Beranda blog Halaman 958

BI: Kinerja Kegiatan Dunia Usaha Meningkat pada Triwulan II-2024

0
Erwin Haryono . (ekbisntb.com/antara)

Semarang (ekbisntb.com) – Bank Indonesia melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat pada triwulan II-2024.

“Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 17,20 persen, lebih tinggi dari SBT pada triwulan I-2024 yang sebesar 14,11 persen,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Meningkatnya kegiatan dunia usaha tersebut ditopang oleh kenaikan kinerja beberapa lapangan usaha (LU), antara lain LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sejalan dengan pergeseran musim panen khususnya komoditas tanaman pangan di sejumlah wilayah, LU transportasi dan pergudangan, dan LU konstruksi.

LU perdagangan besar eceran dan reparasi mobil motor, serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami peningkatan permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, Waisak, Kenaikan Isa Al Masih, dan Idul Adha.

Erwin menuturkan kapasitas produksi terpakai pada triwulan II-2024 tercatat sebesar 73,70 persen, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 73,61 persen.

Penggunaan tenaga kerja juga terindikasi meningkat disertai kondisi keuangan dunia usaha yang berada dalam kondisi baik, khususnya pada aspek likuiditas dan rentabilitas, didukung mudahnya akses pembiayaan.

Responden memprakirakan kegiatan dunia usaha pada triwulan III-2024 tetap kuat dengan SBT sebesar 15,91 persen.

Kegiatan usaha pada seluruh LU diprakirakan tumbuh positif antara lain LU industri pengolahan didukung kapasitas penyimpanan dan ketersediaan sarana produksi, LU pertambangan dan penggalian, LU konstruksi sejalan dengan berlanjutnya peningkatan aktivitas proyek bangunan, serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum didorong oleh peningkatan permintaan pada momen libur sekolah. (ant)

PUPR: Kota Cerdas Harus Dibarengi dengan Pembangunan Gedung Cerdas

0
Ilustrasi Smart City(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, kota cerdas (smart city) harus dibarengi dengan pembangunan gedung cerdas.

“Konsep kota cerdas ini tentunya juga harus dibarengi dengan pembangunan gedung cerdas. Dengan demikian, konsep kota cerdas ini bisa berjalan sebagai satu ekosistem,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurut Diana, sebuah kota dapat dikatakan cerdas jika di dalamnya dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan juga yang memiliki transportasi yang lebih efisien serta terintegrasi, sehingga meningkatkan mobilitas dari masyarakat.

“Konsep itu juga menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat. Rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan yang ramah lingkungan, dan juga harus memakai energi yang terbarukan. Inilah hal-hal yang mesti muncul dalam konsep kota cerdas,” katanya.

Di era informasi digital yang begitu cepat, suatu kota ini dituntut untuk bertransformasi dengan cepat. Merencanakan kota tematik juga termasuk kota cerdas pada era ini juga membutuhkan proses yang komprehensif dan mengedepankan kepentingan publik.

Teknologi dan manusia ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota cerdas. Banyak pemerintah daerah antusias ingin menerapkan kota cerdas sebagai dampak meningkatnya jenis dan entitas masalah perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas, Bangunan Pintar atau Bangunan Gedung Cerdas (BGC) adalah Bangunan Gedung Hijau yang menerapkan sistem manajemen bangunan pintar yang responsif terhadap konteks kawasan, lingkungan, kearifan lokal, dan kebutuhan pengguna yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung serta sistem keamanan dengan menggunakan teknologi tinggi yang terintegrasi dan bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, fungsi, dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Sistem Manajemen Bangunan Pintar yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Bangunan Gedung (building management system) pada BGC adalah sistem automasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan secara terintegrasi sistem mekanikal, elektrikal, dan/atau teknologi BGC. (ant)

AMPHURI Bali Nusra Terbentuk, Siap Bersinergi Menekan Praktik yang Merugikan Calon Jemaah Umrah

0
Pelantikan pengurus DPD AMPHURI Bali Nusa Tenggara(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Pengurus baru DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusa Tenggara dilantik. Keberadaan organisasi ini disambut positif seluruh stakeholder, dan diharapkan dapat menekan terjadinya kasus-kasus yang dapat merugikan masyarakat, atau calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Pelantikan pengurus baru AMPHURI Bali Nusa Tenggara dilakukan oleh Ketua DPP AMPHURI, Firman M Nur di Mataram, Kamis 18 Juli 2024. DPD AMPHURI Bali Nusa Tenggara diketuai oleh H. Zamroni. Pemprov NTB, Kanwil Kemenag NTB, dan para stakeholder lainnya menyampaikan selamat atas terbentuknya organisasi perusahaan travel haji dan umrah ini di NTB khususnya.

Ketua DPP AMPHURI, Firman M Nur mengatakan, kepengurusan DPD AMPHURI Nusa Tenggara menjadi DPD ke 14 di Indonesia.

“Target kami di DPP untuk memastikan sektor usaha travel haji dan umrah berkembang bukan hanya di pusat, tetapi seluruh daerah di Indonesia. Apalagi khususnya di NTB, sebagai daerah penyumbang calon jemaah umrah terbanyak di Indonesia,” katanya.

Potensi besar calon jemaah haji dan umrah NTB ini, menurutnya karena danya sejarah panjang dengan Saudi Arabia. Karena warga Lombok di Saudi Arabia termasuk populasi terbesar.

“Kami berharap agar PPU di NTB tumbuh secara profesional dan pelayanan serta bimbingan terbaik bagi jemaah. Serta mendapatkan perlindungan serta kepastian pelayanan,” tandasnya.

Sementara itu, H. Sabarudin dari Kanwil Kemenag NTB juga mengharapkan, keberadaan AMPHURI di NTB dapat memperkuat sinergi dengan seluruh Kementerian dan lembaga yang ada di daerah ini untuk memberikan pelayanan haji dan umrah terbaik kepada calon jemaah.

“Data kami di Kanwil Kemenag NTB, kita termasuk penyumbang terbesar calon jemaah di Nusantara. Saat ini sudah ada 9.155, itu diluar data dimiliki Kementerian Agama. Artinya ada saja jemaah kita yang melakukan umrah secara backpacker. dia berangkat dari sini menggunakan atribut bebas, sehingga tidak tercatat. Nanti setelah di kantor penyelenggaranya di daerah lain, baru diseragamkan berangkat umrah,” katanya.

Jangan sampai, menurutnya, saat berangkat tidak terdeteksi di daerah. saat bermasalah, mengadunya justru di daerah. harapannya, keberadaan AMPHURI Bali Nusra ini nantinya bisa menertibkan praktik-praktik nakal yang dapat merugikan calon jemaah haji dan umrah.

Pj. Gubernur NTB, Hassanuddin melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady juga mengharapkan, keberadaan AMPHURI ini bisa mendorong semakin banyak calon jemaah haji dan umrah yang berangkat secara resmi dari NTB.

“Dengan semakin besar pasarnya, ini bisa mendorong masuknya penerbangan langsung Lombok-Arab Saudi kedepannya. Itu juga bisa menjadi maget mendatangkan wisatawan timur tengah ke NTB nantinya,” demikian Jamal.

Sementara itu, Ketua DPD AMPHURI Bali Nusa Tenggara, H. Zamroni menegaskan siap bergandengan tangan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder di provinsi ini.

“Kami adalah pelaku usaha, bersama teman teman PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang ada di sini, bisa memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat yang terjamin dan berkualitas untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah di tanah suci secara tenang, dan khusyuk,” katanya.

Zamroni juga menegaskan komitmen AMPHURI untuk bersama – sama menekan praktik-praktik yang dapat merugikan calon jemaah haji dan umrah, di wilaya Bali Nusa Tenggara.(bul)

Jelang MotoGP Mandalika 2024, Garuda Indonesia Tambah Penerbangan Jakarta-Lombok

0
General Manager Garuda Indonesia Office Lombok, Valentry Akila Rumambi(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Dua bulan menjelang perhelatan Grand Prix Motor internasional MotoGP 2024 yang akan diselenggarakan pada 27-29 September 2024 mendatang, Garuda Indonesia menambah tujuh penerbangan rute Lombok-Jakarta.

General Manager Garuda Indonesia Office Lombok, Valentry Akila Rumambi mengatakan, kemungkinan besar penerbangan akan bertambah menjelang waktu berlangsungnya MotoGP tahun ini.

“Untuk produksi kita pasti nambah, yang sudah ditambah itu ada tujuh penerbangan, semua ke Jakarta,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa tambahan penerbangan rute Lombok-Jakarta ini dikarenakan penggemar motor MoroGP ini cukup banyak dari ibukota. Demikian juga wisatawan mancanegara juga biasanya berangkat dari Jakarta terlebih dahulu baru menuju Lombok.

“Karena marketnya ada di Jakarta,” lanjutnya.

Untuk rute ke luar negeri, Garuda Indonesia menurutnya telah menyiapkan tiga pesawat carter yang dikhususkan untuk mengangkut para pembalap.Dengan sistem penerbangan carter, artinya bahwa penerbangan yang sistemnya disewakan secara khusus untuk perorangan maupun kelompok. Tiga rute tambahan luar negeri ini dari Khazakstan – Lombok, Lombok – Narita (Jepang).

Sementara itu, load factor Pesawat Garuda Indonesia dua bulan menjelang MotoGP menurutnya sudah mulai meningkat. Rata-rata berada di angka 80 persen atau sekitar 400-500 penumpang setiap harinya.

Apalagi bulan-bulan ini musim pariwisata high session atau tinggi, diikuti dengan permintaan penerbangan yang turut meningkat, Garuda Indonesia pastikan tidak akan menaikkan harga tiket pesawat.

“Penerbangan kita sudah diatur oleh pemerintah, jadi harganya tiap tahun sama saja. Enggak akan berubah” tutupnya. (era)

Wapres Minta Terus Bangun Kemandirian Industri Otomotif Nasional

0
KH. Makruf Amin. (ekbisntb.com/ant)

Tangerang, Banten (ekbisntb.com) – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta kemandirian industri otomotif nasional perlu terus dibangun dengan mengembangkan ekosistem industri otomotif, mulai dari produksi bahan baku hingga industri perakitan dan pendukung.

Wapres menyebut upaya itu dilakukan demi mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, dengan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing menjadi kunci keberhasilan.

“Saya meyakini industri otomotif nasional dapat mengambil peran besar dalam mendukung upaya ini, mengingat potensi besar yang kita miliki,” kata Wapres dalam sambutannya pada pembukaan pameran industri kendaraan bermotor Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Selain itu, kata Wapres lagi, industri otomotif juga dituntut dapat lebih adaptif pada peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pengembangan teknologi otomotif ramah lingkungan seperti kendaraan listrik.

“Beberapa hal ini penting demi memperkuat kapasitas dan nilai tambah industri otomotif nasional, sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain,” ujar Wapres lagi.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan industri otomotif global kembali pulih setelah sempat mengalami terpaan pandemi COVID-19. Bahkan di tengah ketidakpastian global, industri tersebut mampu tumbuh hampir 10 persen di tahun 2023.

“Hal ini tentunya menjadi potensi yang harus dimanfaatkan untuk memacu Indonesia masuk ke jajaran sepuluh besar produsen kendaraan bermotor di dunia,” ujar Wapres pula.

Sedangkan di tingkat domestik, Wapres menjelaskan industri alat angkutan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai lebih dari 7 persen dan kinerja ekspor tumbuh hampir 6 persen pada 2023.

Selain itu, industri otomotif telah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan industri nasional. Apabila dilihat dari jumlah investasi yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang mencapai kurang lebih 1,5 juta orang dalam rantai pasok industri ini,” kata Wapres.

Untuk itu, Wapres menekankan kapasitas industri otomotif nasional perlu terus ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga kebutuhan pasar global.

“Saya berharap penyelenggaraan kegiatan ini dapat turut memacu kemandirian industri otomotif nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” kata Wapres. (ant)

YLKI Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Impor Ilegal

0
Logo YLKI(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menindak tegas pelaku impor ilegal terutama pangan berbahaya dari China karena dinilai sangat meresahkan.

“Kalau bisa ya ini pelakunya ditelusuri dan diproses hukum siapa ini yang terlibat dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal,” ujar Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Sudaryatmo, masuknya produk pangan ilegal China berbahaya karena pengawasan Indonesia sangat lemah. Ini menjadi celah masuknya produk pangan ilegal China yang memiliki kualitas di bawah standar dan membahayakan masyarakat.

“Di China itu ada produk bagus, ada juga produk yang standar. Kalau regulasi kita lemah dan pengawasannya juga lemah itu menjadi sasaran masuknya produk-produk dari China yang di bawah standar,” ujar Sudaryatmo.

Ia mengatakan masyarakat saat ini khawatir terhadap peredaran makanan dan minuman ilegal dari luar negeri seperti China. Produk tersebut beredar tapi diragukan keamanannya lantaran tidak ada izin BPOM bahkan tak tersertifikasi halal.

Kekhawatiran pun makin membesar karena sudah menimbulkan korban. Salah satu kasusnya adalah seperti yang terjadi di Sukabumi pada Mei lalu ketika belasan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mengalami pusing, mual, dan muntah usai membeli jajanan asal China.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal untuk mengantisipasi dan menghalau berbagai praktik impor ilegal termasuk makanan dan minuman berbahaya dari luar negeri.

“Kami minta dukungan dari Kejagung untuk membuat tim, segera melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, tentu kami akan serahkan penegakan hukum ke Kejaksaan, kan kami enggak sanggup, agar kita bisa mengurangi barang masuk yang ilegal ini untuk melindungi industri,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Ia berharap satgas itu dapat segera terbentuk. Menurutnya, saat ini impor produk ilegal yang masuk ke Indonesia sudah masuk ke dalam taraf berbahaya.

“Lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan pekan ini karena ini sudah dalam keadaan darurat,” ucap Zulkifli.(ant)

Rupiah Melemah Akibat Rencana Biden Batasi Ekspor Semikonduktor

0
Ilustrasi uang(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis melemah dipengaruhi oleh rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait pembatasan ekspor semikonduktor.

Pada awal perdagangan Kamis pagi, rupiah dibuka turun 64 poin atau 0,40 persen menjadi Rp16.164 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS.

“Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS oleh kekuatiran rencana Biden yang akan menerapkan langkah yang lebih keras pada China,” kata analis mata uang Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Lukman menuturkan langkah Biden tersebut mengenai pembatasan ekspor semikonduktor sehingga dapat memicu meningkatnya tensi geopolitik.

Selain itu, pernyataan calon Presiden AS Donald Trump mengenai Taiwan juga turut memanaskan situasi dan memicu sentimen risk off. Sehingga para investor beralih ke aset safe haven seperti mata uang dolar AS.

Trump mengatakan Taiwan perlu membayar ke AS apabila mau dilindungi. Trump juga menuduh Taiwan (TSMC) telah mengambil 100 persen bisnis semikonduktor AS.

Lukman memproyeksikan nilai tukar rupiah akan berkisar di rentang Rp16.100 per dolar AS hingga Rp16.200 per dolar AS pada perdagangan hari ini. (ant)

OJK akan Naikkan Batas Maksimum Pendanaan Produktif Lewat LPBBTI

0
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar, untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif, melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Untuk itu, OJK saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech P2P).

“RPOJK LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule) termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

LPBBTI yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Pendanaan terhadap sektor produktif itu sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan berbagai pemangku kepentingan, dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut, antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif. (ant)

BPOM Mataram Gencarkan Kampanye Pangan Aman di Sekolah Hingga Pasar Tradisional

0
BPOM Mataram menggelar kegiatan refreshment bagi kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Sumbawa(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – BBPOM di Mataram terus mengkampanyekan keamanan pangan untuk mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas dan berdaya saing. Kampanye digencarkan, dari sekolah-sekolah, hingga pasar tradisional.

Pada Selasa 16 Juli 2024, BPOM Mataram menggelar kegiatan refreshment bagi kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Sumbawa, sekaligus desk pengawalan Program PJAS aman. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan, yang bertujuan untuk memastikan implementasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Acara diikuti enam perwakilan lintas sektor terkait serta 12 sekolah di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan disusul pada Rabu 17 Juli 2024, BBPOM di Mataram mengadakan penyuluhan dan kampanye keamanan pangan di Pasar Tanamira sebagai bagian dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian pedagang pasar tentang pentingnya keamanan pangan. Pedagang pasar juga didorong untuk berperan aktif dalam memutus rantai distribusi pangan yang mengandung bahan berbahaya dengan tidak menjualnya dan melaporkannya kepada BBPOM di Mataram jika ditemukan.

Puluhan pedagang di Pasar Tanamira dan pedagang keliling yang akan menjadi kader Gas Paman (Keluarga Sadar Pangan Aman). Gas Paman merupakan inovasi BBPOM di Mataram untuk menyebarkan informasi hingga ke level rumah tangga melalui pemberdayaan pedagang sayur keliling. Diharapkan dengan ini, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan yang aman akan meningkat, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ketua Tim Program Nasional Keamanan Pangan BBPOM di Mataram, Dra. Winartutik, Apt., kampanye keamanan pangan pangan yang terus digencarkan untuk menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas sekolah.

“Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Komite Sekolah, penggelola kantin dan pedagang PJAS memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya ketersediaan pangan yang aman dan bergizi di sekolah” ujar Winartutik Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan menyampaikan pentingnya PJAS dalam mendukung tumbuh kembang anak baik fisik dan intelektual.

“Asupan gizi anak salah satunya dari jajanan sekolah, tentunya harus dipastikan bahwa PJAS memenuhi aspek mutu, keamanan dan gizi seimbang. Apa yang dikonsumsi anak-anak kita saat ini akan menentukan masa depan bangsa, terlebih visi Indonesia Emas 2045 harus didukung oleh SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing” ungkap Yosef.

Dengan mengintegrasikan upaya-upaya ini, BBPOM di Mataram senantiasa berkomitmen untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman bagi masyarakat, untuk mendukung masa depan bangsa yang lebih berkualitas dan berdaya saing.(bul)

Capaian PAD Tak Capai Target, Pemkab Lobar Khawatir Dililit Utang

0
Kantor Bupati Lobar (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) disorot. Menyusul capaian Pendapatan Asli Daerah (PD) masih rendah, jauh bawah target. Beberapa OPD tersebut pun ‘’dipecut’’ agar lebih meningkatkan kinerjanya. Akibat masih rendahnya capaian masing-masing OPD berpengaruh terhadap realiasi PAD secara umum. Hingga saat ini capaian PAD baru 51 persen lebih.

Penjabat (PJ) Bupati Lobar H. Ilham menegaskan dari hasil evaluasi yang dilakukan pada Rapat Pimpinan II (Rapim) realiasi PAD belum maksimal. “sampai hari ini sudah mencapai 51 persen lebih,” kata Ilham.

Capaian target ini masih di bawah target yang ditetapkan. Dirinci realisasi masing-masing OPD penghasil PAD, beberapa OPD yang capaiannya masih jauh dari harapan. “Di antaranya Dinas PU, Dinas Pertanian dan Dishub, ini coba Kita pecut,” tegas dia.

OPD pun sudah diminta untuk menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat capaian PAD, sehingga beberapa bulan ke depan ada akselerasi OPD-OPD tersebut dari sisi capaian PAD. Capaian PAD harus dipacu, karena ia tak ingin ada peninggalan utang akibat PAD tak tercapai. Lebih-lebih target tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, beberapa potensi yang harus dimaksimalkan dan diatensi OPD seperti sewa alat berat dan parkir yang dikelola Dishub. Ada juga pajak hiburan di Bapenda, yang belum maksimal. Capaian jauh dari target, sehingga OPD diminta melakukan upaya percepatan. Berdasarkan data Realiasi OPD penghasil PAD per tanggal 15 Juli 2024 mencapai 51,24 persen atau Rp195 juta lebih dari target Rp380 miliar lebih (BLUD dan non BLUD).

Sedangkan khusus non BLUD terdapat 14 OPD penghasil, dari target Rp181 miliar lebih baru terealisasi Rp73,7 miliar atau 40 persen lebih. Dari 14 OPD penghasil PAD, yang paling rendah realisasinya (di bawah 30 persen) yakni Dinas Pertanian 32 persen lebih, Dinas Perhubungan 20,7 persen, Dinas PUTR 12,9 persen dan Diskominfo 10,8 persen. (her)