Beranda blog Halaman 940

Harga Emas Antam Capai Rekor Tertinggi, Sentuh Rp1,433 Juta Per gram

0
Ilustrasi Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ant)

Jakarta(ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi, kembali meroket sebesar Rp21.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.433.000 per gram, yang merupakan rekor tertinggi.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.412.000 per gram pada Rabu 31 Juli 2024.

Adapun rekor tertinggi yang tercatat sebelumnya, yakni Rp1.427.000 per gram pada Kamis 18 Juli 2024.

Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis, yakni sebesar Rp1.284.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Kamis:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp766.500
  • Harga emas 1 gram: Rp1.433.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.806.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.184.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.940.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.825.000
  • Harga emas 25 gram: Rp34.437.000
  • Harga emas 50 gram: Rp68.795.000
  • Harga emas 100 gram: Rp137.512.000
  • Harga emas 250 gram: Rp343.515.000
  • Harga emas 500 gram: Rp686.820.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.373.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menhub Berkomitmen Tingkatkan Konektivitas Nasional

0
Budi Karya Sumadi (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan konektivitas nasional dan kualitas pelayanan serta keselamatan transportasi guna mendukung aksesibilitas masyarakat dalam mewujudkan Indonesia sentris.

“Komitmen Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan 3 KPI (key performance indicator) utama yaitu meningkatkan konektivitas nasional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta keselamatan transportasi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Budi menyampaikan hal itu dalam acara diskusi bertajuk “Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur dan Investasi”, yang diselenggarakan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Dia menuturkan bahwa semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat.

Menurutnya, indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo, yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah,” ujar Menhub.

Disebutkan, pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), dan mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).

Selain itu, mendukung kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

“Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah, bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik,” papar Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan beberapa capaian pembangunan infrastruktur transportasi, baik di sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Capaian transportasi darat, di antaranya terlaksana pengembangan pelabuhan penyeberangan, dermaga penyeberangan, angkutan umum perkotaan dengan program buy the service serta terlaksananya sistem angkutan umum massal pada kota metropolitan.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan non komersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung.

“Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja,” lanjut Menhub.

Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaraan jembatan udara, serta terbangunnya bandar udara baru.

Selanjutnya, capaian sektor transportasi perkeretaapian antara lain terbangunnya jalur kereta api secara nasional, kondisi jalur kereta api sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, juga pembangunan LRT, MRT, kereta cepat Whoosh, dan kereta api perintis.

Meski begitu, pembangunan sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

Menhub mengatakan, salah satu tantangannya adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya. Di samping itu, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan yang cukup berat bagi sektor transportasi dalam negeri.

“Pada saat COVID-19, kita melihat bagaimana upaya Bapak Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan COVID dengan baik dan Alhamdulillah, berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali,” ucap Menhub.

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah, baik infrastruktur untuk konektivitas, layanan dasar, untuk pangan, energi maupun untuk industri.

Kepala Negara juga berpesan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat bangunan secara fisiknya saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, world competitiveness ranking kita naik dari angka 34 melompat ke-27. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat,” ujar Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan. (ant)

Injourney Beri Pelatihan Guna Tingkatkan SDM Lokal di KEK Mandalika

0
Injourney Beri Pelatihan Guna Tingkatkan SDM Lokal di KEK Mandalika (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat, memberikan pelatihan hospitality house kepada pekerja lokal untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterampilan.

“Hal itu agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang berkunjung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” kata VP Corporate Secretary ITDC Million Sekarsari di Lombok Tengah, Kamis.

Pelatihan di KEK Mandalika ini diikuti puluhan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, pekerja hotel, dan wirausahawan.

“Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat kompetensi layanan masyarakat lokal dan pelaku usaha,” katanya .

Dengan membekali mereka keterampilan yang relevan dalam industri perhotelan, restoran, dan layanan wisata, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, serta mempromosikan sikap positif dan keramahan kepada wisatawan.

“Hal ini sangat penting mengingat KEK Mandalika menjadi tuan rumah untuk berbagai event internasional seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesianGP) – MotoGP 2024, yang menarik ribuan pengunjung dari berbagai negara,” katanya.

“Pelatihan ini menjadi upaya untuk penyiapan tenaga kerja pendukung saat event Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesianGP) – MotoGP 2024 nanti,” katanya.

Sementara itu Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok Arif Haryanto menyatakan pelatihan direncanakan berlangsung secara bertahap dalam 8 batch hingga akhir tahun 2024.

“Ini merupakan kontribusi kami dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di sekitar KEK Mandalika terkait hospitality,” katanya.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan level kompetitif pariwisata Lombok sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia di kancah global.

Kolaborasi antara ITDC dan PT Angkasa Pura I ini adalah langkah penting dalam memperkuat ekosistem pariwisata lokal dan memastikan bahwa Lombok siap menyambut tamu dari seluruh dunia dengan pelayanan optimal.

“Kami percaya bahwa melalui pengembangan SDM ini memiliki efek domino yang positif pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal,” katanya. (ant)

Marak Cuci Darah pada Anak, BPOM di Mataram Beberkan Kemungkinan Penyebabnya

0
Yosef Dwi Irwan (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Cuci darah pada anak belakangan marak diberitakan. RSUD Kota Mataram sendiri bahkan menyiapkan peralatan untuk melayani anak yang cuci darah akibat tidak optimalnya fungsi ginjal.

Kepala BPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, Kamis, 1 Agustus 2024 menanggapi fenomena ini. ia menjelaskan, beberapa hal penyebab gagal. Diantaranya, kelainan bawaan sejak lahir, karena penyakit tertentu (seperti autoimun) dan pola makan (konsumsi makanan tinggi gula).

“Produk pangan yang telah mendapatkan izin edar tentu sdh melalui evaluasi mutu dan keamanan (pre dan post market) asal tentunya dikonsumsi sesuai aturamnya, jangan berlebihan,” katanya.

Maka BPOM punya tagline Cek KLIK , dimana salah satunya Cek Label. Sebagai konsumen, menurut Yosef harus baca label untuk mengetahui komposisi makanan tersebut.

“Cari yang rendah kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL),” terangnya.

Indonesia saat menghadapi kondisi double burden malnutrition atau beban ganda malnutri, dimana jika kurang gizi akan berdampak pada stunting dan wasting. Sebaliknya, jika kelebihan gizi justru menjadi obesitas.

“Kedua kondisi ini berdampak pada tumbuh kembang fisik, mental dan daya saing SDM jika tidak ditangani dengan baik. Tentunya kondisi ini akan memjadi penghalang Indonesia Emas 2045,” jelas Yosef.

Karen itu, menurutnya penting bagi konsumen untuk mengetahui AKG (Angka Kecukupan Gizi) yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam label makanan biasanya sudah tercantum informasi AKG tersebut. Kemudian peting bagi orang tua untuk memberikan pemahaman sejak dini pada anak tentang konsumsi pangan yang aman, sehat dan bergizi.

Sebab kandungan GGL (Gula, Garam dan Lemak) yang tinggi berdampak terjadinya penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.

“Saat ini diabetes tidak hanya diderita oleh orang tua, remaja bahkan anak-anak juga sudah cukup banyak yang terdiagnosa diabetes akibat konsumsi pangan dengan kandungan gula tinggi (bukan hanya dari makanan kemasan saja tetapi gula juga bisa bersumber dari karbohidrat) plus kurangnya aktifitas fisik seperti olah raga teratur, dan lebih banyak memanfaatkan waktu bermain dengan gadget.

“Diabetes ini salah satunya mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal yang berimplikasi harus dilakukan cuci darah. Oleh karena baca selalu label, pilih makanan yang lebih sehat (rendah GGL), konsumsi pangan dengan gizi seimbang, dan ruti berolah raga. Jadi jangan salahkan makanannya ya, tapi kita sebagai orang tua dan konsumen harus bijak dalam memilih dan memberikan makanan baik utk diri kita dan anak-anak kita,” kata Yosef.

Kuncinya adalah membangun kesadaran. BPOM sendiri menurutnya sudah menginisiasi program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. Program ini adalah pemberdayaan komunitas sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, penggelola kantin, komite sekolah, siswa dan pedagang di sekitar sekolah.

“Komunitas ini yg kami latih dan bekali terkait arti penting pangan yang aman dan bergizi. Tentunya untuk mengintervensi seluruh sekolah BBPOM Mataram tak bisa bekerja sendiri, kami juga mengandeng Pemda agar mereplikasi program Intervensi PJAS agar semakin masif dan dampaknya juga semakin luas dalam melindungi anak-anak sekolah. Kami jg mengisi pembekalan MPLS di beberapa sekolah terkait kemanana pangan. Artinya perlu komitmen sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa untuk mewjudkan ketersediaan pangan yang aman, bermutu dan bergizi,” tambahnya.

Dan tak kalah penting, masyarakat juga bisa memberikan sanski sosial bagi penjual makanan yang tidak memenuhi aspek keamanan dengan tidak membeli produk yang dijual itu. Selama ini, menurut Yosef, masyarakat cenderung abai karena tetap membeli dan jualan dimaksud tetap laku.

“Sebetulnya jika konsumen tidak ada yang beli, maka dia mau tak mau harus memperbaiki produk yang dijual agar sesuai ketentuan,” tandasnya.(bul)

Banyak Proyek di Lobar Mangkrak

0
Foto salah satu proyek mangkrak dibangun sia-sia di Kebon Datu Desa Peresak Kecamatan Narmada terbengkalai.(ekbisntb.com/ift)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Sejumlah proyek yang dibangun Pemkab Lombok Barat (Lobar) sejak beberapa tahun terakhir hingga kini belum dimanfaatkan maksimal alias mangkrak. Berbagai jenis proyek yang kebanyakan pada sektor Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan tersebut diperkirakan menelan anggaran hingga 13,9 miliar. Perencanaan Pemkab Lobar pun disorot tidak matang dalam membangun sejumlah proyek mubazir tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun Suara NTB, beberapa fasilitas pariwisata dan UMKM yang tak berfungsi maksimal di antaranya, bangunan Pasar Seni dan Kuliner di kawasan Pura Lingsar Desa Lingsar  yang dibangun tahun 2016 dengan menelan anggaran Rp3,1 miliar tak dimanfaatkan. Dan Gedung Budaya Narmada senilai Rp2,6 Miliar. Galeri UMKM Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar       yang dibangun dengan anggaran Rp1,4 miliar.

Kemudian Fasilitas Wisata gunung Sasak Kecamatan Gerung      senilai Rp1,6 miliar.  Proyek art shop (pasar seni) dan kuliner di Lingsar yang menelan anggaran Rp3,1 miliar. Selanjutnya bangunan artshop pameran dan sentra tenun Kebon Ayu Gerung senilai Rp1,5 Miliar dan trigona park Batulayar yang dibangun dengan biaya Rp1 Miliar. Dan proyek penataan kawasan Taman Narmada di Kebon Datu Desa Peresak kecamatan Narmada yang dibangun dengan anggaran Rp2,7 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Lobar, H. Jumahir menyoroti banyaknya proyek yang dibangun sia-sia tersebut. Di antaranya di Kebon Datu Desa Peresak yang sudah dibangun beberapa tahun lalu. “Ini sudah dibangun, kalau tidak dimanfaatkan kan sia-sia,” kata Jumahir, kemarin. Kendalanya di Kebon Datu dan proyek lainnya yang dibangun, akses jalan yang tidak memadai. Di mana akses pengunjung menuju lokasi tersebut jembatannya kecil. “Kalau pengunjung tidak bisa ke tempat ini kan sia-sia,” ujar politisi Golkar ini.

Jembatan dan jalan kecil, sehingga sulit dilewati kendaraan besar roda empat dan tidak bisa dilalui bus. Ditambah lagi akses menuju lokasi wisata itu, masih jalan setapak. Jangankan pengunjung, warga yang mau berjualan di lokasi itu pun enggan untuk ke sana karena sepi, tidak ada pengunjung.

Sekarang yang perlu dilakukan kata Sektretaris Golkar Lobar itu, bagaimana upaya Pemda dalam hal ini Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan lainnya untuk memanfaatkan proyek tersebut. Tentunya butuh dibangun akses memadai yang bisa dijangkau oleh pengunjung. Konsekuensinya butuh pembiayaan lagi untuk itu. Pemda harus memprioritaskannya.

“Seharusnya itu masuk dalam perencanaan waktu pembangunan proyek itu dulu, dilengkapi akses,” tegasnya. Di sinilah, menurutnya yang kurang direncanakan oleh OPD dan konsultan perencana. Sehingga kalau itu sudah disiapkan, begitu proyek selesai dibangun dengan akses jalan memadai maka langsung bisa dimanfaatkan.

Sama seperti proyek Trigona Park Bengkaung Batulayar, dibangun di akses jalan terjal curam dan menanjak sehingga menyulitkan penghujung masuk. Termasuk TPST yang dibangun di Senteluk, tak maksimal melayani warga karena tidak ada jalan khusus. Sehingga kalau melewati pemukiman warga menjadi persoalan. Ia menilai, melihat kondisi proyek yang mangkrak ini disebabkan oleh perencanaan Pemda kurang matang. “Perencanaan proyek ini tidak matang,”tegasnya.

Padahal saat ini Pemkab kesulitan merealisasikan usulan warga akibat fiskal yang terbatas. Di satu sisi justru Pemkab membangun proyek tak bisa dimanfaatkan oleh warga alias mubazir.

Pihaknya menilai Pemkab membangun tanpa memikirkan dan mengkaji aspek azas manfaat. Padahal sebuah pembangunan itu tujuannya mendongrak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. “Kalau tidak bisa dimanfaatkan, kan dua ini tidak bisa terkaper,” ujarnya.

Karena itu, belajar dari kasus proyek mangkrak ini kedepan perlu Pemkab selektif membangun. “Bila perlu dilakukan hearing publik kepada warga terhadap proyek yang dibangun,”ujarnya. Sehingga diharapkan proyek yang dibangun bisa sesuai kebutuhan warga, bukan sebaliknya. Pemkab membangun justru pendekatan sekadar bangun proyek.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Agus Gunawan mengatakan, pihaknya akan memanggil Kabid terkait yang menangani. Ia akan menanyakan ke Kabid Destinasi. Diketahui proyek wisata itu dibangun disaat Agus belum menjabat sebagai Kadispar. (her)

Terdampak Musim Kemarau, Dinsos NTB Salurkan Ratusan Ribu Liter Air Bersih ke Warga

0
Proses distribusi air bersih ke salah satu dusun di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Dinsos NTB. (ekbisntb.com/ift)

Mataram (ekbisntb.com)- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB masih tetap mengirimkan air bersih ke pelosok-pelosok desa yang membutuhkan air bersih di musim kemarau ini. Selama bulan Juli 2024 saja, Dinsos NTB mendistribusikan sebanyak 220 ribu liter air bersih.

Kepala Dinsos NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan, selama Juli ini air didistribusikan ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur. Di wilayah Lombok Timur, fokus pendistribusian air ke wilayah Kecamatan Jerowaru yang memang menjadi langganan kekeringan.

“Kalau Lombok Utara pengantaran air ke wilayah Pemenang, Lombok Tengah ada di Kecamatan Jonggat dan Labulia. Lombok Barat ada di wilayah Batulayar. Ini kita sesuaikan dengan permintaan masyarakat, karena ada beberapa wilayah yang memang kekeringan namun kan belum ada permintaan masyarakat,” kata H.Ahsanul Khalik kepada wartawan, Rabu 31 Juli 2024.

Ia mengatakan, di Bulan September dan seterusnya, Dinsos NTB tak hanya melakukan distribusi air bersih berdasarkan permintaan warga, namun tim dinas sudah membuat jadwal pendistribusian ke wilayah-wilayah yang terdampak musim kemarau secara bergiliran.

Dr. Aka, sapaan akrabnya mengaku tetap optimis bisa memenuhi permintaan masyarakat karena distribusi air bersih ini bukan hanya tugas dari Dinsos saja. Namun ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB serta lembaga lain seperti PMI, LAZ Dasi NTB serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pendistribusian air bersih ini.

“Dan yang rutin itu nanti dari Kepolisian, jadi Insya Allah tetap bisa terpenuhi. Perkiraan kita, permintaan yang tinggi itu mulai September, Oktober, dan November. Namun nanti permintaan masyarakat itu akan sampai pada awal Februari 2025. Meskipun musim hujan sudah turun, tetap dilakukan distribusi, karena meski hujan turun belum tentu sudah ada air,” katanya.

Ia menambahkan, armada pengangkut air bersih yang dimiliki Dinsos NTB sebanyak empat unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5000 liter. Seluruh mobil ini ada di gudang Dinsos NTB. Sebenarnya ada satu mobil tangki lagi yang dimiliki oleh Dinsos NTB, namun ditempatkan di Dinsos Kabupaten Dompu untuk bisa membantu pelayanan di kabupaten tersebut, karena Dinsos Dompu tidak memiliki mobil tangki.

“Adapun penanganan air bersih untuk Pulau Sumbawa ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota karena sudah ada juga mobil tangki masing-masing,” tutupnya.(ris)

Perkuat Kerja Sama, NTB dan Bali Rumuskan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pangan

0
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Iswandi, M.Si., saat memberi pemaparan dalam Musrenbang Kerja sama antara Provinsi NTB dan Provinsi Bali yang berlangsung di Hotel Pullman Mandalika, Lombok Tengah, Rabu 31 Juli 2024. (ekbisntb.com/ift)

Praya (ekbisntb.com) – Pemprov NTB dan Pemprov Bali memperkuat kerja sama pengembangan daerah, terutama di bidang pariwisata dan pangan. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kerjasama antara Provinsi NTB dan Provinsi Bali yang berlangsung di Hotel Pullman Mandalika, Lombok Tengah, Rabu 31 Juli 2024.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Iswandi, M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan musyawarah ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di antara Provinsi NTB dan Bali yang sebelumnya juga sudah tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati di akhir 2023 lalu.

“Memuat kerja sama di urusan kelautan, pariwisata, koperasi, pertanian, industri, perdagangan, dan perhubungan. Maka pagi ini (kemarin, red) kita laksanakan musyawarah bersama untuk menentukan mana yang prioritas untuk lima tahun ke depan, “ujar Iswandi.

Menurutnya, pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang diharapkan dapat berkembang sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJPN 2025-2045. Menjadikan Bali Nusra sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara bertaraf Internasional.  “Oleh karena itu dalam konteks ini, diharapkan pariwisata diantara Bali Nusra dapat terintegrasi” tambahnya.

Untuk mencapainya, menurutnya, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah mencari solusi dari kondisi mahalnya harga tiket pesawat keluar dan masuk Pulau Lombok.

“Mari kita dengarkan masukan dari para praktisi yang hadir, apa yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah NTB untuk menurunkan harga tiket ini,” pungkasnya menutup sambutan.

Melengkapi apa yang telah disampaikan Kepala Bappeda NTB, Direktur Regional II, Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D dari Bappenas RI yang hadir langsung dalam kegiatan ini juga menjelaskan untuk mencapai arah pembangunan Bali Nusra yang tertuang di dalam RPJPN tersebut, RKP tahun 2025 yang telah disusun menyebutkan akan dibuatnya pengembangan paket perjalanan antara Bali dan NTB, juga penambahan rute penerbangan domestik dan internasional.

Tidak hanya pariwisata, menurutnya pengembangan sektor pangan juga jadi prioritas di NTB. Oleh karena itu Pemerintah di tahun 2025 akan mendukung penguatan kemandirian daerah berbasis perikanan perkebunan, peternakan,

Memiliki potensi besar di dalam pariwisata, Bali yang memiliki brand dan pasar wisman terbaik juga pintu masuk utama wisatawan mancanegara diharapkan dapat menjadi titik inlet dan outlet wisman menuju destinasi wisata di sekitarnya seperti Banyuwangi, Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Bromo-Tengger-Semeru).

“Oleh karena itu untuk mencapainya dibutuhkan ketuntasan pembangunan destinasi pariwisata, dalam hal atraksi, amenitas, aksesibilitas, infrastruktur, dan SDM,” ujarnya.

Roudo berharap, Provinsi NTB dan Bali serius menjalin kerjasama dalam dua sektor. Pengembangan paket wisata terpadu untuk sektor pariwisata, dan penguatan rantai pasok pangan.  “Provinsi NTB yang memiliki beragam potensi komoditas unggulan di sektor pangan menjadi pemasok bagi Provinsi Bali sebagai pasarnya,” ujarnya. (ris)

Pastikan Ketersediaan Stok

0
Lalu Gita Ariadi (ekbisntb.com/ist)

PROVINSI NTB tetap berupaya mengendalikan laju inflasi daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Meski angka inflasi daerah cukup fluktuatif, kondisi inflasi di NTB cukup terjaga. Misalnya di bulan Juni 2024, inflasi berada di angka 2,12 persen (yoy), di bawah nasional yang sebesar 2,51 persen (yoy).

Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang juga selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB mengatakan, jika saat ini terdapat sejumlah komoditas terpantau naik seperti beras, cabai dan minyak goreng, maka TPID akan mendalami dan melakukan antisipasi di lapangan. Tim juga akan melakukan pengecekan ketersediaan beras di gudang-gudang Bulog.

“Tapi saya yakin stok masih tersedia. Yang terpenting adalah memastikan ketersediaan barang-barang komoditi kebutuhan pokok masyarakat,” kata Lalu Gita Ariadi kepada wartawan usai menerima kunjungan TPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Capacity Building di Kantor Gubernur NTB, Rabu 31 Juli 2024.

Ia mengatakan, harga-harga barang kebutuhan pokok sangat fluktuatif, karena tergantung permintaan dan penawaran di lapangan. Namun saat ini TPID NTB melihat harga kebutuhan pokok tak ada yang terlalu dikhawatirkan, sebab biasanya kenaikan barang terjadi saat momentum hari-hari besar keagamaan atau event-event nasional dan internasional.

Sekda mengatakan, turun dan naikknya komoditas bagian dari mekanisme alami dan dipengaruhi oleh pasar, sehingga tugas pemerintah adalah ketika harga naik, akan segera dilakukan pengendalian. Begitu juga saat harga barang turun drastis, pemerintah juga merupaya menormalkan harga agar memberi keuntungan bagi petani.

“Turun naik itu bagian dari sebuah dinamika,harga pasar itu alami saja. Kalau terlalu rendah juga tak baik,” katanya.

Menurutnya, salah satu upaya rutin yang dilakukan oleh TPID NTB untuk menstabilkan harga di masyarakat yaitu dengan melakukan operasi pasar (OP), baik di pasar tradisional maupun di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya pada saat harga beras yang sempat naik beberapa waktu lalu, pemerintah bersama Bulog gencar melakukan OP untuk menstabilkan harga.

“Ini kan tugas Tim Pengendali untuk mengendalikan. Kalau naik karena ada permainan, ini yang tak boleh. Kalau di moment Pilkada, tentu kita lihat apakah signifikan permintaan barang atau tidak, nanti kita lihat,” katanya.

Untuk diketahui, Pemprov NTB telah meraih penghargaan TPID Award 2024 dalam kategori TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2024 di Istana Negara tanggal 14 Juni 2024.

Prestasi TPID Award tersebut diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi TPID Provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus bekerja keras dalam mengendalikan inflasi. Penekanan TIPD yaitu ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.(ris)

Disebut Tak Punya Branding, Pariwisata NTB Jalan di Tempat

0
Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – NTB sekarang ini menjadi tuan rumah sejumlah event berskala internasional. Banyaknya event berskala internasional yang digelar di NTB ini belum mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dan juga pelaku pariwisata yang ada. Meski banyak event internasional yang digelar, seperti MotoGP di Sirkuit Mandalika, perkembangan pariwisata NTB disebut jalan di tempat.

 Kondisi ini diakui Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh, karena pariwisata NTB belum memiliki branding atau ciri dalam pengembangan pariwisatanya. Untuk itu, hal ini menjadi dasar dari pihaknya dalam mengembangkan pariwisata NTB jauh lebih baik di masa mendatang.

 ‘’Karena kehilangan ciri. Kita akan fokus pada satu ciri, sehingga kita punya kemampuan mem-branding secara tepat. Katakan saja seperti sport tourism, wisata halal, budaya segala macam, cob akita kaji sama-sama. Apakah linier dengan pemerintah daerah atau desa? Itu yang harus kita ukur, sehingga ketika kita menyampaikan fokus branding kita satu spot, maka kita harus fokus pada satu spot,’’ ungkapnya saat ditemui usai Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Promosi Pariwisata Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Rabu 31 Juli 2024.

Hal ini, tambah Ketua Astindo Provinsi NTB ini, akan menjadi pekerjaan rumah pihak BPPD NTB dalam memperjuangkan ciri pariwisata NTB seperti yang sudah ditetapkan, sehingga harus disatukan persepsinya satu sama lain.  Pihaknya ingin ketika pariwisata NTB sudah memiliki branding yang tepat, maka upaya menjadikan pariwisata NTB bersaing di skala nasional dan internasional bisa terwujud.

Selain masalah branding, ungkapnya, hal yang mesti diselesaikan adalah masalah hospitality (keramahan atau kenyamanan) bagi wisatawan saat berkunjung ke objek wisata. Menurutnya, masalah hospitality tidak hanya menjadi tugas BPPD NTB dalam menuntaskannya, namun menjadi tugas bersama pemerintah daerah, pemerintah desa hingga pelaku pariwisata.

Dalam hal ini, peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus dilakukan dengan pelatihan, kampanye sadar wisata, sehingga hospitality membaik. Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan semua elemen pariwisata, sehingga wisatawan merasa aman, nyaman ketika berkunjung ke satu objek wisata.

Menurutnya, jika keramahan pada wisatawan juga akan berpengaruh pada masa lama tinggal (length of stay) di NTB. Apalagi selama ini yang menjadi kendala, lama tinggal wisatawan masih singkat, sehingga perlu ada upaya yang dilakukan pemerintah dan juga industri wisata di daerah ini.

Diakuinya, lama menginap wisatawan di satu daerah disebabkan dua faktor. Pertama, destinasi wisata yang dituju dan atraksi. ‘’Bila kita menyediakan atraksi dengan baik dan menarik bagi mereka, tentu mereka terus menunggu untuk atraksi itu. Bila destinasi terus banyak, terus tumbuh itu, maka mereka akan ada khasanah untuk pergi. Sehingga itu yang perlu kita kembangkan inovasi,’’ terangnya.

BPPD NTB dengan 9 anggota  dari sejumlah asosiasi pariwisata, media, penerbangan, akademisi akan berusaha melakukan inovasi mengembangkan atraksi hingga destinasi. Dalam mengembangkan atraksi ini, NTB memiliki budayawan yang harus diminta masukannya. ‘’Suatu waktu kita akan undang budayawan yang ada di daerah ini untuk kita gali atraksi-atraksi. Contoh sederhana yang paling dekat akan kami lakukan adalah suara musik di hotel-hotel tidak lagi memutar musik dari Sunda. Kita akan kumpulkan budayawan untuk menghadirkan musik-musik NTB,’’ tambahnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan Izzudin Mahili, S.STP., mengingatkan terkait pengembangan pariwisata NTB yang belum memiliki arah dan tujuan yang pasti. Menurutnya, pengembangan pariwisata di NTB ini harus memiliki branding yang jelas, sehingga berbagai macam potensi atau event yang digelar di NTB mampu memberikan hasil maksimal.

Kritikan senada juga disampaikan Prof. Dr. Halus Mandala. Akademisi yang sudah lama bergelut dalam pengembangan pariwisata di NTB ini meminta agar pemerintah daerah dan juga pengurus BPPD NTB memperhatikan masalah kenyamanan dan keramahan saat wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Pihaknya tidak ingin lagi mendengar ada wisatawan yang kapok berkunjung ke NTB, karena saat mereka berkunjung tidak nyaman dan aman. Inilah yang menjadi tugas besar pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah ini. (ham)

NTB Daftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual 200-an Motif Tenun

0
Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah NTB Dessy Hassanudin (kanan) menyaksikan produk fesyen Muslim karya peserta program pelatihan inkubasi di Mataram, Rabu 31 Juli 2024. (eknisntb.com/ift)

Mataram (ekbisntb.com) –  emerintah Provinsi NTB tahun ini mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI bagi 200-an motif tenun dari wilayah tersebut agar mendapatkan sertifikasi indikasi geografis maupun komunal.

Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti menuturkan, sebelumnya sudah ada 15 motif tenun yang telah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.

“Tenun yang sedang berproses ada lebih banyak lagi, mungkin sekitar 200-an HAKI kami proses tahun ini,” ujarnya di Mataram, Rabu 31 Juli 2024.

Nuryanti menuturkan, salah satu motif tenun yang sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual adalah motif Subahnale dari Desa Sukarara di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Motif Subahnale diambil dari kata Subhanallah. Motif itu punya tingkat kerumitan tertinggi, sehingga para penenun harus bersabar dan selalu berserah diri kepada Tuhan agar proses menenun berjalan lancar.

Ketika proses menenun motif Subahnale selesai, maka penenun akan menyebut kata Subhanallah atau dalam dialek masyarakat Suku Sasak disebut Subahnale.

Pemerintah NTB menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual motif-motif tenun lokal agar tidak dijiplak oleh daerah lain maupun negara lain.

Tak hanya memberikan legitimasi hukum, sertifikasi HAKI juga bertujuan agar produk tenun bisa mendongkrak ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

“Industri tenun di NTB adalah sebuah budaya, sehingga kami terus berupaya mendorong agar ini yang perlu kita dorong ke arah ekonomi,” pungkas Nuryanti. (ant)