Beranda blog Halaman 867

MyPertamina Dukung UMKM Go Digital di Pertamina Grand Prix

0
Aplikasi MyPertamina turut mendukung UMKM menggunakan transaksi secara digital (go digital) dalam ajang balap internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Aplikasi MyPertamina turut mendukung UMKM menggunakan transaksi secara digital (go digital) dalam ajang balap internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, pada 27-29 September 2024.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan puluhan UMKM binaan Pertamina dari Rumah BUMN Lombok Timur tersebut akan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk kemudahan bertransaksi selama ajang berlangsung.

Menurut dia, UMKM binaan Pertamina memiliki kualitas produk yang unik dan berkualitas.

Pada ajang internasional, produk UMKM yang umumnya terdiri atas produk makanan minuman dan kerajinan khas Indonesia itu banyak dicari oleh masyarakat maupun wisatawan.

“Dengan banyaknya konsumen pada UMKM ini, penggunaan MyPertamina akan bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat transaksi,” jelas Fadjar.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menambahkan seluruh transaksi di area Pertamina Mandalika International Circuit wajib menggunakan MyPertamina.

“Melalui pemanfaatan MyPertamina, hal ini akan memudahkan pencatatan penjualan dan pengelolaan stok bagi UMKM secara otomatis,” jelasnya.

Pengguna aplikasi MyPertamina juga akan mendapatkan promo potongan lima persen untuk setiap transaksi selama ajang MotoGP berlangsung.

“Ini memberikan keuntungan lebih bagi pembeli dan UMKM yang berpartisipasi,” tambah Heppy.

Pada sosialisasi penggunaan MyPertamina yang dilakukan di Rumah BUMN Lombok Timur, Rabu 25 September 2024, Agus Hartadi, pemilik usaha Loyok Kreatif, menyambut baik inisiatif tersebut.

“Peran teknologi sangat penting, terutama dalam ajang internasional seperti ini,” ujarnya.

Loyok Kreatif merupakan seni kerajinan menggunakan bambu dan sudah menjadi warisan leluhur turun-temurun di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Agus kini telah menjadi salah satu penggerak ekonomi di Loyok yang menjadikan anyaman bambu sebagai komoditas diperhitungkan di pasar global.

Sementara, Ni Ketut Wiryaningsih, pemilik UD Seribu Sukur, juga merasakan manfaat digitalisasi.

“MyPertamina sangat membantu kami dalam pencatatan transaksi dan memudahkan usaha untuk berkembang,” katanya.

Pertamina berharap kehadiran MyPertamina dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal dan memperkenalkan produk mereka di pasar global.

Untuk menikmati kemudahan bertransaksi dan promo menarik, masyarakat dapat mengunduh aplikasi MyPertamina dengan mudah di Play Store atau App Store. (ant)

Dana Calon Jemaah Haji NTB di BPKH Mencapai Lebih dari Rp3, 6 Triliun

0
Ahmad zak(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Antrean calon jemaah haji di Provinsi NTB terbilang cukup tinggi. Jika dilihat dari dana yang masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), nilainya sudah mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.

Nilai dana calon jemaah Haji ini dihitung dari jumlah calon jemaah haji asal Provinsi NTB yang sudah masuk dalam daftar antre sebanyak 147.932 orang.

Dengan asumsi jika dihitung rata rata untuk mendapatkan kursi haji harus menempatkan dana Rp25 juta. Dikalikan 147.932 calon jemaah haji yang sudah terdaftar, sehingga total nilai dananya Rp3.698.300.000.000 (Rp3,6 triliun lebih).

Sekretaris Badan BPKH, Ahmad Zak di Mataram, 26 September 2024 mengatakan, secara nasional, BPKH sampai Maret 2024 mengelola dana haji Rp163, 17 triliun. Dengan jumlah calon jemaah yang masuk daftar tunggu mencapai 5.442.053 orang.

Zak menegaskan, dana haji yang dikelola BPKH dijamin aman dan tidak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur apapun. Bahkan dipastikan tidak ada celah dana haji digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme BPKH.

BPKH juga dalam menjaga integritas para pegawainya, secara berkala melakukan beberapa program. Seperti untuk SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang sudah dikerjasamakan dengan KPK, hal ini sebagai salah usaha mitigasi dan pencegahan keamananya.

“Total dana yang dikelola BPKH saat ini sebesar Rp169 triliun, semoga kita bisa mencapai Rp170 triliun sampai akhir tahun. Dan dijamin tidak ada dana haji yang dipakai untuk infrastruktur, IKN, TOL dan lainnya,” ujarnya.

Dari total dana haji yang dikelola saat ini, dirinci Rp122,49 triliun atau sebesar 75% untuk investasi berupa Surat Berharga, Emas dan Surat Berharga lainnya sebesar Rp118,06 triliun. Investasi langsung Rp4,03 triliun dan investasi lainnya Rp0,4 triliun.

Sementara untuk penempatan dana di Bank Syariah nilainya sebesar Rp40,67 triliun untuk giro, tabungan dan deposito syariah lainnya.

“Instrument Investasinya seluruh kinerjanya bagus semua, mungkin ratenya yang berbeda beda. Tapi secara garis besarnya diatas 6 persen, hasilnya setahun itu bisa lebih dari Rp1 triliun (investasi dan bank),” jelasnya.(bul)

Usaha di NTB Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Sudah Mencapai Rp2,7 Triliun

0
Samingun(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Hingga 31 Agustus 2024, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah mencapai penerimaan Rp4.4 triliun lebih. Diantaranya Rp2.7 triliun lebih merupakan realisasi atas penerimaan pajak di Provinsi NTB. Nominal tersebut memiliki capaian sebesar 61,27% dan bertumbuh positif 31,63%.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samingun menyampaikan, kinerja pertumbuhan penerimaan per jenis pajak tertinggi dari periode Januari sampai dengan 31 Agustus 2024 yaitu didominasi oleh jenis pajak penghasilan sebesar Rp 1.7 triliun lebih dengan capaian 59,04% dari target penerimaan per jenis pajak penghasilan dan mengalami pertumbuhan positif 37,42%.

Untuk penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha, mayoritas sektor utama di Provinsi NTB mengalami pertumbuhan positif. Sektor usaha yang penerimaannya paling tinggi yaitu berada pada sektor Administrasi Pemerintahan dengan penerimaan pajak Rp 799,49 miliar atau dengan peranan 29,36%.

Kemudian sektor usaha yang penerimaan tertinggi kedua yaitu sektor pertambangan dengan penerimaan pajak Rp 495,76 Miliar atau dengan peranan 18,20%. Pada posisi ketiga yang mempunyai penerimaan pajak tertinggi yaitu sektor jasa keuangan dengan penerimaan pajak Rp 352,57 miliar atau dengan peranan 12,95%.

Ditambmahkan, sektor pariwisata memiliki peran penting di Provinsi NTB. Kontribusinya mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Sehingga pada periode Januari sampai dengan 31 Agustus 2024, penerimaan pajak dari sektor pariwisata mencapai Rp 155,32 miliar dengan pertumbuhan positif 109,7%.

Direktorat Pajak RI melakukan upaya untuk membantu perekonomian di Provinsi NTB. Diantaranya, Bagi pelaku UMKM, Pemerintah memberikan insentif perpajakan dengan tidak mengenakan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang memiliki omset sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun.

Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 atas Penyerahan pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Bagi Pelaku usaha di Khawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, diatur tentang tatacara pemberian fasilitas di bidang perpajakan (PPh, PPN dan PPnBM) terhadap Badan Usaha dan Pelaku usaha KEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.(bul)

Perluas Jaringan Pasar, IKM Ayam Rarang Dipertemukan dengan Mitra Potensial

0
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Dessy Hassanudin bersama Kepala Dinas Perindustrian NTB Hj. Nuryanti, ME, melakukan kunjungan kerja ke Industri Kecil Menengah RM Ayam Rarang, Lombok Timur, Kamis, 26 September 2024.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Dessy Hassanudin bersama Kepala Dinas Perindustrian NTB Hj. Nuryanti, ME, melakukan kunjungan kerja ke Industri Kecil Menengah RM Ayam Rarang, Lombok Timur, Kamis, 26 September 2024.

Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan kegiatan bisnis matching antara pelaku IKM lokal dengan mitra potensial. Pada kesempatan ini, Dessy mengapresiasi perkembangan IKM RM Ayam Rarang yang mampu menghadirkan cita rasa lokal Lombok Timur dengan sentuhan modern, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan mitra-mitra di bidang kuliner dan industri terkait.

“IKM seperti ini memiliki peran strategis dalam memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus mendorong perekonomian lokal,” ungkapnya.

Bisnis matching yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian NTB di IKM RM Ayam Rarang bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kecil dan menengah dengan investor maupun pembeli dari berbagai daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas jaringan distribusi produk-produk kuliner lokal, termasuk Ayam Rarang yang sudah dikenal sebagai salah satu kuliner khas Lombok Timur.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ibu Yanti menambahkan bahwa program ini sejalan dengan visi industrialisasi NTB, di mana kolaborasi antara IKM dan mitra bisnis menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan memperkuat rantai pasok lokal melalui kegiatan bisnis matching, kami optimis industri kecil dan menengah di NTB akan semakin kompetitif di tingkat nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Dekranasda NTB dalam mempromosikan dan memperluas pasar produk-produk unggulan lokal, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku IKM di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan fashion.(bul)

H-1 MotoGP, 70.000 Tiket Ludes Terjual

0
Samsul Purba(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sehari jelang MotoGP Mandalika 2024, sudah 70.000 tiket yang terjual. Meski, penjualan tiket ini belum sesuai target, namun, baik pihak Pemprov NTB maupun Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) optimis bahwa tahun ini target penjualan tiket dapat terlampaui.

Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si mengatakan pihaknya percaya bahwa tiket MotoGP tahun ini dapat terjual lebih dari 100 ribu tiket.

“Kalau tadi karcis saja sudah terjual 70.000, itu di hari puncak, ditambah kira-kira 50 persen pada hari Sabtu, kira-kira 25 persen pada hari pertama. Bisa diatas 100 ribu nanti yang menonton di KEK Mandalika,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Samsul Purba bahwa tiket mandalika yang sudah terjual berada di angka 70.000 tiket. “Tiket kita sudah hampir habis. Kota lihat sudah banyak yang berburu tiket,” ujar Samsul.

Tiket MotoGP yang masih tersedia hingga saat ini ialah tipe festival atau general admission. Sementara untuk VIP, dan Premium Grand Stand sudah habis terjual.

Samsul mengatakan biasanya, penjualan atau kedatangan penonton akan membludak pada saat puncak perhelatan MotoGP, yaitu pada Minggu, 29 Agustus 2024. Kehadiran penonton di waktu ini bisa mencapai 90-95 persen, sedangkan pada Sabtu, jumlah penonton biasanya setengahnya, atau 50 persen, dan hari pertama hanya berkisar 20 persen saja penonton yang menonton MotoGP. (era)

Disperkim Akui Anggaran Pembangunan RTLH Tidak Banyak

0
Sadimin (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di NTB masih menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Pembangunan RTLH tidak hanya lewat APBD, APBN, juga lewat anggaran pokok -pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Meski demikian, anggaran pembangunan RTLH ini tidak banyak, sehingga penyelesaian pembangunan RTLH butuh waktu lama.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB Sadimin, S.T, M.T., mengakui jumlah RTLH yang bisa dibangun dalam setahun sangat kecil, yakni sebanyak 139 unit. Pembangunan RTLH ini berasal dari dana pokir anggota DPRD, APBD dan juga APBN.

“Kita dikasih anggaran segitu. Sementara kita ngusulkan banyak -banyak,” ujarnya menjawab Ekbis NTB, kemarin.

Dari 139 unit ini, ujarnya, anggaran pembangunan RTLH bervariasi. Ada RTLH yang dibangun dengan dana sebesar Rp 50 juta untuk yang baru, sementara yang sifatnya rehab dianggarkan sebesar Rp 20 juta. Pembangunan RTLH ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB dengan jumlah bervariasi di masing-masing kabupaten/kota.

 Meski demikian, tambahnya, masyarakat yang rumahnya akan dibangun RTLH harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya, masyarakat tersebut harus terdata dalam kemiskinan ekstrem. Artinya, jika ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum terdata dalam kemiskinan ekstrem akan diupayakan. Apalagi rumah yang masuk dalam kategori rumah layak huni baru 66,31 persen. “Berarti ada 500 ribu lebih rumah yang tidak layak,” ujarnya.

Berdasarkan data terakhir Dinas Perkim NTB tahun 2023, keluarga yang tinggal di RTLH Kota Mataram sebanyak 24.437 keluarga, di Lombok Barat sebanyak 86.872 keluarga. Lombok Tengah 142. 470 keluarga Lombok Timur 143.075. Kabupaten Lombok Utara 31.563, Sumbawa sebanyak 46. 744 keluarga, Kabupaten Sumbawa Barat 8.392 Kabupaten Dompu sebanyak 20.278 keluarga, Kabupaten Bima sebanyak 36. 391 keluarga dan kota Bima sebanyak 6.984 keluarga. (ham)

Berharap Penuh saat Puncak MotoGP, Pesanan Kamar Homestay di Lingkar Sirkuit Baru 65 Persen

0
Aziz Junaidi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumat 27 September 2024, event MotoGP dimulai. Pembalap MotoGP, Moto3 dan Moto2 sudah mulai mencoba lintasan sirkuit sebelum akhirnya memasuki puncak pertandingan, Minggu 29 September 2024. Meski demikian, belum semua akomodasi penginapan, khususnya homestay sudah dipesan (booking).

Ketua Indonesian Homestay Association (IHSA) Provinsi NTB Aziz Junaidi, mengakui hingga Kamis 26 September 2024, persentase kamar homestay yang sudah dipesan di lingkar atau kawasan Mandalika sebesar 65 persen. Pihaknya yakin pada puncak pelaksanaan MotoGP, kamar-kamar homestay di kawasan Mandalika akan penuh terisi.

“Itu di lingkar sirkuit. Kalau di luar lingkar sirkuit, jumlah pesanan kamar homestay baru 30 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Kamis 26 September 2024.

Diakuinya belum penuhnya pesanan kamar homestay di kawasan Mandalika akibat minimnya promosi pariwisata ke luar daerah. Pihaknya mengharapkan dalam penyelenggaraan event MotoGP berikutnya, pengelola homestay diajak ikut promosi, sehingga saat ada event, kamar hotel atau homestay di kawasan Mandalika penuh terisi.

Aziz mengakui jika pada event MotoGP sebelumnya, pihaknya diajak Dinas Pariwisata Provinsi NTB melakukan promosi pariwisata ke luar daerah. Dari hasil promosi yang dilakukan itu, ujarnya, sebelum event MotoGP digelar, kamar hotel dan homestay di kawasan Mandalika sudah full booking. “Itu yang kami harapkan. Pada event tahun berikutnya, jika ada promosi ke luar daerah, kami (IHSA, red) bisa diajak,” sarannya.

Sebelumnya Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) Samsul Bahri menegaskan hotel -hotel di kawasan Mandalika sudah full booking. Menurutnya, hotel -hotel yang ada di kawasan Mandalika diperuntukkan bagi kru, pembalap dan panitia penyelenggara MotoGP. Mereka sudah memesan kamar sejak beberapa minggu sebelum event digelar. Bahkan ada yang pesan kamar selama 10 malam hingga 15 malam.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau penggemar MotoGP mencari hotel di luar kawasan Mandalika atau mencari alternatif penginapan lain, seperti homestay dan rumah warga. (ham)

Sudah Terealisasi Rp203 Miliar, Dana APBN untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem di NTB

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan Fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan dukungan investasi.

Selain dari dana APBD, upaya untuk menghapus kemiskinan esktrem di Provinsi NTB dialokasikan melalui APBN yang tersebar melalui sejumlah Kementerian/lembaga. Hingga saat ini dana APBN untuk menghapus kemiskinan ekstrem di daerah ini sudah terealisasi sebesar Rp203 miliar atau 48,4 persen dari pagu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, alokasi dana APBN untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di NTB terdapat pada 11 kementerian/lembaga dengan alokasi terbesar pada KemenPUPR sebesar Rp288,03 miliar, KemenLHK sebesar Rp41,77 miliar dan Kemenag sebesar RpRp39,66 miliar.

Dana APBN untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di NTB utamanya digunakan untuk pembangunan Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp128,4 miliar, bantuan Pendidikan Tinggi sebesar Rp18,92 miliar, Pelatihan Bidang Industri sebesar Rp12,54 miliar.

“Selanjutnya dilakukan melalui Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem Rp9,6 miliar, Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1,51 miliar serta bantuan kepada masyarakat sebesar Rp742,6 juta,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani saat menyampaikan keterangan ALCo, Kamis 29 September 2024.

Pada aspek pengendalian inflasi guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah telah membelanjakan anggaran di NTB sebesar Rp352 miliar atau 45,6 dari pagu melalui empat intervensi utama. Pertama Kelancaran distribusi Rp57,3 miliar (48,8%), Keterjangkauan Harga Rp6,16 miliar (53%), Ketersediaan Pasokan Rp288,5 miliar (44,8%) dan Komunikasi Efektif Rp809,6 juta (39,1%).

Aspek pengendalian inflasi utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas dan pelayanan transportasi darat, udara, dan laut sebesar Rp47,96 miliar, pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air, jaringan air Rp303,9 miliar, penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp809,6 juta serta pemberian juga bantuan pangan nontunai sebesar Rp786,52 miliar.

Adapun penanganan stunting di NTB telah diintervensi melalui APBD sebesar Rp16,64 triliun atau 59,70 dari pagu melalui intervensi spesifik, sensitif dan dukungan. Utamanya digunakan untuk enyelenggaraan Bantuan Program Sembako Rp8,63 triliun, Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Rp5,44 triliun.

“Pembiayaan Spesifik JKN/KIS untuk Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK-20) Rp2,39 triliun dan Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Imunisasi Rp38,65 miliar,” ujarnya.(ris)

Penonton MotoGP Disarankan Menggunakan Sepeda Motor

0
Lalu Moh. Faozal (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal menyarankan kepada penonton MotoGP yang ingin ke Sirkuit Mandalika agar menggunakan roda dua, dibanding beramai-ramai menggunakan kendaraan roda empat.

“Kita imbau, bagi masyarakat yang sudah punya tiket untuk sedapat mungkin, kalau ingin mengakses Mandalika saat event, sedapat mungkin menggunakan sepeda motor, karena space parkir sepeda motor, jauh lebih menggampangkan ketimbang menggunakan kendaraan roda empat,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa, 24 September 2024, digelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mempersiapkan menyambut digelarnya event MotoGP Mandalika 2024, 27-29 September 2024. Di halaman kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Sebagaimana disampaikan, kebutuhan shuttle bus menuju Sirkuit Mandalika,  dari Eks Bandara Selaparang (Kota Mataram) sebanyak 10 bus besar,  15 bus medium, 20 Hiace. Sementara dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sebanyak 5 armada Hiace.

Dengan ketersediaan armada darat, sebanyak 78 unit Angkutan Sewa Khusus (ASK), 286 unit taksi, 8 unit armada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 14 unit pemandu moda.

Untuk moda transportasi udara, rute-rute yang dilayani oleh maskapai ke Lombok di antaranya, rute dometik dari Batam, Balikpapan, Jakarta, Kulonprogo, Surabaya, Denpasar, Bima, Sumbawa, Makasar. Sementara dari rute internasional yang masuk ke Lombok, dari Kuala Lumpur dan Singapura.

Sementara itu, armada angkutan laut dari dan ke Pelabuhan Bangsal Lombok Utara, jumlah kapal speed Boat yang tersedia sebanyak 37 unit dengan jadwal operasi per hari sebanyak 20 Unit.

Di Pelabuhan Lembar Dan Gilimas tersedia sebanyak 20 unit kapal melayani penyeberangan Lembar-Padangbai. 4 unit kapal melayani rute penyeberangan Lembar – Situbondo (Pelabuhan Jangkar). 4 unit kapal melayani rute penyeberangan lembar – Surabaya. 3 unit kapal melayani rute penyeberangan Gilimas – Tanjung Wangi.

Di Pelabuhan Kayangan – Pototano, jumlah kapal yang tersedia sebanyak 27 unit dengan jadwal operasi per hari sebanyak 10 Unit.

Menurutnya, rapat koordinasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan transportasi untuk mendukung suksesnya MotoGP Mandalika 2024 sudah siap, baik laut, darat, dan udara.

“Begitu juga kesiapan dari fasilitas pendukungnya seperti bandara, pelabuhan, terminal, halte dan lainnya. Juga sudah siap. Sekaligus kita sampaikan, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi NTB atau Pemprov NTB sudah menyiapkan fasilitas free (gratis) untuk masyarakat. bagi yang berkebutuhan dan yang sudah punya tiket,” katanya.

Begitu pun bagi masyarakat yang sudah punya tiket dan memiliki kendaraan sendiri, juga dipersilakan untuk langsung ke Sirkuit Mandalika.(bul)

PLN Kembali Siapkan Sistem Kelistrikan Berlapis Selama Gelaran MotoGP Mandalika 2024

0
Pengecekan sarana dan prasarana kelistrikan dalam mendukung MotoGP Mandalika. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB menggelar Apel Siaga Kelistrikan di Sirkuit Mandalika, Rabu, 26 September 2024  dalam rangka menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2024. Apel Siaga dihadiri oleh Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, EVP OSL PT PLN (Persero) Dispriansyah, EVP ODM PT PLN (Persero) Rudi Purnomoloka, GM PLN UIW NTB, Sudjarwo.

Dalam sambutannya, Adi Priyanto menegaskan pentingnya peran PLN dalam penyelenggaraan MotoGP yang akan berlangsung pada 27-29 September 2024.

“Persiapan ini bukan hanya sekadar tanggung jawab teknis, melainkan pertaruhan nama bangsa Indonesia di kancah internasional,” ujar Adi.

Ia juga mengingatkan pentingnya monitoring dan komunikasi antarpetugas di setiap venue, agar potensi kendala kelistrikan bisa diantisipasi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, dalam laporannya mengungkapkan bahwa kecukupan daya selama masa siaga MotoGP Mandalika 2024 berada pada kondisi aman. Sistem kelistrikan di Lombok memiliki daya mampu 395 MW dengan beban puncak tertinggi mencapai 341 MW, sehingga terdapat cadangan daya sebesar 54 MW.  “Kami siap mendukung penuh gelaran ini dengan kesiapan keandalan pasokan listrik,” jelas Sudjarwo.

PLN NTB mengerahkan total 171 personel PLN, 23 personel TAD & mitra kerja, serta 14 personel PDKB. Selain itu, PLN juga menyiagakan 9 unit mobile genset, 18 unit mobile trafo, 16 unit mobile UPS, dan berbagai peralatan penunjang lainnya untuk memastikan keamanan pasokan listrik di setiap venue. Sebanyak 53 kendaraan operasional mobil dan 12 unit motor juga dikerahkan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan.

Terdapat 18 venue utama yang menjadi fokus pengamanan kelistrikan, termasuk Mainpit Building, Paddock, TV Compound, dan Medical Center. Selain itu, PLN juga menyiapkan pengamanan khusus di lokasi-lokasi strategis lainnya seperti bandara, rumah sakit, dan hotel VVIP di sekitar kawasan sirkuit.

Dalam rangkaian apel siaga ini, PLN juga menyiapkan 13 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sekitar Pulau Lombok, termasuk dua di antaranya yang berada di kawasan Sirkuit Mandalika. Sebagai tambahan, dashboard realtime monitoring beban telah disiapkan untuk memantau secara langsung kondisi kelistrikan di setiap venue.(bul)