Petani

0
Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTB Raden Guna Dharma(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kanwil NTB telah menyerap 52.672 ton jagung dari petani di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sejak 1 Mei hingga per 1 Juli 2024.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTB Raden Guna Dharma di Mataram, Selasa 2 Juli 2024 menerangkan, bahwa penyerapan jagung ini dilakukan untuk menstabilkan harga dan membantu petani dalam memasrkan hasil panen mereka. Harga pembelian jagung dari Bulog ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram.

“Bulog akan tetap melakukan penyerapan sampai kita diperintahkan oleh pemerinntah untuk berhenti, kalo sudah dicabut harga fleksibilitas itu ya berati kita tidak hak kewajiban lagi untuk membeli,” jelasnya.

Raden Guna Dharma mengungkapkan tantangan penyerapan jagung petani. Salah satu kendala yang dihadapi Bulog adalah keterbatasan gudang penyimpanan. Gudang Bulog yang biasa digunakan untuk menyimpan gabah dan beras saat ini penuh dengan jagung, sehingga Bulog harus menggunakan gudang swasta atau gudang filial untuk menampung hasil panen jagung petani.

Bulog menurutnya akan terus menyerap jagung dari petani selama harga fleksibilitas masih berlaku dan masih tersedia gudang tempat penyimpanan. Petani yang ingin menjual jagungnya ke Bulog dapat menghubungi mitra Bulog di wilayahnya masing-masing.

“Bulog juga membeli jagung dari petani harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Mulai dari penentuan tingkat kadar air, berat, jamur dan kotor untuk mengantisipasi susut dan hama yang menyerang selama proses penyimpanan,” demikian Raden Guna Dharma.(bul)

BNI Tawarkan Program Pengalaman Belanja Terbaik Sambut HUT ke-78

0
Ilustarsi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan program untuk memberikan pengalaman berbelanja terbaik kepada nasabah melalui program “Experience With BNI” yang mencakup serangkaian promo dan diskon untuk nasabah dalam rangka menyambut HUT ke-78 perusahaan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan program tersebut bisa dinikmati nasabah mulai 5 hingga 11 Juli 2024.

HUT BNI jatuh pada Jumat 5 Juli 2024 dan mengangkat tema “Leading a Wondrous Nation”.

“Banyak sekali promo dan diskon menarik yang kami sediakan. Silakan manfaatkan, nikmati serta berpartisipasi keseruannya bersama HUT ke-78 BNI,” kata Oki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 2 Juli 2024.

Oki mengatakan promo dan diskon yang ditawarkan BNI bisa didapatkan nasabah di berbagai kategori seperti dining, fashion, e-commerce, groceries, gadget, travel, home appliances, hingga hobi dan hiburan.

Bagi pengguna kartu BNI Emerald, Kartu Kredit BNI, dan Debit Cards, BNI menawarkan diskon hingga 78 persen di berbagai restoran terkemuka seperti Gyu-Kaku, Shaburi & Kintan Buffet, Pepper Lunch, Ta Wan, dan The Harvest.

Pengguna Kartu BNI juga dapat menikmati diskon hingga Rp1,75 juta jika melakukan transaksi di SOGO, JD Sports, Planet Sports Asia, Matahari, Foot Locker, dan voila.id. Bagi pengguna online, BNI menawarkan diskon hingga Rp780.000 untuk berbelanja di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Zalora, dan Bukalapak.

Untuk berbelanja di supermarket, tersedia diskon hingga Rp278.000 di GrandLucky, LotteMart, Hypermart, Tip Top, Super Indo, dan Alfamidi. Selain itu, nasabah yang bertransaksi di toko elektronik seperti Digimap, Electronic City, Hartono, Erafone, iBox, dan Samsung juga bisa mendapatkan diskon hingga Rp2,78 juta.

Di kategori traveling, BNI menghadirkan diskon hingga Rp780.000 jika nasabah bertransaksi di Garuda Indonesia, Batik Air, Tiket.com, Traveloka, Grab, Gojek dan Bluebird. Di kategori hiburan dan olahraga, tersedia diskon hingga 78 persen untuk transaksi di XXI, XXI Café, CGV, TopGolf, MST Golf, dan Toys Kingdom.

Tak hanya pengalaman berbelanja, BNI memberikan beragam penawaran menarik untuk produk-produknya termasuk special rate mulai dari 2,75 persen fixed tiga tahun serta diskon 78 persen provisi dan biaya administrasi apabila masyarakat memaksimalkan BNI Griya sebagai solusi kredit kepemilikan rumah (KPR).

Kemudian, pengguna BNI Fleksi Aktif juga bisa mendapatkan special rate 8,75 persen serta diskon 78 persen provisi dan biaya administrasi. BNI Fleksi Pensiun juga menawarkan special rate mulai dari 9,5 persen serta diskon 78 persen provisi dan biaya administrasi.

Masyarakat yang membuka rekening digital bisa mendapatkan saldo OVO senilai Rp200.000. Selain itu, terdapat penawaran hadiah langsung hingga Rp25 juta dan “Kejar Mimpi” hadiah hingga Rp4,2 juta jika masyarakat membuka rekening Tapenas.

Anak perusahaan BNI juga menghadirkan berbagai penawaran spesial seperti special rate mulai 1,78 persen dengan spesial tenor 46 bulan dari BNI Finance, total RDN Rp2,5 juta untuk lima nasabah yang mendaftar BIONS Cuanpionship #3 dari BNI Sekuritas, hingga cash reward Rp780 juta untuk 78 nasabah dengan premi terbesar dan bebas Asuransi Digimicro dengan UP Rp60 juta (enam bulan) dari BNI Life.

Kemudian hibank, bank digital perusahaan anak BNI, menawarkan cashback hingga Rp17 juta dengan melakukan pembukaan rekening hi Saving Reward. BNI Ventures juga menyediakan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan berbagai hadiah menarik bagi pemenang Pithcing Competition.(Ant)

Pengembang Berkomitmen Percepat Penyerahan PSU

0
Haji Heri Susanto, Ketua REI NTB(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, H. Heri Susanto mengapresiasi langkah positif pemerintah daerah  dalam mempermudah proses penerimaan dan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan.

Hal ini menjadi angin segar bagi para pengembang dan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian PSU yang masih tertunda di berbagai kawasan perumahan. Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang pelang pemberitahuan kepada pengembang-pengembang yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot/Pemkab.

Heri Susanto menjelaskan bahwa di masa lampau, proses serah terima PSU kerap menemui kendala birokrasi yang rumit. Namun, dengan semangat yang sama dari Pemda dan REI NTB, proses ini kini diupayakan agar lebih mudah dan efisien.

“Kami bersyukur atas komitmen Pemda untuk mempermudah proses serah terima PSU. Ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pengembang,” ujar Heri Susanto di Mataram, Selasa 2 Juli 2024.

Lebih lanjut, Heri Susanto juga menyampaikan bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) turut mendukung upaya ini agar jelas kekosongan kekosongan aturan terkait sertifikat site plan PSU. Diharapkan, PSU-PSU  tersebut dapat langsung atas nama Pemda agar pemeliharaan PSU dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

“Saat ini, proses serah terima PSU sedang berjalan. Kami juga akan bekerja sama dengan Pemda untuk membuat surat bersama terhadap developer yang tidak aktif lagi, namun masih ada kawasan perumahan yang belum serah terima PSU,” jelas Heri Susanto.

Heri Susanto mencontohkan di Kota Mataram, terdapat sekitar 40 kawasan perumahan yang masih belum menyerahkan PSU. Kebanyakan merupakan proyek lama dengan regulasi yang kompleks. Di sisi lain, Lombok Barat menjadi daerah dengan proses serah terima PSU yang paling mudah.

“PSU merupakan bagian dari Fasos Fasum, yang meliputi jalan, saluran, listrik, tempat ibadah, dan pendidikan. Setelah diserahkan, PSU akan menjadi aset negara yang dikelola oleh Pemda,” papar Heri Susanto.

Heri Susanto menambahkan bahwa sejak tahun 2010, penerbitan sertifikat atas nama Fasos Fasum telah ditiadakan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses serah terima PSU.

“Dengan sinergi yang solid antara Pemda, REI NTB, dan BTN, kami optimistis bahwa permasalahan PSU dapat segera diatasi. Hal ini akan berdampak positif pada kelancaran pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Heri Susanto.

Ditambahkannya, Upaya bersama dalam mempercepat serah terima PSU di NTB patut diapresiasi. Kolaborasi antara Pemda, REI NTB, dan BTN menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah lama menghambat pembangunan perumahan. Dengan kemudahan proses serah terima PSU, diharapkan para pengembang dapat lebih fokus dalam membangun hunian yang berkualitas bagi masyarakat.

Diharapkan langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengurai permasalahan serupa. Dengan regulasi yang jelas, proses yang transparan, dan sinergi antar pihak, penyelesaian PSU akan menjadi lebih cepat dan efisien.(bul)

Tebu Sangat Berpotensi Menjadi Sumber Kesejahteraan Baru di Dompu

0
Dr. M. Firmansyah (kanan) dan M. Taufieq (kiri)(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berdiri pabrik gula terbesar di Indonesia Timur, yaitu PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS). Sejak tahun 2016 lalu, pabrik ini beroperasi normal, memproduksi gula pasir untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri.

Sayangnya, hingga kini, pabrik ini masih harus mendatangkan gula mentah dari luar negeri untuk diolah. Persoalannya, keterbatasan pasokan bahan baku tebu, baik yang diproduksi di lahan HGU milik perusahaan, maupun dari lahan petani mitra.

Di Kecamatan Pekat saja, lahan tebu kemitraan tercatat sekitar 3.000 hektar, sementara itu lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan tercatat tidak kurang dari 3000 hektar, meskipun secara legal HGUnya seluas 5.000 hektar.

Komoditas tebu dan gula ini sebenarnya sangat potensial menjadi salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Dompu. Namun, sampai hari ini, perusahaan gula masih bermasalah dengan pengoperasian lahan HGU-nya karena terkendala aktifitas peternakan lepas yang acapkali masuk ke lahan HGU.

Di Pekat, saat ini terdapat potensi lahan sekitar 11.000an hektar di Kecamatan Pekat, namun realisasinya masih sekitar 3000an hektar. Begitu juga di Kabupaten Sumbawa, potensi lahan untuk tebu masih tersedia sangat luas.

PT. SMS sebenarnya bertekad menjadikan Dompu sebagai sentra produksi gula untuk NTB dan Indonesia Timur dengan mekanisme kemitraan berbasiskan perkebunan petani lokal. Perusahaan menargetkan persentase suplai tebu dari model kerjasama kemitraan sebesar 80 persen. Sementara suplai tebu dari perkebunan milik perusahaan sendiri akan menjadi sekitar 20 persen saja dari total suplai bahan baku perusahaan.

Namun selama ini perusahaan cenderung kurang mendapatkan dukungan dari otoritas lokal, baik provinsi maupun pemerintahan daerah Dompu. Sehingga, model kerjasama kemitraan dengan petani belum terlalu berkembang, karena hingga kini baru mencapai sekitar 3000 hektar. Sementara potensinya di Kecamatan Pekat sangatlah besar, yakni sekitar 11.000 – 20. 000 hektar.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah menegaskan, pengembangan komoditas pertanian di Dompu perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Sebelum memulai, penting untuk mempelajari struktur pasar dan memastikannya tidak terjebak dalam oligopoli seperti yang terjadi pada komoditas jagung.

“Masalah jagung bisa terulang kembali jika struktur pasarnya masih oligopoli,” ujar Firmansyah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menelusuri dan mencari sebanyak mungkin pembeli potensial untuk komoditas pertanian yang ingin dikembangkan.

Selain itu, Firmansyah menekankan pentingnya hilirisasi di tingkat lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengolah produk mentah menjadi produk jadi seperti gula atau produk lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, petani tidak hanya bergantung pada penjualan produk mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga.

“Hampir semua produk pertanian dapat tumbuh dengan baik di NTB. Namun, tata niaga yang matang adalah kuncinya. Kita tidak ingin petani kembali terjebak dalam situasi di mana mereka hanya menggantungkan hidup pada satu komoditas yang tidak memberikan imbal hasil yang memadai,” katanya.

Firmansyah menyarankan agar pemerintah daerah merancang iklim bisnis yang kondusif bagi pengusaha dan petani. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan usaha, memberikan insentif pajak, dan membangun infrastruktur yang memadai.

“Dengan iklim bisnis yang kondusif, pengusaha dan petani dapat bekerja secara lebih efisien dan meningkatkan keuntungan mereka. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Dompu,” imbuhnya.

Dompu memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas pertanian. Luas lahan yang memadai dan keberadaan pelabuhan di Kilo menjadi modal awal yang menjanjikan. Namun, Firmansyah kembali mengingatkan bahwa kunci utama adalah tata niaga yang terencana dan matang.

Firmansyah menyarankan agar pemerintah daerah membuat peta jalan yang jelas untuk pengembangan komoditas pertanian di Dompu. Peta jalan ini harus memuat strategi yang komprehensif, mulai dari pemilihan komoditas yang tepat, pencarian pembeli, pengembangan hilirisasi, hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Peta jalan ini akan menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan komoditas pertanian di Dompu. Dengan peta jalan yang jelas, kita dapat menghindari inefisiensi dan memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Pengembangan komoditas pertanian di Dompu dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Tata niaga yang baik dan peta jalan yang jelas menjadi kunci utama untuk membuka potensi Dompu yang luar biasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq mengemukakan, pemerintah Provinsi NTB sangat konsen terhadap pertanian tebu di Dompu. Apalagi didukung adanya pabrik gula, PT. SMS. Saat ini pabrik masih tetap mendatangkan bahan baku gula mentah dari luar negeri untuk memenuhi kapasitas produksi pabrik.

“Kita hanya memiliki ketersediaan bahan baku lebih kurang 10 persen dari kebutuhan produksi ideal pabrik. Sehingga harus dilakukan pemurnian gula pasir menggunakan bahan baku dari luar,” katanya.

Rendahnya ketersediaan bahan baku tebu, menurut kepala dinas, salah satunya karena harga beli tebu yang masih fluktuatif. Sehingga petani masih memilih menanam komoditas lain, seperti jagung.

“Tebu lokal kita masih terbatas. Makanya, kita juga bantu petani untuk pengembangannya. Dikasi bibit. Tapi petani melihat yang nilai tambah lain yang masih lebih bagus. Kalau stabil harganya, yang ndak nanam (tebu) pasti ikut nanam,” tambahnya.

Yang bisa dilakukan pemerintah adalah, memberikan subsidi yang lebih tinggi kepada petani. Sehingga biaya produksi bisa ditekan, dan marjin yang diterima bisa lebih tinggi.

“Biaya produksi kita kurangi. Sehingga marjin yang diterima petani tinggi. Bila perlu marjinnya sama dengan komoditas yang lain, atau lebih tinggi. Supaya petani beralih menanam tebu. Perusahaan juga bisa mendapat pasokan bahan baku yang memadai,” demikian Taufieq.(bul)

Capaian PAD Masih Rendah,  Banyak Ritel Modern di Lobar Belum Ditarik Retribusi Parkir

0
Parkir di ritel modern belum semua ditarik oleh Pemkab Lobar. Dishub Lobar akan memaksimalkan menarik retribusi parkir dari ritel modern. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Banyak ritel modern di Lombok Barat (Lobar) belum ditarik pajak maupun retribusi parkir. Pasalnya, dari ratusan ritel modern baru beberapa yang bisa digarap atau dikelola parkirnya oleh pihak Pemkab Lobar dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub). Untuk itu, pihak Dishub pun berupaya memaksimalkan potensi tersebut, lebih-lebih capaian PAD khusus parkir hingga saat ini masih rendah.

Sekretaris Dishub Lobar Fathurrahman mengatakan, dari sekian banyak ritel modern yang ada di Lobar belum semua digarap parkirnya. “Baru beberapa yang kita tarik,” jelasnya.

Kalau melihat data jumlah Ritel Modern di Lobar mencapai ratusan titik, baru beberapa persen yang ditarik retribusi oleh Dishub. Pihaknya pun akan menyasar semua ritel modern tersebut secara bertahap agar perlakuannya sama dengan ritel modern lainnya. “Kita akan mengarah ke sana,” ujarnya.

Sedangkan untuk pasar dan lokasi lainnya sudah ditarik sejak lama. Dalam penarikan retribusi parkir yang masuk parkir tepi jalan umum tersebut, pihaknya melihat beberapa aspek. Salah satunya, ada tidak bangkitannya.  Jika bangkitannya besar dan berpotensi, pihaknya akan berkoordinasi mengenai penempatan petugas jukir. Tetapi kalau masih baru-baru, maka pihaknya tak bisa memungut retribusi. Besaran retribusi yang ditarik sesuai perbup, tarif parkir sepeda motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000.

Lebih lanjut dikatakan, progres capaian PAD khusus retribusi parkir sejauh ini masih rendah. Dari target Rp3,2 miliar, baru tercapai kisaran di bawah 30 persen. Namun capaian ini hampir sama dengan tahun lalu. Diakui, target ini terlalu tinggi dibandingkan potensi yang ada, sehingga memang menjadi kendala dalam mencapai target tersebut. Untuk memaksimalkan retribusi parkir ini, pihaknya juga akan menertibkan lokasi parkir yang diusahakan oleh warga (perorangan).

Sejauh ini parkir ini dibuka tanpa izin seperti ditemukan beberapa di wilayah Lembar, sehingga itu perlu ditertibkan. Selain itu, penertiban parkir ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, sebab lokasi parkir ini tak jarang menyebabkan kemacetan dan rawan terhadap keselamatan pengendara. (her)

Edukasi Literasi dan IT, Kominfo KLU Perbanyak Kunjungan ke Sekolah

0
Haerul Anwar (ekbisntb.com/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memperbanyak kunjungan ke sekolah-sekolah khususnya di tingkat SMA dan SMK. Upaya ini merupakan ikhtiar Pemda untuk mengedukasi anak sekolah agar cerdas dalam menyikapi perkembangan informasi dan teknologi digital.

Kepala Dinas Kominfo KLU, Haerul Anwar, S.Kom., akhir pekan kemarin mengungkapkan, kunjungan Kominfo ke sekolah-sekolah diharapkan dapat membantu membuka wawasan siswa dalam memanfaatkan IT yang sehat dan cerdas. Terlebih bagi siswa usia SMA/SMK, dinilai memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengolah informasi yang didapat dari berbagai referensi digital.

“Adik-adik kita di SMA/SMK saat ini, berada di zaman yang sangat mudah mengakses informasi dari berbagai platform. Jika digunakan secara positif, kita yakin generasi masa depan bisa lebih cerdas dari generasi saat ini,” ungkap Haerul.

Kominfo, kata dia, perlu hadir untuk mencegah penggunaan media digital secara negatif. Misalnya, siswa ikuti menyebarkan informasi yang belum tentu benar (hoaks), atau informasi yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang, atau yang bersifat melanggar UU ITE.

Menurut dia, dengan memberikan literasi yang cukup seperti membaca, menulis dan menyampaikan informasi secara benar, siswa atau masyarakat luas dapat terhindar dari potensi risiko hukum.

“Ini target kita, untuk tahun ini memang baru satu yakni di SMK 1 Kayangan. Ke depan di beberapa sekolah akan kita tingkatkan,” ujarnya.

Pendekatan ke sekolah-sekolah, ujarnya, merupakan langkah yang perlu dilakukan dan diperbanyak. Sebab Pemda juga perlu membuat terobosan yang membentengi generasi mudanya untuk mengaplikasikan literasi secara cerdas, baik, juga benar.

Oleh karena itu, kata dia, literasi yang baik harus diajarkan kepada generasi masa depan saat ini, agar mereka bisa berkembang, sehingga mereka terdorong untuk bisa mengikuti jejak-jejak para suksesor di dunia.

“Melalui literasi ini cara kita membangun bangsa dengan kekuatan SDM. Ke depan kita akan manggandeng UPTD Dikpora agar volume kunjungan bisa lebih banyak,” tandasnya. (ari)

11 Pemda di NTB Alokasikan Rp2,1 Triliun untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

0
Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, M.Si(ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Seluruh Pemda di Provinsi NTB, baik Pemprov maupun 10 kabupaten/kota memiliki alokasi anggaran tersendiri untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sebab penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas daerah dan menjadi instruksi pemerintah pusat.

Total alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di 11 Pemda di Provinsi NTB mencapai Rp2,1 Triliun di tahun 2023 kemarin. Jika dirinci, dana penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram Rp50,32 miliar, Lombok Barat Rp149 miliar, Lombok Tengah Rp190 miliar, Lombok Timur Rp602 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp247 miliar, Kabupaten Dompu Rp200 miliar, Kabupaten Bima Rp218 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp156 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp135 miliar, Kota Bima Rp95 miliar, dan Provinsi NTB Rp111,5 miliar.

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur NTB H. Hassanudin yang diwakili oleh Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum

Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2023 yang berlangsung, Senin 1 Juli 2024 kemarin.

Ia mengatakan, inkronisasi program pembangunan, menjadi salah satu faktor penting dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran. Sinkronisasi dilakukan melalui berbagai forum baik difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se Provinsi NTB diantaranya forum multilateral meeting antara pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga dengan Bappenas, Rakor Gubernur, Rakor Bupati/Walikota, Forum Musrenbangnas, Musrenbangprov, Musrenbang Kabupateb/Kota dan lain sebagainya.

“Sinkronisasi juga dilakukan, saat proses fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan mulai RPJPD, RPJMD, maupun RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri, yang salah satu outputnya adalah sinkronisasi program kegiatan antara pusat dan daerah,” katanya.

Demikian juga hal yang dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota se NTB. Evaluasinya dilaksanakan setiap tahun, dalam proses fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan mulai RPJPD, RPJMD, maupun RKPD, dan bahkan evaluasi Ranperda APBD kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi.

Adapun jumlah jumlah kemiskinan ekstrem di NTB tahun 2023 sebanyak 143.090 atau 2,64 persen. Jumlah ini sebenarnya menurun sebanyak 0,65 persen (32.939 jiwa ) dari tahun 2022 sebesar 176.029 jiwa (3,29 persen).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp11.571,21 per kapita per hari, atau Rp351.957,40 per kapita per bulan.(ris)

Pemkab Dompu Bantu Pupuk bagi Petani Jagung

0
Bupati Dompu, NTB, Kader Jaelani (Tengah) saat acara penyerahan bantuan kepada para petani jagung di daerah setempat, Senin 1 Juli 2024(ekbisntb.com/ant).

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu, memberikan bantuan pupuk kepada para petani dalam rangka meningkatkan produksi jagung di daerah setempat.

Bupati Dompu H Kader Jaelani melalui keterangan tertulis di Mataram, Senin mengatakan bantuan pupuk cair dan NPK yang diserahkan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu para kelompok tani atau petani untuk meningkatkan produktivitas.

“Semoga ini bisa mendukung peningkatan produksi jagung di Kabupaten Dompu,” katanya.

Ia mengatakan bantuan sarana produksi itu diberikan kepada 98 Kelompok Tani (Poktan) dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dompu, Woja dan Kempo.

“Semoga bantuan yang diserahkan ini memberikan berkah bagi para petani dan produktivitas pertanian bisa meningkat,” katanya.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung peningkatan produktivitas, sehingga melaksanakan berbagai program baik dalam peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produksi melalui penyaluran bantuan pertanian maupun program lainnya.

“Program yang dilaksanakan ini untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan para petani,” katanya.

Bupati mengingatkan para petani bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, bupati dan wakil bupati Dompu.

“Hendaknya dalam Pilkada para petani tidak terpengaruh oleh iklim politik yang berlangsung dan tetap bekerja sebagai petani dengan baik, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat,” katanya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Dompu realisasi luas tanaman jagung mencapai 47.082 hektare di 2024. (ant)