Beranda blog Halaman 568

Belum Ada Peminat – Hotel Penunggak Pajak Rp8,9 Miliar di Senggigi Dilelang

0
H. Muhamad Adnan(ekbisntb.com/dok)

Hotel penunggak pajak di Senggigi, Lombok Barat (Lobar) dilelang. Proses lelang telah dua kali dilakukan, namun belum ada peminat. Piutang pajak hotel yang dibayar ke Pemkab Lobar menembus Rp8,9 miliar. Jumlah ini di luar piutang pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini yang diperkirakan sebesar Rp200 juta.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar H. Muhamad Adnan mengatakan bahwa hasil koordinasi dengan pihak kurator, hotel tersebut telah memasuki proses lelang kedua. “Lelang pertama bulan April, lalu bulan Mei, ndak tahu berapa hari lelangnya nanti,” kata Adnan akhir pekan kemarin.

Pada lelang pertama, hotel ini tidak ada peminat, sehingga lelang kedua pun dilakukan pihak KPKNL. Saat ini kata dia sedang menunggu peminat yang mau membeli, kalau tidak ada peminat maka hotel ini kemungkinan akan dilelang lagi. Lelang hotel ini sedikit lama karena pihak pemilik melakukan upaya hukum kasasi ke MA atas putusan pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya.

Putusan Pengadilan Tata Niaga Surabaya keluar tahun 2024, namun masuk KPKNL untuk proses lelangnya pada bulan April 2025. “Ternyata dia kasasi,” sambungnya.

Dari hasil putusan MA, pihak pemilik kalah, sehingga proses lelang pun dilakukan. “Itu yang menyebabkan kenapa lelang agak lama,” terangnya.

Ia berharap hotel ini segera ada pembeli agar piutangnya segera dibayar ke Pemkab. Saat ini piutang pajak hotel ini mencapai Rp8,9 miliar. Piutang itu bertambah lagi dari hitungan tahun ini, namun tidak masuk dalam hitungan utang tersebut.

“Ada PBB lagi (tambahan piutang), tetap dibayar, tidak masuk hitungan hutang itu. Tapi siapa yang beli dia yang bayar, kurator yang fasilitasi nanti,” jelasnya.

Untuk PBB tiap tahun terhitung, sehingga bertambah tiap tahunnya. Tahun 2025 inipun PBB nya bertambah sekitar Rp200 juta. Kewajiban membayar PBB itu nanti dari pembeli hotel tersebut. Persoalan piutang pajak ini sendiri telah dilimpahkan Pemkab Lobar ke kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK). Untuk proses lelang pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan serta kurator.

Persoalan utang pajak yang telah lama ini pun ada titik terang untuk pembayarannya. “Kita harapkan segera ada pembeli,” imbuhnya.

Selain Pemkab Lobar, ada juga pihak lain yang diutang oleh hotel tersebut. Termasuk gaji karyawan yang belum dibayar juga masuk dalam klausul yang dibayar pihak pemilik hotel. (her)

CFN Berdampak Positif pada Masyarakat Lobar

0
Pentas atraksi seni dan budaya siswa-siswi serta masyarakat umum di Lobar saat event CFN(ekbisntb.com/her)

Sejak diluncurkan pada bulan April lalu, kegiatan Car Free Night (CFN) yang digagas Bupati Lombok Barat (Lobar) H. L. Ahmad Zaini dan Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha melalui Dinas Pariwisata (Dispar) berkolaborasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan hasil yang menggembirakan.

KEGIATAN ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan memberikan dampak positif dalam menghidupkan kembali Kota Gerung sebagai pusat kegiatan dan ibu kota kabupaten. Setiap akhir pekan, dimulai sejak Sabtu sore, pusat Kota Gerung yang berada di jalan Soekarno-Hatta tepatnya di kawasan depan Kantor Bupati Lobar dipadati oleh warga dari berbagai kalangan yang datang untuk menikmati suasana malam bebas kendaraan.

Tingginya animo masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk bereakreasi, berolahraga, menikmati hiburan hingga berburu kuliner. Tidak hanya menjadi ruang rekreasi, CFN juga dimanfaatkan sebagai ajang kreativitas bagi para pemuda dan seniman lokal. Berbagai pertunjukan musik, tari, dan seni pertunjukan lainnya tampil memeriahkan suasana, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri dan berkarya di ruang publik.

 Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang hadir membuka kegiatan CFN pekan ini menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat dan para pelaku UMKM yang turut memeriahkan kegiatan ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersyukur memiliki pemimpin yang berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program inovatif seperti CFN.

“Kegiatan ini bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi juga bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Mari kita syukuri bersama dan jangan mudah terhasut oleh berita miring yang ingin memecah belah kita. Bersama, kita bangun kekokohan Lombok Barat dan hadirkan kesejahteraan untuk semua,” ujarnya, Sabtu 31 Mei 2025.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada selaku host dalam penyelenggaraan CFN minggu ini.

Di tempat yang sama Direktur RS Awet Muda Narmada, Erick Gunawan, memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan rutin CFN di Lobar.”Kegiatan Car Free Night dan Car Free Day yang sekarang lagi trending di Lobar menurut saya luar biasa. Tumben mungkin ya keramaian di Kota Gerung seperti minggu-minggu terakhir ini,” ucap Erick.

Ia sangat berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin yang spontan dijalani oleh masyarakat. “Namun, kita juga harus lebih tertib, terutama soal sampah. Perlu lebih banyak tempat sampah di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, karena itu masih menjadi tantangan utama,” pesannya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Lobar Agus Gunawan mengatakan CFN menjadi bentuk bangkitnya semangat kolaborasi dan gotong royong antar OPD di Lobar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hal ini juga memasari mengapa Kegiatan ini disebut Penas, yakni Pentas Atraksi Seni Budaya. Selain itu CFN ini juga sebagai wadah tumbuhnya ekonomi kreatif melalui UMKM serta ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai fasilitas pelayanan kepada masyarakat.(her)

Terapkan E Tiket, Pendapatan Taman Narmada dan Suranadi Naik

0
Pengunjung di Taman Narmada dilayani tiket secara online atau e-tiket(ekbisntb.com/ist)

Setelah penerapan e-ticketing di Taman Narmada dan Suranadi, berimbas positif terhadap pendapatan PT Tripat. Pendapatan Perusda dari dua lokasi wisata ini naik hingga 15-20 persen dibanding sebelum penerapan e-ticketing.

Direktur PT Tripat Lombok Barat Eko Esti Santoso, SE., MM., MH., menerangkan setelah memberlakukan sistem e tiket (pembelian) secara oline maupun e-tiket masuk ke Taman Narmada dan Suranadi semua bisa dikontrol.

Pihaknya bisa mensinkronkan antara CCTV dengan software, sehingga berapa pengunjung yang masuk dengan diinput bisa terlihat real time. “Dan Alhamdulillah pendapatan naik, bisa disandingkan dengan tahun sebelum (pada periode yang sama) ada kenaikan sekitar 15 sampai 20 persen,” terang Eko akhir pekan kemarin.

Menurutnya, jika melihat data pada bulan yang sama pada periode lalu, terjadi peningkatan lumayan. Peningkatan ini dipicu celah kebocoran pendapatan dari tiket itu bisa dicegah atau diminimalisir melalui sistem tiket online ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bupati Lobar agar semua instansi baik OPD maupun BUMD untuk menerapkan sistem online. Sebab melalui sistem online ini mengurangi celah, karena bisa dipantau semua CCTV baik di taman Narmada maupun Suranadi.

Pihaknya telah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk penerapan sistem ini. Selain itu, ia menerapkan pembelian tiket online, sehingga pengunjung di luar daerah yang mau berkunjung ke Narmada maupun Suranadi bisa membeli tiket lewat sistem online.

Pemesanan pun, kata dia, lumayan. Pihaknya juga berkomunikasi dengan salah satu bank untuk memasukkan sistem pembelian tiket ini di dashboard-nya.

“Begitu pengunjung luar Lombok mau ke Lombok, melihat dari sistem ada di sana muncul destinasi pilihannya dan sinkron dengan pembayaran secara sistem,” imbuhnya.

Sistem ini, jelasnya, merupakan upaya pihaknya memudahkan pengunjung memesan tiket. Sebelumnya, pihaknya juga telah menerapkan sistem pemasaran QRIS. Dan ini nantinya disiapkan oleh pihak perbankan di depan loket taman yang berskala nasional. Selain cakupannya luas secara nasional, namun juga lebih akuntabel.

Bagi pengunjung lokal yang kurang melek sistem online juga disiapkan secara manual. “Tetap kita siapkan yang manual bagi pengunjung lokal,” imbuhnya. (her)

Investor Tak Produktif, DPMPTSP Naker KLU Dorong Kenaikan Pajak Lahan Telantar

0
Salah satu areal telantar yang dikuasai investor di Desa Malaka. (ekbisntb.com/Ist)

Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP – Naker), melontarkan wacana untuk menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pada areal lahan telantar. Pasalnya, lahan yang dikuasai melalui HGU/HGB tersebut tidak hanya tidak produktif, tetapi juga menyulitkan investasi lain untuk masuk di lahan tersebut.

SEKRETARIS Dinas PMPTSP KLU, Erwin Rahadi, SE., MM., mengatakan jumlah areal lahan telantar di KLU mencapai ratusan hektare. Objek lokasi yang ditelantarkan investor ini sendiri cukup strategis, karena berada di areal dekat pantai.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan telantar yang dikuasai investor tersebut, DPMPTSP Naker mengisyaratkan bahwa Pemda KLU bisa saja bertindak tegas. Salah satunya dengan menaikkan tarif pajak pada lahan tidur tersebut.

“Bisa saja nanti, pemerintah daerah membuat regulasi terhadap Langan terlantar. Mungkin salah satunya dengan menaikkan pajak daerah dua kali lipat,” tegasnya.

Menurut dia, Pemda KLU perlu mengambil langkah antisipatif untuk menertibkan lahan-lahan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh calon investor. Misalnya, dengan menerapkan “sanksi” berupa kenaikan pajak daerah.

Pemda KLU tidak serta merta dapat mencabut izin (HGU/HGB) atas lahan yang dikuasai calon investor tersebut. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, pencabutan atas izin yang dikuasai itu dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN setelah unsur-unsur untuk dapat dikenakan sanksi terpenuhi.

Erwin mencontohkan, salah satu lahan terlantar yang dikuasai calon investor terletak di dusun Pandanan, Desa Malaka, kecamatan Pemenang. Salah satu obyek investasi itu dikuasai oleh salah satu pemodal sejak tahun 1992 silam. Tercatat selama 33 tahun sejak izin diterbitkan, lahan tersebut tidak dikelola sesuai peruntukan.

Pihaknya berharap, dalam Raperda kemudahan berinvestasi yang sedang dibahas oleh DPRD, Pemda tidak hanya memberi kemudahan. Selain itu, terdapat ketentuan yang bersifat teguran yang diharapkan dapat memacu realisasi.

“Pada (rancangan) Perda (kemudahan berinvestasi) yang kita buat sekarang, itu memberikan teguran, ketika tidak ada aktivitas investasi, pajaknya dinaikkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Erwin menyatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Satpol PP maupun instansi vertikal (KATR/BPN Lombok Utara) agar investor dapat mematuhi ketentuan investasi yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, untuk sampai pada pencabutan izin memerlukan tahapan yang tidak mudah. Seperti identifikasi dan evaluasi, pemberitahuan potensi pencabutan izin. Jika setelah evaluasi dan pemberitahuan, tanah masih terlantar, pemerintah dapat mencabut izin atau hak atas tanah dimaksud. Pengenaan sanksi tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan, mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. (ari)

Petani Tembakau Harus Adaptif Dengan Perubahan Iklim

0
Petani menanam tembakau di lahan seadanya tanpa persiapan di Lombok Tengah (Loteng) di tengah ancaman perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan tanaman tembakau musim tanam tahun ini(ekbisntb.com/kir)

Musim tanam tembakau tahun ini dihadapkan dengan kondisi iklim yang cukup berat dengan adanya siklus La Nina yang membuat curah hujan masih akan cukup tinggi. Di mana diprediksi hujan masih akan ada hingga bulan Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para petani tembakau di daerah ini. Mengingat, tanaman tembakau merupakan tanaman yang sangat sensitif dengan air.

Ketika air hujan menggenangi tanaman tembakau potensi gagalnya jauh lebih besar. Kalaupun tanaman tembakau bisa selamat, secara kualitas jauh menurun. Artinya, ada potensi kerugian besar yang harus dihadapi para petani tembakau dengan kondisi iklim yang sekarang ini.

“Sehingga kuncinya sekarang petani tembakau harus adaptif dengan perubahan atau kondisi iklim yang ada,” ujar Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah (Loteng) Ir. M. Kamrin, kepada Ekbis NTB, Minggu 1 Juni 2025.

Menurutnya adaptasi dengan perubahan iklim penting bagi petani tembakau, agar petani tembakau bisa melakukan mitigasi dan langkah-langkah antisipasi hal terburuk yang mungkin terjadi pada musim tanam tembakau tahun ini. Contoh, kejadian lahan tergenang air hujan misalnya. Dengan kondisi iklim seperti sekarang ini, hal itu berpotensi terjadi. Maka sejak awal langkah antisipasi sudah harus dilakukan.

Misalnya dengan membuatkan saluran drainase di lahan pertanian yang akan ditanami tembakau atau upaya lain yang memungkinkan air hujan tidak sampai menggenangi tanaman tembakau ketika hujan turun dengan intensitas tinggi ke depannya. Karena memang jika melihat kontur tanah di wilayah-wilayah yang menanam tembakau utamanya di wilayah selatan, hampir semuanya berupa tanah liat itu sangat berisiko ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

“Karakteristik tanah liat itu agak lamban menyerap air. Sehingga kalau hujan turun dengan intensitas tinggi apalagi lama, maka air akan menggenang dan ini jelas kondisi yang tidak bagus bagi tanaman tembakau,” sebutnya.

Pemerintah daerah melalui petugas yang ada di lapangan secara intens terus mensosialisasikan hal tersebut ke petani tembakau khususnya. Walaupun diakuinya tantangannya juga cukup berat, karena kemampuan dan pemahaman petani tembakau berbeda-beda. Belum lagi kalau bicara persiapan lahan untuk tanaman tembakau, butuh biaya dan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Sehingga ada kecenderungan petani tembakau menanam tembakau seadanya tanpa ada persiapan apapun terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi. “Persoalan ini jadi tantangan kita ke depan, bagaimana bisa terus mengedukasi petani tembakau agar bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Karena setiap perubahan iklim itu punya pola penanganan yang berbeda,” imbuh Kamrin.

Jika petani tembakau mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, maka potensi kerugian akibat perubahan iklim tersebut akan bisa ditekan. “Jadi kalau memang tembakau ini memang menjadi pengharapan kita untuk bisa lebih baik, mari kita mempersiapkan diri kita dengan perubahan yang terjadi,” tandasnya. (kir)

Poltekpar Lombok Gelar Seleksi Mandiri, Putra Daerah Disiapkan Jalur Khusus

0
Kampus Poltekpar Mataram(ekbisntb.com/ist)

Setelah menuntaskan proses Seleksi Bersama Masuk (SBM) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) secara nasional beberapa waktu, Poltekpar Lombok memutuskan untuk menggelar Seleksi Masuk Mandiri (SMM). Seleksi secara mandiri tersebut bertujuan untuk bisa menjaring putra atau putri terbaik asal daerah ini, untuk bisa melanjutkan pendidikan di Poltekpar Lombok. Melalui jalur khusus yang telah disiapkan.

Untuk seleksi secara mandiri tersebut, Poltekpar Lombok diberikan kuota sebanyak 144 mahasiswa baru. Dari kuota total mahasiswa baru pada tahun ajaran ini 360 orang mahasiswa. Karena sudah ada sebanyak 216 mahasiswa baru yang diterima melalui SBM Poltekpar yang digelar sebelumnya.

“Melalui jalur SBM sebelumnya, kita sudah menerima 216 mahasiswa baru sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Sisa 144 kuota mahasiswa baru lainnya akan dipenuhi melalui seleksi mandiri,” terang Direktur Poltekpar Lombok Dr.  Ali Muhtasom, dalam keterangan yang diterima, Rabu 28 Mei 2025.

Pada seleksi mandiri kali ini, lanjutnya, ada tiga jalur yang tersedia. Pertama, jalur umum yang bisa diikuti oleh semua calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan vokasi pariwisata. Kemudian jalur khusus prioritas yang diperuntukan khusus bagi putra daerah yang berasal dari Destinasi Super Prioritas (DSP) kawasan The Mandalika serta desa wisata.

Terakhir, ada jalur khusus pemberdayaan masyarakat yang diperuntukan bagi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan dan berdomisili di sekitar kampus Poltekpar Lombok. Dengan pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi pmb.ppl.ac.id, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2025 hingga 29 Juni 2025 mendatang.

“Pelaksanaan SMM tahun ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pendidikan vokasi pariwisata di Indonesia. Sekaligus memberikan peluang bagi putra dan putri asal daerah ini untuk bisa menimba ilmu di Poltekpar Lombok,” terangnya.

Poltekpar Lombok, terangnya, saat ini terus berinovasi dengan pendidikan yang aplikatif serta relevan dengan tren global. Mahasiswa Poltekpar Lombok nantinya juga akan mendapatkan pengalaman langsung melalui praktik dan kesempatan bekerja magang di perusahaan serta destinasi wisata ternama, baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

Sehingga akan bisa memperkaya pemahaman dan keterampilan para mahasiswa nantinya. Dan, pada akhirnya begitu menyelesaikan pendidikan di Poltekpar Lombok, para mahasiswa tersebut sudah benar-benar siap untuk terjun ke dunia pariwisata maupun bidang usaha lainya.

Berdasarkan data sementara rata-rata rasio kelulusan mencapai 90,9 persen dengan waktu tunggu maksimal tiga bulan, sudah memperoleh pekerjaan. Jadi hampir sebagian besar lulusan Poltekpar Lombok saat ini sudah terserap di dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata.

“Poltekpar Lombok menawarkan empat program studi. D4 Usaha Perjalanan Wisata, D3 Seni Kuliner, D3 Tata Hidang, dan D3 Divisi Kamar. Dengan kurikulum dirancang agar selaras dengan perkembangan industri dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya. (kir)

Edukasi  Minim, Masa Depan Tembakau Virginia Lombok Hadapi Tantangan Serius

0
Tanaman tembakau yang terendam air dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada petani agar menerapkan pola tanam yang benar saat musim kemarau basah(ekbisntb.com/ist)

Masa depan tembakau Virginia Lombok, komoditas strategis yang menjadi ‘’benteng’’ tembakau Virginia dunia dan penyumbang ratusan miliar rupiah bagi daerah, dihadapkan pada tantangan serius. Perubahan iklim yang tak menentu dan minimnya edukasi serta perhatian pemerintah terhadap petani swadaya menjadi sorotan utama.

BEBERAPA waktu terakhir, tanaman tembakau Virginia di Lombok, khususnya di wilayah selatan, sangat terganggu akibat pola hujan yang tidak menentu. Hal ini tentu sangat mengganggu tembakau yang sudah ditanam petani. Sementara di satu sisi, pemerintah sangat mengandalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dari tanaman ini.

“Beberapa waktu terakhir ini hujan kadang-kadang mengguyur. Padahal karakteristik tanah di bagian selatan itu tanah liat. Jadi kalau tergenang bisa lama susut airnya. Itu yang menyebabkan tembakau mati. Karena tembakau jenis tanaman yang tidak tahan terhadap air,” ungkap Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminuddin pada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Fenomena matinya tanaman tembakau akibat genangan air ini, imbuhnya, terjadi setiap tahun. Ironisnya, hal ini disebabkan oleh keengganan petani untuk membuat saluran air yang memadai.

“Biasanya petani menganggap kalau tahun ini tidak hujan, ia tidak membuat saluran air besar dan malah dianggap sia-sia, buang tenaga dan biaya. Padahal, cuaca sekarang tidak menentu, sehingga pas hujan besar tiba-tiba datang, baru kelabakan,” kata Sahminuddin.

Ia menyayangkan perhitungan ekonomi ini akibat minimnya penyuluhan kepada petani. Padahal, kalau membuat saluran air dengan biaya tidak sampai Rp 1 jutaan. Bisa menyelamatkan tembakau yang harganya puluhan juta kalau terjadi hujan deras.

Permasalahan minimnya edukasi ini, menurut Sahminuddin, terutama menimpa petani swadaya yang jumlahnya cukup besar, hampir menyamai petani binaan perusahaan.  “Petani swadaya ini rawan, dan minim edukasi,” ungkapnya.

Berbeda dengan petani binaan yang mendapatkan pendampingan dari petugas lapangan (PL) perusahaan mitra, petani swadaya seringkali terabaikan. Sahminuddin juga menyoroti hilangnya program evaluasi dan pembinaan yang rutin dilakukan di masa lalu.

“Harusnya ada edukasi setiap tahun, sekarang kan hampir tidak ada program evaluasi yang dilaksanakan,” keluhnya.

Dahulu, evaluasi perjalanan tembakau dilakukan setiap bulan Desember. Dilanjutkan dengan pemanggilan perusahaan mitra terkait rencana pembelian, target luas tanam, dan evaluasi produksi bibit. Bahkan, kebutuhan bahan bakar untuk omprongan (pengeringan tembakau) pun dievaluasi rutin. Sejak tahun 2011 lalu tidak ada lagi.

Jika dilihat, tembakau Virginia Lombok memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar. NTB adalah satu-satunya di dunia yang menjadi sentra tembakau Virginia berkualitas tinggi. Setiap tahun, komoditas ini menyumbang DBH-CHT hingga Rp400 miliar ke daerah.

Namun, Sahminuddin merasa kontribusi besar petani tembakau tidak sebanding dengan perhatian yang mereka terima dari pemerintah. ‘’Tidak adil. Di sini pemerintah harusnya hadir. Bukan sekadar edukasi saja. Ini malah yang diomongkan pemerintah daerah itu hanya PAD-PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tapi apa yang diberikan kepada petani tembakau,’’  tanyanya.

Secara strategis, komoditas tembakau Virginia dipastikan akan terus berlanjut mengingat perannya dalam memenuhi kebutuhan nasional.

Sepertiga kebutuhan tembakau nasional ini adalah Virginia. Misalnya kebutuhan tembakau nasional 300 ribu ton per tahun, minimal 100 sampai 150 ribu adalah tembakau Virginia. Sementara produksi Virginia tembakau nasional tidak lebih dari 50 ribu ton. Akibatnya harus impor.

Padahal, jika tembakau Virginia ini benar-benar diperhatikan dan dikembangkan, NTB memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di tingkat nasional, bahkan mengurangi ketergantungan impor.

Tantangannya kini ada pada bagaimana pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi petani tembakau. Terutama petani swadaya, di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Hal senada disampaikan Lalu Sahabudin, petani tembakau Virginia yang juga Ketua APTI Lombok Timur (Lotim). Menurutnya, tanaman tembakau tidak boleh hilang. Petani siap berusaha untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi di setiap musimnya. Termasuk memasuki musim tanam 2025 ini.

Tantangan cuaca ekstrem disebut membayang-bayangi budidaya tembakau. Sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun ini cenderung basah. Sementara tembakau merupakan jenis tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air.

Menghadapi kondisi cuaca seperti itu, Lalu Sahabudin menyarankan petani membuat drainase sawah yang lebih dalam, khususnya di wilayah selatan Lotim. “Drainasenya harus bagus biar gampang buang air,” ungkapnya. Hal ini sudah dibuktikan ketika cuaca ekstrem beberapa tahun lalu.

Selanjutnya, tidak kalah penting menjadi salah satu kunci sukses bertani tembakau adalah pilihan penggunaan pupuk. Jenis pupuk yang digunakan harus tepat. Pengalaman Sahabudin ketika cuaca ekstrem menggunakan pupuk ZA Petri, SP36 Petri dan Petroningrat. “Pemupukan pertama pakai ZA dan SP36 baru kemudian yang kedua pakai Petroningrat,” ucapnya.

Menurutnya, saat kondisi alam memberikan lebih banyak air yang dibutuhkan tanaman tembakau adalah kalium (K), bukan natrium (N). Kandungan N pada pupuk jangan terlalu tinggi agar tanaman tembakau bisa selamat.

Hal senada dikemukakan Amaq Torik, petani tembakau di Sakra. Dia mengatakan tembakau ini memang banyak tantangannya. Meski begitu, petani siap bertarung menghadapi segala tantangan tersebut. Petani membutuhkan inovasi di setiap musim tanam agar bisa menghasilkan tanaman yang sesuai diharapkan. ‘’Beda cuaca, beda pola penanganannya,’’ ungkapnyya.

Harapannya, musim tanam tahun ini bisa lebih baik hasilnya dibandingkan tahun sebelumnya. Terpenting katanya adalah, ketika panen harga pembelian setidaknya sama seperti tahun lalu yang cukup menggembirakan petani.

Soal teknik budidaya dikatakan petani sudah sangat paham. Bagaimana cara menghadapi cuaca ekstrem ini sudah dipelajari dari pengalaman musim tanam sebelumnya.  (bul/rus)

Tembakau Masih Prospektif untuk Masa Depan Petani

0
Petani tembakau di Lotim sedang menanam tembakau(ekbisntb.com/rus)

TANAMAN tembakau diklaim masih sangat prospektif untuk dibudidayakan dan mensejahterakan petani. Meski dihadapkan berbagai tantangan, mulai dari regulasi hingga cuaca ekstrem namun diyakini tanaman tembakau tetap di hati petani untuk tetap dipertahankan. Tembakau, baik Virginia maupun yang tradisional disebut telah terbukti bisa membuat petani tersenyum.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim), Mirza Sophian mengatakan, tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan Lotim. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021.

Menurutnya, komoditi tembakau telah diusahakan oleh petani sejak lama secara turun temurun dan selalu menjadi primadona. Tembakau adalah komoditi pilihan pada saat musim kemarau akibat dari keuntungan yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan komoditi lain. Tidak heran jika luas areal tanam tembakau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, luas areal tanam tembakau meningkat sebesar 5.901,53 hektare atau 28,52 persen.

Pada tahun 2025 ini, diperkirakan luas areal tanam tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Target tanam pada tahun ini mencapai 27.042,05 hektare. Terdiri dari tembakau rakyat seluas 12.454,40 hektare dan tembakau Virginia seluas 14.587,65 hektare. Sehingga perkiraan produksi tembakau pada tahun ini mencapai 47.798,40 ton dengan rincian tembakau rakyat sebesar 18.623,10 ton dan tembakau virgina sebesar 18.623,10 ton.

Dengan semakin meningkatnya luas areal tanam tembakau diiringi pula dengan semakin meningkatnya jumlah petani dan buruh tani yang bekerja dalam usaha tani tembakau. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah petani dan buruh tani mencapai 49.974 orang. Jumlah ini cukup besar sebagai lapangan kerja bagi masyarakat Lotim.

Faktor utama penyebab semakin meningkatnya minat petani memilih komoditi tembakau, ujarnya, adalah harga jual yang tinggi dalam 3 tahun terakhir. Harga jual tembakau virginia krosok (oven) tahun lalu rata-rata Rp 55.000 sampai dengan Rp 65.000 per kilogram.

Harga pembelian di masing-masing perusahaan berbeda-beda tergantung kualitas (grade) yang dibutuhkan perusahaan. Sementara harga jual tembakau rakyat (rajang) mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun di akhir masa panen. Hal ini disebabkan semakin banyak petani yang lebih berminat memilih tembakau rajang sementara daya tampung pasar untuk tembakau rajang sudah berlebih.

Pemilihan tembakau rajang lebih disebabkan faktor efisiensi biaya produksi, karena lebih mudah dan murah dalam proses pasca panennya.

Perubahan cuaca tentu saja memiliki dampak terhadap usaha tani tembakau yang memiliki potensi dapat menurunkan kuantitas dan kualitas produksi. Namun demikian, usaha tani tembakau masih memiliki peluang yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan petani. Mengingat kebutuhan tembakau untuk industri rokok secara nasional masih cukup besar.

Tembakau Lombok telah memiliki citra yang baik di pasar nasional dan internasional. Sehingga sangat diminati oleh industri rokok. Di tengah kondisi perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan tantangan tersendiri yang harus disikapi dengan perubahan perilaku budidaya tembakau.

Fenomena tahun 2022 dan 2023 yang tanpa bisa diperkirakan dengan pasti terjadinya hujan lebat di musim kemarau, sehingga berdampak pada ribuan hektar tanaman tembakau. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi petani. Untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan mitigasi terhadap perubahan cuaca dengan membuat saluran air (drainase) yang baik, yang tidak banyak dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pemkab Lotim melalui Dinas Pertanian melakukan upaya-upaya untuk menekan dampak perubahan iklim yang terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan.

Jangka Pendek

Melakukan sosialisasi kepada petani kondisi prakiraan cuaca dari BMKG. Pada tahun 2025 ini BMKG memprediksi masih terjadi potensi hujan sampai dengan bulan Mei. Pada bulan Juni diprediksi potensi hujan sudah berkurang. Dinas Pertanian telah mengeluarkan surat imbauan agar petani tembakau memundurkan jadwal tanam yang semula bulan Mei menjadi bulan Juni. Tahun ini juga diperkirakan musim kemarau lebih pendek dari biasanya, sehingga perlu antisipasi waktu tanam tembakau agar tidak terlalu mundur jauh.

Selain itu, membantu petani membangun atau memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti rehabilitasi saluran irigasi agar aliran air lebih lancar dan tidak merendam pertanaman.

Rehabilitasi jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan yang dapat mengurangi biaya pengangkutan saprodi dan hasil panen petani. Pembangunan gudang fermentasi tembakau yang dapat digunakan untuk menyimpan tembakau. Termasuk memberikan bantuan untuk mengurangi beban biaya usaha tani.

Beberapa program bantuan diberikan petani tembakau oleh Pemkab Lotim antara lain melalui bantuan sarana pembibitan tembakau untuk memperoleh bibit yang berkualitas. Misalnya, bantuan pupuk organik cair, pupuk hayati cair dan hands prayer yang telah dilakukan uji coba di Lombok Timur dan terbukti dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 40 persen.

Bantuan pupuk dan pestisida yang dapat meringankan petani dalam usaha tani tembakau setelah dicabutnya subsidi pupuk untuk tanaman tembakau. Sekaligus juga mengantisipasi meledaknya serangan hama penyakit akibat perubahan cuaca. Diperlukan juga upaya meningkatkan pengetahuan petani dalam melakukan usaha tani tembakau melalui pelatihan usaha tani tembakau.

Dinas Pertanian bersama dengan Bapeda telah menginisiasi untuk memberikan jaminan perlindungan produksi bagi petani tembakau melalui program Asuransi Usaha Tani Tembakau (AUTT). Pada tahun 2024 telah melakukan studi tiru ke Pemprov Jawa Timur yang merupakan satu-satunya daerah yang telah melakukan persiapan pelaksanaan program AUTT.

Dari hasil studi tiru tersebut, implementasi program AUTT membutuhkan serangkaian proses untuk dapat dilaksanakan. Pada tahun 2025 ini telah dimulai tahap awal dengan melakukan kajian teknis dan diharapkan seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. (rus)

Inovasi dan Tata Kelola Jadi Kunci

0
Herie Saksono (ekbisntb.com/ist)

NTB dikenal sebagai salah satu lumbung tembakau nasional. Namun, perubahan iklim global mulai mengancam produksi komoditas ini.  Peneliti Ahli Madya Bidang Bisnis dan Manajemen Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Herie Saksono menjelaskan perubahan cuaca, suhu panas yang menyengat di siang hari, dan kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan tanaman tembakau mengalami stres panas, terutama di wilayah pesisir.

Hal ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan kualitas hasil panen. “Memang ini jadi ancaman sistemik yang sudah saya sampaikan perubahan iklim itu memang dampaknya multi difungsional, terutama pada produksi tembakau. Itu pasti mempengaruhi pertumbuhan,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 31 Mei 2025.

Secara bisnis, ia menilai komoditi tembakau menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan apabila dikelola dengan benar. Untuk mengembangkan potensi tembakau, perlu adanya inovasi membangun industri rokok guna memastikan NTB tidak hanya sebagai lumbung tembakau nasional. Tetapi sebagai produsen rokok sehingga pengolahan mulai dari hulu ke hilir bisa dilakukan di daerah ini.

‘’Bayangkan kalau kita punya pabrik di Lotim, Loteng yang ada sentra tembakaunya. Di KLU yang ingin punya sentra tembakau juga, di Sumbawa juga. Itu keren. Sebanyak apa penyerapan tenaga kerjanya. Termasuk implikasi ekonomi yang ditimbulkannya,’’ terangnya.

Dalam mengelola hasil tembakau, NTB ujar Heri memiliki tantangan structural. Yaitu kecendrungan melakukan ekspor. Kebiasaan ekspor ini dinilai merugikan petani, apalagi adanya kebijakan peningkatan tarif ekspor oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Kelihatannya tidak berdampak, tapi itu berdampak besar terutama teman-teman yang ekspor impor. Jadi perubahan ini sangat kritikal dan fundamental,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan struktural pengelolaan tembakau di NTB, Dosen Akuntansi Universitas Al-Azhar ini mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan lima segmen. Yaitu, kebijakan, orang-orang pemangku kepentingan, barang yang diproduksi, jasa, dan sistem yang tidak bisa diprediksi, termasuk kondisi iklim.

Apabila lima segmen ini telah terpenuhi, NTB bisa menjadi salah satu daerah penghasil rokok di Indonesia. Apabila ini terealisasi, dampak yang diberikan akan sangat besar, khususnya pada pengurangan pengangguran di daerah.

Adapun untuk memastikan pemangku kepentingan yang termasuk dalam hal ini adalah petani tembakau tidak mengalami kerugian di tengah ancaman anomaly iklim, pemerintah perlu membuat kebijakan seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Penjaminan kredit untuk para petani yang terdampak perubahan iklim tadi. Misalnya akses kredit darurat kalau terjadi iklim yang berubah drastic itukan harus ada penyelamatnya,” pungkasnya. (era)

Aktif Sosialisasi Musim Tanam ke Petani Tembakau

0
Lalu Pelita Putra (ekbisntb.com/dok)

WAKIL rakyat di DPRD Provinsi NTB turut prihatin dengan cobaan yang dihadapi petani tembakau pada musim tanam tahun 2025 ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu telah menimbulkan kerugian bagi petani tembakau.

Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan meminta pemerintah Provinsi NTB agar lebih aktif melakukan sosialisasi musim kemarau basah pada petani tembakau.

Pengetahuan tentang musim tersebut dinilai penting agar petani tembakau bisa tepat waktu mulai melakukan penanaman. Sehingga petani bisa menghindari situasi curah hujan yang masih tinggi sampai dengan sekarang ini.

“Kita berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB lebih aktif lagi melakukan sosialisasi, mengingatkan petani kita untuk lebih berhati-hati menanam tembakau,” kata Lalu Pelita Putra pada pekan kemarin.

Diketahui saat ini banyak petani tembakau menelan kerugian. Mereka sudah mulai melakukan penanaman bibit tembakau, akan tetapi curah hujan yang masih tinggi membuat bibit tembakau rusak dan mati.

Bahkan tidak sedikit pertani tembakau yang sudah melakukan penanaman tembakau lebih dari satu kali, bahkan ada yang sampai tiga kali. Namun karena hujan masih terus turun, membuat petani was-was terhadap nasib tembakau mereka.

“Pihak dinas bisa berkoordinasi dan melibatkan BMKG terkait perkiraan cuaca untuk disampaikan kepada petani. Sehingga petani bisa mengatur waktu mulai menanam tembakau,” kata Pelita Putra.

Selain itu politisi PKB itu juga berharap para petani agar memperhatikan masukan para penyuluh. Khususnya mengenai musim tanam di tengah adanya laporan dari BMKG mengenai prakiraan cuaca yang tidak baik saja untuk tanaman tembakau.

Secara khusus, dirinya juga meminta agar para petani tembakau khususnya di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar lebih berhati-hati dalam menentukan jadwal tanam.

“Saya juga berharap kepada petani tembakau kita untuk lebih jeli dan menyatukan terus perubahan musim/cuaca yang sampai saat ini curah hujan masih terpantau cukup tinggi,” pungkasnya. (ndi)