Beranda blog Halaman 566

Perluas Jaringan Usaha, Bulog NTB Buka Peluang Kemitraan dengan KDMP

0
Sri Murniati (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) wilayah NTB membuka peluang kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah ini. Langkah tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan yang diberikan Perum Bulog dalam upaya mendorong perkembangan dan perluasan jaringan usaha yang dikelola KMP.

Sebagai mitra, maka KDMP nantinya bisa menjadi agen penyalur maupun distributor dari berbagai komoditi yang ditangani Perum Bulog. Mulai dari beras, minyak goreng hingga gula.

Tidak hanya itu ungkap Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Sri Murniati, kepada wartawan saat peluncuran KMP syariah Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng), Senin 2 Juni 2025 kemarin. KDMP nantinya juga bisa menjadi mitra Perum Bulog dalam menjalankan program-program yang jadi penugasan pemerintah. Seperti program penyerapan hasil panen hingga stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Dengan kemitraan ini, KDMP bisa bekerja sama menjadi Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), mitra angkutan dari offtaker gabah kering panen maupun jagung pipilan kering hasil panen setempat, mitra pengecer Beras SPHP. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan juga bagi KDMP yang mempunyai kapasitas menjadi mitra distributor Bulog,” sebutnya.

Sehingga dengan kemitraan tersebut, melalui KDMP yang ada masyarakat bisa lebih mudah untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. KDMP juga bisa memiliki unit usaha yang tentunya bisa mendorong perkembangan KDMP itu sendiri. Dan, pada akhirnya bisa berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi di tingkat desa. Sekaligus mendorong peningkatan kesejateraan masyarakat di pedesaan.

Ia menjelaskan, kemitraan tersebut terbuka bagi semua KDMP yang ada di daerah. Jadi pihaknya tidak membatasi jumlah kemitraan yang ada. Terpenting KDMP tersebut sudah memenuhi syarat dan sanggup menjadi mitra Bulog dalam menjalankan berbagai program usaha yang akan dijalankan nantinya.

Murniati mengatakan, Bulog NTB sendiri saat ini sudah membuka komunikasi dengan sejumlah KDMP yang ada di pulau Lombok. Dan, kemitraan dengan KDMP Desa Bilelando merupakan yang pertama. Pola kemitraan tersebut nantinya bisa menjadi model bagi KDMP-KDMP lainnya tidak hanya di pulau Lombok saja. Tetapi juga NTB secara lebih luas.

“Persyatarannya sangat mudah. Terpenting KDMP-nya secara kelembagaan sudah terbentuk dan sudah mengantongi izin usaha, sudah bisa bermitra dengan kami,” imbuhnya.

Sebagai agen dari produk Bulog, KDMP yang jadi mitra nantinya akan memperoleh produk dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Harga jualnya juga harus sesuai ketentuan yang ada. Begitu juga ketika menjadi mitra dalam penyerapan hasil panen, KDMP bisa menjual hasil serapan panen ke Bulog dengan standar harga yang sudah ditentukan.

“Intinya, dengan kemitraan ini KDMP yang ada bisa berkembang unit usahanya. Masyatarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok yang terjangkau. Ekonomi di pedesaan turut bergerak. Masyarakat di pedesaaan ekonominya juga meningkat,” pungkasnya. (kir)

Sumbawa Bakal Optimalkan 164 Destinasi Wisata

0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan akan terus mengoptimalkan keberadaan 164 destinasi wisata yang yang tersebar di beberapa wilayah sehingga layak dikunjungi dan bisa memberikan PAD bagi daerah.

“Kami akan terus optimalkan potensi tersebut terutama kaitannya dengan perbaikan infrastruktur belum sempurna selayaknya destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dr. Deddy Heriwibowo, kepada Ekbis NTB, Senin 2 Juni 2025.

Meski masih banyak kekurangan lanjutnya, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya destinasi wisata tersebut tetap dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga tengah mencoba untuk berkoordinasi dengan leading sektor lainnya untuk bisa memenuhi sarana tersebut.

“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.

Salah satu lanjutnya dengan Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan kondisi yang ada. Termasuk juga memastikan ada atau tidaknya pungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola destinasi wisata.

“Jadi, tidak semua destinasi wisata dipungut biaya, tetapi kami tetap melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan layak atau tidaknya dilakukan pungutan,” tukasnya. (ils)

Stunting Melonjak, Dikes Dompu Enggan Beri Tanggapan

0
Omiyati Fatimah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Angka stunting di NTB mengalami peningkatan hingga 5,2 persen dan Kabupaten Dompu memberi kontribusi atas peningkatan ini. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2024 untuk Kabupaten Dompu sebanyak 19,8 persen berdasarkan data yang disampaikan Kepala BKKBN Provinsi NTB, Makripuddin seperti yang dirilis Suara NTB edisi Senin 2 Juni 2025.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos, MPH yang dikonfirmasi usai upacara Hari Lahir Pancasila, Senin 2 Juni 2025 membantah data yang disampaikan kepala BKKBN Provinsi NTB terkait stunting di Kabupaten Dompu. Data yang diterima pihaknya untuk hasil SSGI di Kabupaten Dompu 14,6 persen, bukan 19,8 persen. “Hasil SSGI itu, Dompu stuntingnya 14,6 persen. Kalau e-PPGBM 11,9 persen kita (Dompu),” katanya.

SSGI merupakan data hasil survei dan banyak yang tidak sesuai fakta di lapangan, sehingga pada tahun – tahun sebelumnya ditolak sejumlah Provinsi untuk dijadikan tolak ukur mengukur kasus stunting. Jajaran Kesehatan justru menggunakan e-PPGBM atau elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan Kementrian Kesehatan dalam mencatat dan melaporkan data gizi secara elektronik. “Datanya diambil dari hasil penimbangan teman – teman Puskesmas pada Februari dan Agustus,” katanya.

Berdasarkan e-PPGBM, jumlah stunting di Kabupaten Dompu 11,9 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan dari hasil e-PPGBM tahun sebelumnya sebanyak 10,6 persen. Kendati mengalami kenaikan, Omiyati enggan menyebutnya dan khawatir dipersalahkan.

“Saya belum bisa ngomong, karena harus di forum. Kalau saya bilang naik, takutnya keliru saya. Nanti kita lihat dulu angka secara keseluruhan, karena eksposenya beberapa hari ini. Kita juga belum ada rakor lagi, Bappeda dengan Dikes,” akunya. (ula)

2.965 Balita di Sumbawa Masih Stunting

0
dr. Nieta Ariyani(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbawa, mencatat jumlah absolut balita stunting mencapai 2.965 orang atau sekitar 8,67 persen.

“Berdasarkan data aplikasi E- PPGBM jumlah balita stunting hanya 8, 67 persen dan angka itu berbeda dengan SSGI yang menyebutkan angka kita sebesar 29 persen,” kata Plt sekretaris (DP3AP2KB) dr. Nieta Ariyani kepada Ekbis NTB, Senin 2 Juni 2025.

Nieta melanjutkan, ada beberapa faktor utama munculnya masalah stunting pertama yakni asupan gizi 1000 hari awal kehidupan anak-anak. Selain itu banyaknya kasus stunting terjadi karena pernikahan anak di bawah umur serta persoalan lingkungan termasuk air, udara, dan tanah.

“Investasi gizi di 1000 hari pertama kehidupan merupakan suatu kewajiban para orang tua. Selain stunting, kasus-kasus lain juga bisa semakin ditekan jika 1000 hari pertama dipedomani,” ucapnya.

Dia mencontohkan di salah satu lokasi di kelurahan Uma Sima, banyak ditemukan rumah yang tidak layak. Kondisi ini tentu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, karena rata-rata mereka hanya sewa tanah di lokasi tersebut.

“Penanganan masalah stunting ini cukup kompleks, karena kita tidak hanya melihat kecukupan gizi saja melainkan dari segi lingkungan dan rumah juga menjadi perhatian,” ucapnya.

Dokter Nieta melanjutkan, berdasarkan hasil pendataan ada 11 desa di 10 kecamatan yang akan diintervensi di tahun 2025. Desa-desa tersebut yakni Desa Penyaring di kecamatan Moyo Utara, Desa Labuan Bajo dan Desa Stowe Brang di Kecamatan Utan.

Kelurahan Uma Sima di Kecamatan Sumbawa, Desa Bugis Medang di Kecamatan Labuhan Badas, Desa Klungkung di Kecamatan Batulanteh. Desa Sukamulya di Kecamatan Labangka, Desa Lebangkar di kecamatan Ropang, Desa SP III Prode di Kecamatan Plampang, Desa Suka maju di Kecamatan Lunyuk dan Desa Simu di Kecamatan Maronge.

“Desa-desa lokus stunting sudah kita petakan dan kami berkomitmen untuk terus berusaha menurunkan angka tersebut melalui program yang sudah kita canangkan sebelumnya,” tutupnya. (ils)

Distan Lombok Tengah Intensif Awasi Penjualan Hewan Kurban Cegah PMK

0
M. Kamrin(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Tengah, menyatakan pihaknya intensif melakukan pengawasan terhadap penjualan hewan kurban sapi maupun kambing untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

“Pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban tetap dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), baik sebelum maupun setelah pemotongan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah M Kamrin di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan semua hewan kurban yang dijual di pasar hewan maupun di lapak-lapak pinggir jalan di Lombok Tengah dipastikan bebas dari PMK.

“Pemeriksaan daging kurban itu juga bagian dari upaya untuk menjamin hewan yang dijadikan kurban bebas PMK atau penyakit,” katanya.

Ia mengatakan kondisi virus PMK yang menyerang peternak di Lombok Tengah saat ini nihil, setelah sebelumnya terdampak 16 ekor ternak yang terkena PMK di Kecamatan Pringgarata.

“Ternak yang terkena PMK itu telah ditangani langsung oleh petugas medis kesehatan hewan,” katanya.

Ia mengatakan kondisi belasan ternak yang terjangkit PMK tersebut saat ini telah sembuh dan tidak ada yang mati, karena telah dilakukan pengobatan dan penanganan secara intensif.

“Kasus PMK di Lombok Tengah saat ini nihil,” katanya.

Sementara itu, untuk ketersediaan hewan kurban tercukupi, karena populasi ternak di Lombok Tengah terbesar kedua di NTB.

“Populasi terkait sapi di Lombok Tengah mencapai 100 ribu ekor,” katanya.

Ia mengatakan untuk jumlah hewan yang akan dikurbankan pada Idul Adha 2025 masih belum bisa dipastikan, karena belum dilakukan pendataan.

“Namun, berapa jumlah hewan yang dikurbankan itu bisa diketahui setelah pemotongan,” katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk membeli hewan kurban yang sehat sesuai dengan syariat Islam dan diharapkan warga aktif melapor jika ada ternak yang sakit, sehingga bisa dilakukan penanganan untuk mencegah terjadinya PMK.

“Jika ada ternak warga yang sakit, bisa melapor kepada petugas di masing-masing kecamatan atau desa,” katanya. (ant)

Disnaker Mataram Tunggu Koordinasi Terkait Pencairan BSU

0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, hingga saat ini masih menunggu koordinasi terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 bagi pekerja di kota itu.

Kepala Disnaker Kota Mataram H. Rudi Suryawan di Mataram, Senin, mengatakan hingga hari ini pihaknya belum ada koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Selain itu kami juga belum menerima surat resmi serta petunjuk teknis pelaksanaan BSU dari pemerintah pusat,” katanya.

Hal tersebut disampaikan menyikapi rencana pemerintah untuk memberikan BSU kepada pekerja yang dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan mulai 5 Juni 2025, sebesar Rp300.000 untuk jatah bulan Juni dan Juli 2025.

Rudi mengatakan pengalaman pencairan dana BSU ketika terjadi wabah COVID-19, proses pencairan dilakukan langsung ke rekening setiap pekerja yang memenuhi syarat, salah satunya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, kata dia, semua proses pencairan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Himpunan Negara (Himbara).

Selain itu pekerja merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan  gaji minimal Rp3,5 juta dan tidak menjadi penerima program bantuan sosial pemerintah lain. Misalnya tidak masuk sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan modal produktif, prakerja, atau bantuan-batuan lain.

“Tujuannya agar BSU bisa merata ke pekerja yang belum menerima bantuan pemerintah,” katanya.

Sementara untuk BSU tahun 2025, lanjut Rudi, hingga saat ini belum ada koordinasi apa pun dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk surat resmi serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Mungkin saja, semua proses sudah berjalan di BPJS Ketenagakerjaan dan kami tinggal menerima laporan hasil pencairan dari pihak BPJS,” katanya.

Data Disnaker Kota Mataram saat pencairan BSU COVID-19 pada tahun 2022, jumlah pekerja memenuhi syarat mendapatkan BSU sekitar 7.000 lebih.

BSU diberikan untuk meringankan beban pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi tantangan ekonomi serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat. (ant)

Hiswana Migas NTB Tunggu Arahan Terkait Distribusi LPG 3 Kg oleh Koperasi Merah Putih

0
Kios LPG 3 di Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana pemerintah melibatkan Koperasi Merah Putih dalam distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram di wilayah pedesaan menimbulkan pertanyaan dari para pemilik kios atau pangkalan LPG eksisting di Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski pada prinsipnya mendukung, pelaku usaha berharap kebijakan tersebut tidak mengganggu stabilitas pasokan yang telah berjalan selama ini.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Reza Nurdin, menyatakan bahwa rencana tersebut dapat diterima selama diikuti dengan penambahan kuota LPG 3 kg.

“Menurut kami positif-positif saja, selama ada kuota tambahan,” ujar Reza di Mataram, Senin, 2 Juni 2025.

Ia menjelaskan bahwa distribusi LPG 3 kg sangat bergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Kuota tersebut kemudian didistribusikan ke agen-agen dan diteruskan ke pangkalan LPG di seluruh kabupaten/kota. “Karena kuota ini juga terbatas,” tambahnya.

Reza juga mengingatkan bahwa tujuan utama distribusi LPG 3 kg adalah memastikan setiap desa memiliki akses terhadap energi bersubsidi. Saat ini, hampir seluruh desa di NTB sudah memiliki pangkalan LPG.

Namun hingga saat ini, lanjutnya, belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat maupun dari PT Pertamina terkait mekanisme distribusi oleh Koperasi Merah Putih. NTB juga belum termasuk wilayah uji coba program tersebut.

“Untuk NTB belum ada info. Karena masih dilakukan uji coba oleh pemerintah. Mekanisme dan petunjuk lainnya juga belum kami terima,” ungkap Reza.

Ia menambahkan, bila distribusi LPG nantinya juga melibatkan Koperasi Merah Putih tanpa ada penambahan kuota, dikhawatirkan dapat mengurangi jatah pangkalan yang sudah ada. “Kecuali kalau ada penambahan kuota, menurut kami sih tidak masalah,” tegasnya.

Hingga saat ini, Hiswana Migas NTB masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat dan Pertamina. Koordinasi dengan Dinas Koperasi juga belum dilakukan.

“Dari Dinas Koperasi juga belum ada koordinasi dengan kami, Hiswana. Kita tunggu saja,” pungkas Reza.

Hiswana Migas NTB berharap pemerintah mempertimbangkan ketersediaan kuota agar kebijakan baru ini tidak merugikan pangkalan eksisting yang telah berperan penting dalam menjaga kestabilan pasokan energi di pedesaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi secara adil dan merata, tanpa menimbulkan gejolak distribusi. (bul)

Dikes Bantah Kenaikan Angka Stunting di Kota Mataram Capai 23 Persen

0
H. Emirald Isfihan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram membantah kenaikan angka stunting mencapai 23 persen di Mataram. Jumlah kasus stunting diklaim mengalami penurunan dari sebelumnya 1.900 kasus menjadi 1.800 lebih.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan dikonfirmasi pada, Senin 2 Juni 2025 menjelaskan, data kasus stunting yang dirilis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NTB, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dipermasalahkan dan dilihat sebagai perbandingan untuk menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Akan tetapi, di Kota Mataram mengacu pada elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk melihat angka stunting. Sistem pencatatan ini diklaim riil berdasarkan temuan di masyarakat. “Kita mempunyai by name by addres. Data kita valid sekali melalui e-PPGBM,” jelasnya.

Tolok ukur penentuan kasus stunting di Kota Mataram menggunakan e-PPGBM, sehingga angka kasus anak bertubuh pendek turun dari sebelumnya 1.900 balita menjadi 1.800-an balita. Artinya, kasus stunting mengalami penurunan sehingga target di akhir tahun 2025, mencapai 5 persen.

Emirald menegaskan, permasalahan data ini sebenarnya hanya di atas kertas. Oleh karena itu, e-PPGBM menjadi sarana untuk mendapatkan data berat badan balita, sehingga menjadi dasar bagi kader posyandu melakukan swipping. Artinya, pelaksanaan posyandu tidak segampang di atas kertas, melainkan mengacu pada data per pasien. “Misalnya, di posyandu A kader memantau 30 sasaran. Nanti akan dicek apakah sasaran sudah datang 30 orang atau tidak. Kalau kurang maka kader lakukan swipping,” jelasnya.

Sasaran yang tidak hadir di posyandu diakui, mempengaruhi angka stunting. Contohnya kata dia, apabila sasaran 95 persen akan menyebabkan stuntingnya tinggi berdasarkan hasil pembagian.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram meminta tidak hanya berbicara masalah data, melainkan harus fokus anak yang menjadi sasaran. Termasuk kaitannya dengan ibu hamil diwajibkan memeriksakan kehamilan di puskesmas, pemberian tablet penambah darah sebagai bentuk perhatian pemerintah. “Ranah kami di Dikes mengintervensi dari aspek kesehatan,” ujarnya.

Penentuan angka stunting apakah menggunakan SSGI atau e-PPGBM? Ia mempersilakan instansi lain menggunakan SSGI untuk menentukan angka stunting di kabupaten/kota. Karena survey dilakukan dalam waktu tertentu. Berbeda halnya dengan e-PPGBM digunakan kapan pun dan hasilnya riil time. (cem)

OJK Catat 22 Penerbitan Obligasi Hijau Senilai Rp36 Triliun

0
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah terdapat 22 penawaran umum atas Efek Bersifat Utang atau Sukuk (EBUS) Berkelanjutan atau obligasi hijau dengan nilai emisi mencapai Rp36 triliun sejak tahun 2022 sampai 8 Mei 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan nilai itu memang masih kecil apabila dibandingkan dengan nilai emisi penerbitan EBUS Non-Berkelanjutan.

“Namun demikian, dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu ESG (Environmental, Social, and Governance) di Indonesia, diharapkan jumlah penerbit dan nilai penerbitan obligasi berkelanjutan di Indonesia akan terus meningkat,” ujar Inarno sebagaimana jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

Pada tahun 2023, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.18 tahun 2023, yang menggantikan dan memperluas cakupan dari POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

POJK baru itu memasukkan obligasi sosial (social bond) dan obligasi berkelanjutan (sustainability bond) ke dalam kerangka hukum yang jelas, dan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan EBUS Keberlanjutan.

Sehingga, EBUS Berkelanjutan dapat berupa EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, Sukuk Wakaf, EBUS terkait Keberlanjutan, dan EBUS berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

“Hal ini semakin memperkuat peran pasar modal sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan,” ujar Inarno.

Penerbitan POJK 18/2023 merupakan salah satu peran OJK dalam merespon isu global dan regional ASEAN dalam rangka upaya mitigasi dampak perubahan iklim yang juga menjadi komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.

Penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Berkelanjutan bergantung dari jenis EBUS yang diterbitkan, misalnya dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan hanya dapat digunakan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Lalu, dana hasil penerbitan EBUS Sosial hanya dapat digunakan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), dan dana hasil penerbitan EBUS Keberlanjutan hanya dapat digunakan untuk KUBL dan KUBS.

Kemudian, dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf hanya dapat digunakan untuk kegiatan/proyek dalam mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf.

Dengan adanya perbedaan itu, dana hasil penerbitan EBUS terkait Keberlanjutan dapat digunakan untuk tujuan umum perusahaan, diantaranya peningkatan modal kerja dan kegiatan ekspansi usaha sepanjang penerbitan EBUS Berkelanjutan tersebut dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keberlanjutan. (ant)

BEI: Investor Saham Indonesia Capai Rekor Baru 7 Juta SID

0
Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (ekbisntb.com-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan jumlah investor saham Indonesia mencapai rekor baru sebanyak 7.001.268 single investor identification (SID) per 26 Mei 2025, atau meningkat dibandingkan sebanyak 6.381.444 SID pada 31 Desember 2024.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan peningkatan jumlah investor saham terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) sepanjang awal tahun 2025.

“Menariknya, meskipun kebijakan tarif impor mulai diberlakukan, minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia tetap tinggi. Tercermin dari penambahan lebih dari 38 ribu investor saham selama periode 27 Maret hingga 8 April 2025,” ujar Jeffrey di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan penambahan sebanyak 38.676 investor saham terjadi selama periode libur panjang Idul Fitri, ketika jumlah investor meningkat dari 6.705.452 SID pada 27 Maret 2025 menjadi 6.744.128 SID pada 8 April 2025.

“Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme positif terhadap prospek perekonomian Indonesia, sehingga membuat minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal dalam negeri masih tetap tinggi, bahkan di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Jeffrey.

Ia mengatakan, pencapaian itu tidak terlepas dari dukungan penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organization (SRO), dan anak usahanya, serta sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan koordinasi penguatan dan pelaksanaan berbagai program edukasi pasar modal yang inovatif.

“BEI menyadari bahwa pertumbuhan jumlah investor harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur informasi dan edukasi pasar modal,” ujar Jeffrey.

Aplikasi IDX Mobile yang telah diunduh lebih dari 287 ribu pengguna, dan media sosial resmi BEI menjadi beberapa kanal utama untuk memberikan akses informasi sekaligus edukasi yang cepat serta mudah kepada masyarakat.

Selain itu, BEI juga memperluas jaringan Galeri Investasi BEI yang kini mendekati 1.000 lokasi, serta didukung oleh lebih dari 6.000 Duta Pasar Modal yang menjadi ujung tombak edukasi di berbagai daerah di Indonesia.

Hingga jelang pertengahan tahun 2025, Jeffrey mengungkapkan BEI telah melaksanakan berbagai program yang dijalankan melalui Area dan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring kegiatan edukasi seperti Sekolah Pasar Modal (SPM) dari level 1 hingga level 3.

Selain itu, juga menyelenggarakan webinar, seminar, dan workshop yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan pelaku industri, perusahaan efek, asosiasi, akademisi, komunitas, dan media sebagai bagian penting dari strategi literasi pasar modal.

“BEI juga senantiasa berupaya untuk memperkuat basis investor pasar modal, tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi investor ritel, namun juga melalui komunikasi berkelanjutan kepada investor institusi,” ujar Jeffrey.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan BEI berorientasi terhadap peningkatan partisipasi investor institusi, dengan terus menjalin keterlibatan aktif bersama investor institusi domestik guna mendorong peran mereka dalam aktivitas transaksi pasar.

“Inisiatif strategis ini mencerminkan komitmen kuat BEI untuk membangun pasar modal yang transparan, dinamis, dan inklusif di masa depan. Dengan kuatnya basis investor, peran pasar modal Indonesia semakin signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Iman.

Pertumbuhan investor terjadi meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami perubahan dari 7.079,905 pada penutupan perdagangan akhir tahun 2024 menjadi 5.967,988 pada 9 April 2025, yang kemudian kembali menguat ke posisi 7.175,819 per 28 Mei 2025. (ant)