Beranda blog Halaman 912

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi, turun Rp12.000 per gram menjadi Rp1.398.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam pada Kamis 22 Agustus 2024 berada di angka Rp1.410.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat, yakni sebesar Rp1.246.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp749.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.398.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.736.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.079.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.765.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.475.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.562.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.045.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.012.000
  • Harga emas 250 gram: Rp334.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp669.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.338.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri ATR Menekankan Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan

0
Agus Harimurti Yudhoyono(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya tanah untuk urusan pembangunan.

“Mengapa tanah penting? Karena salah satu faktor produksi dan kita membutuhkan tanah dalam berbagai pembangunan, maka harus diyakinkan bahwa tanah tidak ada masalah, tata ruangnya jelas,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Jakarta, Jumat.

Kejelasan tata ruang dalam hal ini menurut Menteri AHY, yaitu ruang yang dimaksud bagi semua kepentingan masyarakat.

“Mana zonasi buat industri, mana buat perkebunan, mana buat hunian, mana buat sawah. Tidak boleh semuanya dikonversi menjadi bangunan beton,” katanya.

Di samping itu, untuk mendukung jalannya pembangunan yang merata juga harus dipastikan tidak ada tanah yang telantar. Dikatakan Menteri AHY, pemanfaatan tanah oleh masyarakat juga harus optimal.

“Tanah kita sebagai aset juga harus bekerja, artinya harus berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat harus diwujudkan, salah satunya melalui sertifikasi tanah. Hal ini juga dapat mengantisipasi masyarakat dari konflik pertanahan yang salah satunya bisa disebabkan oleh mafia tanah.

“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ada tanah-tanah yang diserobot oleh mafia tanah. Ini semua harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas,” kata AHY.

Dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, diharapkan dapat menghadirkan investasi di Indonesia.

“Investasi hadir kalau ada kepastian hukum hak atas tanahnya. Jadi dengan demikian tentu elemen tata ruang dan tanah ini juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi,” ujar AHY.

Pemerataan pembangunan terus digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam setiap urusan pembangunan, tanah menjadi faktor utama bagi berdirinya suatu infrastruktur. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus mengatur bagaimana tanah di Indonesia tetap produktif dan sesuai dengan penataan ruang yang sudah direncanakan. (ant)

CTC Kembangkan Kawasan Konservasi Laut RI Dukung Ekonomi Biru

0
Tiga orang penyelam menunjukan terumbu karang (ekbisntb.com/ant)

Denpasar (ekbisntb.com) – Yayasan independen dan nirlaba Coral Triangle Center (CTC) Denpasar, Bali, mengembangkan kawasan konservasi laut (MPA) di Indonesia untuk mendukung program ekonomi biru.

“MPA kalau dikelola baik, maka akan terus menghasilkan manfaat ekonomi kepada masyarakat termasuk pariwisata dan perikanan,” kata Penasihat Konservasi Kelautan CTC Marthen Welly di Denpasar, Bali, Jumat.

Pihaknya saat ini bekerja di sembilan kawasan konservasi laut di Indonesia termasuk Timor Leste di antaranya Pulau Nusa Penida di Bali, kemudian di wilayah perairan Maluku di antaranya Pulau Banda dan Pulau Boano Seram bagian barat hingga di Kepulauan Sula di Maluku Utara.

Adapun kegiatannya yakni melakukan survei dan pengawasan terkait terumbu karang dan biota laut di dalamnya yang hasilnya menjadi masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, pihaknya juga melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya wilayah pesisir dalam pengelolaan dan menjaga sumber daya kelautan sekaligus menjadi mata pencahariannya.

Adapun pengembangan MPA, lanjut dia, dilakukan sejak 2010 dan pemberdayaan kepada masyarakat baru dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, misalnya pihaknya mendukung pengembangan wisata mangrove dan pemanfaatan rumput laut diolah kerupuk hingga menjadi sabun.

Produksi sabun itu, kata dia, bahkan sudah diserap oleh akomodasi pariwisata di tingkat perhotelan termasuk di kawasan Nusa Penida.

“Di Nusa Penida kami dukung pengelolaannya dengan pengawasan terumbu karang dan ikan berkala tiap tahun. Lalu, patroli bersama masyarakat tiap bulan untuk menjaga agar kawasan itu jangan sampai ada pelanggaran atau kerusakan,” katanya.

Di luar sembilan titik MPA itu, pihaknya juga memberikan pelatihan konservasi dan restorasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat salah satunya di Pulau Seraya yang berada di luar kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Marthen menambahkan wilayah perairan Indonesia dan lima negara lainnya yakni Timor Leste, Filipina, Malaysia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon memiliki kekayaan terumbu karang dan biota laut sebagai salah satu sumber pangan dan sumber ekonomi masyarakat.

Enam negara itu memiliki terumbu karang dan biota laut terbesar di dunia sehingga dibentuk inisiatif segitiga karang untuk melindungi sumber daya laut tersebut.

Aktivis kelautan itu menambahkan saat ini komunitas internasional berupaya memperluas kawasan konservasi termasuk terumbu karang karena manfaat besar terhadap keberlanjutan bumi dan ekonomi biru.

Ia mengharapkan kerja sama antarnegara yang lebih besar dapat dilaksanakan melalui forum skala internasional untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut termasuk salah satunya melalui Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Nusa Dua, Bali pada 1-3 September 2024.

Rencananya forum tersebut juga menghadirkan sesi terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi biru dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Keberlanjutan ekosistem terumbu karang itu di SDGs masuk sasaran ke-14 yakni ekosistem laut atau kehidupan bawah laut,” imbuhnya. (ant)

ESDM Setujui POD Migas Geng North-Gehem Senilai Rp280 Triliun

0
Hudi D. Suryodipuro (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui plan of development (POD) atau perencanaan pengembangan lapangan Geng North dan lapangan Gehem dengan nilai investasi sekitar Rp280 triliun.

“Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi, yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi,” ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Jakarta, Jumat.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor: T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas Nomor: SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi POD North Hub Development Project Selat Makassar Wilayah Kerja North Ganal, Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak.

Secara rinci, rencana pengembangan lapangan yang disetujui adalah Lapangan Geng North dengan Wilayah Kerja North Ganal.

Untuk Lapangan Gehem, terdapat dua wilayah kerja yang disetujui rencana pengembangannya, yaitu Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak.

Hudi menginformasikan bahwa dengan persetujuan POD ini maka akan ada investasi raksasa yang masuk ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk cost) sebesar 11,847 miliar dolar AS dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN, dan PBB) sebesar 5,643 miliar dolar AS.

Maka, secara keseluruhan, investasi yang akan masuk sebesar 17,49 miliar dolar AS atau sekitar Rp280 triliun (kurs Rp1 ribu per dolar AS).

Adapun untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar 859 juta dolar AS.

“Investasi Rp280 triliun sangat besar karena 2,5 kali lebih besar daripada investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekitar Rp112 triliun,” ujarnya.

Hudi menjelaskan potensi pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) diperkirakan mencapai sekitar 39,457 miliar dolar AS atau setara dengan Rp631 triliun.

Dari pendapatan tersebut, alokasi bagian pemerintah sebesar 12,993 miliar dolar AS atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5 persen dari gross revenue.

Adapun bagian kontraktor adalah 8,128 miliar dolar AS atau sekitar 19,7 persen dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar 18,336 miliar dolar AS atau sekitar 44,4 persen dari gross revenue.

“Sesuai persetujuan dalam POD tersebut, minimal nantinya penerimaan negara sekitar Rp208 triliun. SKK Migas akan melakukan pengawasan dan kontrol semaksimal mungkin agar cost recovery bisa lebih diefisienkan, agar penerimaan negara dapat didorong lebih besar lagi,” kata Hudi. (ant)

4.000 Tiket MotoGP Terjual Lewat Astindo

0
Salah satu event otomotif di Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebulan jelang MotoGP, Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) telah menjual sebanyak 4.000 lebih tiket MotoGP. Jumlah penjualan tersebut mencapai angka Rp2 miliar. Target penjualan tiket MotoGP Astindo tahun ini adalah 10 ribu tiket dengan angka penjualan mencapai Rp10 miliar.

Untuk mencapai target penjualan 10 ribu tiket MotoGP, Astindo akan terus melakukan promosi dan tetap berkoordinasi dengan semua organisasi yang tergabung dalam BPPD untuk bahu membahu mempromosikan tiket MotoGP dan pariwisata NTB.

Ketua Astindo sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Provinsi NTB, Sahdan M. Saleh mengatakan , 4.000 tiket terjual dari semua kelas, mulai dari VIP (premier, deluxe), premium grand stand (zona A, B, J, K), regular grand stand (zona C, D, E, F, G, H, I), dan festival.

Namun, untuk tiket VIP yang mana premier dan deluxe sudah habis terjual di seluruh loket penjualan, tidak hanya Astindo.
“Tiket premier dan deluxe class sudah sold out,” ujarnya, Jum’at, 23 Agustus 2024.

Tiket yang masih tersisa saat ini adalah premium dan regular grand stand, juga kelas festival. Harga tiket MotoGP untuk zona A dan B Rp2,5 juta, dan harga terendah atau harga festival Rp750 ribu.

Menurut Sahdan, salah satu kendala Astindo dalam mempromosikan tiket MotoGP adalah karena tingginya harga tiket pesawat menuju Lombok. Sehingga menurutnya, penonton akan lebih memilih pergi ke Sepang, dibanding ke Mandalika dikarenakan harga tiket pesawat yang terus memuncak.

“Bila dibandingkan dengan Mandalika jauh lebih murah. Malaysia nonton MotoGP cukup bayar Rp5 juta, disini termasuk tiket pesawat MotoGP Rp12 juta untuk tiga malam,” lanjutnya.

Dominasi pembeli tiket MotoGP sampai dengan saat ini masih didominasi oleh wisatawan domestik yang mencapai 90 persen. Fenomena ini disyukuri oleh Sahdan karena menurutnya masyarakat domestik akan lebih mengeluarkan banyak uang dibanding masyarakat lokal.

“Kita mengharapkan animo masyarakat domestik yang lebih tinggi ketimbang masyarakat lokal, karena harapan kita spend money bisa lebih banyak,” sambungnya.

Selain penjualan tiket domestik, beberapa wisatawan dari luar negeri tercatat telah membeli tiket MotoGP. Diantaranya adalah Malaysia, Australia, dan Singapura.

Karena MotoGP tahun ini merupakan momen terakhir presiden RI Jokowi Dodo menonton gelaran MotoGP sebagai seorang presiden, Sahdan berharap masyarakat bisa datang berbondong-bondong untuk menonton MotoGP sekaligus perpisahan dengan presiden RI.

MotoGP tahun ini juga dipastikan akan dihadiri oleh presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, sehingga momen ini bisa dimaksimalkan oleh masyarakat dan untuk saling mengenal lebih dekat. (era)

Pertamina dan Pemda di NTB Intensif Mengawasi Penyaluran LPG Subsidi

0
Pertamina bersama beberapa jajaran Pemerintah Provinsi NTB melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan gas LPG 3Kg(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina bersama beberapa jajaran Pemerintah Provinsi NTB melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan gas LPG 3Kg subsidi di sejumlah sektor usaha jasa laundry dan rumah makan di Kabupaten Bima dan Kota Bima sepanjang Bulan Agustus 2024.

Sejumlah usaha laundry dan rumah makan menjadi tujuan pengawasan terpadu ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan LPG 3Kg subsidi tepat sasaran sesuai golongan yang berhak menerima.

Inspeksi ini turut didampingi Tim Sales Area Nusa Tenggara Barat Pertamina Patra Niaga. Kegiatan ini juga menyasar usaha dengan omzet diatas Rp1 miliar, salah satunya di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Selain di Kabupaten dan Kota Bima, pada Kamis 22 Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melakukan hal yang samadi beberapa titik SPBE, agen dan pangkalan. Sidak ini dilakukan untuk mengevaluasi langsung ketersediaan LPG 3 Kg subsidi.

Sidak dilakukan langsung oleh Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, didampingi Asisten II, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Kabid Tibum Satpol PP, Kabag Prokopim sert Ketua Hiswana Migas Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Dalam peninjauannya, Mahmud mengungkapkan bahwa stok LPG di SPBE tergolong aman. Namun ada catatan bahwa beberapa pangkalan mengalami kekosongan stok akibat tingginya permintaan dari masyarakat.

“Saya langsung perintahkan Kabag Ekonomi untuk meminta tambahan suplai. Alhamdulillah permintaan kita langsung direspon. Saat ini beberapa kendaraan pemuat gas elpiji untuk ribuan tabung sedang dalam perjalanan ke Sumbawa,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Area Manager Comm., Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan beberapa kabupaten kota di NTB telah dilaksanakan penambahan fakultatif LPG 3Kg, untuk mengamankan ketahanan stock mengingat tingginya permintaan dari masyarakat.

Disisi lain, dalam rangkaian inspeksi, Pertamina juga melaksanakan “trade in” agar pelaku usaha yang sudah tidak layak menggunakan LPG 3Kg subsidi bisa menukar penggunaan ke LPG non subsidi, Bright Gas.

“Menjaga ketahanan stock dan pelaksanaan pengawasan penyaluran LPG 3Kg subsidi merupakan dua hal berkesinambungan yang tentunya kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui Perpres 104 tahun 2007 dan Perpres 308 tahun 2019 telah ditetapkan perihal penggunaan LPG 3kg subsidi untuk rumah tangga, usaha mikro (perorangan), petani sasaran dan juga untuk nelayan sasaran. Dalam aturan tersebut klasifikasi masyarakat atau usaha yang berhak menggunakan LPG 3kg telah ditentukan oleh pemerintah dan kami harapkan para pelaku usaha turut mendukung program Subsidi Tepat LPG melalui kegiatan usahanya,” ujar Ahad.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan program Subsidi Tepat Sasaran ini. Melalui tugas pengawasan dan edukasi kepada konsumen masyarakat dan pelaku usaha agar selalu menggunakan LPG sesuai peruntukan.

“Kami mengimbau kepada pelaku usaha dan juga untuk rumah tangga yang mampu, agar menggunakan gas yang tidak bersubsidi agar subsidi dari Pemerintah bisa dipergunakan untuk bidang kemasyarakatan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Harapan kami mari kita arif untuk penggunaan barang subsidi agar nanti dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan bersama,” pungkas Ahad.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg bersubsidi. Pertamina bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi agara tepat sasaran.
Apabila ada konsumen yang membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun ingin mendapatkan layanan pesan antar LPG Non Subsidi Pertamina dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 135.(bul)

Pentingnya “Personal Style “ Berpakaian untuk Kelompok Usia 27-60 Tahun

0
Fashion Talk tentang pentingnya personal style dalam berpakaian, yang digelar oleh Nalani dan diikuti oleh perempuan kelompok usia 27 tahun ke atas.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah sukses menggelar fashion talk perdana pada 26 Juli 2024 lalu untuk perempuan generasi Z NTB, Nalani, UMKM Fashion NTB kembali menggelar kegiatan yang sama untuk tahap II. Kali ini sasarannya perempuan NTB kelompok usia generasi millennial dari 27 tahun, hingga 60 tahun.

Fashion talk rahap II ini diselenggarakan di Mataram, Kamis, 22 Agustus 2024. Menghadirkan narasumber Cindy Lavina, Fashion Desaigner & CEO Nalani. Dokter kecantikan, dr. Maya Pramudita sebagai influecer dan contoh pribadi yang selalu mengedepankan cara berpakaian yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Hj Niken Zulkieflimansyah, Founder Nalani sekaligus Direktur ACSB (Asia Council for Small Business) NTB juga turut mengikuti langsung kegiatan ini.

Para peserta sangat antusias selama mendapatkan materi. Cindy Lavina, Fashion Desaigner & CEO Nalani menyampaikan pentingnya memperhatikan cara berpakaian/berbusana yang disesuaikan terutama dengan postur tubuh.

Cindy Lavina menyampaikan, bahwa berpakaian itu tidak bisa sekedarnya. Selain mengikuti trend, berpakaian juga harus disesuaikan dengan tinggi, serta lingkar badan.

Pada kegiatan ini juga, pakaian-pakaian dari tenun lokal dipamerkan. Diantaranya tenun Lombok Tengah, tenun Bima.

Hj Niken Zulkieflimansyah, Founder Nalani sekaligus Direktur ACSB menyampaikan, kenapa penting masyarakat , terutama kalangan perempuan mendapatkan pemahaman tentang personal style berpakaian.

Istri Gubernur NTB periode 2018-2024, Dr. H. Zulkieflimansyah ini mengatakan, sebagai kelompok usia yang juga masuk dalam generasi millennial, menurutnya, perlu diberikan refrensi bagaimana berpakaian yang baik dan menemukan personal style.

“Karena kalau kita sudah menemukan personal style, kita tidak mencoba-coba lagi berpakaian. Tidak kita coba-coba sehingga dapat menghemat pengeluaran dalam berpakaian. Disatu sisi juga, berpakaian yang baik itu menunjukkan tingkat peradaban suatu daerah,” ujar Niken.

Semakin tinggi peradaban suatu daerah, semakin berkualitas caranya berpakaian. Ia mencontohkan kota-kota besar yang menjadi pusat mode. Dimana masyarakatnya menujukkan perbedaan peradaban itu dari sisi berpakaian dengan masyarakat dari daerah yang tidak begitu memperhatikan mode berpakaian.

“Kedepan kita ingin NTB ini semakin banyak masyarakat kita memahami cara berbusana yang baik. Di satu sisi juga, dengan berkualitasnya cara berpakaian, industry ikutan fashion suatu daerah akan semakin menggeliat. Dan dampaknya kepada perekonomian,” jelasnya.

Peningkatan kualitas berpakaian masyarakat bisa memicu hidupnya desainer fashion, konveksi, hingga produsen kain lokal seperti tenun. Sehingga secara keseluruhan efeknya kepada ekonomi daerah semakin bagus.

Kegiatan fashion talk ini rencananya akan terus digelar. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari mata rantai industry fashion. Pada kesempatan yang sama, selain menggelar fashion talk, juga digelas bazar UMKM sebagai upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM di NTB.(bul)

Hiswana Migas Sebut Gas LPG Terbatas Karena Alih Fungsi Penggunaan

0
Hiswana Migas Sumbawa saat melakukan sidak bersama Bupati ke SPBE.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumbawa, KSB, Fahri Bahanan menyebutkan faktor utama sehingga gas tiga kilogram selalu habis karena alih fungsi penggunaannya.

“Saat ini ada beberapa bidang usaha yang menggunakan gas LPG sebagai sumber energi dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak salah satunya sektor pertanian karena harganya yang lebih murah,” kata Fahri kepada wartawan, Kamis 22 Agustus 2024.

Fahri mengaku, sebenarnya suplai gas tiga kilogram dari Pertamina juga meningkat setiap tahunnya termasuk juga permintaan. Bahkan biasanya di bulan Agustus setiap tahunnya permintaan gas selalu meningkat sehingga terjadi kekurangan.

“Biasanya setiap tahun di bulan-bulan ini pasti terjadi masalah terkait ketersediaan gas LPG tiga kilogram dan tetap akan kita sikapi terkait kondisi tersebut,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain bidang usaha pertanian, sektor perikanan dan peternakan juga sudah beralih menggunakan LPG sebagai sumber energi dibandingkan minyak. Apalagi penggunaan LPG untuk sektor tersebut diperbolehkan oleh aturan.

“Aturannya diperbolehkan untuk sektor tersebut menggunakan gas LPG dan minggu ini akan ada juga tambahan kuota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Dia mencontohkan untuk sektor pertanian gas LPG ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak di mesin pompa air. Termasuk juga di sektor perikanan digunakan untuk mesin ketinting pengganti minyak.

“Jika nelayan menghabiskan uang sekitar Rp100 ribu untuk membeli minyak, maka menggunakan gas biaya yang dikeluarkan sudah terpangkas,” sebutnya.

Fahri pun meyakinkan, berdasarkan kapasitas yang dimiliki berapapun kebutuhan gas LPG di Sumbawa tetap bisa dipenuhi. Bahkan SPBE ini mampu untuk memenuhi sekitar 20 loading order (LO) untuk kebutuhan gas LPG masyarakat.

“Berapapun kebutuhan gas LPG, insyaallah pasti bisa kita mampu untuk diproduksi. Bahkan jadwalnya minggu ini akan penambahan gas LPG lagi dari Pertamina, kalau untuk jumlah kami belum tahu,” tukasnya. (ils)

Terdampak Proyek Jalan, Jaringan Perpipaan Warga Bukit Tinggi akan Diperbaiki

0
Pengerjaan proyek pemeliharaan jalan menuju Bendungan Meninting. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com)  – Jaringan perpipaan milik warga di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) yang terdampak proyek pemeliharaan jalan menuju Bendungan Meninting, bakal diperbaiki pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB dan rekanan.

Pipa air warga yang rusak dan dipasang kurang teratur tersebut akan ditata dan diperbaiki kembali. Sedangkan untuk kebutuhan air warga, pihak pengelola Bendungan Meninting mendroping air ketika warga membutuhkan bantuan air bersih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Bendungan Meninting, Lalu Muhammad Asgar mengatakan kaitan dengan pengerjaan pemeliharaan jalan menuju Bendungan Meninting dilakukan BPJN dalam rangka menyongsong dan mendukung peresmian proyek Bendungan Meninting nantinya.

“Jadi kita tetap koordinasi dengan PPK Proyek Pemeliharaan Jalan di BPJN untuk sinkronisasi program pekerjaan kita, untuk bisa sama-sama sukses. Bendungan Meninting selesai, dan jalan juga lancar,”kata Lalu M Asgar, Kamis 22 Agustus 2024.

Tujuan utama dilakukan pemeliharaan jalan itu untuk meningkatkan pemeliharaan jalan. Selain itu, dengan pemeliharaan jalan itu bisa mendukung peresmian proyek bendungan, sehingga nanti ketika peresmian bendungan, kondisi jalannya bagus. Pihaknya bersama BPJN dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut selalu berkoordinasi untuk mensosialisasikan dan pendekatan kepada masyarakat soal kondisi lingkungan.

Pihaknya memberikan informasi melalui kepala desa atau tokoh agama, sehingga pengerjaan proyek bendungan maupun pemeliharaan jalan berjalan. Diakuinya memang dampak dari pemeliharaan jalan itu ada jaringan perpipaan warga yang terdampak. Pemasangan pipa oleh warga sebelumnya dilakukan kurang terstruktur polanya, tidak terkelola dengan baik pemasangan pipa air minum, sehingga ketika pengejarjaan pemasangan drainase, pipa tersebut terkena dampak.

Namun dari pihak BPJN dan rekanan, sudah ada solusi komitmen untuk perbaikan serta penataan kembali. “Pipa yang dipasang tak tertata ini akan ditata kembali oleh teman-teman dari BPJN. Mungkin dari pipa itu ada yang rusak, atau perlu dipindah tetap menjadi kewajiban dari BPJN. Nanti diperbaiki,” ujarnya.

Permasalahan ini sudah dikoordinasikan dengan pihak PPK proyek jalan. Dan mereka dari awal sudah ada komitmen. Hanya saja warga diharapkan bersabar, sebab pelaksanaan pekerjaan ini butuh proses, karena ada pekerjaan lain di sana yang harus ditangani.

Kendati pengerjaan pemeliharaan jalan itu domain dari BPJN, pihaknya tetap memberikan masukan karena ini menyangkut secara kompleks pekerjaan proyek bendungan maupun pemeliharaan jalan. Terkait solusi jangka pendek soal air bersih, pihaknya telah melakukan pendistribusian air ketika warga butuh air bersih. Pihaknya bahkan droping air hingga ke Penimbung, dimana pihaknya menyiapkan mobil tangki untuk droping air dan penyiraman di akses jalan yang dilakukan dua kali sehari. “Termasuk itu (droping air bersih),” ujarnya.

Apakah ada droping air oleh pihak rekanan? Ia mengaku belum tahu. Yang jelas kendati masalah perpipaan itu masuk dampak proyek pemeliharaan jalan, namun ketersediaan air bersih tetap didroping air ke warga. “Tapi itu bagian dari upaya saling mendukung,”sambungnya.

Ia menambahkan, sebelum dilakukan pengerjaan proyek pemeliharaan jalan, pihak desa dan PPK proyek sudah melakukan sosialisasi di tiap desa. “Sudah dilakukan sosialisasi, yang belakangan memang Penimbung, tapi sudah disosialisasikan,”imbuhnya.

Selain dampak terhadap perpipaan, diakuinya sungai airnya keruh akibat terkena pengerjaan timbunan proyek tersebut. Namun pihaknya sudah ada Perencanaan Pengendalian Proyek (P3) kerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan (Dikes) untuk uji laboratorium kualitas air. Tiap enam bulan sekali dilakukan uji kualitas air, kebisingan dan udara dari Dikes. “Dan dari hasil uji tersebut, kami masih berada pada taraf aman,”ujarnya.

Kondisi air sungai dikatakan, masuk kualitas 2, namun tidak membahayakan warga. “Tapi tidak boleh diminum, kalau untuk irigasi perikanan, pertanian bisa,”imbuhnya.

Selain itu langkah yang dilakukan pihaknya untuk mengurangi kekeruhan air tersebut, dengan cara membuat kolam peredam lumpur. “Jadi di tiap lokasi kami bendung masukkan ke kolam dulu,sebelum masuk ke sungai bagian hilir,” sambungnya.

Selain itu pihaknya juga telah membangunkan sumur bor, dan membantu penanganan kerusakan pipa air. Pihaknya telah membangun empat sumur bor, yakni di Desa Gegerung dua unit dan Penimbung dua unit. Beberapa daerah ini yang banyak memanfaatkan sungai tersebut. (her)

Distribusi Air ke Meno Dilanjutkan Sampai September

0
Distribusi air ke Gili Meno menggunakan boat kayu diperpanjang sampai 5 September. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menerapkan distribusi manual untuk melayani krisis air bersih di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Air yang diangkut menggunakan boat kayu dilakukan untuk 50 hari sejak 4 Juli hingga 24 Agustus 2024 (tahap I). Dengan akan berakhirnya pelayanan pada periode tersebut, Pemda memutuskan untuk menambah periode pelayanan hingga 2 pekan ke depan sampai 5 September.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Cipta Karya, pada Dinas PUPR Perkim KLU, Rangga Wijaya, ST. Kepada wartawan, Kamis 22 Agustus 2024, Rangga menuturkan bahwa pelayanan air bersih akan dilanjutkan kendati periode pelayanan tidak sampai 50 hari seperti periode pertama.

“Ada penambahan waktu pendistribusian air sampai sekitar tanggal 3-5 September,” ucap Rangga.

Dijelaskan, penambahan periode distribusi tidak lepas dari kondisi lapangan dimana warga Gili Meno belum memiliki sumber air bersih pascapenutupan PT. Berkat Air Laut (BAL). Sementara rencana kerja sama Pemda KLU melalui PDAM dengan PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN), belum terlaksana.

Upaya pemerintah dalam menangani krisis air di Gili Meno, selanjutnya dilakukan dengan distribusi manual menggunakan boat kayu dari titik pengambilan di Muara Putat, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.

Setelah distribusi manual, pelayanan kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh PDAM. Di mana saat ini, PDAM sedang memproses izin untuk pemasangan SWRO portable.

“Volume distribusi air pada masa perpanjangan masih sama, sekitar 12.000 liter per hari. Diangkut menggunakan 3 unit boat, masing-masing mengangkut 4.000 liter,” ucapnya.

Pihaknya berharap, warga dan pengusaha di Gili Meno dapat memaklumi kondisi yang dialami Pemda Lombok Utara. Pasalnya, upaya distribusi maksimal untuk memenuhi standar cakupan minimum belum dapat terlaksana karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. (ari)