Beranda blog Halaman 910

Optimalisasi Anggaran Pusat dan Daerah untuk Serap Tenaga Kerja

0
H. Muzihir (ekbisntb.com/ris)

DPRD Provinsi NTB mengharapkan agar pemerintah dan pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka pengangguran dengan sejumlah program kerja yang langsung menyentuh angkatan kerja di NTB. Anggaran pusat dan anggaran di pemerintah daerah diharapkan mampu optimal menyerap tenaga kerja baru.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, di momentum perayaan kemerdekaan RI ke 79 ini, ia ingin agar angkatan kerja merdeka dari kesulitan mencari kerja. Karena itulah ia meminta kepada pemerintah daerah agar kegiatan job fair serta memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Bagaimana kita genjot dari APBD kita, dari semua ini terutama apa pun namanya kemajuan, apa pun yang telah diraih, tetapi kalau pengangguran masih dominan, itu tidak namanya merdeka ya. Jadi merdeka itu semua harus sesuai harapan, terutama ekonomi. Bagaimana kita mengatasi kemiskinan dan pengangguran ini seminim mungkin. Kalau nol persen mungkin mustahil,” katanya.

Ketua DPW PPP NTB ini mengatakan, eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk menyehatkan postur APBD 2025. Indikatornya yaitu utang-utang daerah sudah bisa terbayar di tahun ini dan pihaknya tak ingin mendengar lagi adanya program atau proyek yang masih tersisa pembayayarannya. Sehingga di APBD NTB 2025, keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB stabil. Dengan demikian, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangagguran dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Tema kita di APBD 2025 adalah penyehatan anggaran daerah. Kita sudah sepakat antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2024 mencapai 3,03 juta orang, meningkat sebanyak 163,340 orang dibandingkan Februari 2023. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,990 orang dari Februari 2023.

Menurut Muzihir, kreativitas Pemda sangat dibutuhkan dalam rangka menyerap tenaga kerja yang ada, baik melalui kerjasama dengan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja hingga mendorong pengembangan UMKM.(ris)

Ketika Pencari Pekerja Jadikan PNS sebagai Pilihan Utama

0
Kegiatan job fair yang digelar Disnakertrans Provinsi NTB di Kompleks Islamic Center, pekan kemarin. Banyak alumni PT menjadikan PNS jadi pilihan utama setelah selesai kuliah. (ekbisntb.com/ist)

Meledaknya angka pengangguran menjadi masalah kompleks yang berdampak besar pada individu, masyarakat, dan perekonomian suatu negara. Kondisi ini seringkali dipicu berbagai faktor, mulai dari perubahan teknologi, resesi ekonomi, hingga ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Hingga banyaknya lulusan perguruan tinggi (PT) yang tidak sebanding dengan kebutuhan kerja. Meski demikian, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi alternatif utama bagi lulusan PT.

BERKACA dari jumlah wisudawan pada PT terbesar di NTB, yakni Universitas Mataram (Unram), jumlah wisudawan tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia. Dari data jumlah wisudawan yang dipublikasikan pada website Unram.ac.id, hingga bulan Agustus 2024, Unram telah mewisuda sebanyak 3.377 mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor. Pada priode April 2024, sebanyak 2.150 mahasiswa diwisuda, dan pada periode Juli 2024 sebanyak 1.227 mahasiswa diwisuda.

Sebelumnya di tahun 2023, Unram telah mewisuda sebanyak 6.134 mahasiswa, dengan kategori sarjana, magister, dan doktor. Dalam setahun, wisuda Unram digelar sebanyak empat kali. Pada Maret 2023 sebanyak 1.666 mahasiswa diwisuda, Juni 1.474 mahasiswa, September 2.016, Desember 978 mahasiswa yang diwisuda.

Ini baru di Unram, belum lagi di PT lain di NTB, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Stikes Yarsi Mataram, Universitas Hamzanwadi dan PT lainnya di NTB.

Salah satu alumni Unram, Azidatin, sudah melamar ke beberapa instansi dan perusahaan. Bahkan ketika ada perusahaan membuka lowongan dan mengumumkan di media sosial (medsos), lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) ini bergegas membuat surat lamaran. Ada yang lamarannya direspons langsung. Ada juga lamaran yang ditunggu sekian bulan, belum juga ada panggilan untuk ikut seleksi.

Sebagai contoh, ketika melamar pada perusahaan yang menyediakan dana khusus bagi masyarakat (bank simpan pinjam) yang berlokasi di Lombok Timur, Azidatin pun mengajukan lamaran. Hasilnya, hanya satu kali wawancara langsung diterima bekerja dan diminta datang keesokan harinya menandatangani kesepakatan kerja.

Azidatin kemudian pun ke Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari Lombok Tengah. Setelah menandatangani kesepakatan kerja yang ternyata baru diketahuinya adalah perusahaan simpan pinjam. Dalam kesepakatan kerja ini, sebagai karyawan baru diminta tinggal di kantor yang juga asrama bersama dengan beberapa teman yang baru diterima.

Azidatin kemudian langsung bekerja dengan turun ke lapangan. Dibawa menggunakan minibus bersama dengan teman senior turun melakukan penagihan ke nasabah yang belum membayar cicilan hariannya. Dibekali dengan buku yang berisi alamat nasabah harus keliling ke pelosok yang sebelumnya tidak pernah dilaluinya. Selama bekerja lapangan, tidak boleh menggunakan sarana komunikasi, kecuali untuk urusan pekerjaan. Selesai bekerja harus masuk asrama dan barulah handphone diserahkan.

Begitu memiliki kesempatan berkomunikasi dengan keluarganya, akhirnya Azidatin bercerita seperti apa pekerjaannya di lapangan. Sementara, dari hasil penuturannya ke keluarga, jika dirinya bekerja di salah satu perbankan. Akhirnya atas saran keluarganya, dirinya memutuskan tidak lagi melanjutkan kesepakatan kerja dan memilih mundur.

Azidatin juga pernah bekerja di perusahaan jasa pengiriman cepat selama setahun lebih. Namun, karena waktu kerja yang tidak menentu dan beban pekerjaan yang cukup berat, dirinya lebih memilih berhenti dan mencoba berjualan kecil-kecilan di rumah. Hasil penjualan yang tidak menentu menyebabkan ia tidak mampu mengembangkan usahanya.

Selain itu, pada pertengahan Juli lalu saat ada pembukaan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan ijazah terakhir SMA, ia bersama teman-teman kuliahnya dulu di Unram mencoba melamar. Namun, karena yang dicari hanya 2 formasi, dirinya bersama ratusan pelamar lainnya harus tersingkir.

Sekarang ini, ketika ada pembukaan seleksi Calon  Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ia kembali akan mengajukan lamaran. Sebagai fresh graduate ia akan mencoba peruntungan di beberapa formasi. Namun, ia masih mempertimbangkan apakah akan ikut di formasi di lingkup Pemprov NTB, kementerian atau pemerintah kabupaten. Baginya, CPNS merupakan alternatif utama pilihan mencari pekerjaan

Beda halnya dengan Yusron. Salah satu, mahasiswa Teknologi Pendidikan tingkat akhir di Universitas Pendidikan Mandalika. Yusron sudah menyelesaikan ujian skripsi dan tinggal menunggu waktu wisuda. Diakuinya, pada tahun ajaran baru 2024-2025 ditawar untuk mengajar Teknologi Komputer di salah satu SMP di Lombok Tengah. Namun, karena sekarang ini terlibat sebagai tim media pada salah satu pasangan bakal calon gubernur, ia lebih memilih untuk menolak tawaran sebagai tenaga pengajar.

Diakuinya, ketika menceritakan penolakan tawaran tersebut pada orang tuanya, Yusron langsung dimarah, karena tidak ada tawaran datang dua kali. ‘’Saya tidak bisa mengajar,’’ ujarnya pada Ekbis NTB belum lama ini.

Yusron berharap agar Universitas Pendidikan Mandalika cepat mewisuda mahasiswa yang sudah mengikuti ujian skripsi, sehingga ia bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Apalagi pada penerimaan CPNS tahun 2024 ini, pemerintah daerah di NTB membuka formasi untuk tenaga kehumasan dan pranata komputer. ‘’Itu yang kita tunggu. Mudah-mudahan cepat wisuda,’’ harapnya.

Sementara Ratna, alumni Fakultas Peternakan Unram tetap berikhtiar mengikuti penerimaan CPNS tahun 2024. Apalagi pada tahun 2024 ini banyak formasi yang diterima, khususnya lulusan dari Fakultas Peternakan. Sebagai pencari kerja ia sudah berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dan keahlian yang dimiliki. Jika sekarang ini bekerja di perusahaan swasta, masih belum sebanding dengan gaji dan pekerjaan.

Terkadang per bulan harus menerima gaji dengan cara dicicil, sehingga tidak sebanding dengan mahalnya harga kebutuhan pokok yang sekarang ini semakin meroket. Beda halnya jika sudah berstatus sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) setidaknya bisa mengubah nasib menjadi lebih baik, karena penghasilan bulanan sudah jelas.

Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., ketika memberikan sambutan  di Auditorium M. Yusuf Abu Bakar Unram, pada hari Kamis, 4 Juli 2024, menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan putra-putri mereka dalam menempuh pendidikan di Unram.

Rektor mengingatkan para wisudawan tentang tantangan di era Revolusi Industri 4.0, yakni   harus menjadi pembelajar andal yang kompeten, cerdas, lincah, dan adaptif menangkap peluang serta siap menghadapi tantangan masa depan yang terus meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya,  wisuda bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan langkah awal untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Wisudawan diminta menjadi agen perubahan bagi bangsa, melalui kerja keras, kreativitas, dan inovasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan. ‘’Gunakanlah ilmu yang saudara miliki untuk membantu masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah dan mitra lainnya dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan,” pesan Rektor Unram.

Mengutip pernyataan dari Thomas J. Stanley seorang pakar bisnis Amerika Serikat, Rektor Unram mengingatkan, jika kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh IPK semata maupun almamater top tempat belajarnya. Melainkan ditentukan oleh soft skill yang dimiliki seperti kejujuran, kedisiplinan, kecerdasan bergaul, kerja keras, cinta terhadap pekerjaan, leadership yang kuat serta kepribadian kompetitif dan kreatif.

Bahkan, pada Rabu 22 Agustus 2024 lalu, Unram bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menandatangani perjanjian kerja sama saat pelaksanaan job fair di Kompleks Islamic Center, Kota Mataram.

Kepala UPA BKPK Unram, apt. Yoga Dwi Saputra, S. Farm., M.Pharm.Sci, berharap adanya kerja sama ini, dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tenaga kerja di NTB. Selain itu, memberikan kesempatan lebih luas bagi para mahasiswa untuk terjun langsung dalam dunia kerja.

Sementara Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengharapkan job fair yang digelar dapat memberikan sumbangsih dalam menggerakkan geliat ekonomi masyarakat yang ada di Provinsi NTB.  Alasannya, dengan diselenggarakannya job fair ini, dapat mempertemukan para penyedia kerja dengan para pencari kerja. Para penyedia kerja dapat menyebarluaskan kualifikasi SDM yang dibutuhkan, sementara para pencari kerja dapat menyiapkan diri untuk memenuhi kualifikasi tersebut.

Hal ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pencari kerja mengetahui kualifikasi yang ditentukan penyedia kerja, sementara penyedia mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan.

Ditegaskannya, berbagai ikhtiar Pemprov NTB dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai event bersekala nasional maupun internasional di NTB. Adanya beraneka event ini, berbagai lapangan pekerjaan terbuka, termasuk ekonomi kreatif yang bisa diinisiatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan kepada masyarakat dalam setiap event yang digelar.

Selain itu, ujarnya, kegiatan job fair dapat terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu. Sehingga semakin banyak para penyedia kerja dan pencari kerja dapat dipertemukan dan membuat kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB semakin meningkat. (ham/era)

Atasi Masalah Ketenagakerjaan Lewat Pepadu Plus

0
I Gede Putu Aryadi (ekbisntb.com/ist)

ADA sejumlah upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB untuk menyerap angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Salah satu konsep yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir yaitu Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau Pepadu Plus.

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, Pepadu Plus ini merupakan program link and match, antara lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan dunia industri dan dunia kerja. Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus ini diapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sehingga mendapat penghargaan top inovasi pelayanan publik terpuji tahun 2023.

Selain Pepadu Plus, Disnakertrans NTB saat ini juga fokus pada kegiatan Job Fair atau bursa kerja, kegiatan pemagangan, sertifikasi, serta kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Dengan memfokuskan pada beberapa aspek di atas, pengangguran terbuka terus menurun, bahkan penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) di 2024, NTB berada di urutan terbaik ke empat nasional.

“Selama ini pelatihan itu tak langsung ditanyakan kepada dunia industri kan, nah sekarang kita bersama melakukan itu. Bahkan saya itu mendatangkan instruktur dari dunia industri karena mereka itu lebih mengerti kebutuhannya. Yang kita minta merekrut adalah dunia usaha dan dunia industri. Setelah kita magangkan mereka di dunia usaha dan industri, kita minta dia agar semua formasi dan kesempatan kerja diambil dari sana,” kata I Gede Putu Aryadi kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengungkapkan, Job Fair yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi di NTB merupakan salah satu langkah strategis untuk memberikan jalan pada angkatan kerja, sehingga mendapatkan akses bekerja dan tidak menjadi pengangguran. Misalnya kegiatan job fair yang berlangsung selama pada tanggal 7-8 Agustus 2024 di Sakra Lombok Timur, job fair yang akan dilakukan di Kota Mataram akhir Agustus ini. Peluang yang ada di job fair ini terbuka untuk semua pencari kerja, khususnya lulusan SMK dan perguruan tinggi yang menjadi penyumbang tertinggi pengangguran berdasarkan data BPS.

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, jumlah angkatan kerja NTB sebesar 3,01 juta jiwa dengan pertumbuhan angkatan kerja baru sekitar 150-200 ribu orang tiap tahunnya. Penambahan angkatan kerja baru ini tentu akan berpengaruh pada angka pengangguran. Sementara kesempatan kerja dan investasi yang hadir di NTB sangat terbatas.

“Kalau ini tidak diatasi dengan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan DuDi, maka angka pengangguran akan terus meningkat dan ini akan menjadi musibah di NTB. Karena itu, job fair ini adalah salah satu strategi kami untuk menghubungkan lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha/industri (DUDI),” papar Aryadi.

Aryadi juga menjelaskan bahwa selain job fair, Pemprov juga terus melaksanakan edukasi, mendatangkan instruktur dan para ahli untuk memberikan informasi tentang kesempatan kerja di perusahaan baik di dalam maupun luar negeri.

“Kami terus mengembangkan dan membina bursa kerja khusus (BKK) di SMK dan perguruan tinggi seperti Unram, UIN Mataram, dan Stikes Yarsi. Tujuannya adalah agar kita bisa berkolaborasi dalam melahirkan angkatan kerja yang memiliki kompetensi dan memberikan informasi agar pencari kerja bisa memiliki kesempatan dan akses ke dunia kerja,” jelas Aryadi.

Menurutnya tanpa adanya kolaborasi link and match dengan DuDi, maka sebaik apapun hasil lulusan, jika tidak sesuai dengan kebutuhan DuDi, maka tidak akan bisa terserap ke dunia kerja. Karena itu, ia mengimbau agar lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan vokasi bisa menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang ada di perusahaan.

Aryadi juga mengingatkan bahwa partisipasi dunia usaha sangat penting dalam mendukung program pelatihan vokasi. Pada Perpres Nomor 68 dan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 disebutkan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui satu sistem kepada pemerintah.

Karena itu, Aryadi juga mengimbau agar dunia usaha aktif berpartisipasi memberikan input terkait kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Input ini akan membantu lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menciptakan program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.(ris)

Bekerja ke Luar Negeri Bisa Jadi Solusi

0
H. Muhammadon (ekbisntb.com/dok)

BEKERJA ke luar negeri bisa menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran. Peluangnya sangat terbuka, asal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) NTB ditingkatkan.

Menurut Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Provinsi NTB, H. Muhammadon, beberapa negara di Asia Tenggara yang menyediakan peluang cukup besar yaitu Malaysia, Taiwan, Hongkong.

Menurut H. Madon, panggilan akrabnya, Malaysia Barat dalam waktu tak lama lagi akan membuka menerima pekerja dari Indonesia. “Kesempatan kita mempersiapkan diri. Rencananya Malaysia Barat akan buka lagi,” katanya.

Dengan akan dibukanya penerimaan pekerja asal Indonesia di Malaysia Barat, menurutnya akan cukup membantu mengurai angka pengangguran NTB yang masih terbilang cukup besar.

“Kalaupun Malaysia Barat masih tutup, Malaysia Timur masih terbuka untuk sebanyak-banyaknya untuk diterima bekerja. Hanya saja masih terhambat pengiriman pada proses dokumen keimigrasian,” ujarnya.

Selain Malaysia, ada negara Taiwan, Hongkong yang juga tetap terbuka. Cuma menurut H. Madon, selama ini image pekerja Lombok, NTB yang masih menjadi persoalan. Nama daerah menjadi terciderai karena banyaknya pekerja yang kabur setelah sampai di negara tujuan penempatan.

“Ini yang banyak membuat agency dan PT-PT di Jakarta, Surabaya menjadi mikir-mikir untuk mengambil pekerja dari Lombok. Karena suka lari,” katanya.

Tidak saja nama pekerja Lombok yang rusak di Malaysia. Termasuk juga di negara Taiwan, perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja sangat mempertimbangkan pekerja asal Lombok. ‘’SDM kita perlu dibenahi,” jelasnya.

Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengubah karakter masyarakat yang ingin bekerja di luaar negeri. Di mulai dari keluarga, pemerintah desa,hingga ke level pemerintah provinsi. Agar mempersiapkan SDM-SDM yang baik sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

“Karena dampaknya kepada image kita di daerah. kita semua yang menerima konsekuensinya kalau sudah jelek nama daerah kita. Ini yang menjadi catatan untuk mengurai persoalan pengangguran kita,” demikian H. Madon.(bul)

Kementan Buka Kontak Darurat Pompa Bagi Petani di Seluruh Indonesia

0
Pengairan sawah menggunakan pompa air(ekbisntb.com/hondapowerproduct)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) membuka hotline pengaduan pompa untuk membantu petani yang menghadapi kesulitan air akibat kekeringan panjang, yang mengganggu produktivitas pertanian di seluruh Indonesia, dengan menyediakan kontak darurat bagi kebutuhan irigasi mereka.

“Silahkan menghubungi 085211218544 (whatsApp chat only) lalu sebutkan nama daerah, persoalan atau kondisi saat ini, luasan lahan yang terdampak kekeringan dan ketersediaan sumber air di sekitar lokasi,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa layanan kontak pengaduan tersebut bisa dihubungi setiap saat selama 24 jam.

Setiap pengaduan yang diterima Kementan akan diverifikasi dan segera diberikan bantuan apabila telah sesuai.

“Yang terpenting para petani sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Simluhtan,” ujarnya.

Menurut Arief, kategori pengaduan meliputi daerah sawah tadah hujan subur yang terdampak kekeringan parah, di mana terdapat sumber air namun tidak memiliki sarana irigasi seperti pompa yang memadai.

“Misalnya, jika di satu daerah sedang melakukan pertanaman lalu kekurangan suplai air irigasi bisa diadukan melalui kontak di atas.

Atau jika di suatu daerah terdapat sumber air tapi belum dimanfaatkan secara optimal bisa juga disampaikan ke kontak tersebut,” jelasnya.

Dia mencontohkan daerah yang telah berhasil ditangani dan saat ini dalam penanganan keluhan kekeringan di Kabupaten Subang dan Indramayu di Provinsi Jawa Barat.

Ia mengatakan bahwa Kementan telah membantu dengan cepat pompanisasi di Desa Jati Ragas Hilir, Kabupaten Subang, dengan luas areal yang diselamatkan 133 hektare dengan pompa 6 inch dua unit.

Begitu pula di Kabupaten Indramayu dengan luas areal sawah yang mengalami kekeringan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kadanghaur 381 hektare dan Kecamatan Losarang 1.163 hektare.

“Gerak cepat ini sangat diperlukan karena petani tidak boleh gagal panen. Kita berupaya maksimal untuk bantu petani. Ini menjadi perhatian utama Bapak Mentan dan Wamentan. Beliau terus memantau sepanjang hari selama 24 jam,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pompanisasi merupakan solusi cepat dalam memperluas areal tanam (PAT) di saat kekeringan panjang akibat gelombang panas dunia.

Lewat program tersebut, Mentan yakin Indonesia mampu meningkatkan produksi secara maksimal.

“Pompanisasi sudah kita distribusikan secara merata, kini saatnya kita bekerja meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya satu kali menjadi tiga kali dalam setahun. Dengan begitu, kita bisa pastikan mampu mencapai swasembada hingga lumbung pangan dunia,” katanya.

Mengenai hal ini, Mentan menyampaikan terimakasih kepada para petani seluruh Indonesia yang terus berjuang memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga melewati masa sulit krisis multidimensi.

“Terimakasih kepada saudaraku petani Indonesia mari kita galakkan tanam agar swasembada segera kita capai,” kata Mentan. (ant)

Skema Bekerja ke Luar Negeri dengan B to B dan G to G

0
Noerman Adhiguna (ekbisntb.com/ham)

BEKERJA di luar negeri memberikan kesempatan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Terdapat dua skema yang selama ini berjalan, yaitu melalui kerjasama antar pemerintah atau Government to Government (G to G) dan skema Business to Business (B to B).

Negara penempatan tenaga kerja melalui skema B to B adalah Malaysia. Di mana, perusahaan dari negara penempatan tenaga kerja, bekerja sama dengan perusahaan dari daerah/negara pengirim tenaga kerja. Untuk rekrutmen, syarat dan ketentuan calon pekerja, disesuaikan dengan perusahaan masing-masing.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB, Noerman Adhiguna menambahkan, selain B to B, antar negara juga melakukan kerja sama (G to G). beberapa negara yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia diantaranya, Jerman, Jepang, Korea Selatan.

“Sepanjang SDMnya bisa memenuhi syarat dan ketentuan. Misalnya ketentuan secara fisik, pendidikan, attitude, dan bahasa, bisa berangkat difasilitasi negara secara gratis,” katanya.

Beberapa sekolah perguruan tinggi kesehatan di Provinsi NTB sudah memanfaatkan fasilitas ini untuk pengiriman lulusan-lulusannya.

“Bianya yang ke Jerman, dan Jepang ini lulusan perawat yang dicari. Dan syaratnya harus bisa berbahasa Jepang, atau Jerman,” katanya.

Menurutnya, pemerintah baik dari pusat, hingga daerah senantiasa mengupayakan untuk turut menekan angka pengangguran melalui berbagai cara.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibanding Februari 2023. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,99 ribu orang dari Februari 2023.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (101,55 ribu orang); Konstruksi (35,62 ribu orang); dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (22,44 ribu orang). Sebanyak 782,58 ribu orang (26,71 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,06 persen poin dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (61,09 persen). Sementara pekerja paruh waktu dan setengah penganggur masing-masing sebesar 23,50 persen dan 15,41 persen. (bul)

Diminta Iuran Hosting Fee MotoGP Rp231 Miliar, Pengamat: Mending Entaskan Kemiskinan

0
Pakar ekonomi, Dr. Iwan Harsono(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah di NTB diminta oleh Kemendagri untuk membantu ITDC membayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024. Tak tanggung-tanggung, dana yang diminta sebesar Rp231 Miliar.

Permintaan Kemendagri ini mendapat penolakan dari Pemprov NTB beserta Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kondisi fiskal daerah yang belum stabil, serta masih ada tuntutan yang lebih penting salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Permintaan ini juga mendapat penolakan dari akademisi. Pakar Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono mengatakan dibanding membiayai MotoGP yang tidak memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat, jauh lebih baik anggaran senilai tersebut digunakan untuk entaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di NTB.

“Sekarang kita lagi berjuang untuk penyehatan APBD, lagi diminta segitu. Saya lebih setuju uang Rp231 miliar itu dipakai untuk entaskan kemiskinan,” ujarnya, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Ia melanjutkan, harusnya yang membiayai seluruh perhelatan MotoGP adalah Pemerintah Pusat, karena gelaran ini merupakan program mereka. Pun saat ini APBD Provinsi dan daerah NTB mengalami penurunan, sehingga tidak mampu membiayai MotoGP.

“Kondisi keuangan/APBD kita baik Provinsi maupun Kabupaten Kota belum mampu untuk membiayai event MotoGP. Prioritas Penganggaran APBD tahun 2025 untuk pengurangan Stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran dan penyehatan APBD. Itu tugas Pemerintah Pusat urus pembiayaan MotoGP,” jelasnya.

Menurut Iwan, tidak ada dampak nyata yang didapatkan oleh Provinsi NTB dari event MotoGP. “Angka-angka fantastis yang dikatakan oleh para pejabat tentang dampak MotoGP ini masih di atas kertas, tidak real,” sambungnya.

Menurutnya, dari perhelatan MotoGP ini Pemprov tidak perlu memikirkan untuk mengeluarkan anggaran. Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah NTB adalah dengan memanfaatkan momentum MotoGP ini dengan memberikan ruang yang besar kepada UMKM dan IKM NTB, sehingga perhelatan ini dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Selain itu, karena event ini menjadi ajang promosi pariwisata daerah, Iwan mengatakan Pemprov NTB jangan hanya menjual destinasi saja, tetapi ciptakan kenyamanan, infrastruktur, fasilitas, dan SDM yang unggul sehingga wisatawan tidak hanya datang pada saat event berlangsung, tetapi bisa tinggal lebih lama di NTB dan menghabiskan uang lebih banyak di provinsi ini.

“Perpanjang length of stay para tourist. Perluas keterlibatan UMKM/IKM, tingkatkan infrastruktur seperti hotel dan restaurant sehingga penonton terutama dari Luar Negeri dan Jakarta sehingga mereka tidak tinggal di Bali, tapi stay di NTB,” imbaunya. (era)

Penyaluran DBH CHT, Lotim Tak Lagi Langsung Salurkan ke Petani Tembakau

0
M. Zaedar Rohman (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Tahun 2024 ini, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp 78 miliar. Dari dana bagi hasil sebagai daerah produsen tembakau, Pemkab Lotim tidak lagi menyalurkan langsung ke petani tembakau dalam bentuk bantaun sosial (Bansos) seperti tahun sebelumnya.

Demikian dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim yang juga pelaksana tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim. Muhammad Zaedar Rohman menjawab ekbisntb.com, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, tidak lagi diberikan bantuan kepada petani langsung itu dikarenakan salah satu pertimbangannya karena petani tembakau di Kabupaten Lotim mendapat harga jual yang cukup mahal. Harga jual temakau rajang maupun oven tahun lalu diketahui cukup menggembirakan petani tembakau.

Pemerintah daerah Kabupaten Lotim kemudian mengarahkan DBH CHT dalam bentuk lain. Antara lain, petani diberikan bantuan sarana dan prasarana produksi. Meningatkan aksesibilitas petani dan khusus ke petani tembakau ini dibayarin iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Diketahui, iuran BPJamsostek diberikan kepada 12.698 petani tembakau pada tahun 2023 lalu dengan alokasi anggaran Rp 1,9 miliar. Tahun 2024 ini diberikan tambahan Rp 2,6 miliar diperuntukkan bagi 17 ribu petani tembakau se Kabupaten Lotim.

Selain ke petani tembakau dalam bentuk iuran BPJamsostek, DBH CHT tahun 2024 ini diberikan dalam bentuk kegiatan penegakan hukum, sosualisasi pemberantasan rokok ilegal. Pembangunan di bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). (rus)

Pasien Cuci Darah Meningkat, Kapasitas Perawat Harus Ditingkatkan

0
Simulasi pelayanan pada pasien cuci darah yang digelar IPDI NTB, Minggu 25 Agustus 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyakit gagal ginjal termasuk salah satu penyakit yang paling berbahaya, Penyakit ginjal tidak menular, namun bisa menyebabkan kematian. Penyakit ginjal kronis merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insidensi yang semakin meningkat dan biaya yang tinggi.

Perawatan penyakit ginjal merupakan rangking ke 2 pembiayaan terbesar dari BPJS Kesehatan setelah penyakit jantung. Pada tahun 2018 jumlah pasien ginjal yang menjalani cuci darah sebanyak 35.602 dan meningkat menjadi 66.433 pada tahun 2019. Sementara data terakhir pada Oktober di tahun 2023, 235 dari 1.000.000 orang Indonesia menjalani hemodialysis (cuci darah).

Dengan meningkatnya kasus cuci darah tentunya diperlukan peran perawat secara optimal sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien dialisis. Terkait hal ini, Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI) Provinsi NTB menggelar kegiatan workshop dan seminar keperawatan di Hotel Lombok Raya, Sabtu 24 Agustus 2024 hingga Minggu 25 Agustus 2024.

‘’Tujuannya, memberikan informasi tentang dialisis dan diharapkan menjadi pedoman dalam pelayanan dialisis di rumah sakit atau layanan kesehatan,’’ ujar Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Wilayah IPDI NTB Restu Karina Putra, S.Kep, Ns., Minggu, 25 Agustus 2024.

Dalam kegiatan PIT Wilayah IPDI NTB tahun ini, ujarnya, IPDI NTB membuat 2 acara, yakni workshop pada tanggal 24 Agustus dan simposium pada tanggal 25 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti sebanyak 78 peserta simposium dan workshop 21 peserta dengan narasumber dari dokter dan perawat.

Pada workshop ini,,ujarnya, bertema Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) dengan tujuan untuk penanganan gagal ginjal pasien dengan melakukan cuci darah sendiri secara mandiri di rumah. Termasuk melakukan perawatan pasien gagal ginjal dengan menggunakan alat yang tidak permanen maupun permanen yang menempel di tubuh pasien. ‘’Jadi kemarin kita sudah melaksanakan workshop di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB dan hari ini (Minggu, red) untuk simposium,’’ terangnya.

Menurutnya adanya kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini akan mampu memperbarui pengetahuan dan keterampilan perawat yang selama ini menangani pasien cuci darah di daerah masing-masing. Selain itu, bisa memberikan penanganan pasien selama dirawat di rumah sakit atau yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah.

Harapan senada disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI) Provinsi NTB Baiq Reny Ermayuningsih, S.Kep.Ns., agar kegiatan yang digelar tidak hanya bagi dari sisi penanganan pasien semata. Namun, bagaimana melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat agar penyakit gagal ginjal bisa ditekan, khususnya dari kalangan anak-anak.

Diakuinya, munculnya penyakit gagal ginjal yang menyebabkan harus melakukan cuci darah, selain disebabkan masalah keturunan, juga pola hidup. Pihaknya mengharapkan masyarakat tetap menjaga pola hidup dengan tetap mengkonsumsi makanan bergizi dan menghindari mengkonsumsi minuman yang mengandung pemanis buatan dengan zat tertentu. (ham)

Diminta Berkontribusi Rp231 Miliar, Pemprov NTB Tak Miliki Anggaran untuk Hosting Fee MotoGP

0
Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com)-Sebagai daerah penyelenggara MotoGP 2024, Kemendagri meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk berkontribusi dalam pembayaran Hosting Fee MotoGP senilai Rp231 miliar yang harus dibayar oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, DORNA Sports.

Namun, Pemprov NTB melalui Asisten III Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad mengatakan Pemprov NTB tidak mengalokasikan anggaran untuk perhelatan MotoGP ini, begitupun dengan kabupaten/kota yang ada di NTB.

“Sudah dirapatkan dua kali. Semua kita, provinsi dan kabupaten/kota se pulau Lombok menegaskan bahwa memang untuk tahun 2024 tidak dialokasikan anggaran untuk pembayaran hosting fee tersebut,” ujarnya Sabtu, 24 Agustus 2024.

Pemprov NTB tidak mengalokasikan anggaran untuk Hosting Fee ini karena surat permintaan dari Kemendagri terkait dengan permintaan bantuan pembayaran Hosting Fee MotoGP datang setelah APBD 2024 selesai dirancang.

Selain itu, kondisi fiskal daerah yang belum stabil menyebabkan pemprov bersama dengan kabupaten/kota lebih memilih menganggarkan program prioritas daerah seperti penuntasan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta untuk mendanai program prioritas pusat yaitu Pilkada serentak.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini sedang mengalami kesulitas fiskal, mengingat banyaknya kegiatan yang merupakan mandatori dari pemerintah pusat yang harus dipersiapkan. Yang pertama Pilkada, kan itu ada untuk KPU, Bawaslu, dan untuk keamanan. Itu cukup menyita alokasi anggaran Pemda, jelasnya.

Setelah rapat pertama, Kemendagri kembali melakukan rapat melalui zoom meeting terkait dengan hosting fee MotoGP. Dan kembali Pemprov NTB tidak menyanggupi permintaan dari Kemendagri tersebut.

Menurut Mantan Kepala Brida NTB ini, di rapat kedua inilah Kemendagri merinci besaran teknis yang perlu dibayarkan oleh Pemerintah Daerah NTB terkait dengan hosting fee MotoGP tersebut. Yang mana besar anggaran untuk Pemda NTB sebesar Rp231 miliar tersebut.

Sebelumnya, dua tahun terakhir, Pemprov NTB memang tidak menganggarkan untuk perhelatan MotoGP Mandalika. Baru perhelatan tahun ini Kemendagri meminta Pemprov NTB untuk berkontribusi terhadap pembayaran tersebut. Begitu juga pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Semua dibantu pusat.

Wirawan berharap untuk tahun 2025, Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran terkait Hosting Fee MotoGP tersebut melalui dana transfer yang bersifat khusus.

“Kita harapkan di tahun 2025 bahwa Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggarannya melalui dana transfer yang bersifat khusus,” tandasnya. (era)