Beranda blog Halaman 874

200 Unit Bus Gratis Disiapkan untuk Penonton MotoGP Mandalika 2024

0
Sebanyak 200 unit bus gratis disiapkan pemerintah dan penyelenggara untuk penonton menuju Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 200 unit bus gratis disiapkan pemerintah dan penyelenggara untuk penonton menuju Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 27-29 September 2024.

“Shuttle bus ini untuk di dalam dan di luar. Untuk di dalam itu disiapkan oleh ITDC dan di luar disiapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh Faozal di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan penyediaan shuttle bus untuk tahun ini tidak sama seperti perhelatan MotoGP 2022, dan MotoGP 2023. Kalau sebelumnya pemerintah menyiapkan lima lokasi shuttle bus, namun untuk tahun ini hanya ada dua lokasi.

Lokasi pertama sebanyak 150 bus yang disiapkan mulai dari kantong parkir timur dan barat menuju pintu sirkuit yang ada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Lokasi kedua sebanyak 50 bus yang disiapkan di Eks Bandara Selaparang di Kota Mataram dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) di Kabupaten Lombok Tengah.

“Tapi dari Bizam menuju sirkuit itu masih tentatif sifatnya. Karena mobilitas penonton itu paling banyak dari Kota Mataram. Namun, pastinya nanti kita lihat lagi situasinya seperti apa,” terangnya.

Menurut Faozal, shuttle bus ini disediakan gratis bagi penonton yang sudah memiliki/membeli tiket MotoGP.

“Jadi ini disediakan gratis untuk mengangkut penonton MotoGP,” ujarnya.

Disinggung apakah jumlah bus yang disiapkan cukup untuk mengangkut penonton MotoGP, Faozal mengatakan bahwa jumlah tersebut masih bisa ditambah, tergantung jumlah tiket yang terjual.

“Kalau jumlah bus ini nanti kita sesuaikan dengan tiket yang terjual. Kalau kurang, tentu akan ditambah. Jadi situasional aja,” katanya. (ant)

Tidak Setor PPN, Rekanan PT. AMNT Diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

0
Penyerahan Tersangka berinisial ZA diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk segera dilakukan Sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa.(ekbisntb.com/bul)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Tersangka berinisial ZA diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk segera dilakukan Sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa. Penyerahan tahap 2 ini yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara penyidikan tindak pidana perpajakan atas tersangka ZA telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi NTB.

Kanwil DJP Nusra dalam keterangan resmi, Jumat, 20 September 2024 diterangkan, ZA diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut, sehingga menyebabkan nilai kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 595.384.519 dengan nilai DPP sebesar Rp 5.953.845.190. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam kurun waktu Masa Pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Uraian singkat atas pelanggaran yang dilakukan yaitu pada tahun 2018 ketika PT. SBS menjadi rekanan oleh PT. Amman Mineral. PT. Amman Mineral telah melakukan pembayaran atas 41 fakur pajak termasuk PPN 10 % atas nama PT. SBS sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 sampai Desember 2018 dan telah dilaporkan ke KPP Wajib Pajak Besar Satu.

Namun, pada kenyataannya PT. SBS tidak pernah melakukan penyetoran atas PPN selama tahun 2018 dan melaporkan SPT Masa PPN dengan nilai pelaporan sama dengan nihil.

Segala upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar agar tersangka tindak pidana perpajakan membayar pajak yang terutang, mulai dari mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tahun 2019.

Namun dari tersangka ZA tidak pernah menghadiri undangan konseling tersebut. Maka dari itu, upaya terakhir yang dilakukan yaitu penyidikan tindak pidana perpajakan oleh DJP bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Polisi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal yang dilakukan oleh DJP, khususnya Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dalam mengganti kerugian negara yaitu dengan cara melakukan penyitaan aset yang bersangkutan. Prosedur penyitaan aset dilakukan sesuai dengan Surat Penetapan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 314/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbw tanggal 19 Juli 2024 berupa Properti Kriteria I dengan informasi terhadap objek penilaian sebesar Rp.501.300.000.

Tindak pidana perpajakan tersebut, sesuai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.(bul)

Ribuan Volunteer MotoGP 2024 Diberikan Perlindungan Jamsostek

0
Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh volunteer yang bertugas selama MotoGP Mandalika 2024.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dihadiri Direksi MGPA, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Gede Aryadi, dan BPJS Ketenagakerjaan, Boby Foriawan, Rabu, 18 September 2024.

Volunteer memegang peranan penting dalam kesuksesan gelaran MotoGP. Dibalik tugasnya yang berisiko, perlindungan serta kesejahteraan sering luput dari perhatian. Oleh karenanya, volunteer dipastikan mendapatkan perlindungan jika mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah, Syarifuddin menjelaskan bahwa sekitar 2.000-2500 orang volunteer didaftarkan ke dua program BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan yang diberikan terdiri dari dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan demikian volunteer akan terjamin dari risiko kecelakaan kerja sejak berangkat ke tempat bertugas, saat sedang menjalani tugas, hingga kembali ke rumah. Tak tanggung-tanggung, jika terjadi kecelakaan, seluruh biaya perawatan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan hingga mereka sembuh.” ungkap Syarifuddin.

Selain itu, masih banyak manfaat lain diantaranya jika meninggal dunia ketika sedang bekerja, maka keluarganya akan memperoleh santunan sebesar 48 kali upahnya. Sedangkan jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang diberikan sebesar Rp42 juta.

Sementara itu, Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria mengatakan sangat menghargai kontribusi dan dedikasi para volunteer dalam event MotoGP Mandalika 2024.

“Mereka adalah kunci sukses acara ini, bekerja di belakang layar dengan tanggung jawab besar. Keselamatan dan kesejahteraan mereka menjadi prioritas kami. Melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kami memastikan para volunteer terlindungi dari risiko selama bertugas. Ini adalah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua pihak, termasuk volunteer. Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan rasa aman dan semangat mereka dalam mendukung suksesnya MotoGP 2024.” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat, Boby Foriawan mengatakan seluruh pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Negara senantiasa hadir memastikan hal tersebut telah terimplementasi dengan baik.

Boby menambahkan, dengan dukungan dari Disnakertrans Provinsi NTB, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh stakeholder untuk memastikan pekerjanya terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kembali saya mengajak seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan keras, dengan optimal, seluruh kecemasan kekhawatiran akan risiko bisa dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Boby.(bul)

Retribusi “Mataram Water Park” Capai 80 Persen

0
 Areal "Mataram Water Park" di belakang Teras Udayana, Kota Mataram(ekbisntb com./ant)

Lombok (ekbisntb com.) –Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Kota Mataram, menyebutkan, realisasi retribusi dari MWP (Mataram Water Park) saat ini sudah mencapai 80 persen atau Rp8 juta dari target Rp10 juta.

“Dengan melihat realisasi itu, pihaknya optimistis target pendapatan daerah dari retribusi MWP bisa tercapai sampah akhir tahun ini,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram H. Suhartono Toemiran di Mataram, Kamis.

Untuk skala uji coba, lanjutnya, realisasi retribusi MWP sebagai lokasi latihan atlet atau kolam prestasi itu dinilai baik. Apalagi, tahun ini merupakan tahun pertama untuk penarikan retribusi di MWP setelah sekian tahun aset tersebut tidak terkelola maksimal.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan capaian retribusi dari pemanfaatan MWP, pihaknya akan mengusulkan penataan kembali di areal tersebut pada tahun 2025.

Selama ini kolam MWP yang dimanfaatkan maksimal setiap hari adalah kolam utama atau kolam prestasi oleh klub-klub renang dan para atlet. Sedangkan kolam anak-anak sejauh ini pemanfaatannya relatif sedikit.

“Untuk kolam anak ini memang perlu berbaikan agar lebih nyaman dan aman digunakan anak-anak,” katanya.

Salah satunya dengan perbaikan pinggir kolam dan pemasangan pagar pengaman agar anak-anak tidak bermain ke kolam besar atau kolam yang digunakan latihan klub renang.

Karena itu ketika ada permintaan kegiatan berenang anak-anak TK dan SD, Dispora menurunkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pengaman ekstra.

“Petugas kami berdiri pada sisi kolam prestasi sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Selain itu, tahun depan pihaknya juga ingin menambah fasilitas permainan “water boom” agar menjadi daya tarik pengunjung.

“Kami juga berencana mengusulkan untuk pembuatan fasilitas pusat kebugaran atau tempat fitnes yang dapat menambah sumber pendapatan daerah baru,” katanya.

Menurutnya, penyediaan fasilitas olahraga di Kota Mataram sebenarnya menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang potensial.

Apalagi Kota Mataram menjadi pusat pelatihan, hal itu dapat dilihat dengan fasilitas-fasilitas olahraga yang dibuka pihak swasta. Para penghobi mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

“Hanya saja kalau pemerintah yang punya, harganya tentu lebih murah,” katanya.

Untuk itulah, tambah Suhartono, jika Pemerintah Kota Mataram ingin menggali potensi pendapatan daerah dari pusat latihan olahraga, maka pemerintah kota harus bisa menyiapkan sarana dan prasaran yang memadai.

“Kami tentu tidak bisa menarik retribusi begitu saja, tanpa ada peningkatan fasilitas olahraga,” katanya. (ant)

Pemprov NTB Panggil BTNGR Terkait Penerapan Tarif Drone di Rinjani

0
Ilustrasi. (ekbisntb.com/ist_doran.id)

Lombok (ekbisntb com.)-Pemprov NTB memanggil Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk sebuah rapat dengar pendapat terkait keluarnya aturan perizinan dan pengenaan tarif penggunaan pesawat udara kecil tanpa awak atau drone bagi wisatawan yang berkunjung ke Gunung Rinjani.

‘’Minggu depan kita undang teman-teman BTNGR untuk diskusi dan mendengarkan penjelasan terkait kebijakan pengenaan tarif ini,’’ kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, H.Fathul Gani, di Mataram, Kamis 19 september 2024.

Pemprov NTB kata Fathul Gani, belum bisa mengambil langkah-langkah terkait keluarnya aturan perizinan dan pengenaan tarif penggunaan drone itu, apakah meminta menunda atau membatalkan keputusan tersebut sebelum mendengar penjelasan dari BTNGR secara langsung dan komprehensif.

“Tentu ada hal yang mendasari sehingga kita perlu dengarkan penjelasan BTNGR, termasuk dari dinas terkait. Baru kita sampaikan saran dan masukan dengan mendengarkan juga para pelaku usaha terutama di sektor pariwisata dan pihak lainnya,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Pertanian NTB ini, setiap rupiah yang dikeluarkan atau dibebankan kepada masyarakat apakah itu pendaki atau wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani harus ada regulasi yang memayunginya secara jelas dan transparan.

“Kenapa ini penting, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya wisatawan yang datang ke tempat itu,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Widayat yang juga dikonfirmasi terkait hal ini menilai wajar aturan perizinan dan pengenaan tarif penggunaan drone bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Gunung Rinjani, asalkan mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Karena itu wewenang BTNGR dan selama mengacu pada regulasi yang berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang saya pikir sah-sah saja,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada ANTARA.

Terpenting, lanjut dia, aturan tersebut sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Jika tidak, maka dipastikan bahwa pengenaan tarif tersebut bisa disebut pungutan liar.

“Jika tarif itu tidak ada dalam regulasi atau tidak berkesesuaian dengan regulasi yang ada, maka masuk ke dalam kategori pungli dan ini patut kita pertanyakan,” tegas Widayat.

Ia mengaku belum mengetahui apakah aturan tersebut nantinya akan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan atau pendakian ke TNGR atau destinasi-destinasi seperti Sembalun yang berada di kaki Gunung Rinjani.

“Selama ini tidak ada kaitan tamu TNGR dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur termasuk Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara. Khusus Lombok Timur memang kita tidak pernah dapat keuntungan dari retribusi masuk, karena semua masuk ke dalam PNBP,” terangnya.

Kalau pun ada kerja sama dengan BTNGR, lanjut Widayat, sifatnya terpadu antara BTNGR dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada destinasi pemandian Joben.

“Jadi kami dengan TNGR sudah kerja sama hanya di destinasi Joben, itu pun kita harapkan bisa disinergikan dengan pengelolaan Rinjani sehingga bisa menjadi pemasukan untuk PAD Lombok Timur, karena apa fasilitas yang dilewati para pendaki itu dibangun oleh pemda,” katanya.

Diketahui pada 17 September 2024 BTNGR menerbitkan pengumuman terkait prosedur penggunaan drone di kawasan TNGR yang diunggah melalui akun Instagram resmi mereka. Pengumuman itu menyikapi kondisi di lapangan karena terdapat animo pengunjung yang cukup tinggi dalam penggunaan drone di dalam kawasan TNGR.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tersebut tertulis snapshot film komersial untuk kategori video komersil dikenakan tarif Rp10 juta per paket, pengambilan gambar melalui handycam senilai Rp1 juta per paket, dan pengambilan foto sebesar Rp250 ribu per paket. (ant)

Bappeda NTB Ikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Integrasi untuk Kurangi Kemiskinan

0
Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Integrasi atau Inovasi Model Graduasi untuk Mengurangi Kemiskinan yang diadakan oleh BRAC Internasional. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)-Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., bersama Kepala Bidang Perekonoman dan SDA menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Integrasi atau Inovasi Model Graduasi untuk Mengurangi Kemiskinan yang diadakan oleh BRAC Internasional. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat Rabu 18 september 2024 kemarin.

BRAC Internasional adalah akronim dari Bangladesh Rural Advancement Commitee yang merupakan LSM dunia yang menawarkan pendekatan untuk mengatasi ketimpangan dan berbagai ketidakadilan sosial dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui intervensi sosial-ekonomi skala besar.

Pemprov NTB sendiri telah menjalin kerja sama dengan BR

AC Internasional yang ditandai dengan penandatanganan LoI bulan Januari 2024 kemarin. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mencari solusi yang berkelanjutan dalam membantu kelompok masyarakat yang paling rentan demi menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai nol persen di Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi dalam keterangannya mengatakan, BRAC International dalam mendukung implementasi dan rencana ekspansi model Graduasi di Indonesia menginisiasi program INTEGRASI. Untuk memastikan implementasi program INTEGRASI selaras dengan rencana kerja strategis serta arahan pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah, perlu disusun Rencana Kerja bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Melalui pertemuan-pertemuan konsultatif yang intensif dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BRAC International di Indonesia telah mengidentifikasi peluang strategis dalam upaya mendukung pemerintah untuk mengembangkan, melaksanakan dan memperluas model Graduasi sebagai solusi inovatif reformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mencakup beberapa hal.

Yang pertama yaitu advokasi kebijakan terkait model graduasi kepada pemangku kepentingan kunci di pusat dan daerah. Kemudian co-design (merancang bersama) model graduasi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (government-led Graduation model). Selanjutnya integrasi konsep dan prinsip-prinsip Graduasi ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJPN/D, RPJMN/D, RPKD, Nota Keuangan/APBN, APBD dan lain-lain.

Serta penguatan mekanisme kelembagaan lokal (seperti Puskesos) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendorong konvergensi program dan kualitas pendampingan model Graduasi.

Menurutnya, peluang-peluang strategis ini saling terkait dan secara bertahap diharapkan dapat mendorong pelaksanaan model Graduasi pada skala luas. Pelaksanaan model Graduasi skala luas diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Untuk diketahui, persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2024 sebesar 12,91 persen, menurun 0,94 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,91 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 709 ribu orang, berkurang 42,220 orang terhadap Maret 2023 dan berkurang 35,680 orang terhadap September 2022.(ris)

Hindari Permainan Harga, Manajemen Hotel Terapkan Pola ‘’Business to Customer’’

0
 Jamaludian (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Event MotoGP merupakan momen yang sangat penting bagi semua kalangan. Bagaimana tidak, dengan event ini berdampak pada banyak sektor. Salah satunya, pada tingkat keterisian kamar hotel.

Bagi pengelola hotel, mereka juga merasakan dampak dari pagelaran event MotoGP. Bahkan kamar -kamar di hotel sudah dipesan (booking) jauh hari sebelumnya. Seperti diakui General Manager Lombok Astoria Saeno Kunto, jika pihaknya berupaya menjaga agar tamu -tamu yang menginap di zona 2, seperti hotel yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat tidak berat terhadap biaya penginapan selama menonton MotoGP.

Kepada Ekbis NTB, Kamis 19 September 2024, Saeno Kunto, mengakui, jika pihaknya dalam menjual kamar hotel tidak melibatkan pihak ketiga (broker). Pihaknya juga berusaha memberikan pelayanan maksimal terkait masalah harga kamar hotel. Dalam hal ini, pihak manajemen hotel langsung berkomunikasi dengan pihak pemesan (business to costumer), sehingga bisa menghindari adanya penerapan harga yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

“Jadi kami direct selling. Jadi kami, business to costumer (B to C) Tidak ada business to business (B to B). Kami menghindari jualan seperti itu, kenapa? Dari tahun ke tahun tidak pernah jualan B to B, tapi langsung B to C. Kalau business to business khawatir timbul lonjakan harga yang luar biasa, sehingga itu bisa menjadi atensi penggemar MotoGP,” terangnya.

Disinggung terkait tingkat pesanan kamar hotel jelang MotoGP, diakuinya hingga saat ini sudah 80 persen. Sementara 20 persen kamar hotel yang masih belum dibooking masih menunggu konfirmasi dari salah satu BUMN di Jakarta untuk menginap saat event MotoGP berlangsung.

“Kami masih menunggu konfirmasi dari beberapa teman teman dari BUMN, terkait kunjungan para direksi dari Jakarta ke Lombok. Jadi kami masih menunggu,“ tambahnya.

Menurutnya, harga kamar hotel hampir sama dengan tahun lalu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022. Meski demikian, pihaknya sampai sekarang belum menerima Pergub mengenai tarif kamar hotel untuk perhelatan MotoGP tahun 2024. ‘’Mungkin sudah masuk ke hotel. Nanti saya cek,’’ ujarnya.

Kondisi serupa juga  ungkapnya, dialami oleh manajemen hotel lain yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat serta daerah lain di NTB. Namun, pihaknya tetap berkomunikasi dengan pihak Dinas Pariwisata Provinsi NTB terkait surat edaran penerapan harga kamar hotel saat MotoGP.

Sementara Kepala Dispar Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., mengaku sudah memberikan imbauan kepada manajemen hotel terkait penerapan standar harga kamar hotel saat MotoGP. ‘’Dari tahun kemarin sudah disosialisasikan ke para ketua asosiasi hotel dan para GM (general manager) hotel se Pulau Lombok. Bisa di-download juga di Google, terkait Pergub 9 tahun 2022 terkait harga batas atas akomodasi pada saat event MotoGP,’’ terangnya.

Pihaknya juga mengharapkan semua pihak memberikan rasa yang nyaman kepada wisatawan atau penonton MotoGP dengan tidak menerapkan harga yang melebihi batas aturan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu, Dispar NTB juga mengimbau kepada penonton MotoGP tidak mencari penginapan di kawasan Mandalika, karena sudah disediakan bagi kru, pembalap dan panitia penyelenggara.

Dalam hal ini, penonton bisa mencari penginapan di kawasan penyangga, seperti hotel yang ada di Lombok Tengah di luar kawasan Mandalika, Lombok Barat, Kota Mataram atau di Lombok Timur, sehingga harga hotel atau penginapan yang lebih terjangkau. Pihaknya juga menjamin masalah transportasi menuju ke Sirkuit Mandalika atau kembali ke hotel tidak ada masalah. Termasuk bagi yang memiliki sepeda motor atau kendaraan lainnya bisa menggunakannya, karena dengan menggunakan kendaraan sendiri bisa singgah belanja di pusat oleh-oleh yang ada. (ham)

Disdag NTB Menggelar Pasar Lelang Komoditas Agro Kedua, Transaksi Lebih dari Rp200 Juta

0
Pasar lelang komoditas agro ke II tahun 2024 di Mataram(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB kembali menggelar pasar lelang yang kedua komoditas agro, setelah sebelumnya melaksanakan pasar lelang khusus untuk kopi.

Pasar lelang ini diselenggarakan di Hotel Grand Madani, Kamis, 19 September 2024. Dengan total transaksi jual beli mencapai Rp229,5 juta.

Nilai transaksi ini terdiri dari penjualan jagung dan kopi robusta. Jagung terjual 1000 Kilogram dengan harga Rp4.500 per kilogramnya. Sementara kopi robusta terjual sebanyak 3.000 kilogram dengan total harga Rp75 ribu per kilogram dengan nilai transaksi Rp225 juta.

Pasar lelang komoditas agrio ini kali ini diikuti sejumlah pengusaha dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,dan Disperindag Jawa Barat. Terdapat sebanyak 22 komoditas yang dilelang. Di antaranya, daging ayam broiler, cabai merah besar, cabai rawil merah, jeruk, rumput laut, berbagai jenis kopi, beras, gula semut aren, dan madu.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Ap.,.M.Si yang diwakili oleh Kepala Bidang PPDN, Endang Sri Wahyuni, S.STP menyampaikan, kegiatan pasar lelang ini merupakan upaya pemerintah dalam memfasilitasi para pengusaha agar bisa menjalin kerja sama antar sesama pengusaha yang ada di NTB dan Indonesia.

Menurutnya, dengan adanya pasar lelang ini, mampu mengembangkan daya jual potensi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang ada di provinsi Bumi Gora ini.

“Pengembangan potensi hasil perkebunan dan pertanian di NTB sedang digalakkan, dan pasar lelang sebagai salah satu pilar (sub system) perdagangan nasional untuk penguatan daya saing komoditas pasar fisik yang terorganisir. Yang mana menjadi tempat pembentukan harga komoditas agro yang digunakan sebagaai acuan harga transaksi kontrak berjangka dan penetapan jaminan komoditas dalam resi Gudang,” ujarnya.

Tahun ini, Disdag NTB akan melaksanakan pasar lelang selama empat kali, dua kali sudah digelar. Dengan adanya pasar lelang ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pengusaha. Sehingga, dapat tercipta efisiensi pasar, dapat memperpendek mata rantai perdagangan, dan transparansi pembentukan harga. (era/bul)

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Juli 2024 Tetap Terkendali

0
Ilustrasi uang dollar(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) mengatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia Juli 2024 tetap terkendali dan tercatat sebesar 414,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,1 persen.

“Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu.

Erwin menuturkan ULN pemerintah tetap terkendali pada Juli 2024 sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 0,6 persen year on year (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada Juni 2024.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi.

ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,4 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 195,2 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mencatatkan pertumbuhan yang rendah pada Juni 2024.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (ant)

Harga Emas Antam Kamis Merosot Rp10.000 Jadi Rp1,430 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi, turun Rp10.000, kini harga emas per gram menjadi Rp1.430.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis 19 September 2024, menjadi Rp1.272.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp765.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.430.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.800.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.175.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.925.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.795.000
  • Harga emas 25 gram: Rp34.362.000
  • Harga emas 50 gram: Rp68.645.000
  • Harga emas 100 gram: Rp137.212.000
  • Harga emas 250 gram: Rp342.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp685.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.370.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)