Beranda blog Halaman 637

Lima Tahun ke Depan, NTB Bidik Kemiskinan di Angka Satu Digit

0
H. Iswandi (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dalam pembahasan ini, Pemprov NTB fokus pada tiga sektor prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan destinasi super prioritas.

Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan, target utama yang disarankan oleh Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal adalah bagaimana Pemprov NTB bisa mengendalikan kemiskinan hingga menyentuh angka satu digit.

“Targetnya seperti itu, salah satu target prioritasnya penurunan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan di NTB 11 persen, kemiskinan ekstrem dua persen,” ujarnya, Senin 24 Maret 2025.

Untuk mencapai angka satu digit kemiskinan ekstrem di NTB, Pemprov NTB fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem yang tinggal dua persen. Sehingga, apabila kemiskinan ekstrem bisa dihilangkan maka kemiskinan di NTB bisa menyentuh satu digit yaitu 9 persen.

Dalam mencapai target angka satu digit kemiskinan, NTB memiliki beberapa tantangan. Seperti tingkat produktivitas NTB yang masih minim, termasuk juga dengan fokusnya NTB pada satu pangan dinilai menjadi tantangan dalam mencapai satu digit kemiskinan. Oleh karena itu, menurut Iswandi perlu adanya lompatan yang bisa membuat NTB meningkat produktivitasnya.

“Makanya skillnya ditingkatkan. Di NTB ada terampil dan tangkas, itu yang akan menguatkan SDM kita memiliki kapasitas mengembangkan ekonomi,” katanya.

Selain tiga sektor tersebut, Pemprov NTB juga berencana untuk menghilangkan isu sektoral, seperti permasalahan perempuan dan anak. Yang mana, masalah perempuan dan anak tidak lagi dibebankan pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi akan menjadi tanggung jawab seluruh pihak.

“Kemudian ada beberapa isu yang selama ini dikelola secara sektoral itu akan diperkuat. Misalnya isu tentang pemberdayaan perempuan itu tidak lagi dikelola secara sektoral tetapi semua sektor. Sehingga menjadi lebih kuat capaian dalam pelaksanaannya,” sambungnya.

Begitupun dengan transformasi digital. Permasalahan ini tidak lagi bersektor di Kominfotik, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh OPD.

Permasalahan lingkungan juga tak luput menjadi perhatian Gubernur Iqbal. Kata Iswandi, Gubernur Iqbal meminta permasalahan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh sektor yang ada di lingkup Pemprov NTB.

‘’Semua sektor diajak berperan meningkatkan kualitas lingkungan, diharapkan penanganan pembangunan itu lintas sektor,” bebernya.

Penguatan pariwisata juga menjadi perhatian. Terdapat 10 destinasi prioritas pariwisata NTB yang direncanakan akan diperkuat dengan meningkatkan konektivitas. Setiap pariwisata seperti konektivitas dari Gili menuju Sekotong, dari Mandalika ke KSB. Konektivitas Geopark Rinjani, Samota, dan Sape.

“Direncanakan akan ada 10 destinasi prioritas pariwisata yang terintegrasi penguatan. Sekarang kan kita punya 11 kawasan strategis pariwisata daerah. Penguatan destinasi itu dari konektivitas, infrastruktur, itu betul betul terintegrasi. Sehingga nanti dalam 5 tahun ke depan ini pembangunan pariwisata akan berkembang,” jelasnya.

Akan dibentuk juga pariwisata budaya, dan menyiapkan NTB sebagai daerah tujuan Meeting, Incentives, Conference, Exhibitions (MICE).  (era)

PLN Siapkan 35 SPKLU di NTB untuk Dukung Pemudik Kendaraan Listrik

0
PT PLN (Persero) UIW NTB memastikan kesiapan 35 SPKLU mendukung pemudik yang menggunakan kendaraan listrik selama libur Idulfitri(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan 35 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung pemudik yang menggunakan kendaraan listrik selama libur Idulfitri 1446 H.

SPKLU tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan rincian: Pulau Lombok: 21 unit. Sumbawa: 7 unit. Bima: 7 unit. Dengan distribusi ini, PLN berkomitmen memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik selama perjalanan mudik.

Selain menyiapkan infrastruktur, PLN mengerahkan tim siaga 24 jam selama periode Ramadan dan Idulfitri (Rafi) untuk memastikan operasional SPKLU berjalan optimal. Petugas akan berjaga di berbagai titik guna menjaga keandalan listrik dan menangani kebutuhan darurat yang mungkin timbul.

Untuk mempermudah perjalanan, PLN juga menghadirkan fitur Trip Planner dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini membantu pengguna kendaraan listrik menemukan lokasi SPKLU terdekat dan merencanakan rute perjalanan secara efisien.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung mobilitas masyarakat selama musim mudik. “Kami memahami bahwa mobilitas masyarakat meningkat saat libur Idulfitri. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh SPKLU di NTB siap beroperasi maksimal. Kami juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fitur Trip Planner guna memudahkan perjalanan mudik mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, PLN terus mendukung transisi energi bersih dengan menyediakan infrastruktur yang memadai bagi pengguna kendaraan listrik. Kehadiran SPKLU dan layanan digital ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat NTB.

Sudjarwo menjelaskan bahwa 35 SPKLU yang disiapkan memiliki beragam kapasitas daya, mulai dari 7 kilowatt (kW) hingga 60 kW, mencakup tipe medium charging dan fast charging. Dengan variasi ini, pengguna kendaraan listrik dapat memilih pengisian daya sesuai kebutuhan, baik untuk pengisian cepat maupun pengisian yang lebih lama.

PLN juga mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk layanan kelistrikan selama perjalanan mudik. Jika terjadi kendala, tim siaga akan memberikan respons cepat guna memastikan perjalanan tetap lancar.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile demi kemudahan layanan kelistrikan selama Ramadan dan Idulfitri,” kata Sudjarwo.

Dengan kesiapan ini, PLN berharap dapat mendukung kelancaran arus mudik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat NTB. (bul)

Bulog Andalkan Lombok Tengah untuk Penyerapan Gabah

0
Kegiatan Tim Jemput Gabah di Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penyerapan 180.000 ton gabah setara beras pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Bulog berharap dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menyatakan bahwa keberhasilan penyerapan gabah bergantung pada sinergi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di NTB. Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang paling diandalkan karena memiliki produksi gabah terbesar di provinsi ini.

“Kami sangat berharap dukungan dari Bupati Lombok Tengah. Harapan besar NTB dalam penyerapan gabah terutama ada di Lombok Tengah. Ibaratnya, Kabupaten Lombok Tengah adalah barometer penyerapan di NTB,” ujar Sri Muniati.

Selain memiliki luas lahan pertanian yang signifikan, Lombok Tengah juga didukung oleh sekitar 40 penggilingan padi yang telah terdata dan beroperasi. Namun, ia juga mencatat adanya perkembangan di daerah lain, seperti Bima dan Sumbawa, yang mulai menarik investor baru di sektor pengolahan gabah.

“Dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa Lombok Tengah adalah andalan NTB dalam penyerapan gabah. Jika tata kelolanya dilakukan dengan baik, maka target serapan di NTB bisa tercapai,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan penyerapan gabah pada periode Februari hingga April 2025, dengan produksi tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah.

Sri Muniati juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penyerapan gabah tahun ini, salah satunya adalah curah hujan tinggi yang menghambat proses panen. Kondisi ini menyebabkan kadar air dalam gabah meningkat, sehingga memperpanjang proses pengolahan. “Kami tetap optimis dapat mencapai target penyerapan hingga akhir tahun 2025,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah, terutama Bupati Lombok Tengah, dapat mengoordinasikan para pelaku usaha di sektor penggilingan padi agar dapat bekerja sama dengan Bulog. Selain itu, diperlukan upaya menarik calon mitra baru serta mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lombok Tengah untuk mendukung pencapaian target penyerapan gabah. (bul)

Mudik Lebaran, Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket Lombok-Jakarta Periode 21-31 Maret

0
Garuda Indonesia(ekbisntb.com/fly.club)

Lombok (ekbisntb.com) – Permintaan tiket pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Lombok mengalami lonjakan signifikan menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025. Sebaliknya, lonjakan keluar NTB diperkirakan terjadi pasca lebaran.

Pelaksana Tugas (Pjs) Branch Manager Garuda Indonesia Mataram, Chairul Fajar, load factor penerbangan dari Jakarta ke Lombok mencapai lebih dari 95% hingga 2 April 2024. Namun, rute sebaliknya, Lombok-Jakarta, masih berada di angka 65% meskipun diprediksi meningkat tajam pada periode 2-8 April 2024.

“Untuk rute Jakarta-Lombok, load factor sangat tinggi, mencapai lebih dari 95%. Namun, untuk rute sebaliknya, Lombok-Jakarta, saat ini masih di angka 65%. Masih satu kaki yang tinggi ini. Kami memperkirakan akan ada lonjakan mulai 2 hingga 8 April untuk Lombok – Jakarta,” ujar Chairul di Mataram, Senin, 24 Maret 2025.

Saat ini, Garuda Indonesia masih mengoperasikan penerbangan dengan kapasitas normal 162 kursi. Garuda Indonesia di Lombok sedang menyiapkan opsi penggunaan pesawat berkapasitas lebih besar, yaitu 254 kursi, pada tanggal 3 dan 6 April 2024 guna mengantisipasi lonjakan arus balik dari Lombok ke Jakarta.

Pada momentum jelang lebaran idul fitri ini, Garuda Indonesia telah menurunkan harga tiket dari Rp1,8 juta menjadi Rp1,5 juta. Bahkan, untuk periode 25-31 Maret 2024, maskapai ini menawarkan harga promo mulai dari Rp1,034 juta. Setelah periode tersebut, harga tiket akan kembali ke Rp1,5 juta untuk mengantisipasi arus balik setelah Lebaran.

“Kami membuka promo spesial Lebaran untuk rute Lombok-Jakarta dengan harapan meningkatkan pergerakan penumpang. Saat ini, isian untuk periode 25-31 Maret masih relatif rendah,” tambah Chairul.

Garuda Indonesia akan mengoperasikan sebanyak 30 penerbangan untuk periode 25 Maret hingga 8 April 2024. Meskipun belum ada rencana penambahan penerbangan ekstra, maskapai tetap membuka kemungkinan penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar jika permintaan tiket terus meningkat. Saat ini, Garuda Indonesia melayani 13 penerbangan dalam seminggu, untuk rute Lombok Jarakta, dan sebaliknya.

Dengan tren pemudik yang lebih banyak datang ke Lombok sebelum Lebaran dan baru kembali setelahnya, Garuda Indonesia terus memantau perkembangan pasar untuk menyesuaikan strategi penerbangan dan harga tiket guna memberikan layanan terbaik bagi para penumpang.(bul)

Gapasdap Lembar : Seluruh Kapal Layanan Mudik Sudah “Ramp Check”

0
Kapal DLU Melayani Mudik(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Lembar, Firman Dandy, memastikan bahwa meskipun angin kencang melanda, otoritas pelabuhan tidak melakukan penundaan atau pembatalan jadwal kapal. Semua kapal dari dan menuju Pelabuhan Lembar dan Gili Mas tetap beroperasi normal.

Dalam rangka persiapan arus mudik Lebaran, sebanyak 24 kapal disiapkan untuk melayani rute Lembar – Padang Bai (Bali). Semua kapal tersebut telah menjalani ramp check dan dinyatakan siap beroperasi.

Untuk rute Lembar – Surabaya, terdapat 8 kapal yang siap beroperasi, termasuk tambahan satu kapal dari PT Dharma Lautan Utama (DLU), yakni Dharma Rucitra VII, yang akan melayani rute Lombok – Labuan Bajo pada 25 Maret serta Lombok – Surabaya pada 27 Maret. Sementara itu, kapal Kirana VII tetap melayani perjalanan reguler setiap tanggal ganjil pada Bulan Maret 2025, dan setiap tanggal genap pada Bulan April 2025.

Secara keseluruhan, jumlah kapal yang akan melayani arus mudik Lebaran dari Lombok adalah:
• Lembar – Surabaya: 8 kapal
• Gili Mas – Tanjung Wangi: 4 kapal
• Lembar – Jangkar: 4 kapal
• Total rute Lembar – Jawa Timur: 16 kapal
• Lembar – Padang Bai: 24 kapal

Firman mengatakan, hingga saat ini, belum terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penumpang di rute Padang Bai – Lembar. Namun, peningkatan diperkirakan akan terjadi pada 30 Maret setelah perayaan Hari Raya Nyepi.

Sebaliknya, arus mudik dari Lombok ke Surabaya sudah mengalami lonjakan sejak 20 Maret, dengan kapasitas kapal terus penuh.

“Prediksi kami, puncak arus mudik ke Jawa Timur akan terjadi pada 25-28 Maret dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 5-10% sejak 21 Maret,” tambahnya.

Menghadapi lonjakan pemudik, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk memberikan prioritas tempat sandar bagi kapal penumpang demi menjaga ketepatan jadwal keberangkatan. Sementara itu, kapal-kapal kargo yang membawa logistik akan ditunda sandarnya guna mengutamakan kelancaran perjalanan para pemudik.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan arus mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar dan aman bagi seluruh penumpang.(bul)

Harga Bapok Mulai Naik Jelang Idulfitri

0
Salah satu toko sembako di Pasar Tradisional Kebon Roek, pada Sabtu, 22 Maret 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Satu pekan menuju Idulfitri 1446 Hijriah/2025, harga sejumlah barang kebutuhan pokok (bapok) mulai naik. Dan diprediksi akan tetap mengalami kenaikan hingga mendekati hari lebaran.

Barang pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya, cabai rawit, cabai keriting, cabai besar, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, daging ayam dan gula. Hal ini berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB dari para penjual bapok di Pasar Induk Mandalika, dan di Pasar Tradisonal Kebon Roek, Sabtu, 22 Maret 2025.

Harga bapok di Pasar Induk Mandalika, yaitu bawang merah awalnya seharga Rp40 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. “Kemungkinan akan naik H-2 atau H-3 lebaran. Kalau tahun lalu bisa naik sampai Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram, kalau tahun ini belum tahu, kita liat nanti,” tutur salah seorang penjual bawang merah, Nadia.

Untuk cabai rawit merah awalnya Rp90 ribu hingga Rp100 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram. Kemungkinan akan naik hingga Rp150 ribu per kilogram. Hal ini terjadi karena cabai rawit merah yang berasal dari luar Lombok. “Kalau cabainya tidak dikirim dari luar, bisa murah harganya,” ucap salah seorang penjual cabai, Saenah.

Daging sapi awalnya seharga Rp125 ribu menjadi Rp130 ribu perkilo, daging ayam awalnya seharga Rp36 ribu naik menjadi Rp38 ribu per kilogram, tomat awalnya Rp8 ribu naik menjadi Rp10 ribu per kilogram, bawang putih awalnya Rp38 ribu naik menjadi Rp40 ribu per kilogram, cabai merah keriting awalnya Rp40 ribu naik menjadi Rp50 ribu per kilogram, telur ayam dari Rp50 ribu naik menjadi Rp52 ribu per papan, gula pasir dari harga Rp17 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram, minyak goreng awalnya seharga Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu per liter.

“Kalau minyak goreng tergantung mereknya,” ucap salah seorang pedagang sembako, Abdul.

Sedangkan harga bapok di Pasar Tradisional Kebon Roek, bawang merah dan bawang putih awalnya Rp45 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, cabai rawit merah awalnya Rp110 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram, tomat awalnya Rp10 ribu naik menjadi Rp15 ribu per kilogram, cabai merah keriting awalnya Rp40 ribu naik menjadi Rp50 ribu per kilogram, telur ayam dari Rp51 ribu naik menjadi Rp54 ribu per papan, gula pasir dari harga Rp17 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram, minyak goreng awalnya seharga Rp18 ribu menjadi Rp21 ribu per liter.

Daging sapi awalnya seharga Rp125 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram, daging ayam awalnya seharga Rp35 ribu naik menjadi Rp38 ribu per kilogram. “Sudah dua hari naik jadi Rp38 ribu per kilogram. Kemungkinan akan naik sampai Rp40 ribu per kilogram,” sebut salah seorang pedagang daging ayam, Kiki.

Dari kedua Pasar tersebut memiliki perbedaan harga Rp1 ribu hingga  Rp3 ribu untuk setiap jenis bapoknya, dan memiliki potensi untuk terus naik hingga satu atau dua hari menuju lebaran. Dari bapok tersebut hanya beras saja yang harganya stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. (hir)

Pengusaha Dorong Pemerintah Bangun ‘’Cold Storage’’

0
Tambak udang di Lotim. Pengusaha mengusulkan pemerintah daerah membangun cold storage sebagai salah satu sumber pemasukan bagi daerah. (ekbisntb.com/rus)

BESARNYA potensi udang di NTB masih belum dibarengi dengan pendapatan bagi daerah. Pungutan retribusi atau perizinan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menjadi atensi pengusaha tambak udang  asal Lombok sekaligus Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) Lombok, Suryadi.

Suryadi mengakui pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi tidak dapat bagian apa-apa dari aktivitas budidaya tambak udang. Hal itu karena tidak ada regulasi. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat bagian, pemerintah daerah bisa membangun fasilitas cold storage sebagai tempat penampungan sementara hasil produksi udang.

Selain itu, Suryadi juga mendorong revisi regulasi pajak dan retribusi yang dianggap tidak sejalan dengan praktik bisnis tambak udang. Hal ini diungkapkan dalam diskusi dengan pemerintah daerah dan telah mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Suryadi, saat ini pengusaha tambak udang seringkali terbentur oleh ketidakjelasan regulasi. “Bukan soal mau tidak mau memberi, tapi payung hukum yang belum ada. Kalau dipaksa memberikan, kami bisa dijerat hukum,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Ia menekankan bahwa kondisi ini membuat harapan pengusaha dan regulasi yang ada tidak nyambung. Lombok, khususnya Lombok Timur (Lotim), menjadi pusat produksi udang dengan kontribusi mencapai 70% dari total produksi di wilayah tersebut, sementara sisanya tersebar di Lombok Utara (KLU). Daerah seperti Sambelia hingga Jerowaru dikenal sebagai kawasan utama budidaya udang.

Suryadi mengaku sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan pemerintah, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini masih terbentur oleh ketiadaan payung hukum.

Suryadi menjelaskan bahwa filosofi budidaya udang sebenarnya mirip dengan pertanian tembakau. “Petambak bukan produsen, melainkan hanya melakukan budidaya. Ibarat petani tembakau, kami membesarkan bibit kecil hingga masa panen,” katanya.

Ia menyarankan agar retribusi atau pajak seharusnya dipungut dari pembeli atau pabrik pengolahan, bukan dari petambak. “Seperti tembakau, retribusi diambil dari pabrik, bukan dari petani. Sama halnya dengan udang, seharusnya retribusi diambil dari pembeli,” tambahnya.

Saat ini, hasil produksi udang dari Lombok sebagian besar dibawa ke Jawa karena tidak adanya fasilitas cold storage di daerah. “Sekarang karena tidak cold storage ini, para pengepul membawa hasil produksi  ke Jawa. Sehingga yang menikmati keuntungan besar adalah Jawa,” ujar Suryadi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun atau menggandeng investor dalam membangun cold storage di Lombok. Dengan adanya fasilitas ini, hasil produksi udang dapat dinikmati langsung oleh daerah.

Cold storage berfungsi sebagai gudang penampungan sementara yang menjaga kualitas udang setelah panen. “Udang vaname setelah panen harus segera masuk cold storage. Tanpa itu, udang bisa rusak dalam dua hari,” jelas Suryadi.

Menurutnya, dengan adanya fasilitas ini, rantai pasok udang dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga kualitas produk yang sampai ke konsumen tetap terjaga.

Produksi udang di Lombok rata-rata mencapai 4.500 ton per tahun, dengan harga jual berkisar antara Rp 55.000 hingga Rp 65.000 per kilogram. Sebagian besar udang tersebut dikirim ke Jawa Timur. Namun, tantangan utama yang dihadapi petambak adalah risiko penyakit yang dapat menyebabkan kerugian besar. “Persentase kematian udang bisa tinggi jika serangan penyakit parah, terutama karena faktor genetika bibit dan teknik budidaya,” ujar Suryadi.

Selain itu, Suryadi juga menyoroti pembatasan zona tambak di Lombok yang tidak mengganggu sektor wisata. “Lokasi tambak dipilih di lahan kering, bahkan sebagian besar di area batu cadas, sehingga lebih produktif untuk budidaya udang,” katanya.

Namun, adanya cold storage dan revisi regulasi pajak yang lebih adil, Suryadi yakin bahwa sektor tambak udang di Lombok dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah. “Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan tata kelola dan tata niaga hasil tambak udang di Lombok,” pungkasnya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti saran ini guna memaksimalkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berikutnya, soal pembagian dana CSR sejauh ini dilakukan pengusaha tambak untuk warga sekitar. Antara lain untuk membantu pembangunan fasilitas umum seperti musholla dan lainnya.

Produksi Dua Kali Setahun

Waktu budidaya udang berkaki putih ini rata-rata empat sampai lima bulan. Atau bisa produksi rata-rata dua kali dalam satu tahun.

Dalam melakukan aktivitas budidaya, tantangan terbesar petambak adalah penyakit. Penyakit bini biasanya muncul karena kualitas bibit. Ada juga karena faktor pola budidaya. Mengenai kualitas hasil produksi sejauh ini di perairan Lombok ini dinilai masih cukup bagus. Tinggal perlu dijaga agar kualitas produksi tetap terjaga dengan baik.

Bibit sendiri dibeli di penangkar benih yang banyak di Pulau Lombok. Ada juga dari Pulau Sumbawa. Petambak sejauh ini tidak terlalu kewalahan soal benih karena banyak tempat membeli. Mengenai harganya Rp 50 per ekor. (rus)

Bupati akan Usulkan Regulasi Tambak Udang Diperbaiki

0
H. Haerul Warisin(ekbisntb.com/bul)

SEPANJANG pinggir pantai dari ujung utara sampai selatan Lombok Timur (Lotim) berjejer tambak udang. Lotim menjadi salah satu sentra produksi udang terbesar di NTB. Hanya saja, Lotim tidak mendapat apa-apa. Lotim pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) hanya Rp 3 miliar setahun dari sektor kelautan ini. Akan tetapi, terbaru DBH ini menurun menjadi Rp 1,5 miliar saja.

Hal ini sangat disayangkan oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Menjawab Ekbis NTB, Bupati berharap ke depan ini aktivitas budidaya udang di lahan milik Kabupaten Lotim ini bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di Lotim.

Ia menyoroti soal regulasi yang selama ini belum berpihak pada kepentingan daerah. Regulasi tersebut coba akan diusulkan perbaikan sehingga daerah bisa kecipratan lebih besar.

Retribusi, pajak dari tambak udang ini sangat diharapkan bisa masuk menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi fiskal Lotim yang terbatas menuntut daerah untuk mencari sumber PAD yang agar bisa lebih akseleratif dalam pembangunan daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Husnul Basri menyebutkan berdasarkan dashboard data Online Sigle Submision (OSS), jumlahnya saat ini sudah mencapai 54 unit. Nilai investasinya dihitung lebih dari Rp 1 triliun.

Dia menjelaskan sebagian besar tambak udang sudah mulai beroperasi. Ada juga yang masih dalam proses melakukan perencanaan investasi.

Jumlah investasi tambak udang itu dihitung berdasarkan nilai per hektare lahan. Di mana, total lahan yang digunakan untuk tambak udang ini mencapai 500-600 hektare. Nilai investasi per hektare lahan Rp 2 miliar.

Laporan nilai investasinya dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hanya saja, tidak semua perusahaan yang sudah berinvestasi ini mengisi LKPM. Semua, investor tambak udang di Lotim katanya merupakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). “Semua dalam negeri,” imbuhnya.

Banyaknya tambak udang di Lotim karena perizinan sekarang dipermudah. Negara memberikan kesempatan untuk berinvestasi seluas-luasnya dan diberikan pelayanan perizinan dengan mudah.

Setelah lahirnya UU Omnibus Law, aspek perizinan ini memang dituntut dipermudah. Saat ini, pemerintah daerah tidak mendapat apa-apa selain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PBG ini pun sekarang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PBG sendiri dikeluarkan sekali seumur hidup, kecuali penambahan bangunan baru.

Sampai sejauh ini, belum ada dasar hukum yang membolehkan daerah menarik pungutan baik berupa pajak ataupun retribusi. Terakhir, tahun 2021 lalu daerah diperbolehkan menarik retribusi sebesar Rp 1,5 juta per hektar untuk tambak udang. ‘’Sekarang sudah tidak diperbolehkan,’’ ungkapnya.

Harapan Pemkab Lotim, CSR ini bisa ke depan masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Hal ini dimaksudkan agar manfaat yang dirasakan bisa lebih luas. Masyarakat Lotim bisa lebih banyak dapat manfaat dari kehadiran tambak udang.

Tingkatkan DBH Daerah Penghasil

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Zaenudin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan memang perlu ada peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) produksi hasil kelautan untuk daerah penghasil.

Hal ini coba diperjuangkan daerah. Mengenai hal ini, perlu dibangun komunikasi dengan kementerian keuangan agar DBH untuk daerah bisa lebih berkeadilan.

Selama ini, porsi DBH hasil kelautan untuk daerah penghasil akan disesuaikan dengan jumlah produksi. NTB diketahui merupakan penghasil udang terbesar di Indonesia. Dimana, Lotim sebagai Kabupaten dengan jumlah produksi tertinggi.

Jumlah produksi detail untuk Lotim katanya belum bisa diketahui sejauh ini. Katanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim sendiri kesulitan mendapatkan data detail. Karena pengusaha tambak ini sangat ekslusif sekali. “Pengusaha tambak ini tidak open ke kita,” ungkapnya.

Kalau dihitung estimasi produksi, rata-rata satu hektar kawasan tambak udang ini bisa produksi 15 ton.

Ditambahkan, saat ini Disliukan Lotim sedang melakukan pendataan jumlah tambak udang se Kabupaten Lotim. Hal ini sesuai instruksi Bupati Lotim. “Riilnya kita belum tahu, karena sekarang masih dalam proses pendataan,” demikian. (rus)

Fasilitasi Izin Tambak Udang, Pemerintah Perlu Perluas Rantai Bisnis

0
M. Firmansyah (ekbisntb.com/ist)

Pemerintah perlu menjaga kekondusifan bisnis tambak udang di NTB dengan memfasilitasi perizinannya. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas rantai bisnis udang di provinsi ini untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HAL itu disampaikan Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, M.Si., pada Sabtu 22 Maret 2025. Pendapatnya itu menyikapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa hanya 10 persen dari total tambak udang di Provinsi NTB yang memiliki izin lengkap.

Firmansyah mengatakan, semua pihak harus mendukung bagusnya dunia usaha ini. Adanya tambak udang menunjukkan peluang bisnis komoditas ini bagus di NTB. “Terkait yang tidak berizin, difasilitasi untuk izinnya. Kondusivitas bisnis ini harus tetap dijaga,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, yang dikutip dari situs web KPK, terdapat 1.071 tambak udang yang aktif beroperasi di NTB. Namun, sebanyak 881 tambak udang tercatat ilegal. Kondisi ini dikhawatirkan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tambak udang tidak maksimal.

Firmansyah menyarankan, bila pemerintah ingin mendapat manfaat dari bisnis ini, pemerintah perlu memikirkan untuk memperluas rantai bisnis komoditas udang. Jika memang produksi udang memadai dan cukup besar, pemerintah sebaiknya menyiapkan kawasan industri pengolahan udang.

“Disiapkan saja kawasan industri pengolahan udang. Lihat pohon industri udang, itulah yang disiapkan industrialisasinya,” saran Firmansyah, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram.

Pemerintah harus punya mekanisme perluasan bisnis di daerah, bukan hanya persoalan pengawasan. Pemda dan pengusaha harus jadi mitra untuk memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya kawasan pengolahan udang, penjualan udang tidak sebatas penjualan bahan mentah. Hasil tambak udang itu bisa diproduksi menjadi bahan jadi atau olahan lainnya.

“Sebagian bisa diolah di sini (di NTB), barulah nilai tambahnya luas. Udang adalah produk yang punya pohon industri yang luas. Udang bisa diolah banyak untuk menjadi produk turunan lainnya. Jika 10 hingga 20 persen saja yang tertahan di daerah selain diekspor, itu sudah luar biasa. Tinggal pikirkan insentif bagi investor yang akan mengisi di kawasan industri itu, maka peluang PAD dan tenaga kerja akan lebih luas,” urai Firmansyah.

Firmansyah menekankan, pemerintah perlu merangkul pengusaha tambak udang melalui fasilitasi perizinan dan membuat iklim industri yang sehat. “Sekaligus bisa menggandeng investor untuk membuat kawasan industri pengolahan,” pungkasnya. (ron)

Keluarga Miskin Ekstrem akan Diberi Bantuan Ternak Ayam

0
Safari  Ramadan Bupati Loteng di halaman Masjid Jami' Praya, Sabtu 23 Maret 2025 malam. Pada kesempatan ini, Bupati menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk penanganan kemiskinan. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menargetkan bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem secepat mungkin. Sejumlah program pun mulai dipersiapkan untuk mewujudkan target nol kemiskinan ekstrem. Salah satu yang tengah dirancang yakni program bantuan ternak ayam khusus bagi keluarga miskin ekstrem.

Langkah tersebut juga diharapkan bisa mendukung upaya pengentasan kasus stunting di Loteng. “Sedang kita rancangan bagaimana supaya keluarga miskin ekstrem itu diberikan bantuan ayam lengkap dengan kandangnya. Untuk kemudian bantuan itu bisa dikembangkan,” terang Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., di hadapan para lurah dan kepala desa di acara Safari Ramadan di halaman Masjid Jami’ Praya, Sabtu 22 Maret 2025 malam.

Rencananya, masing-masing keluarga miskin ekstrem tersebut akan diberikan bantuan 10 ekor ayam petelur bersama kandangnya. Bantuan tersebut diharapkan bisa dikembangkan. Selain bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga, telur yang ada juga bisa dikonsumsi, sehingga keluarga miskin ekstrem tersebut bisa memenuhi kebutuhan asupan gizi keluarganya.

“Programnya masih sedang kita rancang. Bagaimana pola penyaluran dan pengembangan serta pengawasannya. Supaya programnya bisa berjalan optimal. Dan, pada akhirnya bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem serta stunting,” tegas Pathul.

Dikatakannya, angka kemiskinan di Loteng tercatat sebesar 12,07 persen. Sementara angka kemiskinan ekstremnya 0,37 persen. Menjadikannya Loteng sebagai daerah dengan persentase kemiskinan ekstrem terendah di NTB.

Begitu juga untuk angka stunting saat ini sudah di angka 10,06 persen. Persentase tersebut juga merupakan yang terendah di NTB, bahkan di wilayah Nusa Tenggara. “Baik persentase kemiskinan ekstrem dan stunting di Loteng itu menjadi yang terendah di NTB dan di wilayah Nusa Tenggara,” ujarnya.

Sehingga Pemkab Loteng kini tengah berupaya sekuat tenaga untuk bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem serta stunting itu dengan semua cara dan upaya serta melibatkan semua pihaknya. Walaupun diakui untuk bisa mewujudkan target tersebut bukan hal mudah.

Pasalnya, semakin kecil angka kemiskinan dan stunting maka semakin sulit untuk dituntaskan. “Makanya keterlibatan semua pihaknya. Para kepala desa maupun lurah kita juga bisa ikut mengambil peran. Dengan menyiapkan program-program yang bisa mendukung upaya pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem serta stunting,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)