Tembakau hasil panen petani Poktan Beriuk Kemos Dusun Telaga Lebur Kebon Desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong. (ekbisntb.com/her)
PETANI tembakau di Lombok Barat, khususnya yang berada di wilayah Sekotong telah melakukan panen daun tembakau. Hasil panen pun cukup menjanjikan dengan hasil penjualan lumayan besar. Menyusul harga tembakau saat ini relatif tinggi. Petani memperoleh hasil jual jutaan hingga puluhan juta bahkan seratus juta rupiah.
Salah satu daerah yang mengembangkan tanaman tembakau di wilayah Sekotong adalah Dusun Telaga Lebur Kebon Desa Sekotong Tengah. Dusun ini memiliki kontur tanah yang cocok untuk pengembangan tanaman yang menjanjikan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Beriuk Kemos di wilayah ini menanam tanaman tembakau. Dimana sebelumnya, hampir tiap musim tanam petani menanam padi, kacang dan jagung.
Namun semenjak adanya Petani yang menjalin kerjasama dengan perusahaan dan melihat hasil yang menjanjikan, sejumlah petani pun ikut menanam tembakau. Alhasil, dibanding dengan hasil padi dan lainnya, tembakau lebih menjanjikan. Akan tetapi belum semua petani menanam tanaman tembakau ini.
Kadus Telaga Lebur Kebon Mahnun menerangkan potensi areal tanam tembakau di daerahnya cukup luas. Namun yang baru ditanami hampir 8 hektare. Sebab petani belum banyak yang mau menanam tembakau, lebih banyak masih menanam padi dan sejenisnya.
Namun dengan hasil yang diperoleh petani tembakau, petani lain pun mulai ikut menanam. Pada hasil panen kali ini, petani mendapatkan hasil yang lumayan besar. Sekali panen mereka bisa menghasilkan 4 ton. Hasil jual pun lumayan, karena harga per kilogram tembakau musim ini dibeli perusahaan dengan harga 40-50 ribu tergantung kualitas tembakau.
“Alhamdulillah hasil kirim ke dua lumayan,”kata Mahnun, Minggu 22 September 2024 kemarin.
Disebutkan, hasil jual yang diperoleh petani pada pengiriman kedua ini bervariasi dengan kisaran 9 juta-32 juta tergantung luas lahan dan kualitas daun tembakau. Ada yang memperoleh penjualan Rp9 juta, 19 juta, 22 juta, 25 juta dan 32 juta. Kalau ditotal dengan pengiriman pertama, petani bisa memperoleh hingga puluhan bahkan seratusan juta.
“Kalau ditotal ada yang dapat sampai 100 juta,”ujarnya.
Menurutnya, dengan bertambahnya petani menanam tembakau memberikan keuntungan bagi pertani. Karena dari hasil panen tembakau dibandingkan menaman padi atau jagung jauh lebih besar hasil tembakau tersebut. Oleh karena itu, pihaknya terus mengajak petani menanam tembakau. Selain itu, petani juga bisa memberi sumbangan menambah DBHCHT kepada daerah.
“Karena kalau semakin banyak tanam tembakau tentu DBHCHT ke daerah bertambah, kita sumbang DBHCHT ke daerah,”sambungnya.
Sehingga dari sisi perhatian berupa bantuan kepada petani juga tentu lebih diperhatikan oleh Pemda. Sejauh ini sudah ada bantuan Dinas Pertanian kepada petani tembakau di wilayahnya. Namun petani sudah ada yang mandiri dan ada juga yang didukung oleh perusahaan. (her)
Tanaman tembakau yang dikembangkan di wilayah Telaga Lebur Kebon Sekotong (ekbisntb.com/her)
TREN kegiatan usaha tembakau di Lombok Barat meningkat beberapa tahun terakhir. Untuk mendukung usaha tembakau tersebut, Pemkab pun berupaya melakukan intervensi bantuan hingga memfasilitasi perizinan bagi petani tembakau.
Kepala Dinas Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan, pihaknya tahun ini membangun jalan usaha tani untuk mendukung pengembangan tanaman tembakau. Panjang jalan mencapai 750 meter yang dibangun dari DBHCHT.
“Dari DBHCHT ada dua jalan usaha tani, itu kita bangun di lokasi tembakau”kata Damayanti belum lama ini.
Diharapkan dengan dibangun jalan usaha tani, petani menjadi lebih lancar mengangkut sarana produksi dan hasil tanam atau panen.
Petani bisa lebih lancar mengangkut dan menjual hasil produksi, sehingga biaya produksi (ongkos angkut) ditekan.
“Mudah dan lancar untuk pengangkutan sarana produksi dan pengangkutannya,”ujarnya.
Pihaknya memprioritaskan untuk lokasi tanaman tembakau, karena dananya bersumber dari DBHCHT. Pihaknya juga membantu sarana prasarana lainnya.
Sejauh ini untuk tanaman tembakau meningkat mencapai sekitar 400 hektar. Hal ini didorong oleh animo warga makin banyak menanam tembakau.
“Kedepan kalau semakin banyak tanam tembakau, kita akan mendapatkan DBHCHT lebih banyak,”ujarnya.
Dinas Pertanian juga menggalakkan kerjasama bermitra dengan pihak perusahaan. Untuk meningkatkan petani menanam tembakau, pihaknya memberikan stimulus dengan memproritaskan bantuan kepada petani tembakau.
Lebih-lebih kedepan akan dibangun SIHT di Lobar yang diharapkan memicu petani menanam tembakau. Untuk tanaman tembakau yang dibudidayakan di Lobar ada dua jenis, yakni hitam dan kuning rajangan untuk rokok. Tembakau ini terdiri dari lima varietas. Masing-masing tembakau hitam terdiri dua verietas Layur Besar Gerung dan Beboro Labuapi.
Ada lagi Tembakau Lobar yang bisa untuk tembakau hitam dan kuning (rajang), yakni Kasturi Kediri dan Layur Kediri. “Lima varietas sudah kami lepas dan sudah diuji. Dan hasilnya goal,”imbuhnya. Menurutnya, tembakau yang dihasilkan dicari oleh pengusaha luar karena menjadi penyedap racikan.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lobar Hery Ramadhan mengatakan pihaknya memberikan Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan mengundang para petani tembakau, unsur pemerintah vertikal beacukai Mataram, dan OPD Disperindag Lombok Barat.
Ia juga menyampaikan akan dibangunnya fasilitas gudang pengepulan hasil tembakau di sekitar Lembar.
“Mengingat tren kegiatan usaha tembakau wilayah Lombok Barat berada di urutan ke tiga se- NTB dan tembakau salah satu penyumbang PNPB terbesar untuk APBN negara dan tembakau wilayah Lombok Barat memiliki ciri khas tersendiri sehingga pengiriman atau permintaan di luar sangat banyak permintaan,”ujarnya. (her)
Sebanyak 271 mahasiswa Poltekpar Lombok diwisuda, Sabtu kemarin. Tidak hanya mengisi lapangan kerja, para alumni Poltekpar Lombok juga dituntut untuk bisa membuka lapangan kerja. (ekbisntb.com/ist)
SELAMA menjalani pendidikan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok para mahasiswanya bakal dibekali ilmu pengetahuan serta skill mumpungi khususnya di bidang kepariwisataan. Dengan mengadopsi kurikulum standar internasional, sehingga begitu menyelesaikan pendidikan di Poltekpar Lombok, para alumninya sudah siap kerja.
Meski demikian, para alumni Poltekpar Lombok tidak hanya dituntut untuk bisa mengisi peluang kerja yang ada di bidang pariwisata, tetapi juga didorong untuk bisa menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha-usaha mandiri yang bisa menyerap tenaga kerja. Karena keberhasilan seorang alumni tidak hanya dilihat saat terserap lapangan kerja. Tetapi juga ketika mampu membuka lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja.
“Alumni Poltekpar Lombok jangan menambah jumlah pengangguran. Tapi justru harus mampu turut mengatasi dan memberikan solusi untuk mengurangi pengangguran,” terang Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dra. Ni Wayan Giri Adnyani M.Sc.,CHE., Sabtu 21 September 2024.
Usai menghadiri wisuda ke-V Poltekpar Lombok di kampus Poltekpar Lombok yang disaksikan langsung Menparekraf Sandiaga Uno, melalui video tapping, Giri mengatakan semua lulusan poltekpar tidak terkecuali Poltekpar Lombok memiliki potensi untuk memasuki dunia kerja sekaligus kemampuan untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan menjadi pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata atau bidang terkait lainnya.
Untuk itu, penting bagi semua alumni Poltekpar Lombok khususnya, agar bisa membangun cara pandang yang sama, jika keberhasilan tidak hanya soal bisa bekerja di berbagai lapangan kerja yang ada. Tetapi juga mampu membuka lapangan kerja minimal bagi diri sendiri, terlebih lagi bagi orang lain.
Dari survei sebelumnya menyebutkan 70 persen lulusan Poltekpar di bawah Kemenparekraf sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada yang sudah dapat pekerjaan sebelum diwisuda. Sisanya sebanyak 30 persen ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi hingga memulai usahanya sendiri.
Hal itu menunjukkan kalau Poltekpar bukanlah institusi pendidikan yang menambah angka pengangguran. Tetapi justru bisa turut andil dalam mengatasi dan memberikan solusi untuk mengurangi pengangguran.
Di tempat yang sama Direktur Poltekpar Lombok Dr. Ali Muhtasom, A.Md., MM., CHCM. CHE., mengungkapkan pada wisuda ke V yang berlangsung di GOR kampus Poltekpar Lombok tersebut, total ada 271 mahasiswa yang diwisuda. Tersebar di empat program studi yang ada. Namun sebagian besar mahasiswa yang diwisudah tersebut, sudah mendapat pekerjaan di sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata.
Sisanya ada yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dan, ada juga yang memang belum terserap lapangan kerja, karena berencana untuk memulai usaha sendiri. “Secara kemampuan, para alumni Poltekpar Lombok ini sudah sangat siap bekerja. Sekaligus punya potensi untuk berwirausaha. Karena didukung sistem pengajar serta kurikulum yang mumpuni,” imbuh Ali. (kir)
KEPALA Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) Agus Gunawan meminta para pelaku usaha perhotelan tidak menaikkan harga kamar periode pelaksanaan event MotoGP akhir September ini. Menyusul isu yang menyebutkan harga kamar hotel di kawasan Senggigi mulai naik.
Agus menilai dampak jika menaikan harga terlalu tinggi akan membuat image daerah kurang bagus di mata wisatawan. “Ini kan momentumnya bagus. Cuma jangan aji mumpung, semena-mena menaikkan. Ini kan image nya daerah,” kata Kadispar Lobar, belum lama ini.
Menurutnya event tahunan MotoGP ini akan terus menyedot pengunjung untuk menyaksikan. Membuat tingkat hunian kamar di kawasan Senggigi sangat berdampak peningkatannya. Namun jika terjadi kenaikan harga yang tak wajar saat ini, justru membuat pengunjung malas kembali lagi datang pada event tahun berikutnya.
Mantan Asisten I Setda Lobar itu pun mengimbau pelaku usaha hotel agar menaikkan harga proporsional saja serta diimbangi dengan pelayanan yang baik. “Yang proporsional lah kalau memang ada kenaikan. Jangan sampai dua tiga kali lipat. Kan orang kapok ke sini nanti,” terangnya.
Pihaknya pun segera turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga kamar hotel. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Destination Management Organization (DMO) Lobar. “Sambil menunggu regulasi Gubernur seperti tahun lalu kan. Sebagai dasar kita Dispar kabupaten/kota untuk turun,” tambahnya.
Namun tak dipungkiri, ada laporan yang diterimanya bahwa beberapa hotel yang memang melakukan kenaikan harga kamar. Ada beberapa juga hotel di Senggigi yang sudah full booking pada kurun waktu MotoGP 27-29 September tersebut.
Terpisah, Ketua Senggigi Hotels Association (SHA) I Ketut M Jaya Kusuma mengatakan, kenaikan harga kamar hotel pasti akan selalu ada. Selama angka kenaikan harga tetap mengikuti peraturan gubernur (Pergub) atau imbauan pemerintah.“Saya pikir wajar ketika demand tinggi,” kata Ketut yang juga General Manager Holiday Resort Lombok ini.
Dijelaskannya, ambang batas kenaikan harga hotel diatur sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Untuk zona ring 1 dapat menaikkan harga tiga kali lipat, ring dua bisa naik dua kali lipat. Sedangkan ring tiga seperti wilayah Senggigi hanya dapat menaikkan 1 kali lipat dari harga normal.“Kami patokkan harga normal itu dari publish rack rate masing-masing hotel,” jelasnya. (her)
Pencarian WNA Rusia yang hilang oleh Basarnas di kawasan Wisata Gunung Rinjani belum ditemukan hingga saat ini. (ekbisntb.com/ist)
Kasus wisatawan meninggal di kawasan wisata di NTB khususnya 3 Gili dan hilang atau meninggal saat berwisata di area pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, agar disikapi serius oleh pemerintah daerah. Para pelaku wisata mencermati, pemerintah khususnya Pemprov NTB perlu mengambil langkah pencegahan mengacu pada banyaknya kasus yang terjadi.
Ketua PHRI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Kusnawan, kepada Ekbis NTB, Minggu (22/9), mengatakan, saat ini pemerintah daerah belum menerapkan standar pengamanan yang bersifat pencegahan terhadap kasus yang mungkin timbul di kemudian hari. Adapun keberadaan lintas instansi di bawah Basarnas, lebih bersifat mitigasi pascaterjadinya kasus.
“Apakah standar sekuriti 3 Gili sudah ada, ternyata tidak. Apakah dokter, puskesmas dari lembaga pemerintah ada, ternyata tidak juga. Saya berkali-kali minta, standar sekuriti itu diadakan. Jangan hanya begitu mau lebaran Idul Fitri, baru dibentuk posko pemantau, kenapa tidak dibiatkan Posko saat high season,” tegas Kusnawan kemarin.
Sebagai destinasi wisata dengan potensi arus kedatangan wisatawan saat high season antara 3.000 – 3.500 orang per hari, Pemprov NTB perlu menggugah Pemda Lombok Utara untuk membangun implementasi Sapta Pesona yang serius di 3 Gili. Pasalnya, arus kunjungan high season didominasi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia, dimana kenyamanan dan keamanan mereka menciptakan persepsi publik internasional.
“Pada bulan ini saja, satu hari itu kita kedatangan 3.500 orang lewat jalur fast boat. Adanya Posko Terpadu ketika high season ini sangat penting,” tambahnya.
Menurut GM Hotel Willson’s Retreat Gili Trawangan ini, tidak ada alasan bagi Pemda untuk tidak merespon usulan pelaku pariwisata. Andil pelaku pariwisata tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga menyediakan retribusi, pajak daerah dan pajak bagi pemerintah pusat. “Silakan dianggarkan, kita sudah bayar pajak, kita bayar retribusi. Dan yang paling penting, database. Kalau ada database, ketika ada kejadian emergency, gampang melacaknya,” ujarnya.
Sebaliknya, Kus melihat kesiapan daerah untuk mengelola kawasan wisatanya belum maksimal. Daerah sejauh ini hanya berinvestasi pada aspek fisik, namun belum mengarah pada manajemen keselamatan para pengunjung. “Kalau dibuat database, in/out-nya jelas. Orang ini pernah di sini, mudah dilacak.”
Sebagaimana kasus terbaru, hilangnya wisatawan asal Rusia, mengundang atensi dari Duta Besar Rusia di Jakarta. Terlebih lagi, pendaki yang diketahui bernama Mordovina Alexandra (44), hilang sejak Kamis 12 September 2024 di area TNGR dan diduga mendaki melalui jalur ilegal.
Dari kasus tersebut, Kusnawan berpandangan, manajemen pengelolaan kawasan wisata yang memprioritaskan kenyamanan, keamanan dan keselamatan wisatawan harus ditatakelola ulang dengan baik melibatkan instansi yang kompeten.
“Belum lagi kita berbicara masalah sampah yang tidak kunjung usai. Jadi menurut saya, harus ada tata kelola. Perlu dibentuk lembaga Adhoc, Task Force atau semacamnya yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan sesuai fokus masalah di kawasan wisata,” tandasnya. (ari)
Kawasan salah satu hotel di Senggigi. Pada MotoGP, sebagian besar kamar hotel sudah di-booking. (ekbisntb.com/ist)
Jelang perhelatan balapan motor dunia MotoGP akhir bulan ini, akomodasi penginapan di kawasan Senggigi kecipratan tamu yang menyaksikan evenT dunia tersebut. Hingga saat ini semua hotel di kawasan wisata itu kisaran 85-95 Persen dan ada yang full booking pada kurun waktu pelaksanaan MotoGP 27-29 September.
General Manager Holiday Resort Lombok I Ketut M Jaya Kusuma mengatakan rata-rata okupansi untuk hotel di wilayah Senggigi saat ini sudah mencapai angka 85 persen. Bahkan untuk Holiday Resort sendiri sudah di angka 99 persen untuk tanggal 27 dan 28 September. Sedangkan untuk tanggal 29 sudah full 100 persen.
“Okupansi bagus selama periode MotoGP (27-29 September 2024). Yang booking di periode itu memang yang berhubungan dengan event MotoGP,” terangnya akhir pekan kemarin.
Untuk angka okupansi saat ini disebutkannya tidak jauh berbeda dengan angka tahun sebelumnya, karena kemungkinan juga akan meningkatkan lagi menuju ke hari perhelatan MotoGP.
Dengan mayoritas pengunjung yakni dari wisatawan domestik, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Kondisi ini memang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.“Khusus periode MotoGP 70 persen domestik dan 30 persen wisman,” tandasnya.
Sementara itu, Firos Nurkalam selaku Director of Sales Aruna Senggigi mengatakan untuk okupansi hotel selama dua bulan terakhir (Agustus dan September) lumayan bagus. Pada Agustus, okupansi mencapai 92 persen. Sedangkan untuk September mencapai 75 persen. “Kalau di periode GP saja (27 – 30 September 2024) average di 80-85 persen,”sebutnya.
Dari jumlah kamar 136, yang sudah dibooking mencapai 85 persen selama periode MotoGP. Kamar di-booking oleh tamu sejak dari awal tahun, dan ada juga dari tahun kemarin. Kaitan dengan paket khusus bagi tamu MotoGP, pihak hotel tidak menyiapkan. Namun pihaknya menawarkan promo dinner di Sea View pada periode MotoGP nantinya. Dan untuk kamar, pihkaknya lebih fleksibel untuk masa inapnya (tidak mengharuskan tamu menginap 3 malam).
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan dari laporan yang diterimanya, beberapa juga hotel di Senggigi banyak dipesan pada kurun waktu MotoGP 27-29 September tersebut. Dengan tinggi tingkat hunian ini, berdampak terhadap penghasilan hotel yang juga meningkat. Pihaknya berharap agar tingginya tingkat hunian hotel ini tak dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab, sehingga merusak citra pariwisata daerah.(her)
M. Nashib Ikroman (ekbisntb.com/ist) dan Made Slamet (ekbisntb.com/dok)
KALANGAN DPRD NTB ikut memberi atensi terhadap naiknya harga akomodasi atau kamar hotel, bahkan sebagian melebihi ketentuan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi.
Anggota DPRD NTB, M Nashib Ikroman mengatakan, MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika merupakan gawe bersama yang membutuhkan sinergi semua pihak. Dibutuhkan konsolidasi bersama agar masalah-masalah yang muncul bisa diantisipasi dan dicarikan solusi yang terbaik.
Menurut Sekretaris Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi ini, sejumlah persoalan dari dua kali penyelenggaraan MotoGP yaitu di tahun 2022 dan 2023 kemarin relatif tak berubah yaitu masalah tiket pesawat dan harga kamar hotel. Mestinya penyelenggara dan pemerintah bisa mengatasi sejumlah persoalan ini karena mereka memiliki dua kali pengalaman.
“Soal kamar dan harga tiket pesawat itu bukan hal baru, tetapi selalu muncul dalam setiap perhelatan, sehingga hal ini tidak bisa diselesaikan seperti pemadam kebakaran, saat masalah muncul baru dibahas,” kata Acip, sapaan akrabnya kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Ia menilai, penyelenggaraan MotoGP Mandalika adalah etalase atau wajah NTB dan Indonesia di mata dunia, sehingga impresi positif harus tetap terjaga dari semua aspek penyelenggaraannya. Kali ketiga gelaran MotoGP tahun 2024 ini diharapkan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga gelaran balapan paling bergengsi sedunia ini memberi dampak ekonomi yang besar bagi warga NTB.
“Kita berharap MotoGP sukses diselenggarakan, sebab akan menjadi wajah NTB di mata dunia,” tegasnya.
Sementara itu anggota DPRD NTB, Made Slamet meminta Pemprov dan aparat agar turun tangan untuk menindak permainan broker atau makelar yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kamar hotel yang naik gila-gilaan jelang perhelatan MotoGP Mandalika.
Ia mengatakan bahwa ulah para broker tersebut sangat meresahkan. Pasalnya, tarif kamar hotel saat MotoGP Mandalika 2024 melalui Traveloka menunjukkan kenaikan tarif kamar yang cukup tinggi. Ia menyebutkan di salah satu hotel di kawasan Mandalika memasang tarif Rp 4,9 juta per kamar pada 24-29 September 2024. Sementara, di luar event MotoGP tarif kamar berada di kisaran Rp 735 ribu.
“Jujur, kenaikan hotel yang gila-gilaan ini sangat meresahkan wisatawan. Kami minta aparat kepolisian harus turun tangan menangkap para broker yang sudah berbuat di luar batas kewajaran dengan menaikkan tarif akomodasi baik hotel dan transportasi menjelang MotoGP Mandalika 2024,” tegas Made Slamet.
Menurut Politisi PDIP NTB ini, kenaikan harga akomodasi yang naik signifikan menjelang perhelatan MotoGP Mandalika kali ini, selalu terjadi menjelang perhelatan akbar ajang balap motor dunia tersebut. Meski demikian, Made mengaku belum melihat upaya konkret jajaran Pemprov NTB untuk melakukan tindakan tegas terhadap persoalan itu.
Padahal, jika terus dibiarkan maka hal tesebut akan berdampak tidak baik pada kemajuan pariwisata di NTB. “Kenaikan harga yang kurang wajar, dinilai akibat ulah broker dan oknum makelar yang mencoba mengambil kesempatan. Mereka itu melakukan praktik aji mumpung tapi kok dibiarkan terus. Ini yang saya minta Pemda harus serius dan tegas melibatkan aparat kepolisian untuk menangkap para makelar itu,” kata Made.(ris)
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, pengusaha perhotelan melalui Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) berkomitmen untuk tak menaikkan harga kamar hotel di luar ketentuan pada momentum MotoGP 2024 ini. Artinya kenaikan harga kamar mempedomani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tarif akomodasi.
Namun yang perlu diwaspadai yaitu oknum travel agent yang menaikkan harga di luar ketentuan regulasi. Sehingga Pemprov NTB perlu merevisi Pergub tersebut agar ikut mengatur travel agent, sehingga usaha perjalanan wisata ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan kenaikan harga kamar yang sesuai regulasi.
“Karena pada saat MotoGP tahun pertama lalu, travel agent menaikkan harga kamar itu sampai tiga kali lipat. Yang harga Rp1 juta atau Rp750 ribu menjadi lebih dari Rp3 juta. Ini adalah travel agent,”kata Wahyudin saat menyampaikan berita statistik di kantornya beberapa waktu lalu.
Wahyudin mengatakan, pihaknya mengharapkan angka kunjungan ke NTB semakin meningkat dari waktu ke waktu, terlebih saat event besar seperti MotoGP. Namun jika harga kamar hotel terlampau tinggi saat event, penonton dari luar daerah bisa saja menginap di Bali dan datang ke Mandalika saat menonton balapan saja. Usai event, mereka kembali lagi ke Bali dan berbelanja di pulau Dewata.
“Kalau mereka melihat tarif hotelnya yang cukup besar ya, orang akan nginap di Bali dan datang ke sini akan nonton saja. Yang nerima banyak itu di Bali. Pada tahun yang lalu kita survei ya modelnya seperti itu,” kata wahyudin.
Ia mengatakan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) bulan Juli 2024 sesuai dengan data yang dimilikinya meningkat, baik hotel berbintang maupun non bintang. TPK hotel berbintag yaitu di angka 48,65 persen, sementara TPK hotel non Bintang 33,96 persen. Diharapkan TPK yang tinggi ini terus berlanjut hingga September dan Oktober, mengingat saat ini masih dalam suasana hight seasons.
Terkait dengan rata-rata lama menginap, di hotel berbintang masih kurang dari 2 hari atau 1,99 hari di bulan Juli. Sementara rata-rata lama menginap hotel non bintang di bulan Juli hanya 1,69 hari.
“Kita sangat berharap tamu-tamu kita, baik yang menginap di hotel berbintang maupun non bintang bisa lama-lama di NTB, tak hanya satu dua hari, namun lebih lama. Sehingga banyak uang yang beredar di kita yang tentunya akan menumbuhkan UMKM di NTB,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Harus Tegas
Sekretaris Mandalika Hotel Association (MHA) Rata Wijaya meminta pemerintah daerah harus tegas menyikapi kondisi ini. Karena regulasi sudah ada, yakni Pergub Nomor 9 Tahun 2022 dan tinggal dikawal dan dipastikan dipatuhi. Jangan sampai peraturan yang dibuat hanya sebatas angin lalu saja.
“Kita juga menunggu ketegasan dari pemerintah daerah ketika ada yang menjual seperti itu. Apakah akan ditarik izinnya atau diberikan sanksi tertuliskah. Inikan ndak ada. Makanya kekuatan hukumnya kita pertanyakan,” terang Rata Wijaya.
MHA tidak bisa membendung pengusaha hotel menaikkan tarif, karena masing-masing pengelola hotel memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Karenanya, pihaknya mengembalikan kepada pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk memberikan sanksi tegas jika menemukan adanya fakta pelanggaran atas ketentuan yang ada.
“Karena sifatnya anggota inikan bebas aktif ya. Kita (MHA) juga organisasi non profit yang tidak mengikat pada anggota. Lagi-lagi ini adalah ranahnya dari pemerintah karena yang menerbitkan aturan bukan dari MHA,” jelasnya.
Lebih lanjut Rata mengatakan kalau kemudian yang dipersoalkan harga kamar hotel di lingkar kawasan The Mandalika yang terlalu mahal dan menerapkan kebijakan minimal booking serta minimal long stay, sebenarnya masih batas wajar. Karena pengusaha hotel di lingkar kawasan The Mandalika pasar yang dikejar ialah grup dari rider dan kru MotoGP, bukan penonton umum.
Kalau penonton bisa dipastikan sulit menginap selama seminggu. Apalagi dengan kebutuhan banyak kamar, sehingga pihaknya mengimbau bagi penonton atau wisatawan untuk menginap di luar kawasan The Mandalika. Supaya tidak terkena imbas kebijakan pengelolan hotel tersebut. Dan, memang hotel-hotel di kawasan The Mandalika dikhususkan bagi para kru dan pembalap MotoGP.
“Penonton jangan memaksakan diri harus menginap di kawasan Mandalika saat ajang MotoGP. Sementara banyak kamar hotel lainnya di Mataram, Senggigi maupun di Gili,” imbuhnya.
Sebagai pengelola yang ada hotel di kawasan The Mandalika, MHA mempunyai beban moral untuk mengakomodir kru dan rider MotoGP.
Sejauh ini baik itu dari pihak Dorna, kru maupun rider MotoGP tidak mempersoalkan harga tarif kamar yang mahal tersebut. Karena sebenarnya tarif yang dipasang masih di bawah budget mereka. Soal penyiapan kamar dan akomodasi lainnya juga sudah diatur oleh agensi tersendiri dan tidak dibebankan kepada MGPA ataupun ITDC. (ris/kir)
TINGGINYA tarif kamar hotel memperjelas perhelatan MotoGP Mandalika 2024 dianggap menjadi penghambat untuk mempromosikan pariwisata NTB.
Sebagaimana dikemukakan Ketua Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, di satu sisi, BPPD harus melakukan promosi pariwisata, terlebih pada momentum MotoGP 2024. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar yang dapat menghambat promosi pariwisata NTB.
“Ini dilematis, karena kami ingin perjuangkan pariwisata di NTB ini naik, sementara ada problem-problem seperti ini yang harus kita selesaikan,” ujarnya belum lama ini.
Karena itu, BPPD menurut Sahlan sangat setuju pemerintah daerah menerapkan pajak progresif kepada hotel-hotel yang menaikkan tarif melebihi ketentuan normal.
“Badan Promosi sangat setuju pajak progresif diterapkan agar bisa menstabilkan harga kamar hotel, karena bagaimana pun juga konsumen ingin berwisata dengan biaya terjangkau,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan Badan Promosi Pariwisata pernah meminta pelaku perhotelan untuk menjual kamar dengan harga stabil sesuai dengan Pergub di momen MotoGP ini. Respons dari pihak hotel mengatakan sebagian besar hotel sudah full, jadi tidak bisa diturunkan. “Mau turunkan bagaimana, kami sudah full,” ungkapnya, menurukan jawaban salah satu hotel.
Meski demikian, pihaknya akan tetap gencar melakukan promosi pariwisata NTB, khususnya promosi MotoGP dengan meyakinkan kepada calon wisatawan bahwa NTB menjual harga kamar hotel secara wajar.
“Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, kita lakukan upaya bagaimana agar promosi bahwa ini adalah harga yang wajar. Tugas kita tetap melakukan promosi dengan harga yang ada, baik itu tiket pesawat, hotel, akomodasi,” demikian Sahlan. (bul)
Ni Ketut Wolini (ekbisntb.com/dok) dan Firos Nurkalam (ekbisntb.com/ist)
Event MotoGP tinggal hitungan hari. Penginapan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mahalnya tarif kamar hotel jelang MotoGP menjadi kesempatan emas bagi pengelola atau pihak tertentu dalam menarik keuntungan. Namun, apa yang dilakukan ini akan membuat penonton yang maniak dengan balapan motor ini akan memilih menonton ke Sepang Malaysia. Apalagi jarak waktu penyelenggaraan hanya sebulan di Sirkuit Mandalika.
PENGINAPAN merupakan salah satu elemen penting yang harus siap. Penginapan yang berupa hotel, homestay, losmen hingga rumah-rumah warga. Begitu juga saat event berskala internasional, seperti halnya MotoGP di Sirkuit Mandalika, Jumat 27 September 2024 hingga Minggu 29 September 2024 mendatang.
Sejumlah tamu sedang mengurus administrasi untuk menginap di salah satu hotel di Senggigi. (ekbisntb.com/ist)
Namun, masalah penginapan ini masih jadi permasalahan, terutama masalah tarif kamar yang cukup “memberatkan” calon konsumen. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap minat penonton dari luar daerah untuk datang.
Selain itu, mahalnya tarif tiket pesawat juga akan membuat penonton yang selama ini maniak dengan MotoGP lebih memilih menonton dari layar kaca. Atau setidaknya memilih menunda menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika dengan memilih menonton MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Inilah yang harus dipikirkan oleh semua stakeholder agar memikirkan dampak jika terlalu tinggi menaikkan harga kamar hotel. Adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi harus dijadikan patokan dalam menerapkan harga kamar hotel mesti dijadikan acuan.
Pergub ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam menetapkan tarif batas atas pada saat event internasional. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi zonasi tarif usaha jasa akomodasi, Batas atas tarif usaha jasa akomodasi. Penyelenggaraan usaha jasa akomodasi serta pembinaan dan pengawasan.
Penetapan zonasi tarif usaha jasa akomodasi sesuai dengan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah(KSPD) Provinsi NTB. Penetapan batas atas tarif jasa usaha akomodasi pada event internasional dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan event internasional dan zonasi sesuai dengan KSPD Provinsi NTB.
Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi utama kegiatan paling tinggi 3 kali dari tarif normal. Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi sub utama kegiatan paling tinggi 2 kali dari tarif normal. Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi penyangga kegiatan paling tinggi 1 kali dari tarif normal. Terhadap pihak yang melanggar Pergub ini, pemerintah harus memberikan sanksi.
Bagi manajemen hotel tidak ingin disalahkan dengan persoalan yang terjadi sekarang ini. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan hotel sebagai ‘’kambing hitam’’ jelang MotoGP Mandalika 2024.
“Jangan sampai gara-gara penjualan tiket MotoGP rendah, kemudian hotel jadi kambing hitam, karena harga hotel tinggi, jadinya penonton MotoGP berkurang. Jangan sampai seperti itu,” ujar Wolini.
ITDC selaku BUMN pengelola KEK Mandalika memiliki hotel, yaitu Pullman. Menurut Wolini, seharusnya tarif hotel Pullman juga harus dicek dan dijadikan percontohan. Walaupun secara peraturan gubernur, kenaikan tarif hotel diperbolehkan sampai 3 kali lipat dari harga normal untuk ring I (Lombok Tengah), dua kali kenaikan untuk ring II (Mataram dan Lobar), dan satu kali kenaikan untuk daerah ring III (Lombok Utara).
Wolini menambahkan, setiap kali perhetalan MotoGP, harga kamar hotel selalu menjadi perdebatan. Padahal Pergub Nomor 9 Tahun 2022, sudah berjalan tiga kali penyelenggaraan MotoGP di tahun 2024 ini.
“Sudah sampai tiga kali (tiga tahun) penyelenggaraan MotoGP, kenapa masih saja ribut soal tarif hotel. Kalau sudah tahu persoalannya, kenapa tidak ditangani, bila perlu amputasi yang menjadi sumber penyakitnya,” tegasnya.
Sebagaimana ketentuan dalam Pergub, kenaikan tarif hotel saat MotoGP menurutnya sah-sah saja. Sepanjang, kenaikannya masih berada pada batas yang ditentukan. Wolini juga tidak menampikkan, jika ada oknum-oknum hotel yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga setinggi-tingginya, harusnya ditertibkan.
“Tapi dalam Pergub ini hanya mengatur soal batas kenaikan tarif hotel saat MotoGP. Tidak diatur soal sanksi bagi yang melanggarnya,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini harus dibedah jauh-jauh hari sebelum digelarnya balapan supaya tidak menjadi persoalan terus menerus saat event. “Saya setiap ada pertemuan selalu sampaikan ini, cuma tidak digubris. Sekarang setelah ada kamar hotel tinggi, dibilang aji mumpung dan lain sebagainya. Padahal, ini persoalan dari tahun ke tahun, tapi tidak juga selesai sampai tahun ketiga ini. tidak ada persoalan lain kayaknya,” tambahnya.
Karena itu, dari sebelum-sebelumnya, PHRI juga meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) No 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi juga mengatur sanksi, dan menertibkan siapa saja pihak-pihak (broker) yang terlibat dalam menaikkan tarif hotel saat MotoGP di Mandalika.
Begitu juga pengusaha hotel di kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar) menaati aturan terkait batas bawah dan batas atas harga kamar selama perhelatan MotoGP nanti. Mereka tidak memanfaatkan situasi dengan menjual kamar dengan harga tak wajar. Hal ini diharapkan tidak sebatas bagi pelaku hotel, namun semua pihak dan sarana transportasi. termasuk tiket pesawat diatensi pemerintah agar tidak mahal.
Director of Sales Aruna Senggigi Resort and Convention Firos Nurkalam menerangkan, harga kamar yang dijual Hotel Aruna sesuai zona 3. “Dari tahun ke tahun Aruna Senggigi selalu menaati peraturan dan kesepakatan mengenai harga. Kami berharap juga untuk pihak-pihak lain tidak hanya dari jasa penginapan saja namun juga dari semua pihak dapat bekerja sama agar gelaran event MotoGP ini bisa berjalan lancar dan animo wisatawan terus naik,” katanya, Minggu 22 September 2024.
Pihaknya berharap agar penegakan aturan batas bawah dan batas atas, tidak hanya terbatas pada harga penginapan saja namun juga sarana transportasi (tiket pesawat dan lain-lain) dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk hotel, lanjutnya, mengenai harga sudah diatur juga oleh Topotels Hotels dan Resorts sebagai operator Aruna Senggigi. Pihaknya mensinkronkan antara harga yang diterapkan oleh hotel operator dan harga yang diterapkan oleh pemerintah setempat.
Langkah ini perlu dilakukan agar gelaran event di NTB pastinya membawa dampak bagi NTB juga. Ia tak ingin terjadi pengunjung lebih memilih menginap di Bali dibanding Lombok karena persoalan harga kamar dan tiket ini. “Sangat disayangkan apabila tamu justru malah menginap di Bali,” tukasnya.
Hal senada disampaikan General Manager Holiday Resort I Ketut M Jaya Kusuma. Pihaknya memberlakukan harga kamar sesuai dengan zona 3. Dijelaskannya, ambang batas kenaikan harga hotel diatur sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Untuk zona ring 1 dapat menaikkan harga tiga kali lipat, ring dua bisa naik dua kali lipat. Sedangkan ring tiga seperti wilayah Senggigi hanya dapat menaikkan 1 kali lipat dari harga normal. “Kami patokkan harga normal itu dari publish rack rate masing-masing hotel,” jelasnya.
Menurut Ketua Senggigi Hotels Association (SHA) ini, kenaikan harga kamar hotel pasti akan selalu ada. Namun angka kenaikan harga tetap mengikuti Pergub atau imbauan pemerintah.“Saya pikir wajar ketika demand tinggi,” kata Ketut.
Lain halnya dengan General Manager Lombok Astoria Hotel Saeno Kunto, jika pihaknya berupaya menjaga agar tamu -tamu yang menginap di zona 2, seperti hotel yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat tidak berat terhadap biaya penginapan selama menonton MotoGP.
Diakuinya, dalam menjual kamar hotel tidak melibatkan pihak ketiga (broker). Pihaknya juga berusaha memberikan pelayanan maksimal terkait masalah harga kamar hotel. Dalam hal ini, pihak manajemen hotel langsung berkomunikasi dengan pihak pemesan (businesstocostumer), sehingga bisa menghindari adanya penerapan harga yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
“Jadi kami directselling. Jadi kami, businesstocostumer (B to C) Tidak ada businesstobusiness (B to B). Kami menghindari jualan seperti itu, kenapa? Dari tahun ke tahun tidak pernah jualan B to B, tapi langsung B to C. Kalau businesstobusiness khawatir timbul lonjakan harga yang luar biasa, sehingga itu bisa menjadi atensi penggemar MotoGP,” terangnya.
Disinggung terkait tingkat pesanan kamar hotel jelang MotoGP, diakuinya hingga saat ini sudah 80 persen. Sementara 20 persen kamar hotel yang masih belum di-booking masih menunggu konfirmasi dari salah satu BUMN di Jakarta untuk menginap saat event MotoGP berlangsung. (bul/her/ham)