Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 572

Kinerja APBN di NTB Mencapai Rp17,02 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Secara umum kinerja belanja APBN di Provinsi NTB tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy). Sampai dengan 31 Agustus 2024, kinerja belanja APBN lingkup Provinsi NTB mencapai angka Rp17,02 triliun atau 64,9 persen dari pagu.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, belanja Kementerian dan Lembaga di NTB hingga akhir Agustus sebesar Rp5,59 triliun atau 60,8 persen dari pagu. Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga ini mengalami kontraksi sebesar 0,68 persen (yoy).

Belanja Kementerian dan Lembaga antara lain terdiri atas pendanaan operasional pelayanan dasar oleh pemerintah, dukungan manajemen pendidikan, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, dan penyelenggaraan pemilu.

”Belanja Kementerian dan Lembaga sampai dengan Agustus 2024 mencapai Rp5,59 triliun atau 60,8 persen dari pagu, terkontraksi 0,68 persen (yoy) karena lambatnya realisasi belanja modal oleh Kementerian Lembaga,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani, Rabu, 2 Oktober 2024.

Belanja Kementerian dan Lembaga di NTB meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bansos. Belanja Pegawai mencapai Rp2,39 triliun atau 71 persen dari pagu, naik 17,4 persen (yoy). Kenaikan Belanja Pegawai dipengaruhi antara lain oleh pembayaran gaji pokok, tukin,gaji dan honorarium, lembur dan lainnya.

Adapun Belanja Barang mencapai Rp2,31 triliun atau 56,3 persen dari pagu, naik 19,7 persen (yoy). Kenaikan Belanja Barang dipengaruhi antara lain oleh belanja honor, belanja JIJ untuk diserahkan kepada Masyarakat, pemda, belanja bahan dan lainnya. Belanja JIJ sendiri merupakan pengeluaran yang menghasilkan aset berupa jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sampai aset tersebut siap digunakan oleh masyarakat.

“Sementara belanja modal mencapai Rp0,87 triliun atau 51,4 persen dari pagu, terkontraksi sebesar 46,99 persen (yoy). Belanja modal didominasi untuk irigasi, jalan dan jembatan, serta gedung dan bangunan,” terangnya.

Adapun belanja bansos mencapai Rp11,3 miliar atau 49 persen dari pagu, naik 0,4 persen (yoy). Belanja Bansos ditujukan untuk program pendidikan tinggi sebesar Rp10,52 miliar dan program perlinsos sebesar Rp826,19 Juta.

“Selain itu, belanja bansos juga disalurkan oleh satker pusat Kementerian Lembaga antara lain untuk YAPI sebesar Rp12,05 miliar, BPNT Rp786,52 miliar, PKH 573,04 miliar, dan Kartu Prakerja Rp71,51 miliar,” terangnya.

Sementara itu anggaran transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai Rp11,43 triliun atau 67,19 persen dari pagu melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Insentif Fiskal, dan Hibah ke Daerah.

Kinerja penyaluran TKD tahun 2024 dinilai sudah baik jika dibandingkan kinerja sampai dengan Agustus pada tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran TKD sampai dengan 31 Agustus 2024 tumbuh sebesar 6,95 persen (yoy).

Dari realisasi DAU sebesar Rp7,06 triliun, sebesar 86 persennya merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) yaitu Rp6,07 triliun. Realisasi DBH didominasi oleh pembagian Royalti SDA Minerba sebesar Rp327,01 miliar dan atas Cukai Hasil Tembakau Rp226,15 miliar.

“Adapun DAK Fisik didominasi oleh realisasi kontrak Bidang Kesehatan, terutama untuk penguatan sistem kesehatan. Sedangkan 53 persen dari Dana Desa yang telah disalurkan merupakan DD yang tidak ditentukan penggunaannya atau DD Nonearmark” tutup Ratih.(ris)

Produksi Padi di NTB Sudah Mencapai 1,26 Juta Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan panen padi menggunakan alat combine harvester di Kelurahan Pejarakan Karya Kota Mataram beberapa waktu lalu. Hingga September 2024, panen padi NTB Capai 1,26 Juta Ton GKG (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Panen padi masih terus berlangsung di NTB. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi NTB dari Januari – September atau sampai triwulan III 2024 menunjukkan bahwa luas panen padi NTB sudah mencapai 249.802 hektare dengan hasil panen sebesar 1.262.208 ton gabah kering giling (GKG).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB H.Muhammad Tufieq Hidayat mengatakan, dengan capaian yang tinggi tersebut, maka target produksi tahun 2024 ini diyakini akan tercapai sebesar 1,4 juta ton GKG. Bahkan jika dilihat dari capaian hingga bulan September yang cukup menggembirakan ini, maka NTB berpotensi melampaui capaian panen di 2023 yang sebesar 1,54 juta ton.

Muhammad Tufieq Hidayat mengatakan, realisasi produksi padi yang lebih dari 1,5 juta ton di tahun 2024 lantaran adanya beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), salah satunya berupa pembagian pompa untuk kelompok tani di NTB. Dengan demikian, meskipun musim kemarau masih terjadi tahun ini, kebutuhan air untuk pertanian padi bisa terpenuhi.

“Tercapainya target kita tidak terlepas dari program pompanisasi bantuan Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten/kota se NTB, sehingga dampak kekeringan akibat Elnino dapat diminimalisir. Bahkan hampir tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap produksi padi NTB,” kata Muhammad Tufieq Hidayat kepada Suara NTB, Rabu, 2 Oktober 2024.

Untuk diketahui, di 2023 lalu luas panen padi mencapai sekitar 287,51 ribu hektare, mengalami kenaikan sebanyak 17,42 ribu hektare atau 6,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 270,09 ribu hektare. Produksi padi pada 2023 yaitu sebesar 1,54 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 85,59 ribu ton atau 5,89 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.

Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 876,27 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 48,75 ribu ton atau 5,89 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 827,52 ribu ton.(ris)

Karantina NTB Sertifikasi 681.748 Ekor Benih Lobster Ekspor

By
ekbisntb.com
-
0
Benih bening lobster (ekbisntb.com/jpnn)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan, Karantina NTB terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan perkarantinaan yang andal dan terpercaya.

Benih bening Lobster atau yang biasa dikenal dengan BBL merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan peminat yang cukup banyak di pasar domestik maupun internasional.

Ada dua jenis BBL yang menjadi primadona pasar asal pulau Lombok ini, yaitu BBL jenis Pasir (Panulirus homarus) dan BBL jenis Mutiara (Panulirus ornatus).

Berdasarkan data lalulintas komoditas perikanan, Karantina NTB telah mensertifikasi sebanyak 681.748 ekor BBL pada tahun 2024 sampai dengan Rabu, 2 September 2024.

Secara rinci Agus menyatakan bahwa setidaknya terdapat 446.194 ekor BBL jenis Pasir dan 235.644 ekor BBL Jenis Mutiara telah disertifikasi oleh Karantina NTB.

Selanjutnya, Karantina NTB mencatat untuk sertifikasi tertinggi yang dilakukan oleh timnya pada BBL Pasir terdapat pada bulan Juli sebanyak 142.514 ekor dan September sebanyak 225.940 ekor.

Sementara untuk BBL jenis Mutiara juga tercatat pada bulan yang sama dengan jumlah 100.282 ekor dan 97.865 ekor.

Agus menyatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa Karantina.

Salah satunya dengan program baru yang telah diluncurkan pada awal september lalu oleh Badan Karantina Indonesia, yaitu Sistem layanan BEST TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology).

Terakhir Agus mengajak pengguna jasa Karantina, khususnya pengguna jasa Karantina di NTB agar dapat mulai bermigrasi ke sistem pelayanan baru tersebut untuk melakukan Permohonan Tindak Karantina (PTK online), mengingat sistem layanan tersebut telah terpadu untuk layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan.(bul)

AMPHURI Menyarankan, Jangan Tarik Setoran Haji untuk Umrah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Zamroni(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) meminta kepada calon jemaah haji untuk menahan keinginan menarik dana hajinya, hanya untuk sekedar berumrah.
Hal ini dikemukakan Ketua AMPHURI Nusa Tenggara, H. Zamroni, merespon banyaknya calon jemaah haji yang menarik dana haji, karena alasan lamanya masa tunggu berhaji, sampai 37 tahun.

Sebagaimana data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi pertama dengan calon jemaah haji terbanyak yang membatalkan berangkat haji yaitu 10.304 orang, disusul Jawa Barat 9.000 orang, kemudian Jawa Tengah 6.222 orang.

Setelah itu Banten 2. 226 orang. Jakarta 2.244 orang, Sumatera Utara 1.916 orang, NTB 1.734 orang. Sulawesi Selatan 1. 504 orang. Kalimantan Selatan 1.322 orang. Dan Lampung 1.306 orang.

Banyak pihak yang menyayangkan penarikan dana haji untuk umrah. Bahkan diduga oknum-oknum travel umrah di lapangan yang melakukan bujuk rayu kepada calon jemaah untuk berumrah, ketimbang menunggu berhaji yang masanya cukup panjang.

H. Zamroni juga tak menampikkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk merayu calon jemaah haji agar menarik dana hajinya, dan berangkat umrah.

“Cuma kami dari beberapa travel di Lombok kepada teman teman marketing tidak menyarankan itu, biarkan saja jemaah berapa tahun menunggu (haji). Kalau mau berumrah pakai dana yang ada, In Syaa Allah, Allah mudahkan. Kami tidak menampikkan, ada yang begitu, mungkin karena oknum marketing travelnya terlalu bersemangat,” ujarnya.

“kami dari pihak travel tidak menyarankan hal tersebut. Kami lebih menganjurkan calon jemaah untuk bersabar dan tetap melanjutkan proses pendaftaran haji,” tambahnya.

Namun perlu diketahui, keputusan untuk menarik setoran haji tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak jemaah haji agar bisa segera berangkat. Proses pendaftaran dan keberangkatan harus lebih transparan dan tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, H. Zamroni juga menyoroti kebijakan pemerintah sebelumnya yang membuka talangan haji. Talangan haji ini membuat antrean haji menjadi semakin panjang karena banyak orang yang dibiayai untuk mendaftar haji.

Sehingga memicu tingginya antrean haji dan berdampak kepada orang-orang yang sudah siap secara financial menjadi ikut mengantre panjang.

H. Zamroni berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain, memperjelas proses pendaftaran dan keberangkatan haji. Mempercepat proses administrasi haji.

Menguatkan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi untuk terus meningkatkan kuota haji bagi jemaah Indonesia.

H. Zamroni juga menyampaikan pesan kepada calon jemaah haji agar tetap sabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
“Haji adalah ibadah yang sangat mulia,” demikiian disarankan.(bul)

Malaysia Mulai Nerima Pekerja Indonesia

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muhammadon (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Malaysia sudah membuka kembali menerima pekerja-pekerja asal Indonesia, setelah satu tahunan ditutup.

Pemerintah Malaysia melakukan penutupan ini, salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan dan penempatan pekerja migran yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga terkait dengan upaya pemerintah Malaysia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di negaranya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB, H. Muhammadon mengatakan, setelah membuka kembali menerima pekerja luar, Malaysia menyediakan kuota terbatas, 25.000 se Indonesia yang akan dipekerjaan di sektor perkebunan.

“Ada beberapa perusahaan pengirim sudah dapat kuotanya. Semua sedang berjuang untuk mendapat kuota,” kata H. Madon, dihubungi Rabu, 2 September 2024.

Dibukanya kembali peluang untuk pekerja Indonesia, kata H. Madon, menjadi angin segar bagi perusahaan penempatan, maupun masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia. Perusahaan-perusahaan yang sudah menerima kuota, langsung melakukan sosialisasi dan rekrutmen lapangan.

“Cuma kuota yang sudah diberikan masih terbatas. Mudah-mudahan bulan sepuluh (Oktober) ini, sudah mulai banyak kuota yang diterima perusahaan,” katanya.

H. Madon menambahkan, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok tengah yang sudah mulai melakukan pemberkasan calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malayia. Selain membuka diri menerima pekerja dari luar, Pemerintah Malaysia juga memberikan kelunakan. Diantaranya, biasa Bestinet sebesar Rp425 ribu per calon PMI dihapus. Begitu juga biaya SML sebear Rp350 ribu juga dihapus.

“Kita meminta kepada pemerintah Malaysia juga biaya hendos dihapus. Yang sebelumnya biayanya Rp60 ribu, naik menjadi Rp1,3 juta. Ini yang kita harapkan pemerintah Malaysia menghapusnya. Karena kita pemberangkatan PMI zero cost,” tambahnya.

Ditambahkannya, meskipun pintu telah dibuka, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon PMI. Syarat-syarat ini umumnya berkaitan dengan kualifikasi, dokumen, serta prosedur penempatan yang telah ditetapkan oleh kedua negara.

Selalu gunakan jasa agen penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKI) yang resmi dan terdaftar. Hal ini untuk menghindari praktik penipuan dan memastikan proses penempatan berjalan sesuai aturan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perlindungan kepada PMI yang bekerja di luar negeri. Pastikan PMI memahami hak dan kewajiban sebagai seorang pekerja migran. Sebelum diberangkatkan bekerja ke Malaysia.(bul)

Emas Antam Rabu Naik Rp12.000 Jadi Rp1,464 juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi 2 Oktober 2024 naik Rp12.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.464.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, menjadi Rp1.304.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp782.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.464.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.868.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.277.000
  • Harga emas 5 gram: Rp7.095.000
  • Harga emas 10 gram: Rp14.135.000
  • Harga emas 25 gram: Rp35.212.000
  • Harga emas 50 gram: Rp70.345.000
  • Harga emas 100 gram: Rp140.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp351.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp702.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.404.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Distan: Harga Tembakau Untungkan Petani di Lombok Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah petani sedang menjemur daun tembakau yang sudah dirajang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan harga tembakau pada musim tanam 2024 ini cukup menguntungkan para petani.

“Harga tembakau saat ini Rp25 ribu per kilogram. Artinya cukup bagus,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah M Kamrin di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan harga tembakau Rp25 ribu per kilogram itu untuk daun bawah, kemudian untuk harga daun atas tentu lebih tinggi, karena kualitas daun tembakau itu cukup bagus dan bisa mencapai Rp35 ribu per kilogram.

“Saat ini telah mulai panen,” katanya.

Ia mengatakan luas tanaman tembakau di Lombok Tengah 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal itu dampak dari hasil produksi dan harga tembakau cukup baik.

Sedangkan untuk area tanaman tembakau di Lombok Tengah itu tersebar di Kecamatan Kopang, Janapria, Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan Praya.

“Luas tanam tembakau 2022 itu 9 ribu hektare, 2023 mencapai 12 ribu hektare dan 2024 mencapai 14 ribu hektare,” katanya.

Berdasarkan aturan dari pemerintah, para petani tembakau tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, namun pemerintah daerah telah memberikan bantuan pupuk untuk para petani dengan luas 10 ribu hektare.

“Petani tembakau tidak mendapatkan pupuk bersubsidi,” katanya.

Ia mengatakan produksi tembakau saat ini cukup baik, karena cuaca yang cukup mendukung, sehingga penjual tembakau tidak hanya dilakukan dalam bentuk oven, namun dijual dalam bentuk tembakau rajangan.

“Banyak petani yang menjual hasil tembakau mereka dalam bentuk rajangan, karena harga lebih bagus,” katanya. (ant)

BI Sarankan Pemda jaga Stok Komoditas untuk Kendalikan Laju Inflasi

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang pedagang telur di Pasar Mandalika menunggu pembeli belum lama ini. BI meminta pemda memastikan stok pangan terpenuhi guna mengantisipasi inflasi. (ekbisntb.com/cem)

Padang (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap menjaga stok berbagai macam komoditas sekitar 10 persen dari kebutuhan guna mengendalikan laju inflasi.

“Pertama, pemerintah harus bisa menjaga stok komoditas termasuk cabai sekitar 10 persen untuk mencegah inflasi,” kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram di Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Majid mengingat masih banyak petani cabai di Provinsi Sumbar yang lebih memilih menjual hasil panennya ke provinsi tetangga seperti Provinsi Riau dengan pertimbangan selisih harga. Imbasnya, tak jarang harga cabai di Ranah Minang mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Selain mendorong pemerintah daerah menyiapkan pasokan 10 persen, BI juga menyarankan agar pemangku kepentingan menekan biaya produksi bagi petani yang selama ini harus dikeluarkan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu memperbaiki berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, pemberian subsidi pupuk dan lain sebagainya.

Di satu sisi Majid memahami kecenderungan petani cabai lebih memilih menjual hasil panennya ke provinsi tetangga dibandingkan menjualnya di Provinsi Sumbar. Pertimbangan selisih harga hingga ongkos produksi menjadi alasan kuat petani.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah harus bisa memastikan atau menjamin harga yang bersaing dari provinsi lain. Sebab, harus dipahami, di saat bersamaan petani juga bertindak sebagai pengusaha yakni berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar Sugeng Arianto mencatat Ranah Minang mengalami inflasi sebesar 1,52 persen secara year on year (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,12.

Sugeng menyebut inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,85 persen dengan IHK 107,00. Sementara inflasi terendah yakni di Kota Padang 1,28 persen dengan IHK 106,02.

“Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga sejumlah kelompok pengeluaran di antaranya makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki,” ujar dia. (ant)

Tren Inflasi di Dua Bulan Terakhir Diklaim Masih Normal

By
ekbisntb.com
-
0
Budi Prasetiyo(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mengklaim tren inflasi dalam kurun waktu bulan Juli hingga Agustus masih dalam kategori normal meski setiap bulannya terjadi peningkatan dengan kisaran 0,01 persen.

“Di bulan Juli angka inflasi kita berada di angka 0, 95 persen dan di bulan Agustus naik menjadi 1,14 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen, ” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo,  Selasa 1 Oktober 2024.

Meski terjadi kenaikan lanjut nya, namun angka tersebut masih normal sehingga tidak mengalami gejolak di masyarakat. Apalagi selama ini Sumbawa dianggap masih sangat terjaga untuk inflasinya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

“Kalau terjadi kenaikan paling di angka nol koma sekian persen, itu dianggap masih sangat normal jika kenaikannya mencapai 2 persen atau lebih baru menjadi persoalan, ” ucapnya.

Doktor Budi pun meyakinkan, penyumbang inflasi masih didominasi kebutuhan jenis holtikultura termasuk makanan dan minuman. Meski nilainya kecil-kecil tetapi menjadi penyumbang terbesar, ” tambahnya.

Doktor Budi pun meminta kepada sejumlah pihak untuk memberikan atensi khusus dalam pengendalian inflasi daerah. Pertama yakni memastikan pasokan tetap tersedia termasuk juga produksi bahan pangan yang menjadi bahan pokok masyarakat.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan intervensi gerakan pangan murah bagi daerah rawan pangan atau terindikasi potensi itu. Ketiga, aksesibilitas distribusi menjadi fokus yang harus diperhatikan baik itu pangan, maupun hasil kelautan, perikanan, dan pertanian.

“Terakhir yakni menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak, mulai dari Bulog, penyedia, pasar, termasuk pegerakan keuangan dalam rangka memastikan semua harus betul-betul terkendali, ” tambahnya.

Ia menambahkan, yang menjadi fokus dalam mengantisipasi nanti yakni di bulan Desember terutama jelang natal dan tahun baru.  Budi mengingatkan dua bulan tersebut harus betul-batul melakukan startegi dalam pengedalian inflasi daerah.

“Perlu upaya bersama menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi semua pihak adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan, ” tukasnya.(ils)

Pisang Jadi Penyumbang Inflasi di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pisang (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pisang masuk ke dalam lima komoditas penyumbang inflasi di NTB pada September 2024 dengan andil sebesar 0,02 persen.

Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan masyarakat NTB gemar makan pisang meski pisang bukan komoditas utama daerah tersebut. “Harga pisang relatif stabil sebenarnya, kalaupun ada kenaikan itu tidak terlalu tinggi. Kenaikan yang terjadi pada September dan Oktober karena masih Maulid Nabi,” ujarnya di Mataram, Selasa 1 Oktober 2024.

Masyarakat NTB, terutama Pulau Lombok, merayakan Maulid Nabi selama sebulan penuh. Perayaan yang berlangsung lama itulah yang membuat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga karena permintaan meningkat.

Pisang merupakan buah yang selalu ada di atas dulang atau nampan yang disuguhkan untuk para tamu undangan saat menghadiri perayaan Maulid Nabi di Lombok.

“Dulang untuk hantaran Maulid Nabi pasti ada pisang di atasnya, entah pisang hijau (ambon lokal), pisang susu, ataupun pisang mas. Makanya, pisang sekarang ini mulai tampak sebagai penyumbang inflasi karena sangat dibutuhkan untuk perayaan Maulid Nabi,” kata Wahyudin.

BPS NTB mencatat angka inflasi bulan ke bulan sebesar 0,09 persen dan inflasi tahun kalender hanya 0,17 persen. Inflasi di Nusa Tenggara Barat masih di bawah angka inflasi nasional dengan angka bulan ke bulan sebesar 0,12 persen dan tahun kalender 0,74 persen.

Pada September 2024, andil inflasi terbesar di NTB berasal dari akademik atau perguruan tinggi dengan angka mencapai 0,11 persen, lalu ikan layang/ikan benggol 0,08 persen, ikan tongkol 0,02 persen, beras 0,02 persen, dan pisang 0,02 persen. (ant)

1...571572573...805Page 572 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami