Beranda blog Halaman 953

Pasca Dilantik, BPPD NTB akan Berpromosi Secara Massif

0
Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Untuk mempromosikan pariwisata NTB, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang baru dilantik hari ini, Senin, 22 Juli 2024 akan melakukan promosi secara massif dan merata di Provinsi NTB.

Ketua BPPD, Sahlan M. Saleh mengatakan pihaknya bersama dengan anggota BPPD lainnya siap optimalkan anggaran yang diberikan dengan melakukan promosi pariwisata NTB, tidak hanya di pulau Lombok, juga pariwisata yang ada di pulau Sumbawa.

“Bukan hanya di Lombok kita fokuskan, tetapi kita fokus juga di pulau Sumbawa supaya tidak ada dikotomi bahwa pariwisata NTB lebih maju pulau Lombok,” ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk menarik minat dan jumlah wisatawan untuk berwisata ke NTB, pihaknya akan membuat paket-paket wisata yang berkaitan dengan Lombok maupun Sumbawa.

Selain itu, BPPD juga akan mempromosikan pariwisata NTB secara optimal di dalam maupun luar negeri. Pun dalam hal ini, supaya upaya promosi BPPD dapat tersebar luas, dibutuhkan peran media untuk mengoptimalkan promosi pariwisata daerah NTB.

“Membuat paket-paket wisata yang relevan dengan Lombok dan Sumbawa, kedua, kita akan terus melakukan promosi di dalam maupun luar negeri, dan tentu media, media online dan media sosial kita maksimalkan,” lanjutnya.

Ketua Asosiasi Travel Indonesia ini mengatakan bahwa peningkatan wisatawan ke NTB menjadi fokus utama Badan Promosi Pariwisata Daerah, sehingga akan dilakukan pula sales vision atau sales promotion atau promosi pariwisata NTB ke kota-kota baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, BPPD juga berupaya untuk membuat direct flight atau membuka jalur penerbangan Lombok – Australia karena banyaknya wisatawan asal negeri Kanguru tersebut.

“Sekarang BPPD fokus pada bagaimana terciptanya direct flight Australia – Lombok, karena kita tahu pasar Australia cukup tinggi yang datang ke Lombok,” paparnya.

Tidak hanya itu, ia juga berupaya menambah jalur penerbangan Lombok – Malaysia, karena banyak wisatawan asal negeri Jiran berkunjung ke NTB. Begitu pula dengan Cina, BPPD mencoba untuk menjadikan Lombok sebagai pangsa pasar wisatawan asal Cina.

“Nanti kita komunikasi dengan tourism boat yang ada di Cina supaya fong choo Lombok bisa tercipta,” tutupnya. (era)

Sekda NTB Lalu Gita Lantik Pengurus BPPD NTB Periode 2024-2027

0
Pengurus BPPD NTB periode 2024-2027 pose bersama Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi usai dilantik di gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juli 2024. (ekbisntb.com/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2024-2027 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juli 2024.

Hadir juga Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya mengingatkan pengurus BPPD NTB yang baru dilantik bersama-sama membangun NTB, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Selain itu, dengan pelantikan ini bisa menciptakan destination image, kabupaten menciptakan objek image, pelaku usaha membentuk product image.

“Ini adalah pembagian tugas-tugas yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengkonsolidasikan teman-teman pelaku usaha sesuai dengan bidang asosiasi masing-masing untuk memberikan yang terbaik,” ujar mantan Penjabat Gubernur NTB ini.

Lalu Gita Ariadi menegaskan jika pengurus BPPD Provinsi NTB sekarang ini benar-benar bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Bahkan, sebelum undang-undang kepariwisataan lahir, di era awal 2002 ada Lombok Sumbawa Promo yang diketuai langsung Wakil Gubernur. Di Lombok Sumbawa Promo ini anggotanya terdiri dari anggota DPRD, Dinas Pariwisata dan unsur lainnya.

Namun, lahirlah Undang-Undang Kepariwisataan menuntut transparansi, maka kepengurusan BPPD di dalamnya diserahkan pada perwakilan dari kalangan seperti asosiasi pariwisata (travel, hotel, pramuwisata) akademisi, penerbangan hingga konten kreator.

Pihaknya mengingatkan ada pengurus BPPD NTB yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi personal. Meski satu dengan yang lainnya sudah saling mengenal satu sama lain, tetapi tugas dan tanggung jawab yang kini diberikan unsur-unsur yang tergabung di dalam penentu kebijakan, bukan lagi menjadi aktor-aktor yang bersifat personal untuk kepentingan individu. Namun, berpikir lagi tentang keseluruhan dari yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus BPPD.

“Seperti Bu Wolini ini tentu tidak hotelnya sendiri, tetapi bagaimana ke depan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ketika kemarin MotoGP untuk yang pertama kali, harga kamar hotel sampai 8 hingga 9 dari harga normal, sementara pemerintah pada saat itu mentoleransi sampai dengan tiga kali harga normal pada saat itu,” ujarnya, seraya menambahkan agar jangka panjang mesti dipikirkan.

Yang kedua, tambahnya, yang harus dilakukan adalah konsolidasi program. Sebagai koordinator promosi pariwisata, BPPD harus menginventarisir promosi pariwisata yang efektif, termasuk tujuan promosi.

“Demikian juga kendala kita destinasinya bagus, sarana prasarana lengkap. Tapi aksessibilitas harga tiket yang mahal dan lain sebagainya. Untuk itu, keberadaan unsur penerbangan, mari apa yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga permasalahan harga tiket dapat ditekan,” terangnya.

Sekda berharap pengurus BPPD NTB yang ada sekarang ini tetap bersatu dan kompak dalam melaksanakan tugasnya. Segala macam persoalan internal harus cepat diselesaikan, sehingga tidak berdampak pada kinerja dan tugas melakukan promosi.

Berikut ini nama nama anggota BPPD NTB periode 2024-2027, Ni Ketut Wolini, Ketua PHRI NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua ASITA NTB, Sahlan M. Saleh, Ketua ASTINDO NTB, Badrun, Ketua ASPPI NTB, Abdus Syukur, PWI NTB, Lalu Fatwir Uzali, Ketua HPI NTB, Ali Muhtasom, Direktur Poltekpar Lombok, Mohammad Mustamar Natsir, Pakar Sosial Media dan Valentry Akila dari Garuda Indonesia Branch Manager Mataram. (ham)

BBPOM di Mataram Gagalkan Peredaran Obat Keras Oleh Sales Kanvas di Lombok Timur

0
Kegiatan operasi penindakan terhadap sales kanvas yang menjual obat keras jenis Antibiotika dan Analgetik di Kecamatan Selong - Kabupaten Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Komitmen BBPOM di Mataram dalam melindungi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dari peredaran produk Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan terus dilakukan, salah satunya melalui penegakan hukum (law enforcement).

Tanggal 10 Juli 2024 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BBPOM di Mataram bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap sales kanvas yang menjual obat keras jenis Antibiotika dan Analgetik di Kecamatan Selong – Kabupaten Lombok Timur.

Sebanyak 136 box (13.600 tablet) yang terdiri dari 36 box Supertetra, 30 box Ampicillin dan 40 box Metrolet dan 30 box Asam Mefenamat diamankan oleh Tim dari rumah pelaku.

“Merespon laporan masyarakat Tim segera bergerak, upaya ini juga untuk memutus mata rantai peredaran obat bukan pada jalur yang seharusnya. Obat hanya boleh dijual pada sarana berizin seperti Toko Obat, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Klinik. Obat harus dikelola oleh Tenaga Kefarmasian, yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jika dikelola bukan ahlinya bisa beresiko terhadap kesehatan bahkan kematian” ujar Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Setiawan.

Sebagian besar temuan merupakan obat golongan Antibiotik (Supertetra, Ampicillin dan Metrolet), yang berpotensi meningkatkan kejadian Resistensi Antimikroba (Anti Microbial Resistance-AMR), terlebih yang menjual per orangan tanpa keahlian dan kewenangan.

“Ini salah satu sebab obat keras sering kita temukan di sarana-sarana yang tak memiliki izin menjual obat seperti kios, toko dan lapak di pasar tradisional” ungkap Yosef

Saat ini resistensi antimikroba telah menjadi salah satu ancaman besar terhadap keamanan kesehatan secara global. Selain berpotensi menimbulkan dampak kematian, Resitensi Antimikroba (AMR) juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi.

Pada tahun 2050 AMR akan menyebabkan sepuluh juta orang meninggal per tahunnya secara global. Selain itu, Resistensi Antimikroba juga diperkirakan menyebabkan reduksi GDP (Gross Domestic Product) sejumlah 2 – 3,5%. Total kerugian perekonomian dunia dilansir mendekati angka $100 triliun.

“Perlu kolaborasi dan komitmen bersama dalam pengendalian AMR ini, silent pandemik yang mengancam kesehatan dan finasial secara global. Masyarakat jangan sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter, terlebih bukan pada sarana yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Klinik. Toko Obat juga dilarang menjual antibiotik karena masuk kategori obat keras. Jika masyarakat melihat atau menemukan adanya pelanggaran silahkan laporkan ke BBPOM di Mataram, bisa datang langsung di Jl. Catur Warga – Mataram atau melalui Telp / WA ke 087871500533 selain itu masyarkat juga dapat melaporkan ke Dinas Kesehatan terdekat” ujar Yosef

Berdasarkan hasil gelar terhadap kasus tersebut telah ditetapkan satu orang Tersangka dengan inisial MW umur 46 tahun.

Terhadap Tersangka dikenakan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 436 yaitu penjualan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan gentar terhadap pelaku kejahatan lainnya. Kepala BBPOM di Mataram mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Tanggal Kadaluarsa) sebelum membeli atau mengkonsumsi Obat dan Makanan.(bul)

Butuh Rp20 Miliar untuk Lengkapi Armada Pengangkutan

0
Nampak armada pengangkutan sampah yang dimiliki saat ini hanya 11 unit saja.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, membutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk melengkapi sarana pengangkutan sampah yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

“Saat ini kita hanya mampu menangani sampah sekitar 67 persen didalam kota saja dari jumlah 75 ton per hari, sehingga kita butuh tambahan armada minimal 45 unit,” kata Kepala DLH Sumbawa kepada Suara NTB melalui Kepala UPTD persampahan Yulhaidir, kemarin.

Yul pun meyakinkan, terkait dengan kebutuhan anggaran itu sudah diusulkan ke Pemerintah namun hingga saat ini realisasinya masih minim. Bahkan di tahun 2024, hanya dua unit saja yang bisa terealisasi dari jumlah yang diusulkan sebanyak 5 unit.

“Kita sudah usulkan terkait kebutuhan itu, tetapi karena keterbatasan anggaran realisasinya masih sangat minim karena kita hanya diberikan dua unit saja,” ucapnya.

Dia pun melanjutkan, jika dihitung secara keseluruhan termasuk 24 Kecamatan maka sampah yang mampu ditangani hanya 14 persen. Artinya dari segi persentase masih sangat jauh, namun pihaknya tengah berupaya untuk menuntaskan persoalan itu di angka 48 persen.

“Memang sampah yang bisa kita tangani masih sangat rendah, tetapi kami tetap berupaya maksimal salah satunya dengan mendorong pemilihan sampah,” ucapnya.

Dia menjelaskan, rendahnya penanganan sampah yang dilakukan tidak terlepas dadi minimnya armada. Bahkan untuk kebutuhan dalam kota dibutuhkan sekitar 45 unit truk namun yang tersedia hanya 11 unit saat ini dengan wilayah cakupan Utan, Rhee, Sumbawa, Plampang serta sampah yang berada di pasar.

“Tentu dengan armada yang kita miliki hanya 11 unit, kami sangat terbatas sehingga penanganan yang dilakukan belum maksimal,” ucapnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya terus mendorong agar desa bisa memiliki kendaraan pengangkutan sendiri. Salah satunya yang dilakukan kades Langam, sehingga upaya penanganan sampah yang dilakukan nantinya bisa maksimal.

“Kita terus mendorong agar desa memiliki armada pengangkutan sampah tersendiri, karena jika hanya mengandalkan dari pemerintah tidak akan bisa maksimal karena anggaran yang dimiliki juga terbatas,” tukasnya. (ils)

BBPOM di Mataram Gencarkan Kampanye Pangan Aman di Sekolah hingga Pasar Tradisional

0
di Mataram terus mengkampanyekan keamanan pangan di lingkungan sekolah hingga pasar tradisional (Ekbis NTB/ist)

BBPOM di Mataram terus mengkampanyekan keamanan pangan untuk mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas dan berdaya saing. Kampanye digencarkan, dari sekolah-sekolah, hingga pasar tradisional.

Pada Selasa 16 juli 2024 lalu, BBPOM di Mataram menggelar kegiatan refreshment bagi kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Sumbawa, sekaligus desk pengawalan Program PJAS aman.

Ketua Tim Program Nasional Keamanan Pangan BBPOM di Mataram, Dra. Winartutik, Apt mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan, yang bertujuan untuk memastikan implementasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Acara diikuti enam perwakilan lintas sektor terkait serta 12 sekolah di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan disusul pada Rabu 17 juli 2024 lalu, BBPOM di Mataram mengadakan penyuluhan dan kampanye keamanan pangan di Pasar Tanamira sebagai bagian dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian pedagang pasar tentang pentingnya keamanan pangan. Pedagang pasar juga didorong untuk berperan aktif dalam memutus rantai distribusi pangan yang mengandung bahan berbahaya dengan tidak menjualnya dan melaporkannya kepada BBPOM di Mataram jika ditemukan.

Puluhan pedagang di Pasar Tanamira dan pedagang keliling akan menjadi kader Gas Paman (Keluarga Sadar Pangan Aman). Gas Paman merupakan inovasi BBPOM di Mataram untuk menyebarkan informasi hingga ke level rumah tangga melalui pemberdayaan pedagang sayur keliling.

Diharapkan dengan ini, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan yang aman akan meningkat, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan, kampanye keamanan pangan pangan yang terus digencarkan untuk menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas sekolah.

 “Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Komite Sekolah, penggelola kantin dan pedagang PJAS memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya ketersediaan pangan yang aman dan bergizi di sekolah” ujar Winartutik

Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan menyampaikan pentingnya PJAS dalam mendukung tumbuh kembang anak baik fisik dan intelektual.

 “Asupan gizi anak salah satunya dari jajanan sekolah, tentunya harus dipastikan bahwa PJAS memenuhi aspek mutu, keamanan dan gizi seimbang. Apa yang dikonsumsi anak-anak kita saat ini akan menentukan masa depan bangsa, terlebih visi Indonesia Emas 2045 harus didukung oleh SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing” ungkap Yosef.

Dengan mengintegrasikan upaya-upaya ini, BBPOM di Mataram senantiasa berkomitmen untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman bagi masyarakat, untuk mendukung masa depan bangsa yang lebih berkualitas dan berdaya saing.(bul)

Kerjasama dengan Iduka, Siswa Kelas Industri di SMKN 1 Gerung Diseleksi

0
Seleksi siswa kelas Industri SMKN 1 Gerung kerjsama dengan pihak Iduka. (EKbis NTB/ist)

Siswa-siswi SMKN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) yang ikut dalam program kelas industri bekerja sama dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (Iduka). Pihak sekolah bersama Mitra Iduka Hotel Lombok Astoria melakukan seleksi terhadap siswa siswi yang masuk sekelas industri pada tahun ajaran baru ini.

“Di tahun ajaran baru ini kami bekerjasama dengan pihak hotel Lombok Astoria menyeleksi langsung siswa yang akan masuk di kelas industri, karena harapannya bisa sesuai dengan yang dibutuhkan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (Iduka),” kata Kepala SMKN 1 Gerung Hj Erni Zuhara, M.Pd., didampingi Wakasek Kurikulum Hasni Handini Tsurraya, SST.Par, M.Pd., akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, Kelas Industri Jurusan Perhotelan hasil kerjasama dengan hotel Lombok Astoria. Kelas Industri ini merupakan hasil kerjasama sekolah dengan pihak Iduka (industri, dunia usaha dan dunia kerja) dalam rangka menyiapkan peserta didik agar lebih kompeten di bidangnya, sehingga siap untuk diserap oleh Iduka.

Kerja sama ini mencakup penyelarasan kurikulum, seleksi peserta didik dan program guru tamu termasuk program praktik kerja lapangan (PKL). “Termasuk  pengenalan dunia industri  melalui program One Week Training,” ujarnya.

Wakasek Kurikulum SMKN 1 Gerung Hasni Handini, mengatakan kegiatan ini lanjutan dari program kelas industri bersama mitra iduka Hotel Lombok Astoria. “Nah di tahun ajaran baru ini kami bekerjasama dengan pihak hotel Lombok Astoria menyeleksi langsung siswa yang akan masuk di kelas industri harapannya bisa sesuai dengan yang dibutuhkan dengan dunia industri,”kata Hasni.

Pihak hotel dalam hal ini GM Lombok Astoria Saeno Kunto beserta tim membantu menyeleksi langsung siswa kelas industri ini.

Beberapa kriteria penilaian kelas industri ini yaitu dari atitude, grooming, skill dalam berkomunikasi, kemampuan bahasa Inggris dan passion (keinginan) dan nantinya siswa yang masuk kelas industri akan melaksanakan  kegiatan PKL di Hotel Lombok Astoria. “Harapannya siswa siswi yang akan masuk kelas industri ini dapat langsung terserap ataupun direkomendasikan untuk bisa langsung bekerja di industri hotel atau kapal pesiar,” harapnya.

Dijelaskan, perbedaan kelas industri dengan kelas yang reguler, dimana siswa kelas industri akan mendapatkan banyak pengalaman di industri nantinya.

Dan lanjutan dari program ini, setelah selesai seleksi siswa yang terpilih akan diadakan Coaching Clinic oleh pihak Lombok Astoria sekaligus dengan orang tua siswanya. (her)

Komunitas Pecinta Lingkungan dan OPD Bersihkan Pantai Cemara

0
Ratusan orang dari unsur warga, komunitas dan jajaran OPD turun membersihkan sampah di Pantai Cemara Lembar, Minggu 21 juni 2024. (Ekbis NTB/ist)

Lombok merupakan sepuluh destinasi wisata di luar Pulau Bali yang menjadi destinasi tujuan wisatawan di Indonesia. Selain menawarkan berbagai macam budaya unik yang masih terjaga, Lombok sampai saat ini juga masih mengandalkan destinasi wisata alam sebagai objek wisata untuk dijual, khususnya objek wisata pantai.

Di Lombok Barat (Lobar), wisata pantai atau pesisir masih menjadi salah satu pilihan utama buat para wisatawan untuk dikunjungi. Hal tersebut membuat pantai-pantai di Lobar harus tetap diberikan perhatian lebih, baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun kebersihan. Hal tersebut menjadi latar belakang diadakannya kegiatan ‘’Beriuk Persik Pesisir’’ (bersama bersihkan pesisir) yang dilakukan di Pantai Cemara, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Minggu (21/7/2024) pagi.

“Karena seperti kita ketahui bersama faktor kebersihan menjadi salah satu tolak ukur untuk kita bisa dilihat dan dinikmati oleh masyarakat,” jelas Ketua Panitia Beriuk Persik Pesisi, Lalu Kusnadi Anggrat pada saat membuka kegiatan.

Kegiatan ini bersifat edukatif dan melibatkan seluruh masyarakat Lembar Selatan, selain itu ada juga Komunitas, mahasiswa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar. “Sasaran utama dari kegiatan ini adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk perduli akan kebersihan dan kesehatan.” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lobar,  Agus Gunawan mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai ini merupakan kegiatan Lombok sinergi di mana dalam kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Rumah Sakit Tripat Gerung serta beberapa komunitas pencinta lingkungan.

“Kita harapkan kegiatan ini sebagai momentum agar tidak hanya ada sadar wisata yang terkait dengan kebersihan bagi masyarakat, tetapi juga kepada para pengunjung yang berwisata di Pantai Cemara ini,” harapnya.

Setelah kegiatan ini, ke depannya harus ada tindak lanjut bagaimana kebersihan Pantai Cemara ini khususnya nantinya akan dibuatkan semacam Peraturan Desa (Perdes) terkait bagaimana dengan kebersihan di Pantai Cemara ini.”Misalnya seperti kegiatan Jumat bersih yang dilakukan oleh semua pedagang yang ada disini, kemudian sanksinya kalau ada yang buang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi, mungkin juga dari pemerintah nanti akan melakukan intervensi dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di sini,” jelas Agus.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Desa Lembar Selatan H.M. Saleh. Dikatakannya bahwa Pemerintah Desa Lembar Selatan dan juga masyarakat sangat antusias dan berkomitmen agar Pantai Cemara selalu bersih demi kemajuan pariwisata di Lembar Selatan pada khususnya dan Lobar pada umumnya.

“Kami dari pemerintah desa selalu memberikan arahan kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan, dengan cara menyediakan tong sampah di setiap lapak jualan yang ada di sepanjang Pantai Cemara ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya RSUP NTB akan menjadikan Pantai Cemara menjadi salah satu binaan dari RSUP NTB tentunya dengan berkolaborasi dengan Rumah Sakit Tripat Gerung agar ke depannya Pantai Cemara bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dibanggakan. Turut hadir dalam kegiatan kali ini Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda)  Lobar, H. Fauzan Husniady, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. HL. Herman Mahaputra, Direktur Rumah Sakit Tripat dr. H. Suryadi serta Camat Lembar Agus Sutrisman. (her)

Event Alunan Budaya , Siswa SMAN 1 Pringgasela  Tampilkan Tenun Sasak

0
SMAN 1 Pringgasela ikut ambil bagian pada Event Alunan Budaya Desa Pringgasela pekan kemarin.  (Ekbis NTB/ist)

Event Alunan Budaya Desa Pringgasela merupakan acara budaya yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Desa Pringgasela yang dipelopori oleh pemuda pemuda Desa Pringgasela. Event Alunan Budaya ke 8 Desa Pringgasela berhasil masuk kalender event nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Dalam kegiatan Kharisma Event Nusantara 2024.

Hal ini  menjadi sejarah baru bagi pariwisata Lombok Timur (Lotim). Terlebih lagi dari sekian banyak event pariwisata yang diusulkan ke pemerintah hanya ini yang berhasil lolos  menjadi salah satu  event pariwisata tingkat nasional.

Alunan Budaya Pringgasela dinyatakan lulus kurasi oleh pemerintah pusat. Dari 3.450 event yang diajukan dari seluruh Indonesia.  34 event dinyatakan lulus kurasi. Dan Lotim dengan event Alunan Budaya Desa Pringgasela masuk dalam daftar ke 34 event tersebut.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di antaranya pawai budaya, hiburan rakyat, bazar budaya, karnaval tenun, pertunjukan seni dan kolosal. Dalam event ini, SMAN 1 Pringgasela ikut ambil bagian dengan menampilkan busana hasil kerajinan tenun ikat.

Kepala SMAN 1 Pringgasela Taufik Fansuri mengatakan, sekolahnya ikut dilibatkan dalam rangkaian event tersebut. “Iya. Semua elemen lembaga pendidikan, unsur masyarakat dan lain-lain. Juga dari luar daerah,” katanya, dalam keterangan yang diterima, Minggu 21 juni 2024. (her)

Dua Bulan Jelang MotoGP, PHRI Minta Pergub Hotel Direvisi

0
Ni Ketut Wolini (Ekbis NTB/era), Sahlan M. Saleh (Ekbis NTB/ham)

 DUA bulan menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2024, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Ni Ketut Wolini meminta kepada pemerintah daerah untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan harga hotel saat ada acara internasional di NTB.

Ia mengatakan dengan tingginya harga hotel tiap kali menjelang MotoGP ini dapat merusak citra hotel, karena menaikkan harga yang cukup tinggi.

“Pada waktu pembuatan Pergub, kami dari PHRI tidak dilibatkan, sehingga di situ memang Pergub itu perlu ada revisi karena biar tidak setiap ada perhelatan MotoGP selalu hotel yang menjadi kambing hitam. Artinya harga hotel terlalu tinggi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui dari Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2022 tersebut berisi tentang memperbolehkan menaikkan harga kamar hotel sampai tiga kali lipat untuk hotel yang berada di zona satu, atau hotel yang berada di kawasan pergelaran. Kemudian untuk zona dua, hotel boleh menaikkan harga kamar hingga dua kali lipat, dan bisa menaikkan satu kali lipat untuk zona tiga.

Ia melanjutkan sejak dibuatnya Pergub terkait dengan harga hotel, PHRI selalu menjadikan Pergub tersebut sebagai acuan dalam menaikkan harga kamar hotel. Namun, yang jadi permasalahan, pemerintah daerah tidak membuat peraturan terkait dengan broker atau pihak ketiga, yang mana tentu broker menaikkan harga kamar hotel untuk mendapat untung.

“Travel, broker dan sebagainya itu mereka tidak diatur berapa yang bisa menaikkan dari harga hotel. Nah di situ juga memicu terjadinya ada tinggi harga kamar hotel,” lanjutnya.

Meski demikian, tetap saja setiap menjelang gelaran MotoGP atau gelaran internasional lainnya di NTB, harga kamar hotel terus menjadi permasalahan karena dinilai cukup tinggi. Oleh karenanya diperlukan adanya revisi Pergub yang mana di dalam peraturan tersebut khusus membahas terkait harga bagi para travel ataupun broker.

“Perlu pemda menyikapi dengan cepat harga-harga pergub seperti itu biar tidak harga kamar hotel kelihatan tinggi padahal sesuai dengan pergub,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Sahlan M. Saleh. Ketua Astindo ini mengharapkan ada sanksi lebih tegas terhadap penerapan Pergub ini, sehingga tidak ada pihak yang sembarangan menaikkan kamar hotel.

Meski demikian, ujarnya, pemberian sanksi terhadap penerapan Pergub Nomor 9 2022 itu merupakan ranah pemerintah. ‘’Bisa saja sanksinya izin tidak diperpanjang. Pergub hanya sebatas imbauan pada pengelola hotel. Kalau harga ada harga khusus berdasarkan zona. Zona 1 ada di Mandalika, 3 kali kenaikan. Namun harga hotel yang berlaku saat ini adalah harga promo bukan harga publish. Kalau harga publish jauh lebih tinggi. Tarifnya berdasarkan harga publish yang mereka dapatkan,’’ terangnya.

Sementara pada periode MotoGP, tambahnya, ketersediaan hotel masih banyak bagi wisatawan. Namun, yang calon penonton yang sudah booking tiket dan kamar hotel juga sudah banyak. Jumlah yang akan booking kamar hotel untuk menonton MotoGP jelang event akan semakin meningkat. (era/ham)

Kurangi “Capital Outflow” Saat MotoGP

0

EVENT MotoGP Mandalika selalu membawa harapan yang positif untuk perputaran uang dalam daerah. Sebab ratusan ribu penonton balap motor tersebut akan bertransaksi dan berbelanja untuk kebutuhan akomodasi, transportasi, makan minum hingga suvenir.

Namun yang perlu dikurangi yaitu capital outflow atau keluarnya dana atau modal dari dalam daerah atau dalam negeri baik secara langsung  maupun secara tidak langsung. Sebab keluarnya dana dari NTB saat perhelatan event internasional, seperti MotoGP akan mengurangi perputaran uang dalam daerah.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD NTB H. Ruslan Turmuzi kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin. Ia mengatakan, untuk meningkatkan uang yang beredar dalam daerah, maka pemerintah dan penyelenggara harus mengurangi uang yang keluar daerah atau keluar negeri dengan cara lebih banyak melibatkan SDM dan sarana lokal.

“Yang menjadi persoalan hari ini adalah banyaknya uang yang beredar di MotoGP itu terjadi yang namanya capital outflow. Karena mereka kan mencari uang di MotoGP. Pemodalnya dari luar, sehingga uang itu tak diinvestasikan kembali di Lombok,” kata Ruslan Turmuzi.

Uang banyak yang keluar dari NTB lantaran pemilik moda transportasi, pemilik akomodasi atau pengusaha restoran dan suvenir banyak yang berasal dari luar daerah. Uang yang diperoleh saat event besar terkadang tak diinvestasikan kembali ke NTB.

Dengan demikian, dampak ekonomi yang diperoleh saat MotoGP terbatas pada transaksi UMKM di dalam dan di luar kawasan Mandalika, penyewaan akomodasi yang dimiliki oleh warga lokal,  pajak hotel, restoran, pajak periklanan dan beberapa transaksi di sektor jasa lainnya yang angkanya relatif belum begitu besar.

“Tentu kita memberikan respons yang positif terhadap penyelenggaraan MotoGP di Lombok. Saat ini Lombok telah dikenal oleh lebih dari 1 miliar orang di dunia karena efek MotoGP. Namun saya rasa masih berbanding berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi dalam daerah,” ujar politisi PDIP ini.(ris)