spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 572

Penyesuaian HPP Jagung Jadi Rp5 Ribu, Kemungkinan Berat Disetujui

0
Baiq Nelly Yuniarti (Ekbis NTB/ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi NTB menyebut usulan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditi jagung dari Rp4.200 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram dengan kadar air 15 persen yang dilayangkan Pemerintah Kabupaten Bima dan Dompu kepada pemerintah pusat kemungkinan berat disetujui.

“Tuntutan itu berat kayak-nya, karena kita lihat jagung ini bahan baku sehingga perlu kita lihat komoditi lainnya,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, alasan kenapa permintaan menaikkan HPP jagung dari yang sekarang Rp4.200 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram kemungkinan sulit terwujud untuk saat ini. Satu di antaranya, jagung merupakan bahan baku utama untuk pakan ternak.

“Untuk menaikkan HPP ini harus hati-hati karena dampaknya ke produk yang lain. HPP naik otomatis pakan naik, kalau pakan naik telur naik, daging juga ikut naik sehingga kita harus menjaga ini. Makanya perlu ada solusi atau alternatif lain untuk petani kita yang ada di Bima dan Dompu,” ujarnya.

Nelly menyatakan, pihaknya sudah membuat simulasi terkait HPP jagung dengan harga Rp4.200 per kilogram dan kadar air 15 persen. Dari beberapa hasil simulasi yang dilakukan, ternyata dengan HPP Rp4.200 per kilogram dan kadar air 15 persen, petani sebetulnya masih dapat untung.

“Kami sudah mensimulasikan, misalkan dalam 1 hektar menghasilkan 7 ton jagung dengan biaya operasional atau biaya produksi sekitar Rp15 juta yang dikeluarkan petani. Jadi kita hitung-hitung, itu bisa masuk Rp25 juta bersih yang didapat petani,” ujar Nelly menyikapi anjlok-nya harga jagung di Kabupaten Bima dan Dompu.

Ia mengakui sudah turun ke lapangan pada saat HUT Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu. Disana pihaknya bertemu dengan petani dan pelaku usaha jagung. Terungkap anjlok-nya harga jagung di Bima dan Dompu, disebabkan para petani disana menjual hasil jagungnya kepada tengkulak dengan harga jauh di bawah HPP.

“Jadi kenapa ini bisa terjadi, karena pada saat petani memanen bertepatan dengan libur. Di mana ketika itu bertepatan libur Lebaran 10 hari, pabrik-pabrik penampung libur (tutup). Tanaman jagung ini berada di gunung-gunung otomatis barang turun dan langsung ke pabrik-pabrik. Tapi pabrik tutup, sehingga mau tidak mau petani kita menjual jagung ke tengkulak. Kenapa tengkulak mengambil harga jauh di bawah HPP karena mereka juga memperhitungkan lagi transportasi untuk mengangkut jagung,” ucapnya.

“Lain lagi kasusnya dengan petani di Pulau Lombok. Tanaman jagung banyak di tanaman di daerah yang datar. Kalau di Dompu dan Bima rata-rata semua jagungnya di tanam di gunung. Ini yang membuat kasusnya agak sedikit berbeda, sehingga kenapa yang selalu meminta menaikkan HPP petani di Dompu dan Bima. Sedangkan Sumbawa dan Lombok karena biayanya tidak terlalu besar, maka HPP Rp4.200 itu masih masuk hitungan mereka,” kata Nelly menambahkan.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk mengatasi persoalan ini perlu ada solusi atau alternatif lain untuk petani di Bima dan Dompu, terutama yang menanam jagung di gunung-gunung tersebut bisa tetap bertahan setelah tiga bulan panen. Salah satu solusinya para petani setempat bisa menanam komoditi lain selain jagung. Karena mereka yang menanam di atas gunung-gunung ini tergantung sekali dengan cuaca.

“Bayangkan kalau sekali panen dipakai hidup 1 tahun, tapi itu tidak mungkin. Sementara petani yang di daratan bisa menanam komoditi lain. Ini yang perlu dirembukkan bersama pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan pihak terkait bagaimana petani kita yang menanam di atas gunung bisa menanam komoditi lain,” ucap Nelly.

Namun demikian terlepas dari persoalan tersebut, pemerintah melalui Bulog saat ini sudah bergerak membeli jagung petani di Bima dan Dompu sesuai HPP Rp4.200 per kilogram, bahkan harganya pun dibeli melebihi HPP.

“Jadi pemerintah sudah turun ya, melalui Bulog dan pelaku industri untuk membeli jagung petani sesuai HPP dan kadar air 15 persen. Bahkan kadar air 17 persen pun di ambil oleh Bulog. Jadi pada intinya jangan kita saling menyalahkan. Karena pemerintah sudah berusaha dengan membeli jagung petani,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bima dan Dompu, mengusulkan penyesuaian HPP untuk komoditi jagung sebesar Rp5.000 per kilogram kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami mengusulkan kepada Bapanas yang diwakili Direktur Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan, agar segera melakukan penyesuaian harga jagung menjadi Rp 5.000 per kilogram,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Suwandi.

Ia mengatakan usulan penyesuaian harga jagung ini sesuai surat Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri per 16 April 2024 tentang Permohonan Penanganan Harga dan Serapan Jagung di Kabupaten Bima.

“Selain itu, meminta agar Bulog Bima menyerap jagung petani di Kabupaten Bima. Bahkan Pemkab Bima menurunkan tim untuk mengawasi penyerapan dan kadar air jagung petani menyusul anjlok-nya harga jagung,” katanya. (ant)

Butuh Belasan Miliar untuk Tangani Sampah di Sumbawa

0
Abdul Malik (EkbisNTB/ils)

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, membutuhkan anggaran sekitar Rp15 Miliar untuk menangani permasalahan sampah yang hingga saat ini belum optimal terutama kaitannya dengan ketersediaan armada.

“Jadi,  anggaran tersebut kita butuhkan untuk peremajaan sarana untuk penanganan sampah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” kata Kadis LH kepada Suara NTB, melalui Kabid Pengolahan Sampah dan limbah B3, Abdul Malik, Jumat 26 April 2024.

Kebutuhan anggaran itu dianggap sangat penting dilakukan, terutama untuk pengadaan alat pengangkut sampah. Sebab yang beroperasi saat ini hanya 11 unit truk dan empat ambrol sementara sisanya dalam kondisi rusak.

“Jadi, kalau segi ketersediaan armada kita sangat kurang, kita juga sudah mengusulkan penambahan armada baru dan baru terealisasi satu unit di tahun 2023,” ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk kebutuhan dalam kota dibutuhkan sekitar 45 unit truk. Apalagi penanganan khusus dalam kota melayani beberapa kecamatan yakni Utan, Rhee, Sumbawa, Plampang serta sampah yang berada di pasar.

“Tentu dengan armada yang kita miliki, kami sangat terbatas sehingga penanganan yang dilakukan belum maksimal,” ucapnya.

Tentu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya sudah mengusulkan anggaran ke Pemerintah, sejumlah perusahaan dan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi karena anggaran yang dimiliki juga terbatas.

“Jadi, untuk pengusulan tambahan armada sudah sering kita lakukan ke Pemerintah, namun untuk realisasinya belum maksimal,” ucapnya.

Bahkan untuk tahun 2024, pihaknya hanya menerima dua unit saja, yakni satu unit truk dan satu unit ambrol. Kendati demikian, pihaknya sangat bersyukur karena bisa mengurangi beban armada yang dimiliki saat ini.

“Tahun ini kita diberikan dua unit kendaraan untuk penanganan sampah, kami juga terus berupaya untuk melobi perusahaan agar bisa menambah kebutuhan armada itu,” tambahnya.

Sebenarnya anggaran untuk peremajaan armada sampah ini sudah sering diusulkan. Karena jumlah yang dimiliki saat ini masih minim, apalagi kondisi armada pengangkut sampah sangat memprihatinkan.

“Kita sangat berharap supaya armada ini bisa diremajakan, karena kondisinya sangat tidak layak dan juga sudah sering mengalami gangguan mesin,” tandasnya. (ils)

Bulog Baru Serap 6000 Ton Beras dari Petani di Awal Musim Panen

0
Zuhri Hanafi (EkbisNTB/dok)

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, baru melakukan penyerapan beras sebesar 6000 ton dari target tahun 2024 sebesar 18.000 ton.

“Memang serapan kita masih cukup rendah target, tetapi kami tetap optimis untuk mencapai target tersebut hingga akhir tahun,” kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa wartawan, Jumat 26 April 2024.

Penyerapan beras sebesar 18.000 ton tersebut nantinya akan dijadikan sebagai beras cadangan pangan pemerintah. Beras Pemerintah nantinya bisa dikeluarkan ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan salah satunya bencana alam.

“Penyerapan gabah setara beras itu dilakukan untuk kebutuhan cadangan pangan pemerintah dalam rentan waktu satu tahun,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk harga beras yang diterima digudang Bulog senilai Rp11.000 perkilo gramnya. Sementara untuk gabah dihargai sebesar Rp7.500 perkilo gramnya dengan kadar air 17 persen supaya rusak saat disimpan di gudang nantinya.

“Harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah termasuk kualitasnya, karena diperuntukkan untuk beras cadangan pemerintah,” sebutnya.

Dia pun menyakinkan target serapan tersebut pasti bisa tercapai karena capaian 6000 ton itu merupakan realisasi dalam rentan waktu satu bulan. Nanti di bulan Mei baru akan dilakukan penyerapan secara full, bahkan tim juga akan intens turun ke petani.

“Panen kan baru mulai dan kami optimis target tersebut bisa tercapai. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan juga masih sangat panjang, sehingga target tersebut pasti bisa tercapai,” tandasnya. (ils)

Antisipasi Event MotoGP, Pemerintah akan Subsidi Harga Tiket dan Tambah ‘’Flight’’ ke Lombok

0
Foto : Sandiaga Salahuddin Uno (Ekbis NTB/her)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Mahalnya harga tiket pesawat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pasalnya, dinilai harga tiket ini membebani masyarakat terutama pengguna jasa. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat wacanakan subsidi harga tiket penerbangan ke Bandara Lombok. Selain itu, pemerintah akan menambah jumlah penerbangan.

Dengan penambahan rute penerbangan tersebut, harga tiket pesawat akan jauh lebih terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemasaran terpadu menjelang event MotoGP.”Saya baru dari Jakarta kesini (Lombok red), semua mengeluhkan harga tiket pesawat yang sangat membebani masyarakat,”kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) H. Sandiaga Salahuddin Uno, saat berkunjung ke Lobar, Jumat 26 April 2024.

Dikatakan, pemerintah juga mengupayakan bagiamana menambah jumlah penerbangan dari dan ke Lombok atau dalam negeri. Sehingga ketersediaan kursi akan semakin banyak jelang MotoGP. “Pesawat harus ditambah dan jumlah penerbangan. Tapi ini sedang dalam proses tahun ini,” katanya.

Disamping itu,  pihaknya melakukan kegiatan pemasaran terpadu MotoGP.  Sehingga harga tiket pesawat jauh lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia yang akan menyaksikan perhelatan balapan Dunia tersebut di Sirkuit Internasional Mandalika. Rencananya MotoGP akan diadakan bulan Oktober mendatang. “Ini nanti bisa dirasakan dampaknya langsung bagi masyarakat yang akan menonton langsung MotoGP Oktober 2024,” katanya.

Sandi menuturkan keberadaan Sirkuit Mandalika yang beberapa kali menyelenggarakan event besar dunia harus diberikan perhatian khusus. Maka Kemenparekraf mau tidak mau harus menambah rute penerbangan.”Dan konsepnya dengan kolaborasi. Tiket pesawat ini menjadi keluhan. Maka kami memang harus subsidi hingga event (di Mandalika) tersebut dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.(her)

Pengiriman Sapi ke Luar Daerah, Disnakeswan Minta Pelaku Usaha Patuhi Jadwal

0
Muhammad Riadi (Ekbis NTB/ham)

Mataram (Ekbis NTB) – Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Permintaan hewan kurban khususnya sapi dari NTB ke beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi. Tingginya permintaan hewan kurban ini dibarengi dengan banyaknya pengiriman yang tentunya membutuhkan pengaturan, sehingga tidak terjadi permasalahan di Pelabuhan Gili Mas, seperti tahun lalu.

Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) mengundang jajaran pemerintah kabupaten/kota dan juga pengusaha membahas mengenai mekanisme pengiriman ternak ke luar daerah.

*Tahun kemarin itu dijadikan pelajaran. Makanya kita kumpulkan stakeholder di sini, supaya tidak terulang tahun 2023. Tapi kita mulai dahulu dari hulunya, terutama yang paling besar mengirim ternak sapi ke luar daerah itu adalah dari Kabupaten Bima. Kabupaten Bima sudah mengeluarkan jadwal dan kami minta pihak asosiasi mematuhi jadwal pengiriman ternak, sehingga tidak menumpuk di pelabuhan seperti tahun kemarin,” ungkap Kepala Disnakeswan Provinsi NTB Mohammad Riadi usai rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengiriman ternak ke luar NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat 26 April 2024.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini menyebut, jika kapasitas angkut kapal dan pelabuhan terbatas. Apalagi Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, merupakan pelabuhan wisata dan bukan pelabuhan ternak. Atas kondisi ini, pihaknya meminta agar asosiasi pengusaha yang mengirim ternak ke luar daerah mematuhi jadwal yang sudah ditentukan.

*Seperti yang saya sampaikan untuk tahun depan, pihak asosiasi disuruh menyewa kapal untuk pengangkutannya. Dan untuk sewa kapal dari Kabupaten Bima nanti langsung ke Jabodetabek. Kalau pengusaha sapi di Pulau lombok ini sudah menyewa kapal untuk dibawa ke beberapa daerah ke pemesan di Kalimantan dan Sulawesi,” terangnya.

Diakuinya, sekarang ini pengusaha dari  Kabupaten Bima lebih nyaman menggunakan tronton dalam membawa sapi yang akan dikirim ke luar daerah. Pengiriman menggunakan tronton ini tentu saja membutuhkan koordinasi lintas sektoral, seperti dari pengusaha kapal, karantina, polisi pelabuhan, Dinas Perhubungan dan lainnya dalam membawa sapi ini, sehingga sampai tujuan.

Sementara jika melakukan sewa kapal dengan membawa langsung dari Kabupaten Bima menuju daerah tujuan di Pulau Jawa, maka akan lebih efisien dan biaya perjalanan bisa ditanggung bersama.

“Ini perlu kita dudukkan bersama para pelaku usaha. Misal kapasitas angkut kapal 500 ekor, sewanya berapa, dan bisa dikeroyok bersama dan tidak lagi bicara seperti ini. Sudah selesai. Tinggal itu kita fasilitasi nanti. Kita pertemukan sama ownershipnya dengan asosiasi,” tambahnya.

Mengenai kuota pengiriman sapi ke luar daerah cukup besar. Sebagai contoh dari Kabupaten Bima sekitar 16.000. Namun, sekarang ini sudah keluar sekitar 10.000 ekor dan tersisa 5 ribu ekor lebih. Sejak Idul Fitri sudah banyak yang diberangkatkanke Jabodetabek, sehingga sekarang ini tidak lagi terjadi penumpukan di Pelabuhan Gili Mas.

“Makanya penumpukan kecil kemungkinan terjadi kalau disiplin pelaku usaha mengirim ternak ke luar daerah sesuai jadwal,” terangnya.

Riadi menyebut, Pemprov NTB menetapkan kuota hewan kurban sebanyak 54.900 ekor yang dikirim ke luar daerah pada 2024. Dalam hal ini, pihaknya menegaskan tidak ada tambahan kuota lagi, meskipun ada permintaan dari pengusaha yang akan mengirim sapi potong untuk kebutuhan hewan kurban ke luar NTB.

“Tidak ada tambahan kuota hewan kurban. Karena kuota yang kita terbitkan itu adalah kuota maksimal. Makanya kita nggak bisa lagi memberikan tambahan kuota lagi,” tegasnya. (ham)

Kemenparekraf Dukung Pemulihan Pariwisata Lobar

0
KETERANGAN: Menparekraf Sandiaga Uno didampingi Pj. Bupati Lombok Barat Ilham (Ekbis NTB/ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mendukung pemulihan pariwisata di Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam kunjungan kerja di Mataram, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemulihan pariwisata di Lombok Barat melalui kegiatan berskala nasional hingga internasional.

“Beberapa festival kami arahkan agar dihidupkan kembali, seperti Senggigi Reborn, Sunset Jazz, ajang olahraga ‘An Ironman Triathlon’. Mungkin nanti juga ada festival fesyen di pasar seni, itu semua kami hidupkan agar menarik geliat pariwisata di Lombok Barat,” kata Sandiaga.

Dia mengakui bahwa aktivitas pariwisata di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Lombok Barat sempat mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19.

“Kini kita semua sedang bangkit dan kita sama-sama hidupkan kembali dengan semangat untuk saling mendukung,” ujarnya.

Sandiaga melirik salah satu peluang kegiatan yang dapat mendukung hidupnya dunia pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, yakni Festival Senggigi Reborn. “Saya dukung Senggigi Reborn ini. Semoga punya semangat untuk sama-sama mendukung,” ucap dia.

Dia mengatakan bahwa kawasan wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat punya nama yang mampu menjual di sektor pariwisata. Sandiaga tidak memungkiri nama Senggigi sudah dikenal oleh sebagian besar wisatawan mancanegara.

“Jadi, tidak hanya Mandalika saja yang hidup, Senggigi melalui Senggigi Reborn, Senggigi Jazz kami coba untuk bisa menarik kunjungan wisatawan,” katanya.

Dia juga memberikan saran adanya penjualan paket wisata, melihat jarak Senggigi dengan wisata lainnya di Kabupaten Lombok Barat seperti Loang Baloq yang ada di Kota Mataram bisa dipadukan.

“Bisa mengangkat kearifan lokalnya, adat istiadat desa wisata juga dari Senggigi dan yang ada di Mataram. Nanti mungkin bisa dibuat paket wisata dengan nama Cari Jodoh,” ucap Sandiaga.

Sandiaga dalam kunjungan kerja ke NTB juga mendorong semua pihak agar mengembangkan ekonomi kreatif dari para pelaku UMKM melalui beragam inovasi dan kreasi. Sandiaga mendukung Kabupaten Lombok Barat untuk kembali masuk dalam nominasi sebagai kabupaten kreatif yang ada dalam program Kemenparekraf.

Menurut dia, pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan upaya membangkitkan kembali dunia pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

“Dengan mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif UMKM, tentu dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Karena kalau dilihat, produk yang ada sangat beragam. Mulai dari dari kuliner, fesyen dan seni pertunjukan,” ujarnya. (ant)

PLN Sambut Kehadiran Peserta EV Journey Experience

0
PESERTA - Peserta EV Journey Experience mengikuti acara Mandalika EV Experience Chapter II (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Sebanyak 27 peserta EV Journey Experience melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Mandalika, Lombok, NTB untuk mengikuti acara Mandalika EV Experience Chapter II 24 April 2024. Pada perjalanan ini, para peserta mengendarai mobil listrik dari 6 merek berbeda.

Dalam perjalanannya, para peserta melewati 7 checkpoint dan 75 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sepanjang rute perjalanan yang merupakan kolaborasi dari enam ATPM Mobil EV, yaitu Neta, Chery, Wuling, Hyundai, MG, dan BYD, yang menunjukkan besarnya komitmen bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang andal di Indonesia.

Salah satu peserta, Haidar Ahmad menyampaikan kesan positifnya terhadap penggunaan kendaraan listrik dalam perjalanan ini. Menurutnya, kehadiran banyak SPKLU yang disediakan oleh PLN membuatnya merasa tenang dan nyaman karena bisa mengisi daya di mana saja sepanjang perjalanan. Kemudahan dirasakan dengan adanya fitur Trip Planner di aplikasi PLN Mobile, yang memungkinkan peserta untuk mengecek lokasi SPKLU terdekat sepanjang rute perjalanan.

“Penggunaan mobil listrik Jakarta ke Mandalika itu sangat menyenangkan, tenaganya enak, kemudian nyaman digunakan dan juga penggunaan SPKLU juga sangat mudah dimana sudah disupport dari PLN mobile karena ada fitur Trip Planner.” kata Haidar. “Tadi juga sudah ngetes track disini di Mandalika menggunakan EV, enak banget di track ini. Sangat stabil dan tidak ada kekhawatiran untuk menggunakan EV kedepannya. Sekarang kami sudah membuktikan bahwa berkendara menggunakan kendaraan listrik itu aman dan nyaman.” tambah Haidar.

Pada destinasi akhir perjalanan, Mandalika, Lombok, NTB, menjadi panggung bagi acara Mandalika EV Experience Chapter II yang digagas oleh PLN UIW NTB. GM PLN UIW NTB, Sudjarwo, menyatakan komitmen PLN NTB untuk terus menyediakan infrastruktur yang mendukung penyediaan energi bersih dan mobilitas ramah lingkungan.

Sudjarwo, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya, PLN sangat bangga atas kesuksesan Mandalika EV Experience Chapter II ini. Acara ini bukan hanya membawa pengalaman berharga bagi peserta untuk menjajal Sirkuit Mandalika, tetapi juga menunjukkan komitmen PLN NTB dalam mendukung transformasi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan hijau bagi Indonesia.” kata Sudjarwo.

Pembangunan SPKLU di tahun 2024 ini akan ditambah sebanyak 15 unit dari 10 unit yang sudah tersedia saat ini. Jadi kepada para pengguna kendaraan listrik. Event Mandalika EV Experience Chapter II menjadi bukti langkah konkrit PLN NTB dalam mewujudkan transformasi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan hijau bagi Indonesia.(bul)

Intip Keratin Treatment yang Jadi “Best Seller” di Salon Rambut Kota Mataram

0
Foto - Keratin treatment menjadi salah satu perawatan yang paling dicari oleh masyarakat (Ekbis NTB/glo)

Mataram (Ekbis NTB) – Keratin treatment adalah salah satu perawatan rambut yang berfungsi untuk meluruskan hinga beberapa bulan tanpa merusak rambut. Perawatan ini ditujukan untuk merawat rambut rusak agar dapat kembali sehat. Perawatan ini menjadi salah satu perawatan yang paling dicari oleh masyarakat.

Berbeda dengan smoothing, keratin memiliki keunggulan untuk memperbaiki rambut rusak dengan beberapa produk pilihan tanpa merusak rambut. “Beda sama smoothing kan, kalau smoothing kan permanen lurusnya. Kalau keratin, engga. Biar lembut, lebih bercahaya,” kata Idafa, salah satu karyawan Bella Salon.

Salon yang terletak di Cakranegara, tepatnya belakang MGM Supermarket ini mengatakan bahwa kelebihan dari salonnya berada di produk dan harga yang mampu bersaing dengan salon lainnya. “Kalau keratin sekitaran Rp 300 ribu – 500 ribu” jelasnya.

Keunggulan melakukan keratin treatment di Bella Salon adalah hasil yang lebih bertahan lama. “Lebih bertahan lama dan kita pakai produk khusus. Beda dengan salon-salon lain,” sambungnya. Selain itu, terdapat beberapa teknik khusus saat melakukan perawatan ini, yang membuat hasilnya bertahan lama.

Pada umumnya perawatan ini tidak bertahan hingga satu bulan, namun di salon ini dapat bertahan hingga tiga bulan. Hal ini juga dipengaruhi oleh jenis rambut. Jika rambutnya bertipe keriting, maka perawatan ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Kualitas salon tersebut dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang tetap kembali setelah melakukan perawatan. Pelanggan tersebut datang hingga sebulan dua sampai tiga kali. Para karyawan yang ramah, harga yang relatif murah dan bersaing dengan hasil menjadikan salon ini memiliki penilaian bagus di mesin pencari Google. (glo)

“Peek A Boo” Jadi Model Rambut yang Kini Banyak Diminati Masyarakat

0
Foto - Inilah “Peek A Boo”, salah satu teknik pewarnaan rambut yang menggunakan dua warna berbeda untuk bagian luar dan dalam rambut. Gaya ini cukup banyak diminati oleh masyarakat (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Mewarnai rambut menjadi salah satu tren yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat di Tanah Air. “Peek A Boo” merupakan salah satu teknik pewarnaan rambut yang menggunakan dua warna berbeda untuk bagian luar dan dalam rambut.

Idafa, salah satu karyawan Bella Salon Kota Mataram mengatakan bahwa model pewarnaan tersebut menjadi tren rambut terfavorit. Masyarakat cenderung memilih warna terang di dalam rambut dan warna rambut asli di luar rambut.

“Kalau peek a boo kan paling yang terang,” Idafa Jumat 26 April 2024.

Bahkan tren rambut ini tidak dibatasi usia. Masyarakat yang datang pun berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Bima, dan Sumbawa.

Idafa menceritakan bahwa tiap minggu bahkan hampir tiap hari ada saja pelanggan yang ingin mewarnai rambutnya. “Ada aja tiap hari, kadang ada aja. Tapi tak tentu,” ujarnya.

Idafa juga mengatakan bahwa mewarnai rambut dengan satu warna dibanderol dengan harga Rp 350 ribu – 500 ribu. “Tergantung panjang pendek rambut, tebal gitu kan. Tergantung kita pakai produknya berapa gitu.” tambahnya.

Harga tersebut disesuaikan dengan ketebalan, panjang, dan banyak produk yang digunakan. (glo)

Heboh Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat, Sandiaga Uno: Itu Hanya Wacana

0
Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno saat menjelaskan terkait peraturan presiden mengenai adanya iuran penerbangan pada Jum’at, 26 April 2024 di Narmada. (Ekbis NTB/era)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Beberapa hari terakhir, heboh kabar soal adanya pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan. Pasalnya, banyak masyarakat khawatir karena harga tiket pesawat yang tinggi, ditambah dengan adanya iuran, maka akan menambah harga tiket penerbangan.

Menyikapi adanya keresahan masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut, Menteri Pariwisata dana Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan bahwa kebijakan tersebut hanya wacana, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ada penambahan biaya penerbangan.

“Dalam mengkaji Perpes yang ingin diterbitkan terkait pengadaan dana pariwisata, hasil dari rapat awal itu ada banyak catatan dan masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan ada iuran yang dibebankan kepada masyarakat dan tidak akan ada tindak lanjut,” kata Sandiaga Uno kepada wartawan Jumat, 26 April 2024.

Ia menambahkan bahwa jika menambah iuran penerbangan di situasi gejolak ekonomi yang seperti sekarang ini maka akan hanya menambah beban masyarakat, mengingat bahwa harga pesawat pun sangat tinggi.

Sandiaga menjelaskan bahwa memang dari awal tidak ada iuran yang menambah biaya penerbangan. “Jadi dari pertama itu adalah dana pariwisata itu yang akan dialokasikan dari dana pemerintah, jadi tidak pernah terpikir untuk dibebankan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan terkait tingginya harga tiket pesawat, ada strategi yang bisa dilakukan untuk menekan harga tiket ini yaitu dengan menambah penerbangan jumlah pesawat yang mana saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menambah jumlah penerbangan.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan Lombok sebagai destinasi pariwisata prioritas, terdapat diskon harga tiket pesawat untuk Lombok.

“Selalu ada kerjasama, kolaborasi dan Mandalika sudah beberapa kali menyelenggarakan event besar dunia dan konsepnya itu selalu dengan kolaborasi yang memberikan sebuah subsidi sehingga event tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Politisi PPP ini juga menyinggung terkait dengan MXGP yang akan diselenggarakan pertengahan tahun ini di Lombok dan Sumbawa. Ia mengatakan bahwa dirinya kini menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Keuangan. Apabila ada tambahan anggaran maka pihaknya akan memfasilitasi event dunia ini seperti di tahun sebelumnya.

“Tahun lalu disiapkan sekitar Rp30 miliar, tahun ini sesuai pengajuan kita menunggu keputusan akhir dari Menteri Keuangan,” ujarnya. (era)