Beranda blog Halaman 887

PJU di Jalan Bypass Mandalika Mulai Diperbaiki Jelang MotoGP 2024

0
Lalu Herdan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, menyatakan perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Bypass Bandara Lombok- Mandalika telah dikerjakan dan dipastikan menyala sebelum ajang MotoGP 2024 digelar.

“PJU yang rusak di jalan Bypass Mandalika itu sekarang sedang dalam proses perbaikan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Herdan di Lombok Tengah, Senin 9 September 2024.

Ia mengatakan, perbaikan PJU tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, karena PJU itu berada di jalan nasional dan pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Untuk PJU dari perbatasan Lombok Tengah dengan Lombok Tengah sampai depan Bandara Lombok telah menyala,” katanya.

Sedangkan untuk PJU dari depan Bandara Lombok menuju Mandalika ditargetkan rampung atau menyala sebelum ajang MotoGP Indonesia digelar 27-29 September 2024. “Kami pastikan bisa menyala semua sebelum ajang MotoGP Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan PJU tersebut telah sering dilakukan perbaikan setiap tahun, karena PJU tersebut mati akibat dari kabel dan kotak panel yang hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Perbaikan sekarang dilakukan secara keseluruhan,” katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas umum tersebut untuk keselamatan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung di Lombok Tengah. “Sudah sering dilakukan perbaikan setiap event balap berlangsung di Sirkuit Mandalika,” katanya.

Sebelumnya Kepala Dishub NTB Lalu Moh Faozal mengatakan pada pekan ini PJU yang mati tersebut sudah mulai dikerjakan dan sebanyak 43 titik telah menyala dari total 314 titik PJU di sepanjang Jalan Bypass menuju Sirkuit Mandalika. “Kami targetkan 314 titik PJU ini selesai 20 September 2024,” katanya. (ant)

DLH Mataram Sosialisasi Tas Ramah Lingkungan di Pasar Tradisional

0
Aktivitas masyarakat memilih sampah plastik di TPS Lawata, Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, siap melakukan sosialisasi penggunaan tas ramah lingkungan di sejumlah pasar tradisional di kota itu sebagai upaya pengurangan limbah plastik berupa kantong kresek di pasar.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram, Senin, mengatakan sosialisasi dilakukan dengan memberikan edukasi kepada para pedagang dan konsumen.

“Selain itu mulai 2025, sosialisasi kami laksanakan dengan membagikan tas belanja ramah lingkungan kepada pengunjung pasar agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai,” katanya.

Dikatakan, sosialisasi penggunaan tas ramah lingkungan di pasar tradisional, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali (Perwal) Kota Mataram Nomor 2 tahun 2023, tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Peraturan tersebut sudah mulai diberlakukan secara masif pada 1 September 2024, dengan sasaran pertama di pasar modern.

“Alhamdulillah, untuk penggunaan tas ramah lingkungan di pasar modern sudah berjalan baik. Sekarang, kami sasar pasar tradisional,” katanya.

Untuk mendukung sosialisasi tersebut pada tahun 2025, katanya, DLH sudah mendapat anggaran dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD setempat sebesar Rp200 juta.

Anggaran itu akan digunakan untuk membuat tas ramah lingkungan yang dapat digunakan berkali-kali oleh masyarakat saat berbelanja ke pasar tradisional.

“Tas ramah lingkungan itu sebagai solusi atau dukungan pemerintah terhadap penerapan larangan penggunaan kantong kresek sekali pakai,” katanya.

Vidi menilai, penggunaan tas ramah lingkungan lebih efektif karena selain bisa digunakan berkali-kali juga bisa mengurangi limbah sampah plastik.

Karena itu, dalam pelaksanaan sosialisasi, selain akan melibatkan petugas di 19 pasar tradisional se-Kota Mataram, pihaknya juga akan menggandeng pemenang “Terune” dan “Dedare” (anak laki remaja dan gadis) pilihan Kota Mataram, untuk ikut serta turun sosialisasi.

Sosialisasi terkait larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi tumpukan sampah plastik yang sulit didaur ulang.

Selain itu sebagai langkah antisipasi potensi pencemaran lingkungan akibat limbah mikroplastik.

“Jangan sampai ‘terune’ dan ‘dedare’ hanya turun saat ada aksi unjuk rasa. Karena itu, kami harapkan dalam hal ini mereka bisa ikut partisipasi untuk menyelamatkan lingkungan,” katanya. (ant)

Menyelamatkan Rinjani dari Polusi Sampah

0
Sejumlah pendaki melakukan pendaftaran sebelum mendaki Gunung Rinjani di Resort Sembalun yang terletak di Lombok Timur(ekbisntb.com/ant)

​​​Gunung Rinjani yang menjulang tinggi di Pulau Lombok, adalah magnet bagi para pencinta wisata alam pendakian. Hamparan padang sabana, hutan tropis, danau, dan aroma belerang menjadi perpaduan yang menenangkan.

GAMBARAN indah yang dibayangkan itu seketika luntur saat melihat sampah yang berserakan di sepanjang jalur pendakian dan lokasi perkemahan Gunung Rinjani.

Pasak bumi setinggi 3.726 meter atau setara dengan 12.224 kaki itu kini menghadapi ancaman serius polusi sampah.

Manajer Utama Badan Pengelola Geopark Global UNESCO Rinjani Mohamad Farid Zaini mengungkapkan polusi sampah terjadi selama satu dekade terakhir di Gunung Rinjani. Tumpukan-tumpukan sampah plastik tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam lingkungan dan kesehatan.

Saat ini, kita menghadapi tantangan besar permasalahan sampah yang terjadi sejak 10 tahun terakhir.

Sampah-sampah yang mengotori kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dapat mencemari tanah dan air, bahkan membunuh hewan-hewan yang memakannya.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat ada 140 ribu orang yang melakukan pendakian ke gunung itu pada tahun 2023. Jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi, setelah pandemi COVID-19, berdampak terhadap timbulan sampah di kawasan tersebut.

Kunjungan turis yang terus meningkat dari tahun ke tahun berpotensi membuat sampah kian berserakan. Maka, krisis sampah membutuhkan penanganan segera agar keindahan gunung tertinggi ketiga di Indonesia itu tidak tercemar dan rusak.

Kolaborasi Multipihak

Pada 3 September 2024, orang-orang dari berbagai pemangku kepentingan berkumpul di sebuah hotel yang berada di seberang resort pendakian Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Mereka yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, penyelenggara pendakian, pemandu, hingga komunitas lokal, duduk berjajar merumuskan strategi jitu dalam kegiatan sarasehan Rinjani Zero Waste Trekking untuk mengatasi polusi sampah yang mengotori Gunung Rinjani.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Yarman mengatakan enam jalur pendakian berupa jalur Senaru dan Torean di Kabupaten Lombok Utara; jalur Sembalun, Timbahun, dan Tete Batu di Kabupaten Lombok Timur; serta jalur Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah, menjadi salah satu penyebab timbulan sampah.
Gunung Rinjani yang memiliki banyak jalur pendakian menjadi tantangan besar dalam aspek pengawasan karena jumlah petugas terbatas. Wisatawan yang turun acapkali tidak berada di jalur yang sama saat mereka mendaki.

Pemerintah tidak bisa menutup jalur pendakian yang banyak itu menjadi satu atau dua jalur saja, untuk memudahkan penyelesaian sampah, seperti gunung-gunung lain di Pulau Jawa, karena itu terkait dampak ekonomi lokal.

Selain enam jalur pendakian, terdapat pula 21 objek wisata non-pendakian yang menjangkau empat kabupaten di Pulau Lombok, yakni Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Objek wisata non-pendakian terbanyak terletak di seksi konservasi wilayah II Lombok Timur dengan jumlah 19 titik objek.

Pada 2023, Gunung Rinjani memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp14,7 miliar, dengan angka perputaran uang mencapai Rp79 miliar.

Nilai ekonomi yang terbilang besar itu membuat pengelolaan persampahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi multipihak sangat diperlukan agar sampah-sampah plastik tidak lagi mengotori Gunung Rinjani.

Pendakian Bebas Sampah

Kegiatan sarasehan Rinjani Zero Waste Trakking tersebut menghasilkan sebuah deklarasi untuk mewujudkan pendakian Gunung Rinjani yang bebas sampah.

Terdapat enam poin dalam deklarasi tersebut, yakni pelatihan intensif, dukungan terhadap regulasi, kampanye gerakan pendakian bebas sampah, komitmen mencegah timbulan sampah, ikut berkolaborasi dan terlibat aktif, serta optimalisasi potensi lokal dalam pengembangan manajemen logistik pendakian.

Keindahan Gunung Rinjani memikat perhatian para pendaki dari seluruh dunia. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani membatasi kuota pendaki hanya 400 orang setiap hari.

Sistem tiket elektronik kini telah diterapkan untuk memudahkan pengawasan terhadap aktivitas para pendaki, baik dari segi keselamatan maupun penangan sampah. Kegiatan mendaki paling ramai terjadi pada Juli sampai Agustus.

Setiap tahun, pada Januari sampai Maret, kegiatan pendakian ditutup sementara untuk memulihkan kondisi alam dan juga membersihkan sampah-sampah yang mencemari lingkungan.
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menegaskan saat aktivitas pendakian dibuka kembali pada April 2025, maka tidak ada lagi bungkus-bungkus plastik makanan dan minuman yang dibawa para pendaki ke atas gunung.

Makan dan minuman harus disimpan dalam wadah guna ulang. Bila pendaki lupa membawa wadah guna ulang, maka pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menyediakan wadah guna ulang itu di resort pendakian maupun juga pos II.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut Gunung Rinjani menghasilkan sampah sebanyak 11 ton dalam setahun. Mayoritas sampah berasal dari wisata pendakian mencapai 10 ton dan sisanya satu ton dari wisata non-pendakian.

Oleh karena itu, bungkus-bungkus plastik makanan dan minuman harus bisa ditangani dari awal pintu masuk. Para pendaki diminta memakai wadah guna ulang untuk menyimpan makanan dan minuman agar tidak ada lagi cerita sampah plastik tercecer atau menumpuk di jalur pendakian dan perkemahan.

Setiap penyelenggara pendakian, pemandu, dan kuli angkut juga perlu memastikan tidak ada sampah plastik yang tertinggal dari setiap aktivitas pendakian dan perkemahan di gunung yang mendapatkan status Global Geopark dari UNESCO pada tahun 2018 tersebut.

Kesadaran untuk menangani sampah secara mandiri penting untuk ditumbuhkan karena sampah yang dibuang sembarang berdampak buruk terhadap lingkungan dan keindahan Taman Nasional Gunung Rinjani. (ant)

Harga Emas Antam Senin Merosot Rp7.000 Jadi Rp1,398 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com)-Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi, merosot Rp7.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.398.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin, menjadi Rp1.247.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp749.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.398.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.736.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.079.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.765.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.475.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.562.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.045.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.012.000
  • Harga emas 250 gram: Rp334.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp669.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.338.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, untuk emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kemenhub: Pesawat Trigana Air gagal lepas landas di Bandara Serui

0
Pesawat Trigana Air gagal lepas landas di Bandara Serui(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pesawat Trigana Air PK-YSP jenis ATR 42 seri 500 gagal lepas landas di Bandar Udara (Bandara) Stevanus Rumbewas Serui, Yapen, Papua, saat hendak terbang menuju Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Senin, pukul 10.40 WIT, sebagaimana konfirmasi dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Info awal seluruh penumpang dan crew on board dalam keadaan selamat. Beberapa mengalami luka-luka dan saat ini sedang dilakukan evakuasi untuk dibawa ke RSUD Serui,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M Kristi Endah Murni, di Jakarta, Senin.

Pesawat tersebut membawa 42 penumpang dan enam orang awak (crew on board)

Berdasarkan pernyataan Kemenhub, kronologi kejadian pesawat tersebut adalah setelah mendarat dari Biak pukul 10.19 WIT dan parkir “stand” pukul 10.21 WIT, pada pukul 10.35 WIT pesawat bergerak di darat (taxi) untuk menuju Bandar Udara Sentani, Jayapura.

Hanya berjarak satu menit kemudian pesawat tergelincir ke arah kiri dengan posisi 1.200 meter dari landasan pacu atau dengan keterangan “take off runway in use 28”. Penyebab kejadian tergelincirnya pesawat tersebut masih dalam penyelidikan.

“Saya telah memerintahkan Kepala Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas Serui untuk terus memantau dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses evakuasi dan penanganan dari dampak insiden ini,” kata Kristi pula. (ant)

Pertamina dan Vale Sediakan Bahan Bakar Ramah Lingkungan HVO

0
PT Pertamina Patra Niaga bersama PT Vale Indonesia Tbk menjalin kemitraan dalam penyediaan bahan bakar ramah lingkungan hydrotreated vegetable oil (HVO)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga bersama PT Vale Indonesia Tbk menjalin kemitraan dalam penyediaan bahan bakar ramah lingkungan hydrotreated vegetable oil (HVO), yakni Pertamina Renewable Diesel.

Kemitraan itu bertujuan mendukung upaya dekarbonisasi yang sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060.

“Kerja sama ini menandai komitmen bersama dalam mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi bersih, dengan HVO, bahan bakar ramah lingkungan yang memiliki potensi mereduksi emisi karbon hingga 85 persen dan emisi gas rumah kaca sampai 90 persen,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan melalui layanan Pertamina One Solution, Pertamina Patra Niaga menyediakan solusi energi terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam mitra bisnis, termasuk Vale Indonesia.

Solusi itu mencakup penyediaan bahan bakar yang lebih bersih serta dukungan logistik dan infrastruktur yang efisien, sehingga dapat memastikan operasional bisnis berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Di samping itu, sebagai bagian dari kemitraan, keduanya juga akan menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya penguatan implementasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Hal itu bertujuan untuk membantu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas sekitar serta memastikan penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menggandeng Pertamina Foundation.

President Director Vale Indonesia Febriany Eddy menuturkan kerja sama strategis ini sejalan dengan roadmap dekarbonisasi perusahaannya.

“Kerja sama ini sangat penting bagi PT Vale Indonesia Tbk dalam mencapai dan meningkatkan standar keberlanjutan serta mengurangi emisi karbon di seluruh kegiatan operasi kami. Produk dan layanan dari Pertamina Patra Niaga, seperti HVO, akan sangat membantu dalam perjalanan dekarbonisasi kami,” ujar dia. (ant)

Pemerintah: Kelas Menengah Bakal Jadi Penopang Perekonomian Global

0
Ilustrasi masyarakat kelas menengah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia saat ini perlu untuk menjadi perhatian bersama karena dapat berpotensi menjadi penopang perekonomian global.

“Kelas menengah ini jadi engine pertumbuhan ekonomi. Yang menariknya lagi kelas menengah terutama yang di Asia akan jadi backbone pertumbuhan ekonomi global,” kata Ferry dalam Forum Merdeka Barat 9 yang disampaikan secara virtual di Jakarta, Senin.

Ferry mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan penurunan daya beli di antara masyarakat kelas menengah, perlu adanya penetapan profil kebutuhan lebih dulu.

Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan profil masing-masing masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah sesuai dengan pekerjaan hingga kebutuhan primer-sekundernya.

Untuk kelas menengah ke bawah, pemerintah berupaya membantu dengan berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kemudian, siasat lain yang ditempuh pemerintah sebagai solusi pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, yakni lewat bantuan subsidi di sektor properti.

Ferry menjelaskan, pemerintah telah menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Insentif PPN DTP properti telah resmi ditambah dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.

Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

“Kalau melihat kelas menengah kalau berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasi, tadi tentu pendidikan, perumahan kemudian transportasi tentu di samping makanan. Makanan tetap menjadi komponen terbesar, tapi mungkin kelas menengah share-nya tidak sebesar kelas menengah bawah,” jelasnya.

Selain itu, untuk masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024.

“Tahun ini kita sudah alokasikan, paling tidak ada sekitar Rp280 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat yang memang kita berikan untuk teman-teman kita yang mau dan bisa berusaha. Kita harapkan akhir tahun bisa kita capai,” tutur Ferry.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya juga memiliki kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditujukan sebagai bantalan bagi masyarakat kelas menengah yang kehilangan pekerjaannya.

“Kita punya yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Bentuknya kompensasi finansial dan dukungan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan fasilitas insentif PPN serta subsidi rumah memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan kelas menengah nantinya.

“Karena PPN DTP ini kan sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ekonominya cukup bagus, jadi kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP, dan memperpanjang untuk PPN DTP properti,” jelasnya. (ant)

Kemenkop UKM: Ada Praktik Predatory Pricing e-Commerce asal China

0
Salah satu gerai UMKM(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Ahli Utama Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengingatkan, saat ini masih ada ancaman praktik predatory pricing dari niaga-el (e-commerce) asal China.

Praktik ilegal ini ditakutkan bakal mengancam ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

“Saat ini ada ancaman bahwa produsen dari China itu, e-commerce baru, yang dia mengkolaborasikan 250 industri di China untuk bisa memasarkan produknya ke konsumen tanpa lewat intermediary (perantara). Itu akan ‘membunuh’ semua, baik penjual kita maupun produsen kita,” kata Hanung dalam Forum Merdeka Barat 9 yang disampaikan secara virtual di Jakarta, Senin.

Diketahui, predatory pricing merupakan praktik penetapan harga yang sangat rendah atau di bawah biaya produksi oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk melemahkan pesaing di pasar.

Setelah pesaing keluar dari pasar atau menjadi tidak kompetitif, perusahaan tersebut biasanya menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi, untuk memulihkan kerugian yang terjadi selama periode predatory pricing.

Strategi ini dinilai anti-kompetitif dan ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dapat merusak persaingan yang sehat dan mempengaruhi konsumen dalam jangka panjang.

Hanung mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan e-commerce melalui berbagai regulasi.

Ia menyebutkan salah satunya lewat Peraturan Menteri Perdagangan No 31/2023 yang merupakan dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan No 50/2020.

“Di mana beberapa tahun ini, Pak Menkop (Teten Masduki) itu sering mendorong kebijakan-kebijakan untuk mendorong agar ada pengaturan lebih ketata khususnya e-commerce yang melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat,” jelasnya.

Adapun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa dengan hadirnya aplikasi asing seperti Temu dapat mengancam keberadaan UMKM lokal karena Indonesia hanya akan semakin menjadi pasar bagi barang-barang impor.

“Indonesia hanya dijadikan pasar, akan banyak pelaku usaha yang terancam gulung tikar dan menciptakan PHK massal terutama di sektor industri pengolahan,” ujar Bhima, Sabtu (15/6).

Kementerian Koperasi dan UKM melalui staf khususnya Fiki Satari juga tegas menolak masuknya Temu ke Indonesia.

Menurutnya, aplikasi tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada.

“Harus ditolak. Jadi sebenarnya secara regulasi ini sulit untuk beroperasi. Ada PP nomor 29/2002 tentang Larangan Penggabungan KBLI 47, bisa juga yang kita revisi Permendag nomor 31/2023, Pengawasan Pelaku Usaha Sistem Elektronik, ada cross border langsung jadi tidak boleh,” ucap Fiki.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, nilai ekonomi digital UMKM dapat mencapai Rp4.531 triliun pada 2030, mengingat potensi peningkatan akses pasar yang lebih luas dalam ekosistem digital.

Untuk diketahui, Temu adalah platform global cross-border yang berasal dari China. Aplikasi tersebut menggunakan metode penjualan Factory to Consumer (penjualan langsung dari pabrik ke konsumen). (ant)

Kemendag: Ekspor Pasir Laut Bisa Dilakukan Asal Sesuai Ketentuan

0
Kapal tagbote menarik muatan pasir(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

“Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

“Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut,” kata Isy.

Isy meyakini, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Untuk dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memperoleh PE. Syaratnya, yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari KKP dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Sedangkan, jenis pasir laut yang dilarang diekspor diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024. Kedua Permendag diundangkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024 dan akan berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

“Kami harap, pelaku usaha dapat menjalankan peraturan ini dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Ketentuan ekspor ini akan mulai berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan,” kata Isy. (ant)

Tarif Hotel Mahal Jelang MotoGP, Pemprov NTB Minta Pengelola Jangan “Aji Mumpung”

0
Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Asisten II Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si meminta kepada seluruh pihak perhotelan untuk tidak memanfaatkan momen MotoGP ini sebagai ajang untuk memperoleh keuntungan.

Menurutnya, sebagai daerah penyelenggara, harusnya seluruh pihak, termasuk perhotelan agar bisa bekerja sama untuk menciptakan kesan baik wisatawan terhadap daerah, salah satunya adalah dengan menyiapkan akomodasi yang sesuai, baik fasilitas maupun harga.

“Kita jangan sampai mengambil keuntungan dalam situasi yang seperti ini. Ini bukan hanya event satu kali, ini event tahunan, kesannya jangan sampai kita aji mumpung,” ujarnya, Senin, 9 September 2024.

Gani memaklumi bahwa memang saat ini permintaan terhadap perhotelan sangat tinggi, khususnya di kawasan Mandalika. Meski demikian, harusnya pihak hotel tidak boleh menaikkan harga kamar hotel lebih dari ketentuan Pergub.

Karena permintaan hotel di kawasan Mandalika kian tinggi, menurut Gani harusnya pihak perhotelan dapat melimpahkan para penonton MotoGP ini untuk menginap di zona 1, 2, dan 3, yaitu Kota Mataram, Lobar, KLU, dan Lotim.

“Kita berharap ketika ring area penuh maka limpahannya akan ke ring dua, ring dua penuh, pindah ring tiga, itu yang harganya jangan sampai melonjak,” lanjutnya.

Sebelumnya, MotoGP Mandalika banjir kritik akibat mahalnya akomodasi hotel di kawasan ini. Kritik bermunculan dari penonton domestik yang ingin datang ke Mandalika untuk menyaksikan langsung perhelatan motor ini.

Salah satu kritik berasal dari pembawa acara MotoGP trans 7, Lucy Wiryono, dalam cuitannya, ia menyayangkan sikap pihak hotel yang tidak menyetujui pesanannya, dan tiba-tiba menaikkan harga hotel.

Cuitan Lucy ini mengundang reaksi setuju dari netizen, dan sama-sama memilih untuk lebih baik nonton MotoGP di Sepang, Malaysia, ketimbang di Mandalika.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady S.Sos., M.T., meminta bagi para penonton, baik domestik maupun mancanegara, agar jangan membeli hotel di kawasan Mandalika. Hal ini karena hotel di kawasan tersebut sudah di booking seluruhnya oleh para riders atau pembalap MotoGP.

Pembalap ini diketahui tidak hanya membawa dirinya sendiri, melainkan mereka membawa keluarga dan sebagainya, sehingga menurut Jamal, dua orang pembalap saja bisa memenuhi satu hotel.

“Kalau mesan kamar di Mandalika memang sudah habis karena kesediaan kamar hotel di Mandalika engga banyak, itu habis dikontrak oleh Dorna, belum lagi pembalap. Satu pembalap menurut ketua Asosiasi Hotel Mandalika, itu satu hotel bisa dua pembapal, full langsung kamarnya,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa pembalap MotoGP ini full stay di Mandalika selama delapan hari, Jamal menuturkan bahwa satu pembalap membawa 50 sampai 60 tim, sehingga kamar hotel di kawasan ini telah habis terjual. Oleh karenanya, ia meminta kepada penonton MotoGP untuk tidak memesan hotel di Mandalika, tetapi di zona lain yang dekat dengan kawasan ini.

“Makanya yang rebut di media sosial, jangan menginap di Mandalika, biarkan saja pembalap, kru, keluarga pembalap di Mandalika, tapi di Mataram, masih banyak yang kosong,” pungkasnya. (era)