Beranda blog Halaman 955

Harga Emas Antam Merosot, Kini Jadi Rp1,404 Juta Per gram

0
Emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu pagi, turun sebesar Rp15.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.404.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.419.000 per gram pada Jumat 19 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu, yakni sebesar Rp1.257.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Sabtu:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp752.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.404.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.748.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.097.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.795.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.535.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.712.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.345.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp336.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp672.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.344.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

BSI Telah Masuk 5 Besar BUMN Kapitalisasi Pasar Terbesar

0
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BSI telah berhasil masuk dalam jajaran 5 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah berhasil masuk dalam jajaran 5 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia setidaknya per Juli 2024. Di mana kapitalisasi pasar emiten bank berkode saham BRIS tersebut mencapai Rp116 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko pada acara Market Outlook 2024 dengan tema Cruising the Crossroads on the Narrow Strait yang diadakan oleh Mandiri Manajemen Investasi. Menurut Tiko, capaian BSI ini sejalan dengan cita-cita awal merger BSI untuk menciptakan bank syariah yang inklusif, modern, dan digital.

“BSI milik Bank BUMN yang sekarang menjadi salah satu best performing di market. BSI tentunya menjadi salah satu star selama beberapa tahun terakhir. Dari awal pada waktu merger konsepnya sangat clear bahwa kita ingin membangun bank syariah yang inklusif, modern, dan digital,” kata Tiko.

Sebagai gambaran, BSI pun sempat membukukan kapitalisasi pasar lebih besar dari angka yang diungkapkan Tiko tersebut. Yaitu pada 30 April 2024 yang mencapai Rp121,78 triliun. Alhasil, pada kurun waktu tersebut BRIS menjadi saham paling berharga di urutan ke-13 yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bahkan sebelumnya, BSI resmi masuk jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar pada 14 Maret 2024. Saat itu kapitalisasi pasar BRIS mencapai Rp131,47 triliun. Raihan tersebut lebih cepat dari target yang ingin dicapai untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank pada 2025.

Oleh karena itu, Tiko mengapresiasi kinerja positif yang dicapai oleh BSI selama 3 tahun berdirinya bank syariah terbesar di Indonesia itu. Dia menilai, kehadiran BSI tidak hanya sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, namun sebuah keberhasilan membangun konsep baru di mana bank syariah menjadi lebih inklusif dan moderat.

“Sampai saat ini BSI bisa punya nasabah hingga 20 juta dengan pertumbuhan BSI mobile yang cepat sekali juga. Ini kita senang sekali karena kita bukan cuma merger tapi membangun ekosistem dan membangun kompetensi baru,” ucapnya.

Keberhasilan BSI terlihat pula dari economic value yang dihadirkannya. Pada tahun buku 2023, BSI membagikan dividen tunai Rp855,56 miliar atau Rp18,54 per saham. Jumlah dividen BSI tersebut naik sebesar 100% dibandingkan dengan tahun buku 2022 yang senilai Rp Rp9,24 per lembar saham.

Besaran dividen itu setara 15% laba tahun buku 2023 yang sebesar Rp5,7 triliun. Sebesar 20% laba 2023 atau senilai Rp1,14 triliun disisihkan sebagai cadangan wajib. Sisanya sebesar 65% atau sejumlah Rp3,7 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan.

BSI juga terus menunjukkan kinerja yang positif pada 2024 ini. Pada kuartal I-2024, BSI mencetak laba senilai Rp1,71 triliun. Pencapaian positif BSI didorong oleh pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh pesat, yaitu 10,43% secara tahunan (yoy) mencapai Rp297 triliun yang didominasi oleh dana murah. Di mana tabungan tumbuh 8,75% dan giro tumbuh hingga 10,52%.

Pada Maret 2024, jumlah pengguna BSI Mobile melonjak 29,35% yoy menjadi 6,70 juta orang. BSI mobile mencatatkan jumlah transaksi sebesar 118,5 Juta dengan volume transaksi mencapai Rp145,1 triliun. Jumlah nasabah yang membuka rekening secara online pun mencapai 93,6% dari nasabah baru BSI.

Sementara itu Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, manajemen perseroan memiliki komitmen untuk terus mendorong laju pertumbuhan secara berkelanjutan.BSI memiliki aspirasi untuk menjadi Top 3 Bank Syariah Global dan menjadi Top 3 Bank di Indonesia dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang.

“Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap dan menjadi top 3 bank di Indonesia,” ujarnya secara terpisah belum lama ini.

Visi tersebut sangat realistis dicapai. Sebab, pasca merger BSI terus membukukan rekam jejak positif. BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18%. Setelah merger, nasabah BSI meningkat sekitar 5 juta nasabah. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri perbankan hanya tumbuh satu digit. Saat ini BSI pun telah menjadi bank kelas menengah terbaik di Indonesia, dengan status sebagai bank papan tengah terkemuka.

Kerjasama Lotim – Jember, Bermuara Keuntungan pada Petani

0
HM. Juaini Taofik(ekbisntb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com)-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Jember telah resmi menjalin kerja sama strategis untuk memasarkan dan mengolah hasil pertanian pada Kamis 18 Juli 2024. Kerjasama yang  khususnya klaster cabai itu diharapkan ke depan bisa lebih menguntungkan petani. Utamanya saat produksi melimpah.

Hal itu diterangkan Pj Bupati dalam rilisnya, Jumat 19 Juli 2024. Menurut Pj. Bupati, kerja sama ini akan menguntungkan petani dan pengusaha cabai di kedua daerah. Terutama dalam stabilisasi harga dan peningkatan produksi cabai.

Kabupaten Lotim merupakan sentra penghasil cabai dengan kualitas sangat baik. Kerja sama dengan Jember, yang memiliki pengalaman kerja sama dengan Indofood, diharapkan dapat memperkuat pasar dan menguntungkan petani pada masa produksi berlebih.

Dalam kunjungannya ke Jember, Pj. Bupati juga turut didampingi oleh pengusaha cabai terkemuka dari Lombok Timur, H. Subhan, yang telah melakukan MoU dengan pengusaha lokal di Jember. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berpotensi meningkatkan pengendalian inflasi secara keseluruhan di kedua daerah.

Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan sektor pertanian dan ekonomi lokal, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat kedua daerah. (rus)

Ratusan Ribu Rumah di Lotim Belum Miliki SPPT

0
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Tohri Habibi (ekbisntb.com/tribunlombok.com)

Selong (ekbisntb.com)-Jumlah rumah warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebanyak 350 ribu. Pada tahun 2024 ini diprediksi jumlahnya sudah mencapai 400 ribu lebih. Akan tetapi dari data tersebut, 300 ribu rumah belum memiliki Surat Peemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Hanya 100 ribu rumah sekarang yang memiliki SPPT, seperti di kelurahan Pancor itu dalam dana Indeks Desa Membangun jumlah rumah 4 ribu lebih, tapi yang memilliki SPPT hanya 1.000 unit rumah,” ungkap Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Tohri Habibi menjawab Ekbis NTB di ruang kerjanya, belum lama ini.

Data ini diakui Tohri cukup jomplang. Melihat fakta itu, Bapenda mencoba untuk melakukan perbaikan data. Menurutnya, masih kecilnya jumlah SPPT ini dikarenakan minimnya laporan pemecahan waris dari masyarakat.  Banyak kawasan tanah yang masih dibayarkan pajaknya oleh orang lain.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2023 targetnya Rp 15 miliar. Tahun 2024, target meningkat Rp 23 miliar atau naik  Rp 8 miliar dari tahun sebelumnya. Kondisi ini diakui membuat sejumlah wajib pajak ada yang melonjak hingga 1.000 persen dari nilai pajak tahun sebelumnya.

Tohri Habibi mengakui adanya lonjakan kenaikan PBB P2 tersebut. Dia menyebutkan tidak semua Wajib Pajak (WP) yang mengalami kenaikan. Dasar hukum perubahan tarif PBB P2 adalah Perbup 31/ 2023 tentang NJOP. Perda baru no 6 2023 tentang pajak daerah dan adanya Perbup No. 9 tahun 2024 tentang PBB. Atas dasar aturan-aturan tersebut tidak mengherankan sebelumnya hanya bayar pajak Rp 15 ribu melonjak menjadi Rp 121 ribu per objek pajak.

Tohri Habibi menjelaskan, SPPT dibuat Bapenda terbaru telah disesuaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak. Adanya warga yang proses disadari karena sejauh ini sosialisasi mungkin kurang maksimal. Kita akui situasi pemerintah daerah. NJOP terbaru diterbitkan sejak 2023 yang telah disesuaikan berdasarkan Perbup hang diteken Bupati pada  bulan Agustus 2023 lalu.

Mengapa NJOP ini diperlukan, katanya berdasarkan temuan BPK sejak 2019-2021 dan Monitoring KPK menjadi dokumen yang dipertimbangkan. NJOP sangat penting bukan sekadar tingkatkan nilai pajak tapi bantu ekonomi pemerintah dan masyarakat.

Pemda Lotim sudah melakukan survei zona objek pajak dan muncul dalam bentuk SK Bupati 2014. Survei se Kabupaten Lotim melihat harga zona nilai tanah. Lotim tidak menggunakan tenaga konsultan appraisal karena melihat kondisi anggaran daerah yang terbatas. Untuk appraisal miliaran dana dibutuhkan.

Gunakan peta NJOP yang merupakan hasil kerja dari tim yang melakukan survei zona tanah. Sehingga dari hasil itu alasan tidak ada rotan akarpun jadi keluarlah Perbup NJOP dengan mengacu zona nilai tanah tersebut.

Manfaat NJOP memilah jumlah pajak berdasarkan luas tanah dma kondisi bangunan. Bangunan yang bagus dan mewah akan lebih tinggi pajaknya dari yang biasa. Aplikasi standar nasional.

PBB P2 gunakan aplikasi. Menurut Tohri Habibi, semestinya diperbaharui  tiga tahun sekali. Akan tetapi kita tidak pernah dilakukan sejak Lotim ada. Tohri mengakui, masyarakay wajib pajak pasti banyak yang kaget dengan perubahan nilai SPPT. Karenanya, diterapkan  manajemen risiko. Katanya, cukup banyak daerah belum berani naikkan NJOP. Lotim sebenarnya sudah terlambat. Lotim berani Perbup NJOP Karena ada Perda baru.

Meskipun ada yang naik, pajak juga banyak yang turun. Contoh tanah warga di Terara sebelum regulasi terbaru diterapkan total pajaknya Rp 2 juta per hektar lahan. Sekarang dengan dasar tarif NJOP baru, pajaknya Rp 600 ribu per hektar lahan. Padahal dari segi nilai jual lahan tersebut sekarang sudah mencapai  Rp 3 miliar.

Berikutnya bagi yang wajib pajak yang mengalami kenaikan sampai 1.000 persen itu dipersilakan mengajukan pengaduan jika menganggap terlalu mahal. Angka itu dihitung mungkin karena masih satu lokasi dengan bangunan bangunan di dalamnya. Pajak tidak sama yang pinggir jalan dengan di tengah. Ada beberapa faktor lain yang memungkinkan kesalahan teknis petugas dalam menghitung. Namun, karena menjadi keputusan maka tetap dilaksanakan dan akan ditagih. (rus)

Tingkatkan Harapan Hidup, Wamenkes Apresiasi Lobar Terapkan Program ILP

0
Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono  meluncurkan program ILP di Puskesmas Perampuan, Kecamatan Labuapi. (ekbisntb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi seluruh puskesmas yang ada di Lobar sudah melakukan program Integrasi Layanan Primer (ILP). ILP ini diharapkan meningkatkan harapan hidup masyarakat dengan mampu menekan biaya kuratif atau pengobatan, karena ILP ini lebih mengedepankan tindakan promotif dan pencegahan integrasi puskesmas dan posyandu tingkat bawah.

Hal ini disampaikan Wamenkes saat meluncurkan program ILP di Puskesmas Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lobar, Jumat 19 Juli 2024. “Kabar baiknya, untuk wilayah NTB khususnya Lombok Barat dengan 10 kecamatannya Puskesmas yang sudah berstandar ILP,” katanya dalam sambutannya.

Ikut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, Direktur RSUD Tripat, para kepala puskesmas, camat dan jajaran terkait.

Dante Saksono mengatakan, rencananya Kemenkes RI akan membuat sekitar 4.078 ILP di seluruh Indonesia. Sampai saat ini sudah 43,1 persen ILP yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

‘’ILP adalah, upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada di Puskesmas dan Posyandu, sehingga kombinasi antara Posyandu, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas itulah yang disebut sebagai ILP. Untuk membina, mengedukasi, dan menyehatkan masyarakat sedekat mungkin agar program berjalan secara maksimal,’’ terangnya.

Ia mengatakan, masalah kesehatan bukanlah masalah eksklusif milik Kementerian Kesehatan saja. Namun, masalah kesehatan adalah masalah inklusif milik seluruh kementerian yang ada. Termasuk juga aparat pembina dan aparat yang berwenang di semua sektor di wilayahnya. “Itu semua terlibat di dalamnya. Karena membangun masalah kesehatan secara bersama maka kita berusaha untuk menekan biaya kesehatan, dan angka harapan hidup masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

 Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham mengatakan, beberapa persoalan kesehatan memang sedang dialami Lobar. Seperti beberapa waktu lalu telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD yang kemudian akan disusul dengan adanya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. “Dalam beberapa minggu terakhir kita lakukan Safari Jumat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya vaksinasi polio,” kata Ilham.

Kemudian, beberapa permasalahan kesehatan juga seperti stunting, angka kematian ibu, angka kematian anak.

Beberapa hal ini disosialisasikan melalui program Safari Jumat, karena diakuinya bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemda Lobar, jika tidak bersama-sama masyarakat Lobar. Begitu juga dengan penyakit menular dan tidak menular lainnya.

 Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengatakan, saat ini semua Puskesmas di Lobar telah melakukan sistem ILP sejak pada Maret 2023 lalu.

Sebagian besar puskesmas di Lobar sudah menyediakan layanan rawat inap dan sebagiannya lagi masih dalam proses, meski kendala keuangan yang rendah. Namun, diharapkannya, kehadiran posyandu juga dapat lebih cepat menemukan masyarakat yang sakit. “Ini sebagai langkah pencegahan. Jangan tunggu sakit parah baru berobat. Ini tujuan ILP,” terangnya. (her)

Diatensi BPK, PAD Hiburan dan Parkir di Lobar Merosot

0
Pendapatan dari hiburan malam di Lobar merosot dan disorot oleh BPK. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) dari sejumlah sumber seperti hiburan, parkir dan hiburan malam merosot. Rendahnya realiasi sejumlah sumber ini berpengaruh terhadap capaian PAD Pemkab Lobar secara umum. Diduga, rendahnya realiasi PAD ini diakibatkan kebocoran. Hal ini menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sektor pajak dan retribusi parkir di Lobar menjadi atensi BPK, lantaran diduga banyak potensi parkir ini yang hilang akibat belum dipungut Pemkab Lobar. Hingga saat ini, capaian PAD dari dua sumber tersebut masih rendah, berkisar antara 11 – 22 persen hingga pertengahan tahun ini, sehingga pihak Pemkab pun disarankan oleh BPK untuk memaksimalkan PAD tersebut dengan menarik dan menggarap semua potensi tersebut.

Menjawab itu, Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham tak menampik beberapa sektor yang menjadi sumber PAD tersebut memang harus terus digenjot. “PAD dari parkir Dishub, sewa alat berat di PU dan hiburan di Bapenda harus terus digenjot dan dimaksimalkan,” katanya kemarin.

Menurut Ilham, pajak dan retribusi parkir ini bukannya bocor. Akan tetapi perlu dimaksimalkan penarikan oleh OPD, karena itu perlu langkah-langkah cepat dan terukur dari Dishub untuk menggarap potensi ini. Begitu pula pada sewa alat berat dan hiburan malam.

Ia mempertanyakan realisasi hiburan ini cukup rendah, bahkan cenderung turun. Apakah disebabkan oleh Penerapan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif minimum 40 persen dan maksimal 75 persen bagi industri hiburan? Menurut Ilham, bisa jadi itu berpengaruh. Namun demikian, kalaupun ada kenaikan itu, tentu harus ada progres setoran dari hiburan tersebut. “Harus ada dong progresnya, dari waktu ke waktu,” katanya.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar Fathurrahman mengatakan,capaian PAD sampai akhir Juni khusus Parkir Tepi Jalan mencapai Rp427.893.000 atau 11 persen dari target Rp3,2 miliar lebih. “Capaiannya 11 persen dari target, tapi ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama,” klaim Fathurrahman.

Diakuinya, permasalahannya tahun ini target retribusi ini terlalu tinggi. Sementara titik potensi parkir yang ada tidak sesuai. Sejauh ini, pihaknya telah mengelola potensi retribusi parkir mencapai 320 titik, 17 titik di antaranya potensi ritel modern dari 150 titik ritel modern lainnya. Sisanya belum digarap. “Total ada sekitar 150-an ritel modern keseluruhan, itu yang sudah ditarik 17 titik, sedangkan sisanya belum, masih berproses,” kata Fathurrahman.

Ia tak menampik jika masih banyak potensi parkir yang harus dimaksimalkan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya menarik dengan membuat semacam perjanjian kerja sama (PKS). Pihaknya akan menarik retribusi parkir per bulan kepada pengelola ritel modern.  Kendati nanti pemasukan per bulan Rp150 ribu, namun nanti akan diupayakan menyeluruh di seluruh ritel yang ada.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar H Muhammad Adnan mengatakan capaian pajak parkir yang dipungut Bapenda mencapai Rp63 juta atau 22 persen dari target Rp283 juta. “Capaiannya sudah 22 persen sekitar 63 juta,”jelasnya.

Untuk pajak parkir yang dikelola pihaknya yakni rumah sakit Tripat, Rumah Sakit Narmada dan semua puskesmas yang ada di Lobar. Pihak ketiga yang mengelola masing-masing parkir menyetor ke Bapenda. Yang disetorkan 10 persen dari hasilnya per bulan. Sedangkan untuk retribusi pajak, dikelola oleh pihak Dishub. Selain itu, pengelola kawasan wisata Seperti di Senggigi yang dikelola pribadi juga ditarik pajak parkir. (her)

Vaksinasi Polio 2024, Sasar 151 Ribu Anak di Loteng

0
H.L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan kesiapannya melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahap kedua tahun 2024 ini. Di mulai dari tanggal 23 Juli 2024 mendatang, dengan sasaran sebanyak 151.608 anak usia 0 sampai 7 tahun.

Untuk mensukseskan program pemerintah pusat tersebut, Pemkab Loteng bakal melibatkan enam rumah sakit serta 3.333 orang kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Loteng.

“Vaksinasi polio ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memberikan imunisasi tambahan kepada anak-anak. Guna mencegah penyebaran virus polio. Sekaligus menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Indonesia,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H.L. Firman Wijaya, S.T.M.T., dalam keterangannya, Jumat 19 Juli 2024.

Pada pelaksanaan PIN Polio kali ini, Pemkab Loteng menargetkan cakupan imunisasi minimal 95 persen dari total sasaran. Dengan vaksin yang digunakan nOPV2 dan juga akan akan melibatkan berbagai pos imunisasi yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari TK, Posyandu, PAUD, SD/MI hingga pondok pesantren.

“Kita juga sudah menyiapkan berbagai sumber daya kesehatan yang ada. Selain 6 rumah sakit ada 29 puskesmas, 98 Pustu, dan 1.745 Posyandu yang akan terlibat. Dengan total petugas vaksinator sebanyak 1.457 orang. Ditambah 30 orang supervisor kabupaten dan 178 orang supervisor puskesmas,” jelasnya.

Sejak awal Juli, Pemkab Loteng sudah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan PIN Polio tahun ini. Mulai dari penyusunan mikroplaning, persiapan media KIE, pembuatan SE dan instruksi Bupati serta penyusunan anggaran. Kemudian press briefing dan advokasi serta orientasi pelaksanaan PIN Polio yang dilakukan secara virtual.

“Adapun unuk distribusi vaksin dan logistik serta penyebarluasan media KIE, dilaksanakan hingga minggu ketiga bulan Juli ini,” tandas Firman.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini menjelaskan, pelaksanaan PIN Polio dalam dua putaran. Putaran pertama pada 23 sampai 29 Juli 2024. Sedangkan putaran kedua dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 12 Agustus 2024 mendatang.

Setelah itu juga akan tahapan sweeping untuk memastikan semua sasaran vaksinasi sudah mendapat layanan vaksin polio. Dan, itu juga dilaksanakan dalam dua putaran, yakni 30 Juli hingga 3 Agustus 2024. Sweeping putaran pertama serta 13 sampai 17 Agustus 2024 untuk sweeping putaran kedua. Baru kemudian finalisasi catatan dan pelaporan dijadwalkan mulai 19 hingga 24 Agustus 2024 mendatang.

“Demi suksesnya program nasional kami mengajak seluruh elemen masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif, mendukung kesuksesan kegiatan ini. Demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus,” pungkas Firman. (kir)

Urus SIM dan SKCK Gunakan BPJS Kesehatan, Sementara, Uji Coba di Bali dan NTT

0
Elfanetti (ekbisntb.com/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Penggunaan BPJS Kesehatan dalam mengurus pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat izin Mengemudi (SIM) di Indonesia, khususnya di NTB masih belum dimulai. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih melakukan uji coba di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan Bali – Nusa Tenggara (Nusra) Elfanetti, penerapan penggunaan keanggotaan BPJS Kesehatan dalam mengurus SKCK dan SIM di kepolisian belum diterapkan seluruhnya di wilayah Bali Nusra.

“Ini kan sudah diujicobakan untuk SKCK dari tahun lalu di beberapa daerah. Kalau di wilayah Bali – Nusra diujicobakan di Denpasar. Kalau SIM baru Juli ini diujicobakan di beberapa provinsi, kebetulan provinsi yang ditunjuk Bali dan NTT,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 19 Juli 2024.

Dalam penerapannya, terangnya, pada saat masyarakat mengurus SIM atau SKCK akan ditanyakan apakah sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nantinya pihak BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem di polres, sehingga ketika saat masyarakat mengurus SKCK dan SIM bisa langsung diakses datanya.

“Sistemnya akan disiapkan di Polres. Nanti di komputernya bisa dilihat dari KTP apakah sudah menjadi anggota BPJS atau belum. Yang belum nanti diminta akan mengurus BPJS. Sementara jika sudah punya BPJS dan belum menunggak nanti kita tawarkan bisa melunasi iuran,” terangnya.

Menurutnya, jika anggota mampu melunasi sekaligus tidak masalah. Tapi jika tidak mampu melunasi sekaligus, pembayaran iuran bisa dicicil. “Jadi sekarang ini ada program cicil bagi yang menunggak iuran BPJS. Jika punya tunggakan Rp 5 juta, bisa dicicil 6 bulan hingga aktif keanggotaannya,” tambahnya.

Tidak hanya itu, saat warga mengurus SKCK dan SIM, pihak kepolisian akan menginformasikan ada yang belum jadi peserta dan masih ada tunggakan untuk segera mengurus BPJS. Namun, terangnya, bukan berarti saat menjadi anggota BPJS Kesehatan saja SKCK dan SIM bisa dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
“Kalau misalnya belum jadi peserta, jika sudah ada bukti daftar, nanti SIM dan SKCK dikeluarkan. Begitu juga ketika mendaftar untuk mencicil, SIM dan SKCK dikeluarkan,” tegasnya.

Dijelaskannya, penerapan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pembuatan SIM atau SKCK sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Menurutnya, ada 30 kementerian/lembaga ikut berperan dalam mengoptimalkan program JKN dengan berupaya agar pelayanan publik di kementerian/lembaga tersebut dikaitkan dengan kepesertaan JKN aktif

“Ini salah satunya adalah kepolisian. Di mana dalam kepengurusan SKCK dan SIM kepolisian ikut mendukung JKN ini dengan memastikan layanan kepengurusan SKCK dan SIM masyarakat yang mengurus sudah menjadi peserta JKN aktif. Kalau aktif ini, iurannya dibayar rutin,” terangnya.

Sementara mengenai kelas standar bagi anggota BPJS Kesehatan yang sedang mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Di dalam Perpres tersebut ada 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan dalam menyiapkan kelas rawat inap, di antaranya ruang rawat punya AC, kamar mandi di dalam, ada ventilasi, ada jarak antar tempat tidur, maksimal 4 tempat tidur dalam satu kamar. (ham)

Bukukan Realisasi Investasi Rp722 Miliar, KEK Mandalika Sabet Prediket KEK Jasa Terbaik Nasional

0
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyerahkan penghargaan The Mandalika sebagai KEK Jasa Terbaik Nasional yang diterima Dirut ITDC Ari Respati, di Jakarta, Kamis kemarin.(ekbisntb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com)-Kawasan The Mandalika berhasil menyabet prediket sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jasa Terbaik Nasional dari pemerintah pusat tahun 2024. Atas kontribusinya dalam menciptakan iklim usaha yang efisien dan menarik bagi para investor. Baik itu skala local maupun nasional.

Penghargaan diserahkan Menteri Koordintor bidang Perekonomian Airlangga Hartanto kepapad Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ari Respati, selaku pengelolaa kawasan The Mandalika pada peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OPM Beyond 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Pada acara yang dirangkaikan dengan penyampaian hasil capaian Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hingga semester pertama tahun 2024 ini seluruh KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif senilai Rp205,2 triliun. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 132.227 orang.

KEK Mandalika sendiri, terang Airlangga dalam keteranganya Jumat 19 Juli 2024, menunjukkan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi wilayah melalui dukungan terhadap UMKM, pertumbuhan infrastruktur dan serapan tenaga kerja. Sehingga patuh mendapat prediket sebagai KEK Jasa Terbaik nasional.

Ditempat yang sama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan mengenai pentingnya kebijakan satu peta dan peran vital KEK dalam percepatan pembangunan dan peningkatan investasi. bahwa kebijakan seperti KEK dapat mempercepat pembangunan dan sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

“KEK telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan iklim usaha yang efisien dan menarik bagi para investor,” tambah Prabowo.

Atas pencapaian tersebut Dirut ITDC Arie Respati menegaskan kalau penghargaan itu mencerminkan kerja keras dan dedikasi tim ITDC. Didukung seluruh stakeholder yang telah turut membantu mengembangkan KEK Mandalika.

Sehingga bisa menjadi destinasi pariwisata kelas dunia yang berkontribusi positif bagi perekonomian lokal dan nasional.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan layanan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat local. Guna mencapai tujuan menjadikan KEK Mandalika sebagai ikon pariwisata Indonesia unggulan yang dikenal di kancah internasional.

Secara umum, Ari mengungkapkan pada semester pertama tahun 2024 ini, realisasi investasi di KEK Mandalika telah mencapai Rp722,97 milliar. Setara 76,41 persen dari target realisasi investasi pada tahun ini sebesar Rp946,16 miliar. Dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 512 orang.

Tidak hanya itu, KEK Mandalika juga mencatatkan penambahan pelaku usaha baru yang terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“ITDC senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan aktivasi kawasan dengan tujuan agar keberadaan KEK Mandalika memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya berkelanjutan,” tandasnya. (kir)

PPSLU Mandalika Intens Menggelar Bimbingan Sosial Bagi Para Lansia

0
Kegiatan bimbingan sosial bagi para lansia di PPSLU Mandalika. Pada Jum'at, 19 Juli 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/ulf).

Mataram (ekbisntb.com) – Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi NTB rutin melaksanakan program bimbingan sosial kepada para lansia setiap satu kali dalam sepekan.

Saat ini, jumlah lansia yang ada di PPSLU Mandalika sebanyak 80 orang, dengan jumlah 17 orang lansia tidak mandiri, sekitar 20 orang yang setengah mandiri, dan sisanya adalah mereka yang masih mandiri, dalam arti masih mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri.

Salah satu Pekerja Sosial PPSLU, Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa program bimbingan sosial tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hubungan sosial sesama lansia, meningkatkan interaksi mereka dalam bergaul, berteman secara layak dan baik, menghindari konflik, dan meningkatkan kebersamaan sesama lansia.

“Kita juga ada pembagian nutrisi berupa susu dan snack setelah kegiatan senam, baru melakukan kegiatan bimbingan sosial,” ujarnya.

Kepala PPSLU Mandalika, Dina Nurlaily Aprinaida, menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan sosial PPSLU dilakukan dengan dua cara, yaitu bimbingan sosial secara berkelompok dan secara individu. Secara berkelompok bentuknya seperti menonton film, yang bertujuan untuk lebih banyak mengingat masa lalu. Yang mana para lansia diupayakan untuk membangkitkan hal-hal bahagia mengingat usia mereka yang sudah renta.

Bentuk bimbingan sosial lainnya adalah story telling atau bercerita untuk melatih memori, dikarenakan para lansia yang ada di PPSLU rentang usianya sudah di atas 60 tahun.

Sedangkan bimbingan sosial secara individu dilakukan secara personal, yang mana pekerja sosial yang ada mendatangi para lansia untuk kembali mengiungatkan mereka tentang bacaan-bacaan kalimat syahadat, dan bacaan solat bagi lansia yang muslim, serta bagaimana mereka saling berinteraksi dengan sesama lansianya. Sedangkan bagi mereka yang non-muslim dibimbing menuju tempat-tempat ibadah yang dapat dikunjungi oleh umum.

Dari segi kesehatan, para lansia diberikan perawatan semaksimal mungkin, yang saat ini sudah memiliki 6 orang perawat tetap di PPSLU Mandalika. Pembagian tugasnya mulai dari memberikan obat, memandikan, dan mengontrol para lansia ke rumah sakit.

“Jadi kalau jenis penyakit namanya usia kan banyak penurunan. Untuk mereka yang memiliki masalah katarak, biasanya kalau awal awal kita bawa ke rumah sakit mata, diperiksa apakah kataraknya bisa diambil atau enggak,” jelasnya.

Dalam beberapa kali operasi mata, beberapa berhasil disembuhkan dan tidak. Lansia yang tidak dapat dioperasi karena memiliki permasalahan pada mata yang mengalami kerusakan kornea mata.

“Tapi kami berusaha walaupun mereka mungkin punya banyak keterbatasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kegiatan lain yang diupayakan untuk para lansia yaitu memberikan kegiatan spiritual setiap hari, gotong-royong ringan agar pergerakan otot para lansia tidak semakin menurun.

Ia berharap dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan para pekerja sosial PPSLU Mandalika, mampu memberikan para lansia semangat dan mereka merasa memiliki keluarga.

“Jadi harapan kami mereka semua merasa punya keluarga, walaupun mungkin rata-rata tidak punya keluarga,” pungkasnya. (ulf)