Wednesday, April 8, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 627

Picu Stunting, Kemiskinan Ekstrem Harus Diturunkan

0
Hj. Baiq Mirdiati(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyerukan ajakan kepada Pemkot Mataram untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah ini. ‘’Kita ingin bagaimana supaya kemiskinan ektrem ini ditekan seminimal mungkin,’’ ujarnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin.

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini menyadari bahwa untuk menjadikan kemiskinan ektrem ini nol, tentu bukan perkara mudah. Tetapi paling tidak dengan maraknya bantuan yang turun dari pemerintah melalui Dinas Sosial, dapat meringankan beban masyarakat.

Mirdiati menekankan, bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat harus tepat sasaran. ‘’Yang dapat bantuan ini harus yang benar-benar miskin, sehingga dia layak dibantu,’’ tegasnya. Fenomena di lapangan, lanjut dia, ada kesan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan adalah orang yang sama.

‘’Jadi keluhan di bawah saat kita turun ke masyarakat, yang dapat bantuan yang itu-itu saja,’’ katanya menirukan pengakuan warga. Mirdiati pesimis angka kemiskinan bisa turun signifikan kalau yang diintervensi adalah data yang sama. Seharusnya, politisi Partai Gerindra ini, ada pemerataan pemberian bantuan, sehingga berdampak pula penurunan angka stunting di daerah ini.

Mirdiati mengatakan, bahwa stunting tidak terlepas dari persoalan ekonomi masyarakat. ‘’Kalau ekonominya di bawah standar, tentu masyarakat juga akan kesulitan dalam hal pemenuhan gizi keluarga,’’ ucapnya. Oleh karena itu, dia mendorong dilakukannya pembaruan data penerima bantuan. ‘’Jadi kalau yang diberikan bantuan yang itu-itu saja, ini rawan menimbulkan kemiskinan baru dan menambah angka stunting,’’ terangnya.

Pada bagian lain, masyarakat yang perekonomiannya sudah membaik, diminta jujur. Sehingga, bantuan tersebut bisa bergeser kepada masyarakat lainnya yang layak dibantu. Seperti diketahui, data penerima bantuan di Kota Mataram berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Usulan data penerima bantuan ini berasal dari lingkungan yang dibawa ke musyarawah kelurahan.

’Nah di situlah harusnya kita tegas. Kalau warga sudah mapan secara ekonomi, coret dia. Keluarkan dia dari DTKS. Begitu juga sebaliknya, lingkungan jangan tutup mata terhadap warga yang benar-benar layak dibantu namun tidak masuk dalam DTKS,’’ pungkasnya. (fit)

Ketika Pencari Pekerja Jadikan PNS Jadi Pilihan Utama – Lulus Kuliah, PNS Pilihan Utama Wisudawan

0
Ilustrasi Job Fair (ekbisntb.com/ist)

Meledaknya angka pengangguran menjadi masalah kompleks yang berdampak besar pada individu, masyarakat, dan perekonomian suatu negara. Kondisi ini seringkali dipicu berbagai faktor, mulai dari perubahan teknologi, resesi ekonomi, hingga ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Hingga banyaknya lulusan perguruan tinggi (PT) yang tidak sebanding dengan kebutuhan kerja. Meski demikian, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi alternatif utama bagi lulusan PT.

BERKACA dari jumlah wisudawan pada PT terbesar di NTB, yakni Universitas Mataram (Unram), jumlah wisudawan tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia. Dari data jumlah wisudawan yang dipublikasikan pada website Unram.ac.id, hingga bulan Agustus 2024, Unram telah mewisuda sebanyak 3.377 mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor. Pada priode April 2024, sebanyak 2.150 mahasiswa Unram diwisuda, dan pada periode Juli 2024 sebanyak 1.227 mahasiswa diwisuda.

Sebelumnya di tahun 2023, Unram telah mewisuda sebanyak 6.134 mahasiswa, dengan kategori sarjana, magister, dan doktor. Dalam setahun, wisuda Unram digelar sebanyak empat kali. Pada Maret 2023 sebanyak 1.666 mahasiswa diwisuda, Juni 1.474 mahasiswa, September 2.016, Desember 978 mahasiswa yang diwisuda.

Ini baru di Unram, belum lagi di PT lain di NTB, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Stikes Yarsi Mataram, Universitas Hamzanwadi dan PT lainnya di NTB.

Salah satu alumni Unram, Azidatin, sudah melamar ke beberapa instansi dan perusahaan. Bahkan ketika ada perusahaan membuka lowongan dan mengumumkan di media sosial (medsos), lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) ini bergegas membuat surat lamaran. Ada yang lamarannya direspons langsung. Ada juga lamaran yang ditunggu sekian bulan, belum juga ada panggilan untuk ikut seleksi.

Sebagai contoh, ketika melamar pada perusahaan yang menyediakan dana khusus bagi masyarakat (bank simpan pinjam) yang berlokasi di Lombok Timur, dirinya pun mengajukan lamaran. Hasilnya, hanya satu kali wawancara langsung diterima bekerja dan diminta datang keesokan harinya menandatangani kesepakatan kerja.

Dirinya kemudian pun pergi ke Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari Lombok Tengah. Setelah menandatangani kesepakatan kerja yang ternyata baru diketahuinya adalah perusahaan simpan pinjam. Dalam kesepakatan kerja ini, sebagai karyawan baru diminta tinggal di kantor yang juga asrama bersama dengan beberapa teman yang baru diterima.

Dirinya kemudian langsung bekerja dengan turun lapangan. Dibawa menggunakan minibus bersama dengan teman senior turun melakukan penagihan ke nasabah yang belum membayar uang hariannya. Dibekali dengan buku yang berisi alamat nasabah harus keliling ke pelosok yang sebelumnya tidak pernah dilaluinya. Selama bekerja lapangan, tidak boleh menggunakan sarana komunikasi, kecuali untuk urusan pekerjaan. Selesai bekerja harus masuk asrama dan barulah handphone diserahkan.

Begitu memiliki kesempatan berkomunikasi dengan keluarganya, akhirnya Azidatin bercerita seperti apa pekerjaannya di lapangan. Sementara, dari hasil penuturannya ke keluarga, jika dirinya bekerja di salah satu perbankan. Akhirnya atas saran keluarganya, dirinya memutuskan tidak lagi melanjutkan kesepakatan kerja dan memilih mundur.

Dirinya juga pernah bekerja di perusahaan jasa pengiriman cepat selama setahun lebih. Namun, karena waktu kerja yang tidak menentu dan beban pekerjaan yang cukup berat, dirinya lebih memilih untuk berhenti dan mencoba berjualan kecil-kecilan di rumah. Hasil penjualan yang tidak menentu menyebabkan dirinya tidak mampu mengembangkan usahanya.

Selain itu, pada pertengahan Juli lalu saat ada pembukaan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan ijazah terakhir SMA, dirinya bersama teman-teman kuliahnya dulu di Universitas Mataram mencoba untuk mengajukan lamaran. Namun, karena yang dicari hanya 2 formasi, dirinya bersama ratusan pelamar lainnya harus tersingkir.

Sekarang ini, ketika ada pembukaan seleksi Calon  Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dirinya kembali akan mengajukan lamaran. Apalagi dirinya yang merupakan fresh graduate akan mencoba peruntungan di beberapa formasi. Namun, dirinya masih mempertimbangkan apakah akan ikut di formasi di lingkup Pemprov NTB, kementerian atau pemerintah kabupaten. Baginya, CPNS merupakan alternatif utama pilihan mencari pekerjaan

Beda halnya dengan Yusron. Salah satu, mahasiswa Teknologi Pendidikan tingkat akhir di Universitas Pendidikan Mandalika. Dirinya sudah menyelesaikan ujian skripsi dan tinggal menunggu waktu wisuda. Diakuinya, pada tahun ajaran baru 2024-2025 ditawar untuk mengajar Teknologi Komputer di salah satu SMP di Lombok Tengah. Namun, karena sekarang ini terlibat sebagai tim media pada salah satu pasangan bakal calon gubernur, dirinya lebih memilih untuk menolak tawaran sebagai tenaga pengajar.

Diakuinya, ketika menceritakan penolakan tawaran tersebut pada orang tuanya, dirinya langsung dimarah, karena tidak ada tawaran datang dua kali. ‘’Saya tidak bisa mengajar,’’ ujarnya pada Ekbis NTB belum lama ini.

Dirinya berharap agar Universitas Pendidikan Mandalika cepat mewisuda mahasiswa yang sudah mengikuti ujian skripsi, sehingga dirinya bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Apalagi pada penerimaan CPNS tahun 2024 ini, banyak pemerintah daerah di NTB membuka formasi untuk tenaga kehumasan dan pranata komputer. ‘’Itu yang kita tunggu. Mudah-mudahan cepat wisuda,’’ harapnya.

Sementara Ratna, alumni Fakultas Peternakan Unram tetap berikhtiar mengikuti penerimaan CPNS tahun 2024. Apalagi pada tahun 2024 ini banyak formasi yang diterima, khususnya lulusan dari Fakultas Peternakan. Sebagai pencari kerja dirinya sudah berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dan keahlian yang dimiliki. Jika sekarang ini bekerja di perusahaan swasta, masih belum sebanding dengan gaji dan pekerjaan.

Terkadang per bulan harus menerima gaji dengan cara dicicil, sehingga tidak sebanding dengan mahalnya harga kebutuhan pokok yang sekarang ini semakin meroket. Beda halnya jika sudah berstatus sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) setidaknya bisa mengubah nasib menjadi lebih baik, karena penghasilan bulanan sudah jelas.

Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., ketika memberikan sambutan  di Auditorium M. Yusuf Abu Bakar Unram, pada hari Kamis, 4 Juli 2024, menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan putra-putri mereka dalam menempuh pendidikan di Unram.

Rektor mengingatkan para wisudawan tentang tantangan di era Revolusi Industri 4.0, yakni   harus menjadi pembelajar andal yang kompeten, cerdas, lincah, dan adaptif menangkap peluang serta siap menghadapi tantangan masa depan yang terus meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya,  wisuda bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan langkah awal untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Wisudawan diminta menjadi agen perubahan bagi bangsa, melalui kerja keras, kreativitas, dan inovasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan. ‘’Gunakanlah ilmu yang saudara miliki untuk membantu masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah dan mitra lainnya dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan,” pesan Rektor Unram.

Mengutip pernyataan dari Thomas J. Stanley seorang pakar bisnis Amerika Serikat, Rektor Unram mengingatkan, jika kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh IPK semata maupun almamater top tempat belajarnya. Melainkan ditentukan oleh soft skill yang dimiliki seperti kejujuran, kedisiplinan, kecerdasan bergaul, kerja keras, cinta terhadap pekerjaan, leadership yang kuat serta kepribadian kompetitif dan kreatif. (ham/era)

Optimalisasi Anggaran Pusat dan Daerah untuk Serap Tenaga Kerja

0
H. Muzihir (ekbisntb.com/ris)

DPRD Provinsi NTB menghendaki agar pemerintah dan pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka pengangguran dengan sejumlah program kerja yang langsung menyentuh angkatan kerja di NTB. Anggaran pusat dan anggaran di pemerintah daerah diharapkan mampu optimal menyerap tenaga kerja baru.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, di momentum perayaan kemerdekaan RI ke 79 ini, ia ingin agar angkatan kerja merdeka dari kesulitan mencari kerja. Karena itulah ia meminta kepada pemerintah daerah agar kegiatan job fair serta memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Bagaimana kita genjot dari APBD kita, dari semua ini terutama apa pun namanya kemajuan, apa pun yang telah diraih, tetapi kalau pengangguran masih dominan, itu tidak namanya merdeka ya. Jadi merdeka itu semua harus sesuai harapan, terutama ekonomi. Bagaimana kita mengatasi kemiskinan dan pengangguran ini seminim mungkin. Kalau nol persen mungkin mustahil,” katanya.

Ketua DPW PPP NTB ini mengatakan, eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk menyehatkan postur APBD 2025. Indikatornya yaitu utang-utang daerah sudah bisa terbayar di tahun ini dan pihaknya tak ingin mendengar lagi adanya program atau proyek yang masih tersisa pembayayarannya. Sehingga di APBD NTB 2025, keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB stabil. Dengan demikian, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangagguran dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Tema kita di APBD 2025 adalah penyehatan anggaran daerah. Kita sudah sepakat antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2024 mencapai 3,03 juta orang, meningkat sebanyak 163,340 orang dibandingkan Februari 2023. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,990 orang dari Februari 2023.

Menurut Muzihir, kreativitas Pemda sangat dibutuhkan dalam rangka menyerap tenaga kerja yang ada, baik melalui kerjasama dengan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja hingga mendorong pengembangan UMKM.(ris)

Peringati HUT ke- 79 RI Tahun 2024, Bank Indonesia Menyelenggarakan Perkan QRIS Nasional dan Launching GENTA NTB

0
Kepala BI NTB, Berry A Harahap bersama Pj. Gubernur NTB, Mayjend (Purn) Hassanudin melaunching kegiatan pekan QRIS Nasional 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Akseptasi digital yang telah dijalankan oleh Bank Indonesia pada beberapa tahun terakhir dilanjutkan dan akan diperkuat melalui program literasi digital. Strategi ini ditempuh melalui penyelenggaraan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk mengakselerasi adopsi yang seimbang dengan pemenuhan manajemen risiko dan pelindungan konsumen khususnya pada sisi pengguna.

Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan Pekan QRIS Nasional (PQN), Minggu, 18 Agustus 2024 untuk mengkampanyekan perluasan dan akseptansi baik dari segi pengguna maupun transaksi menuju ke tahapan quality dengan didukung penguatan literasi mengenai manfaat dan keamanan bertransaksi.

BI NTB sekaligus melakukan launching GENTA (Generasi Non-Tunai NTB) yang bertujuan untuk terus mengkampanyekan elektronifikasi transaksi yang ada khususnya di wilayah NTB, lewat media sosial sebagai gerbang utama bagi para generasi, khususnya Gen-Z. Diharapkan dengan launching Genta pada hari ini, dapat membawa perubahan khususnya pada peningkatan pemahaman masyarakat akan sistem pembayaran digital, karena Non-Tunai adalah masa depan.

Kegiatan hari ini turut menghadirkan Bazaar UMKM, hiburan QRIS, serta komunitas-komunitas dari Provinsi NTB. Para pengunjung dapat bertransaksi menggunakan QRIS di seluruh tenant yang ada dengan potongan harga. PQN NTB juga menghadirkan booth edukasi, photobooth, dan berbagai wahana yang dapat dikunjungi serta merasakan user experience QRIS.

Selain PQN, pada bulan Juli 2024, Bank Indonesia juga menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia yang diadakan oleh 46 KPwDN di seluruh Indonesia dan ada kesempatan ini BI NTB berhasil menjadi peserta terbaik di kawasan Balinusra dan mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada kegiatan FEKDI X KKI pada tanggal 4 Agustus di JCC, Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menjelaskan perkembangan digitalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari, termasuk di bidang sistem pembayaran. Oleh karena itu, melalui momentum ini Bank Indonesia berharap masyarakat dapat memahami ragam keunggulan transaksi keuangan digital yang semakin memudahkan, efisien, aman dan handal.

”Pada akhirnya, kami ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Semoga dengan penyelenggaraan PQN ini dapat meningkatkan ekonomi keuangan dan digital dan mempererat kolaborasi antara seluruh stakeholders terkait untuk pengembangan ekonomi khususnya di Provinsi NTB.” ujar Berry Arifsyah Harahap.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur NTB, Mayjend (Purn) Hassanudin menyampaikan bahwa QRIS telah terbukti memperkuat dan memperluas akseptasi pembayaran non tunai serta efisiensi ekonomi, dan PQN ini menjadi salah satu upaya dan bentuk konsistensi yang dijalankan Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi digital. Namun, tidak hanya Bank Indonesia, percepatan akseptasi pembayaran ini tetap menjadi tanggung jawab kita semua,” ujar Hassanudin.

Lebih lanjut, Saat ini penggunaan QRIS terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap kanal dan instrumen pembayaran yang efektif dan efisien. Per Juni 2024, jumlah pengguna QRIS di Provinsi NTB telah mencapai 459.731 pengguna dengan total volume transaksi mencapai 10.567.331 kali dan nominal transaksi mencapai Rp1,08 triliun.

Dari sisi merchant, saat ini sudah terdapat 311.508 merchant yang tersebar di seluruh NTB. Kota Mataram sendiri merupakan wilayah dengan jumlah merchant terbanyak dengan total merchant QRIS sebanyak 87.593 merchant diikuti oleh lombok timur (43.794) dan lombok tengah (41.542). Bank Indonesia bersama dengan perbankan terus berupaya mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan diri menjadi merchant QRIS sehingga dapat merasakan manfaat dari mudah dan efisiennya pembayaran digital.

Bank Indonesia terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait baik Pemerintah Daerah, Perbankan, PJP Non Bank, pelaku usaha dan pihak lainnya dalam memperluas ekosistem pembayaran non tunai. Hasil dari Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah (IETPD) Smt. I/2024, 10 dari 11 Kabupaten/Kota dan Provinsi di NTB meraih kategori “Digital” meningkat 2 Kabupaten dibandingkan Smt. II/2023.

Terbaru, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia baru saja melakukan soft launching QRIS Tap. Fitur ini merupakan pengembangan dari fitur QRIS yang sudah ada, jika sebelumnya user harus membuka fitur kamera, kini dengan menggunakan fitur NFC, pembayaran sudah dapat dilakukan. Semoga dengan adanya inovasi ini, penggunaan sistem pembayaran digital di NTB semakin meningkat dan mampu memperkuat ekonomi.

Adapun puncak kegiatan PQN 2024 berkolaborasi dengan dinas perdagangan dan Dekranasda dalam kegiatan KKNTB & LSTF 2024 yang merupakan event mempromosikan kekayaan budaya dalam konteks ekonomi kreatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Lombok Epicentrum Mall.(bul)

Spesial HUT ke-79 RI, Diskon 15 Persen untuk Pembelian Hunian Impian Lagoonbay PILM

0
Peringatan HUT RI di Lagoonbay PILM(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT. Bumi Mandalika Sejahtera, pengembang Lagoonbay PILM, kawasan hunian visioner dengan konsep one stop eco smart living dengan 10 keunggulan di pesisir Meninting, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, mempersembahkan kado spesial di hari spesial HUT RI ke-79 tahun 2024.

Investor / pemilik modal yang melakukan pembelian unit Lagoonbay PILM, diberikan potongan harga (diskon) sebesar 15 persen. Lagoonbay PILM saat ini tengah proses pembangunan tahap satu sebanyak 50 unit. Dan tersisa masih 10 unit.

Untuk tahap kedua, rencananya akan dikembangkan sebanyak 140 unit. Total kawasan berdiri di atas lahan seluas 4,3 hektar.

“Potongan harga ini berlaku hanya hari ini tanggal 17 Agustus 2024, sebagai bentuk privilege dihari spesial peringatan kemerdekaan Bangsa Indonesia,” kata Direktur Marketing dan Communication (Marcom) Lagoonbay PILM, H. Buhari Rahman.

Lagoonbay PILM menawarkan hunian design bergaya art deco abad ke-17 Babilonia yang indah, dikelilingi oleh panorama pantai yang menakjubkan SUN TO SUN, dan view pegunungan yang indah. Hunian terintegrasi yang menawarkan berbagai fasilitas terlengkap dan modern bernuansa resort.

Seperti Residence dengan desain yang elegan dan modern, cocok untuk keluarga dan individu. Villa eksklusif dengan privasi dan investasi bernilai tinggi, ideal untuk mereka yang menginginkan ketenangan dan kemewahan.

Plaza sebagai pusat komersil yang menyediakan berbagai kebutuhan dan aktifitas sehari-hari, seperti Club House, Joging Track, water sport, sport senter, supermarket, restoran, dan toko.

Dan fasilitas lainnya seperti kolam renang, taman bermain, gym, spa, dan berbagai fasilitas lainnya untuk menunjang gaya hidup sehat dan aktif. Fasilitas pertama terlengkap pertama di Lombok bernuansa resort. Hunian di depan pantai dan feature lengkap.

Lagoonbay PILM berkomitmen untuk membangun kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan desain hemat energi pada penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi energi.

Ruang terbuka hijau yang luas untuk menjaga keseimbangan alam dan kenyamanan penghuni. Lagoonbay PILM bukan hanya hunian, tetapi juga investasi bernilai tinggi yang menjanjikan.

Bersamaan dengan peringatan HUT RI, Sabtu 17 Agustus 2024, Manajemen PT. Bumi Mandalika Sejahtera, pengembangan Langoonbay PILM turut melaksanakan kegiatan apel bendera. Menggunakan kostum merah putih, kegiatan pengibaran bendera dilakukan di titik tengah Langoonby PILM.

H. Buhari Rahman bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Buhari menyampaikan pesan untuk tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.Senantiasa menghargai jasa-jasa para pahlawan, pejuang kemerdeakaan bangsa. Serta tetap meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa dengan cara masing-masing.

Upacara yang dilaksanakan di Lagoonbay PILM menurutnya sebagai ungkapan rasa nasionalisme, penghormatan kepada para pejuang bangsa dan para pahlawan negara sehingga kemerdekaan dapat dinikmati hingga hari ini.

“Kita harus merdeka secara ekonomi, merdeka secara financial, dan tidak boleh dibelenggu oleh sekelompok orang, khususnya di sektor property,” ujarnya.

Lagoonbay PILM adalah property putra daerah sebagai salah satu karya yang disuguhkan untuk Bangsa Indonesia dalam konteks yang luas.

Saat ini tersisa 10 unit yang belum terjual untuk pembangunan tahap I. untuk memiliki hunian ini, dapat menghubungi langsung nomor telephone 0812 3776 7900 , WA : 0859 7183 6565, email : marketing@lagoonbay.id.(bul)

Nilai Ekspor NTB Naik 148,28 Persen

0
Wahyudin (Ekbis NTB-Ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin menyampaikan, nilai ekspor Provinsi NTB pada Bulan Juli 2024 sebesar US$ 208.837.086 mengalami kenaikan sebesar 11.396,86 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Juni 2024 sebesar US$ 1.816.471.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, Nilai Ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 148,28 persen. Dimana tercatat Nilai ekspor Provinsi NTB pada Bulan Juli 2023 sebesar US$ 84.112.588 .

Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 menurut negara tujuan menunjukkan India menjadi negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar yaitu US$ 106.105.313 atau sekitar 50,81 persen. Negara kedua dengan nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 tertinggi adalah Jepang dengan nilai US$ 98.947.220 atau sekitar 47,38 persen kemudian disusul Australia yaitu sebesar US$ 2.516.072 atau sekitar 1,20 persen.

Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 tertinggi keempat ditujukan ke Amerika Serikat dengan nilai US$ 615.174 atau sekitar 0,29 persen dan kelima ditujukan ke Cina dengan nilai US$ 384.111 atau sekitar 0,18 persen. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Negara lain hanya mencapai 0,13 persen dari total ekspor.

Sementara itu, lanjut Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Kamis, 15 Agustus 2024, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juli 2024 adalah Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 204.535.063 (97,94 persen), Perhiasan / Permata US$ 3.152.124 (1,51 persen), Ikan dan Udang US$ 634.752 (0,30 persen), Garam, Belerang, Kapur US$ 345.795 (0,17 persen), Biji-bijian berminyak US$ 148.936 (0,07 persen), Daging dan Ikan Olahan US$ 13.393 (0,01 persen).

Sedangkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juni 2024 adalah Ikan dan Udang sebesar US$ 1.046.852 (57,63 persen), Perhiasan / Permata sebesar US$ 469.743 (25,86 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US$ 179.197 (9,87 persen), Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 83.512 (4,60 persen), Mesin / Peralatan Listik US$ 28.125 (1,55 persen), serta Biji-bijian berminyak sebesar US$ 8.682 (0,48 persen).

“Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Juli 2024 adalah India dan Jepang,” ujarnya.

Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan / Permata ditujukan Australia, Jepang, Hongkong dan lainnya. Ekspor Kelompok Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Filipina dan lainnya. Sedangkan kelompok komoditas Garam, Belerang, Kapur ditujukan ke Cina, Vietnam dan lainnya. (bul)

Dewan Minta Pemkot Mataram Maksimalkan Peran Brida

0
H. Muhammad Zaini(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini meminta Pemkot Mataram memaksimalkan peran Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Mataram. Permintaan ini menyusul munculnya kebijakan dari Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang akan memberlakukan retribusi parkir berlangganan.

Tidak itu saja, sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram juga berencana menjadikan lantai dua Pasar Cemara sebagai pusat kuliner. ‘’Kita ingin apapun program itu tidak menjadi ajang coba-coba,’’ kata Zaini kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Terkait retribusi parkir, mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini juga mendorong opsi retribusi parkir dikelola pihak ketiga. ‘’Kalau misalnya pihak ketiga sanggup sekian, ya sudah kita tinggal terima saja, tidak perlu kita pusing-pusing memikirkan teknisnya,’’ ujar Zaini.

Peran Brida dalam hal ini, sambung dia, bagaimana melakukan kajian terhadap opsi-opsi pengelolaan retribusi parkir. ‘’Jadi yang perlu dikaji itu sistem mana yang paling bagus,’’ imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, dalam Perda sudah jelas sistemnya. ‘’Sekarang muncul rencana parkir berlangganan. Bagaimana kalau sekalian kita pihak ketigakan saja parkir itu,’’ usulnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk melelang tawaran pengelolaan retribusi parkir kepada pihak ketiga. ‘’Nah makanya ada berapa opsi itu coba dilakukan kajian. Kalau opsi A misalnya bagaimana untung ruginya, kalau opsi B bagaimana,’’ katanya.

Apalagi dari Dishub sudah menetapkan tarif parkir berlangganan untuk kendaraan komersil dari luar daerah Rp120 ribu per enam bulan, sedangkan untuk kendaraan asal Kota Mataram sebesar Rp60 ribu per enam bulan. ‘’Kalau memang Perda yang sudah jadi itu dipending, ajukan saja perubahan agar Perda itu tidak mubazir,’’ ucapnya.

Tetapi, menurut anggota dewan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram, alangkah bagusnya kalau dilakukan kajian terlebih dahulu. Bahkan dulu pernah dilakukan kajian bagaimana kalau retribusi parkir dikelola oleh PD (Perusahaan Daerah) Parkir.

‘’Tapi sampai sekarang mana hasil kajiannya. Kita juga dulu sudah studi banding ke Denpasar soal PD parkir ini. Karena, potensi kebocoran parkir yang sangat luar biasa, ditambah retribusi parkir tidak pernah mencapai target,’’ demikian Zaini. (fit)

Distan Lotim Akui Petani Porang Kurang Bergairah

0
Tanaman porang di Lotim(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani Porang di Kabupaten Lombok Timur diakui banyak yang tidak lagi menanam. Selama ini belum ada perusahaan mitra yang berkomitmen untuk membeli hasil porang petani. Kondisi ini membuat harga tidak menentu dan bahkan tidak ada pembelinya. Itulah yang menyebabkan tidak ada gairah petani untuk memelihara tanaman yang sudah ada apalagi mau menambah areal tanam.

Demikian dikemukakan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim), H. Badarudin menjawab Ekbis NTB via ponsel, Kamis 15 Agustus 2024 kemarin.

Secara umum tanaman porang merupakan komoditas yang prospektif untuk diusahakan petani. Disamping memiliki kegunaan  untuk bahan pangan dengan khasiat tertentu untuk kesehatan, Porang sebagai bahan kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Porang juga tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang berat sehingga mudah diusahakan oleh petani.

Dia menuturkan, petani di Lotim sudah mulai menanam porang sejak tahun 2019. “Data exiting luas areal tanaman porang di Lotim seluas 228 ha yang tersebar di beberapa kecamatan,” sebutnya.

Mengingat hasil tanaman porang tidak bisa dikonsumsi langsung tetapi memerlukan pengolahan lebih lanjut dan itu tidak bisa dilakukan oleh petani sehingga harus ada mitra perusahaan sebagai penjamin pembelian hasil.

“Tetapi, Alhamdulillah pada  tanggal 31 Juli 2024  yang lalu telah dilakukan penandatanganan MOU antara Bupati dengan Perusahaan eksportir PT. Sanindo Porang Berkah yang berkantor pusat di Bandung,” tutur H. Badar. Perusahaan ini nanti akan menampung seluruh hasil porang petani utk diproses menjadi tepung porang di Pabrik Porang Pringgabaya.

Hasil tepung porang tersebut rencana akan di ekspor ke China disamping juga untuk memenuhi kebutuhan UMKM lokal sebagai bahan baku pembuatan aneka makanan berbahan baku porang. Perusahaan ini juga akan melengkapi beberapa peralatan dan mesin yg dibutuhkan agar  prosesing porang dapat berjalan optimal.

MOU yang telah dilakukan antara Bupati dengan PT. Sanindo Porang Berkah ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. SANIDO dengan petani yam rencananya akan diwakili oleh Petani Penggiat Porang Nasional (P3N) Lombok Timur.

H Badar menambahkan setelah adanya Perjanjian Kerjasama nanti akan jelas hak dan kewajiban para pihak sehingga petani Insha Allah akan kembali bergairah utk memelihara tanaman yang sudah ada. Bahkan akan ada mitra melakukan penanaman baru terutama setelah ada jaminan pasar dan  kepastian harga. “Kami secara teknis bersama pasukan dilapangan akan terus melakukan pembinaan terutama pembinaan teknis budidaya  sehingga petani dapat berproduksi secara optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal,” ungkap Kabid TPH ini menegaskan.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan nanti Distan akan usulkan untuk penambahan areal baru baik melalui anggaran daerah maupun dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. (rus)

DJPb NTB Catat Penerimaan Kepabean dan Cukai Tumbuh 532,85 Persen

0
Ratih Hapsari. (ekbisntb/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat (DJPb NTB) mencatat kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,62 triliun pada Juli 2024 atau tumbuh 532,85 persen secara tahunan.

Kepala Kantor Wilayah DPJb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani dalam pernyataan yang dikutip di Mataram, Jumat, mengatakan realisasi itu 53,28 persen dari target tahun ini sebesar Rp4,91 triliun.

“Realisasi penerimaan bea masuk sampai Juli 2024 sebesar Rp64,31 miliar atau 48,27 persen dari target sebesar Rp113,24 miliar,” ujarnya.

Realisasi bea masuk tumbuh Rp6,07 miliar atau naik 10,41 persen secara tahunan akibat adanya penerimaan bea masuk yang berasal dari importasi tidak rutin berupa gula mentah dari sektor industri dan importasi dalam rangka pembangunan smelter.

Sedangkan, realisasi penerimaan bea keluar tercatat Rp2,54 triliun atau setara dengan 53,38 persen dari target sebesar Rp4,76 triliun.

“Realisasi penerimaan bea cukai tumbuh Rp2,2 triliun atau naik 642,67 persen secara tahunan didorong peningkatan ekspor konsentrat tembaga,” kata Ratih.

Selain itu, setoran bea cukai juga melesat berkat relaksasi ekspor konsentrat dengan terbitnya surat persetujuan ekspor atau SPE 2024 sejak Juli 2024 dengan tarif sebesar 7,5 persen.

Realisasi penerimaan cukai capai Juli 2024 sebesar Rp14,05 miliar atau tumbuh 59,65 persen dari target sebesar Rp23,54 miliar.

Berdasarkan catat DJPb NTB, realisasi cukai tumbuh Rp0,57 miliar atau naik 4,26 persen secara tahunan akibat didorong penerimaan cukai berupa saksi administrasi cukai serta tumbuhnya produksi barang kena cukai berupa sigaret kretek tangan dan tembakau iris. (ant)

Presiden Teken PP 29/2024 Soal Insentif Pembebasan BPHTB di IKN

0
Presiden RI Joko Widodo (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, yang salah satunya mengatur soal pemberian insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dikutip dari salinan peraturan pemerintah (PP) di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, disebutkan PP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara itu, resmi diundangkan pada 12 Agustus 2024.

Sesuai PP tersebut pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pada Pasal 25 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2024 itu menyebutkan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN, pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah IKN dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.

Kemudian, dalam Pasal 25 ayat 7 menyatakan pelaku usaha diberikan insentif berupa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu.

Tidak hanya BPHTB dan keringanan PBB, lanjut pasal tersebut, pengembang hunian berimbang di IKN juga mendapatkan insentif-insentif lainnya yakni bantuan program pembangunan perumahan, keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kemudian, insentif juga mencakup pada pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara, serta pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Dalam PP tersebut selain pengembang, konsumen hunian berimbang juga mendapatkan insentif pembebasan BPHTB dan keringanan PBB.

“Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g berlaku juga bagi konsumen,” sebut Pasal 25 ayat 8 PP Nomor 29 Tahun 2024 tersebut.

Pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu diajukan oleh Kepala Otorita IKN untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap PP Nomor 12 Tahun 2023 ini dilatarbelakangi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam PP ini salah satunya meliputi pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan hunian berimbang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3. (ant)