spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 570

Pilihan Makan Malam di Rumah Makan Lokal, Presiden Jokowi Dukung Pengembangan UMKM

0
SANTAP- Presiden Jokowi bersama rombongan saat santap malam di sebuah rumah makan lokal Kota Mataram, Selasa 30 April 2024 malam kemarin (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Masyarakat menyambut meriah kedatangan Presiden Jokowi ke Provinsi NTB dalam kegiatan kunjungan kerjanya selama tiga hari di daerah ini. Pada hari pertama kunjungan, Selasa 30 April 2024 malam, Presiden memilih untuk santap malam di Mie Gacoan, rumah makan lokal yang menyajikan aneka kuliner mie di Kota Mataram.

Dalam agenda santap malam tersebut, Presiden ditemani oleh Pj Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Walikota Mataram, H. Mohan Rosliskana bersama jajaran Forkopimda Kota Mataram, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian, dan Andi Amran Sulaiman.

Tak lupa Presiden membuat vlog di agenda makan malamnya tersebut. Ia mengaku senang kembali mengunjungi NTB dan berbaur dengan masyarakat di sela melaksanakan sejumlah agenda pemerintahan di Lombok dan Sumbawa. Postingan Presiden Jokowi dengan pengikut sebanyak 58,4 juta di Instagram langsung mendapat respons positif oleh warganet .

“Hari ini saya di Mataram, NTB dan ingin mencoba Mie Gacoan. Pedes, pedes sekali,” kata Presiden usai menyantap menu pilihannya.

Pilihannya menikmati makan malam di sebuah rumah makan lokal dalam rangka pengembangan usaha lokal dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Presiden memang dikenal sangat suka mampir ke UKM sebagai bentuk dukungan terdapat peningkatan ekonomi pelaku usaha dalam negeri.

“Mari kita dukung pengembangan usaha lokal yang juga meningkatkan perekonomian daerahnya,” kata Presiden di akun Instagram pribadinya.

Di akun YouTube Sekretariat Presiden juga terlihat keramahan Presiden ke 7 ini kepada para pengunjung rumah makan. Sejumlah warga yang sedang berbelanja di sana diberikan izin oleh Paspampres untuk berfoto secara langsung dengan Presiden. Begitu pula dengan sejumlah ojek online (ojol) sempat berfoto dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Presiden juga tak lupa membagi-bagikan T-shirt kepada sejumlah pengunjung di sana.

“Buat Bapak Jokowi terima kasih ya karena sudah membuat Indonesia makin maju,” kata Rizky, salah seorang pengungjung rumah makan.

“Semoga yang melanjutkan sekarang ini (Presiden-red) seperti Pak Jokowi” kata Ketut, salah seorang ojek online.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunker ke Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa.

Presiden dalam kunjungannya di NTB juga dijadwalkan meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di  ruas jalan Provinsi yang menghubungkan Lembar – Sekotong – Pelangan di Dusun Segenter Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Setelah itu Presiden terbang ke Sumbawa untuk meninjau smelter PT. Amman dan peresmian Bendungan Tiu Suntuk di KSB. Kemudian, dijadwalkan akan menuju Pasar Tradisional Seketeng dan dilanjutkan dengan panen raya jagung di Samota, Kabupaten Sumbawa. (ris)

Artikel lainnya….

Kadin dan Gapensi NTB Minta Investor Tak Seperti “Jailangkung”

Dispar Lobar Bangun Sinergi dan Kolaborasi dengan Pelaku Pariwisata

Program NTB “Belondong”, UMKM: Belum Ada Pesanan, Tidak Ada Perubahan Volume Penjualan Kain Tenun

Petani di Bima Panen, Harga Bawang Merah Turun

0
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram (Ekbis NTB/cem)

Mataram (EkbisNTB.com) – Harga bawang merah di Kota Mataram, mulai stabil alias turun. Hal ini disebabkan stok melimpah karena petani di Kabupaten Bima telah panen.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyudin menerangkan,pihaknya telah turun melakukan pengecekan harga bawang merah ke pengepul di Pasar Mandalika. Pengakuan dari pengepul, petani bawang merah di Kabupaten Bima mulai panen meskipun tidak secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan harga mulai stabil dari sebelumnya Rp48 ribu-Rp60 ribu per kilogram, turun menjadi Rp28 ribu-Rp30 ribu perkilogram. “Pekan kemarin, kami turun mengecek memang harganya masih Rp48 ribu per kilogram. Per hari ini (kemarin,red) harga sudah turun,” terang Nida dikonfirmasi pada, Selasa 30 April 2024.

Turunnya harga bawang merah diharapkan saat pemakaian menjelang Har Raya Idul Adha, petani bawang mulai panen raya sehingga meringankan beban masyarakat. Secara ideal disebutkan Nida, harga bawang merah Rp22 ribu – Rp25 ribu per kilogram.
Kondisi harga ini diharapkan terus melandai karena stok dipastikan aman. “Insya Allah, stok kita masih aman,” terangnya.

Di satu sisi, ia justru mengkhawatirkan harga barang pokok lainnya yang belum stabil bahkan mengalami lonjakan. Diantaranya, gula pasir dan telur ayam. Harga gula pasir di pasar tradisional mencapai Rp18 ribu per kilogram dari harga normalnya Rp14 ribu per kikogram. Demikian pula, telur ayam ras ukuran super Rp56 ribu hingga Rp60 ribu.

Harga gula pasir mengalami lonjakan dipicu stok di distributor habis, karena disebabkan produksi gula di tingkat produsen menurun. Berbeda halnya, harga telur ayam relatif belum stabil disebabkan harga pakan melonjak. “Memang kita cek di pasar dan retail modern, gula pasir memang ada. Tetapi belum panen atau produksi pabrik di Dompu,” katanya.

Pengunjung di Pasar Mandalika, Aulia bersyukur harga bawang merah dan barang pokok lainnya mulai turun. Menjelang lebaran Idul Fitri, nyaris seluruh barang pokok mengalami lonjakan signifikan. Diantaranya, beras, daging ayam, tomat, cabai rawit, dan daging sapi lokal.
Ia pun terpaksa membeli dengan mengurangi kebutuhan sebelumnya. “Kalau sebelumnya saya beli setengah kilo. Karena naik terpaksa beli seperempat saja,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pengendalian harga agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan lonjakan barang pokok. Di samping itu, pasar rakyat atau gelar pangan murah tidak digelar saat harga melonjak, melainkan rutin dilaksanakan setiap bulan, sehingga harga terjangkau. “Jangan saat harga melonjak baru dilakukan pasar murah. Karena sama saja tidak akan mempengaruhi, apalagi lokasinya tidak menyebar ke seluruh kelurahan,” kritiknya. (cem)

Pihak Ketiga Batal Kelola Pasar Kebon Roek

0
Kondisi Pasar Kebon Roek pada, Rabu (1/5) pagi telah dipadati pengunjung. Rencana pihak ketiga belum akan kejelasan atau tidak serius. Pemkot Mataram berusaha mencari anggaran relokasi ke pemerintah pusat. (Ekbis NTB/cem)

Mataram (EkbisNTB.com) – Pemerintah Kota Mataram menyesalkan sikap dari perusahaan swasta asal Jakarta yang tidak serius menanamkan modal atau berinvestasi di Mataram. Padahal, mereka telah diberikan ruang untuk mengelola Pasar Kebon Roek, sehingga berpeluang batal.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, perusahaan swasta asal Jakarta sebelumnya menawarkan diri ke Pemkot Mataram, untuk mengelola Pasar Kebon Roek di Kecamatan Ampenan. Konsep penataan maupun pemanfaatan pasar telah dipaparkan jika kerjasama telah dilakukan dengan pemerintah daerah. Saat ekspose, Pemkot Mataram memberikan masukan terhadap konsep yang akan dibangun dalam pengelolaan pasar di Kota Mataram. “Mereka sudah dua atau tiga kali datang mengekspose konsepnya dan kita berikan beberapa masukan,” terang Alwan ditemui di ruang kerjanya pada, Selasa 30 April 2024.

Konsep yang ditawarkan apakah lebih memperbanyak toko atau los pasar belum ada kesepakatan antara Pemkot Mataram dengan pihak ketiga tersebut. Alwan mengaku, sejak menjabat sebagai sekretaris daerah belum bertemu kembali dengan perusahaan asal ibukota negara tersebut.

Sekda menilai perusahaan tersebut, tidak serius berinvestasi di Kota Mataram. Meskipun dipahami bahwa mereka masih menawarkan konsep. Untuk pengelolaan aset milik pemerintah daerah memiliki mekanisme yakni, melalui beauty contest atau pelelangan. “Kalaupun jadi maka harus melalui prosedur tadi itu (beauty contest),” terang Alwan.

Pasca ekspose konsep satu tahun enam bulan, belum ada komunikasi apapun dari perusahaan tersebut. Alternatifnya menurut mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Pasar Kebon Roek diusulkan ke pemerintah pusat untuk direlokasi di Kebon Talo. Alternatif ini dinilai sangat bagus karena di atas lahan seluas tiga hektar terintegrasi dengan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kebon Talo di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan. “Alternatif yang paling bagus memindahkan Pasar Kebon Roek ke Kebon Talo, karena nanti satu kompleks dengan TPST,” terangnya.

Kendati demikian, Pemkot Mataram masih memberikan peluang bagi perusahaan lainnya yang lebih serius untuk mengelola Pasar Kebon Roek. Saat ini, pihaknya sedang berupaya mencari anggaran ke pemerintah pusat untuk merelokasi pasar tersebut. “Kalau ada perusahaan yang lebih serius untuk mengekspose dan menawarkan diri. Iya, silahkan saja kita terbuka untuk itu,” jawabnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto menegaskan, PT. Neolimax yang sebelumnya mengajukan diri untuk mengelola pasar terbesar kedua di Kota Mataram, juga belum ada kepastian pasca mengekspose konsep kerjasama serta pengelolaan pasar. Dari pemaparannya, mereka hanya mengedepankan pembangunan pasar grosir dan pertokoan. Di satu sisi, Pemkot Mataram lebih banyak membutuhkan konsep lapak untuk menampung pedagang. Pihaknya masih membuka ruang apabila diajak komunikasi untuk menindaklanjuti penataan pasar tersebut. “Iya, kemungkinan batal,” timpal Uun. (cem)

Peringatan May Day, Buruh di NTB Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

0
Aksi demo di depan kantor gubernur pada hari buruh internasional, Rabu, 1 Mei 2024 di Mataram. (Ekbis NTB/era)

Mataram (EkbisNTB.com) – Sejumlah pekerja di Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional pada, Rabu 1 Mei 2024. Mereka menuntut pemerintah mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.

Demonstran terdiri dari Konfrensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Front Mahasiswa Nasional.

Aksi demonstrasi mulai digelar pukul 09.00 di depan kantor DPRD NTB di Jalan Udayana. Masa bergerak menuju depan Kantor Gubernur di Jalan Pejanggik dan terakhir menuju Pantai Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang.

Masa aksi yang terdiri dari buruh, aktivis, dan mahasiswa menyampaikan 16 tuntutan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu tuntutan paling penting adalah, mencabutan UU Cipta kerja, cabut Permenaker No.5 tahun 2023.

Selain itu, masa aksi juga menuntut dihapus upah murah, menuntut lapangan pekerjaan yang layak bagi pemuda Indonesia, hentikan penghisapan pada driver online (ojol) dan laim sebagainya. “Kami meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja,” tegas Koordinator Aksi I Made Sudiarsa.

Usai menyampaikan tuntutan, masa aksi langsung ditemui oleh Pj Sekda NTB, H. Ibnu Salim, S.H., M.Si didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH.

Menurut Pj Sekda, seluruh aspirasi pendemo akan disampaikan kepada Pj. Gubernur NTB, H.Lalu Gita Ariyadi dan tuntutan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. “Apa yang menjadi tuntutan pendemo akan saya sampaikan ke pimpinan,” kata Ibnu Salim.

Sementara itu, Gede mengatakan, tuntutan masa aksi mencabut UU Cipta Kerja dan permenaker no.5 tahun 2023 adalah bagian dari aspirasi. Saat ini, permenaker ini masih berproses dan akan ada evaluasi-evaluasi lanjutan untuk penyempurnaan mengenai isi peraturan. Kebijakan menghapus UU Cipta Kerja dan Permenaker adalah kewenangan pemerintah pusat. (era)

Transaksi Pembayaran dengan QRIS di NTB Melejit

0
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap (Ekbis NTB/Dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) di Provinsi NTB tumbuh melejit. Diperkirakan hal ini didukung oleh semakin meleknya masyarakat memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan secara digital.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap bersama Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Winda Putri Listya menyampaikan, pertumbuhan penggunaan transaksi dengan QRIS dan uang elektronik sangat tajam.
“Pertumbuhan QRIS di NTB luar biasa dibandingkan daerah lain di Indonesia. Baik secara transaksi maupun frekuensi,” katanya dalam diskusi bersama wartawan, Selasa 30 April 2024 di Mataram.
Grafik pertumbuhan penggunaan QRIS di Provinsi NTB tertinggi pada Bulan Februari 2024. Bahkan pertumbuhannya dianggap ekstrem. Hal ini menunjukkan akseptasi penggunaan QRIS di NTB semakin luas.
Berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi NTB, pengguna QRIS sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 439.975 user.
Sementara pengguna QRIS sampai dengan Februari 2024 naik menjadi 449.321 user. Nominal transaksi Januari dari Januari hingga Desember 2023 sebesar Rp776,98 miliar. Dan volume transaksi dari Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 6.098.049
“Mungkin masyarakat sudah semakin terbiasa pakai QRIS,” tambahnya.
Dirinci, transkasi secara digitan di Provinsi NTB, jumlah volume transaksi Bulan Februari 2024, Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) baik debit maupun kartu kredit sebanyak 6.578.469. Uang Elektronik (UE) sebanyak 1.690.945. Real Time Gross Settlement (RTGS) sebanyak 1.156. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebanyak 17.195. dan QRIS sebanyak 2.428.025.
Sementara itu, secara volume, jumlah nilai transaksi Bulan Februari 2024 untuk APMK sebesar Rp6,4 triliun. UE sebesar Rp213 miliar. RTGS sebesar Rp2,9 triliun. SKNBI sebesar Rp853 miliar. Dan QRIS sebesar Rp195,65 miliar.
Berry menambahkan, kemudahan bertransaksi dengan QRIS ini, lanjut Berry, didukung oleh semakin banyaknya merchan QRIS. Sehingga pengguna merasakan kemudahan bertransaksi tanpa harus menggunakan uang secara langsung. Cukup dengan menanfaatkan android yang terhubung langsung dengan mobile banking masing-masing pengguna.
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. QRIS semakin populer di masyarakat, memudahkan transaksi dan mempercepat adopsi teknologi pembayaran di Indonesia.
Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Winda Putri Listya menambahkan, tingginya lonjakan penggunaan QRIS pada bulan Februari 2024 dipengaruhi oleh event budaya Bau Nyale. Dimana, pada event tahunan ini transaksi di para pelaku UMKM dilakukan dengan QRIS.
“Tapi kesimpulannya, semakin banyak frekuensi literasi, maka semakin banyak transaksi dengan QRIS,” demikian Winda.(bul)

Sebulan Delapan Ton Uang Kertas Jadi Limbah, Akan Dimanfaatkan jadi Campuran Bahan Bakar PLTU Jeranjang

0
Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Uang lusuh yang sudah jadi limbah atau Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) potensinya cukup besar. Di Provinsi NTB, volumenya bisa mencapai delapan ton sebulan. Uang yang sudah menjadi limbah inilah yang akan dimanfaatkan menjadi bahan bakar campuran batu bara untuk pembakaran PLTU Jeranjang, Lombok Barat.
Sebagai wujud komitmen terhadap transisi energi, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB untuk berkolaborasi didalam pemanfaatan LRUK sebagai bahan bakar campuran batubara untuk PLTU Jeranjang.
Sebagaimana keterangan resmi PLN UIW NTB kepada media ini, GM PLN UIW NTB, Sudjarwo dan Kepala Bank Indonesia NTB, Berry Arifsyah Harahap sudah melakukan tanda tangan kerjasama. tanggal 24 April 2024 di kawasan Sirkuit Mandalika, bertepatan dengan pelaksanan Mandalika EV Experience Chapter II.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah. Pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
Selaras dengan Program Net Zero Emission 2050 di Provinsi NTB, program co-firing merupakan upaya pengurangan emisi dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu cara untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi emisi karbon dalam penggunaan energi fosil.
Pemanfaatan LRUK sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan sekaligus mengatasi permasalahan sampah racikan uang kertas telah menjadi jawaban dari kebutuhan EBT dan semangat zero waste.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menyatakan besarnya potensi LRUK. Sejak tahun 2016 dihasilkan limbah uang secara rata-rata, 7,5 hingga 8 ton per bulannya.
“Kami butuh pembangkit yang mampu mengelola LRUK ini sebagai cofiring untuk menghasilkan energi listrik agar terkelola dengan baik dan green.” kata Berry.
Berry berharap dengan kerjasama ini pemanfaatan LRUK ini dapat dikelola dengan baik dan ramah lingkungan.
“Kami berharap pengelolaan limbah racik uang kertas ini lebih baik dan ramah lingkungan. Dan ini juga sejalan dengan program dari Bank Indonesia yaitu Waste to Energy yaitu bagaimana LRUK ini bisa untuk membangkitkan energi.” tambah Berry.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIW NTB, Sudjarwo mengatakan, kebutuhan co-firing di NTB masih cukup besar.
“Penggunaan biomassa dalam proses co-firing PLTU di NTB sampai dengan bulan April 2024 telah mencapai 11,63%. Masih banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan PLTU yang harapannya bisa dikolaborasikan dengan banyak pihak.” tambahnya.
Untuk meningkatkan penggunaan biomassa, menurutnya, PLN tentunya tidak bisa sendiri, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh stakeholder.
“Terimkasih dukungan Bank Indonesia, masyarakat NTB, bersama kita akan wujudkan Net Zero Emission untuk menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan.” tutup Sudjarwo.(bul)

DJP Gandeng TNI untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

0
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. (Ekbis NTB/bul)

Jakarta (Ekbis NTB) – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Mar’ie Muhammad KPDJP, pada Senin 29 April 2024.

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut dari MoU antara Menteri Keuangan dengan Panglima TNI pada tanggal 17 Januari 2022 tentang Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan TNI,” kata Suryo.

Suryo juga menambahkan tujuan dari PKS ini adalah untuk terwujudnya kerja sama dan sinergisitas antara DJP dan TNI. Menurut Suryo, tujuan akhir dari PKS ini adalah peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Suryo mengutarakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan langkah DJP untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk perbaikan institusi sejalan dengan Reformasi Perpajakan yang tengah dilakukan oleh DJP,” katanya.

Pada kesempatan ini, Mayjen TNI Yusri Nuryanto juga menambahkan bahwa TNI siap mendukung DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara. Yusri juga menyampaikan perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi melalui komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
“TNI berkomitmen dan siap mendukung seluruh pegawai DJP di lapangan,” ujar Yursi. Yusri juga berpesan agar pegawai DJP tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan oleh negara.(bul)

 

e-Samsat Delivery dan Kinerja Bappenda NTB Terus Dipacu

0
Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Bappenda Provinsi NTB bersama seluruh UPTB UPPD se-NTB, Senin 29 April 2024. (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Inovasi e-Samsat Delivery dan pelaksanaan operasi gabungan menjadi salah satu fokus pembahasan pada Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Bappenda Provinsi NTB bersama seluruh UPTB UPPD se-NTB, Senin 29 April 2024.

Selain itu kinerja agen samsat dan realisasi capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menjadi atensi penting lainnya, seiring dengan tuntutan realisasi pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, yang memimpin langsung rapat evaluasi tersebut menyampaikan beberapa hal yang perlu diatensi untuk merealisasikan seluruh target kinerja sekaligus memastikan seluruh tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Diantaranya mengenai atensi untuk terus mengejar target pundi-pundi pendapatan daerah guna membiayai belanja pembangunan.

“Bappenda dituntut untuk terus bekerja guna merealisasikan target pendapatan daerah. Terlebih dana transfer sekarang persentasenya lebih rendah dari PAD,” ungkap Hj. Eva dalam arahannya.

Ia juga menginginkan agar layanan inovasi e Samsat Delivery dapat terus dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini nantinya juga akan mendongkrak kinerja elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Mengenai evaluasi pelaksanaan operasi gabungan (opgab), Hj. Eva menginginkan agar pelaksanaan opgab dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar PKB.

Disamping manfaatnya untuk mengejar objek kendaraan yang menunggak (TMDU) yang nyatanya masih cukup besar. Hal ini terbukti menjadi strategi yang paling efektif, dengan melihat kendaraan TMDU yang berhasil terjaring opgab.

“Apresiasi kepada UPTB UPPD Mataram dengan hasil opgab yang paling besar. Saya harap semua UPT dapat mengoptimalkan kegiatan opgab ini,” sebut mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB ini.(bul)

OJK NTB Dorong UKM Manfaatkan Pasar Modal Sebagai Alternatif Pendanaan

0
Sosialisasi Alternatif Pendanaan UKM melalui Securities Crowdfunding (SCF) (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan Pasar Modal sebagai alternatif sumber pembiayaan/pendanaan.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rico Rinaldy menyampaikan hal ini pada kegiatan Sosialisasi Alternatif Pendanaan UKM melalui Securities Crowdfunding (SCF) yang diikuti oleh 75 pelaku UKM di Aula Kantor OJK NTB, Jumat 26 April 2024.


SCF merupakan salah satu produk dari Pasar Modal yang dapat dimanfaatkan UKM untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya.


Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan Bersama (Sukuk).


“SCF tidak hanya menawarkan akses pendanaan kepada pengusaha UKM dari berbagai investor, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat antara pemilik modal dan pengusaha. Dengan adanya SCF ini, UKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperluas bisnis mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Rico.


Saat ini, di NTB tercatat terdapat dua perusahaan yang memanfaatkan SCF sebagai sumber pendanaan usaha dengan total penghimpunan dana sebesar Rp2,71 miliar dengan jumlah investor sebanyak 313 SID.


Kegiatan sosialisasi ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) yang diselenggarakan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan stakeholders lainnya di Kota Mataram pada tanggal 25-26 April 2024.


SEPMT di Kota Mataram ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi Pasar Modal bagi masyarakat NTB dan rangkaian kegiatannya dilaksanakan dalam 2 hari dilakukan secara hybrid pada 5 lokasi berbeda.


Sebelumnya pada 25 April 2024 telah diselenggarakan Seminar Pasar Modal di Dome Prof. Ir. H. Sunarpi Universitas Mataram yang dihadiri oleh 711 civitas academica Universitas Mataram. Dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi Perencanaan Keuangan dan Investasi Pasar Modal kepada 200 orang tentara beserta istri yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra di Gedung Jenderal Sudirman Markas Korem 162/ Wira Bhakti.


Kegiatan hari pertama SEPMT ditutup dengan kegiatan Inspiring Dinner: Go Big with Go Public dengan sharing session pelaku IPO kepada 20 pemilik dan perwakilan perusahaan lokal di NTB yang berpotensi melantai di Bursa Efek Indonesia.


Pada hari kedua, rangkaian SEPMT diawali dengan Seminar Pasar Modal Syariah di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram yang diikuti oleh 1.150 civitas academica dan sekaligus dilaksanakannya peluncuran Kompetisi IDX Mobile di NTB.


Di samping rangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi, SEPMT di NTB juga menargetkan pembukaan 2.200 rekening investasi, sehingga peningkatan literasi masyarakat berjalan seiring dengan pertumbuhan inklusi keuangan sektor pasar modal di NTB.(bul)

STM akan Mengebor 30 Lubang untuk Proyek Hu`u

0
Foto : kegiatan pengeboran proyek Hu`u (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – PT Sumbawa Timur Mining (STM), pemegang Kontrak Karya Proyek Hu’u (proyek eksplorasi mineral tembaga) di Kabupaten Dompu, NTB merencanakan akan melakukan pengeboran sebanyak kurang lebih 30 lubang pengeboran yang ditujukan untuk keperluan area sterilization, Mine Hydrology, Mine Geotech, Resource dan Brown Field Exploration tahun 2024 ini.
Untuk mendukung aktifitas pengeboran eksplorasi, STM akan menggunakan 5 unit Rig pengeboran, termasuk penggunaan Horizontal Drilling Rig untuk mendukung studi Geoteknik.
“Tahun ini kami akan melanjutkan studi geoteknik & hidrologi untuk meningkatkan jumlah data dan mempertajam analisa teknis sebagai program keberlanjutan yang sudah dimulai pada tahun lalu antara lain yaitu metode pengeboran secara horizontal akan dilakukan untuk mendukung studi geoteknik ini,” ujar Kepala Teknik Tambang STM, Yan Fuadi, Selasa (30/4/2024) dalam keterangan tertulis pada media ini.
Endapan Onto, demikian endapan mineral ini dikenal, memiliki tantangan teknis antara lain kompleksitas geologi dan endapan yang berada 400 – 600 meter di bawah permukaan bumi. Kedalaman Endapan Onto membuat pertambangan bawah tanah dengan metoda Block Cave menjadi satu-satunya metoda pertambangan yang layak di masa operasi produksi mendatang.
Endapan Onto juga bersinggungan dengan sistim panas bumi, dengan temperaturnya berkisar 80 hingga 110 derajat Celcius sehingga STM harus menerapkan teknologi yang tepat dan canggih untuk menurunkan suhu tersebut agar layak bagi manusia bekerja di bawah tanah kelak.
Menurut Yan, selain berfokus pada studi Geoteknik dan Hidrogeologi, di tahun ini STM juga akan melakukan aktifitas penting lainnya seperti meningkatkan keyakinan sumber daya mineral Onto, serta menyelesaikan program eksplorasi brown field & regional, untuk mencari prospek lain selain endapan Onto.
Juga terdapat rencana kegiatan operasional pendukung eksplorasi lainnya yang akan dilaksanakan tahun ini, berupa persiapan lokasi pemboran dan rehabilitasinya, aktivitas helicopter, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pemeliharaan akses jalan eksplorasi.
Sebelumnya sepanjang tahun 2023, PT Sumbawa Timur Mining telah mendalami studi engineering (teknis) dalam Tahap Pra-Studi Kelayakan. Aktivitas yang dilakukan antara lain merapatkan interval pengeboran eksplorasi untuk meningkatkan keyakinan sumber daya, melakukan studi geologi, geohidrologi (Pumping test hole), geokimia dan geoteknik, dengan mengoperasikan 7 rig di area eksplorasi.
Disampaikan juga, perkembangan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi dengan hasil menunjukkan potensi listrik terbangkit mencapai 60 Megawatt (MW).
“Jika kelak terwujud, STM akan menjadi satu-satunya perusahaan tambang tembaga yang didukung oleh tenaga panas bumi sumber sendiri. Dengan dukungan listrik yang berasal dari energi terbarukan tersebut tentunya akan berkontribusi terhadap usaha pengurangan emisi karbon di Indonesia,” katanya.
Kini STM tengah mengikuti proses lelang terbatas WKP Hu’u Daha untuk mendapatkan Ijin Panas Bumi (IPB) dari Direktrat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE). STM juga melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala dan lebih terkoordinasi, serta mengimplementasikan program pengembangan masyarakat (community development).(bul)