Beranda blog Halaman 562

Sumbawa Ekspor 6.000 Ton Jagung ke Filipina

0
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot alias Haji Jarot bersama Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan saat mengikuti zoom meeting bersama presiden RI Prabowo Subianto.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, akan melakukan ekspor perdana komoditas jagung dengan negara tujuan Filipina sebesar 6.000 ton dari kuota yang diberikan sekitar 20.000 ton.

“Ekspor perdana ini akan kita lakukan pada tanggal 17 Juni melalui pelabuhan Badas dan kami juga akan berusaha maksimal untuk memenuhi kuota yang ditetapkan pemerintah,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, kemarin.

Dikatakan Haji Jarot, produksi jagung secara normal sekitar 1,7 juta dan ton dan padi 1,6 juta ton. Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan daya tampung yang ada di gudang Bulog dan mitra sebesar sekitar 500 ribu ton untuk dua komoditas tersebut.

“Kita masih kekurangan gudang untuk menampung hasil produksi untuk komoditas tersebut sebesar 2.200 ribu ton dan angka itu cukup besar untuk mendukung program swasembada pangan,” ucapnya.

Terbatasnya jumlah gudang tersebut membuat sirkulasi dua komoditas unggulan itu sedikit terkendala. Jika sirkulasi itu normal antara pengangkutan ke tempat pabrik dan ekspor berjalan maka kekurangan gudang tersebut bisa ditekan menjadi 500 ribu ton.

“Kami sangat berterima kasih dengan dibangunnya tiga gudang di Sumbawa sehingga serapan komoditas unggulan bisa kita lakukan secara maksimal,” ucapnya.

Dikatakan haji Jarot, hingga bulan Mei 2025, produksi jagung Sumbawa mencapai 267.460 ton dari luas panen 60.270 hektar. Angka ini diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun seiring kondisi iklim yang mendukung.

“Di tahun 2024, produksi jagung 715.641 ton hal itu menjadikan Sumbawa sebagai sentra jagung terbesar di NTB dan salah satu pemain utama ekspor jagung nasional,” ucapnya.

Selain jagung, komoditas padi juga menunjukkan kinerja gemilang. Di tahun 2024, produksi padi Sumbawa mencapai 325.860 ton dari 57.754 hektar luas panen, dengan surplus beras yang konsisten tiap tahun.

“Kami berharap kehadiran gudang ini menjadi solusi atas tantangan lama, yaitu keterbatasan penyimpanan hasil panen sehingga, distribusi dan pasokan pangan akan lebih efisien dan stabil,” tukasnya. (ils)

Pemerintah Rencanakan Pemangkasan Luas Rumah Subsidi

0
Hery Atmaja(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun rancangan aturan baru yang berpotensi mengubah skema rumah subsidi di Indonesia. Salah satu poin utama dalam draf tersebut adalah rencana pengurangan luas tanah dan bangunan untuk rumah subsidi, yang memicu kekhawatiran di kalangan pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam beleid sebelumnya, Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 menetapkan luas minimal tanah rumah tapak subsidi sebesar 60 meter persegi. Namun, dalam draf aturan yang tengah digodok, disebutkan bahwa luas bangunan rumah tapak akan berkisar antara 18 hingga 35 meter persegi, dengan batas maksimal bangunan mencapai 200 meter persegi.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) NTB, Hery Atmaja, membenarkan adanya pembahasan terkait rencana ini. Menurutnya, konsep baru tersebut mengusulkan rumah subsidi bertingkat dua, tetapi dengan luas tanah yang lebih kecil.

“Masih berupa wacana dari kementerian, rumah subsidi dibuat lantai dua, tetapi luas tanahnya diperkecil,” ujar Hery kepada Suara NTB.

Hery menilai, perubahan ini berpotensi memengaruhi minat masyarakat dalam membeli rumah subsidi, termasuk dampaknya terhadap harga jual. Menyesuaikan desain dan metode konstruksi tentu akan berpengaruh terhadap biaya, yang pada akhirnya bisa membebani konsumen.

“Pasti ada pengaruhnya, karena metode dan cara membangunnya akan berbeda dengan sebelumnya,” jelasnya.

Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI masih berdiskusi intensif dengan pihak kementerian guna memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat maupun pelaku industri properti.

“Teman-teman REI pusat masih berdiskusi intensif dengan kementerian mengenai rencana ini,” tambahnya.

Di sisi lain, rencana ini turut menuai kekhawatiran dari masyarakat, termasuk Saputra (28), seorang karyawan swasta di Kota Mataram yang tengah mempertimbangkan membeli rumah subsidi sebagai hunian pertamanya. Ia mengaku ragu jika luas bangunan dan tanah diperkecil.

“Kalau mau ditempati mungkin tidak, cuma dijadikan investasi dengan disewakan,” katanya.

Saputra berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana perubahan aturan tersebut, agar kebijakan tetap berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Kalau bisa aturannya tetap sama, karena masyarakat menginginkan kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kebutuhan riil, bukan sebaliknya,” ujarnya. (bul)

Kinerja BPR NTB Tumbuh Positif, Aset Tembus Rp1,1 Triliun

0
Sudharmana(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda mencatat pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan dan berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir, sejak penggabungan seluruh BPR milik pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu entitas.

Hingga Mei 2025, sejumlah indikator keuangan utama seperti total aset, dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, dan laba bersih mengalami peningkatan tajam. Hal ini menegaskan posisi BPR NTB sebagai lembaga keuangan daerah yang kian solid.

Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta pengelolaan yang sehat.

“Perjalanan tiga tahun terakhir adalah bukti komitmen kami dalam memberikan layanan keuangan terbaik bagi masyarakat NTB, sekaligus menjaga kesehatan finansial perusahaan,” ujarnya di Mataram, Senin 9 Juni 2025.

Berdasarkan laporan keuangan, total aset BPR NTB terus menunjukkan tren naik. Pada Desember 2022, aset tercatat sebesar Rp 883,10 miliar, naik menjadi Rp 1,002 triliun pada Desember 2023, dan mencapai Rp 1,088 triliun di akhir 2024. Per Mei 2025, total aset telah menembus Rp 1,101 triliun.

Sejalan dengan itu, penyaluran kredit juga meningkat dari Rp 738,68 miliar (Desember 2022) menjadi Rp 810,72 miliar (Desember 2023), dan mencapai Rp 989,21 miliar pada akhir 2024. Per Mei 2025, kredit yang disalurkan mencapai Rp 996,14 miliar.

“Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR NTB sebagai mitra keuangan. Kami terus mendorong pembiayaan yang berkontribusi bagi ekonomi lokal,” jelas Sudharmana.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih perusahaan juga mengalami lonjakan. Pada akhir 2022, laba bersih tercatat Rp 26,99 miliar, naik menjadi Rp 28,85 miliar di 2023, dan menembus Rp 35,33 miliar pada akhir 2024.

Sementara itu, DPK tumbuh dari Rp 577,16 miliar (2022) menjadi Rp 680,30 miliar (2023), dan mencapai Rp 752,46 miliar pada 2024.

“Peningkatan DPK merupakan indikator kepercayaan masyarakat terhadap BPR NTB sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi,” imbuhnya.

BPR NTB juga menunjukkan kondisi keuangan yang sehat melalui berbagai rasio keuangan. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat stabil di atas ketentuan minimum, yakni 51,31% (2022), 52,48% (2023), dan 49,06% (2024), menunjukkan permodalan yang kuat.

Return on Asset (ROA) meningkat dari 3,04% pada 2022 menjadi 4,47% di 2024, sementara Return on Equity (ROE) naik dari 8,47% menjadi 13,92% pada periode yang sama.

“Angka-angka ini mencerminkan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan yang prudent. Kami akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan untuk mendorong kemajuan ekonomi NTB,” tutup Sudharmana. (bul)

Motorku X Meriahkan Kegiatan Runjani Night di Lombok

0
Motorku X meramaikan kegiatan Runjani Night yang digelar oleh komunitas pelari Runjani di Lombok(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Aplikasi layanan pelanggan resmi Astra Motor, Motorku X, turut meramaikan kegiatan Runjani Night yang digelar oleh komunitas pelari Runjani di Lombok. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin komunitas yang dikenal aktif melakukan latihan malam dan makrab bersama para anggotanya.

Dalam kesempatan tersebut, puluhan anggota Runjani ambil bagian dalam sesi latihan lari, sementara Motorku X hadir memberikan pengalaman berbeda melalui berbagai aktivitas interaktif.

Motorku X merupakan aplikasi digital yang memudahkan pelanggan sepeda motor Honda dalam mengakses berbagai layanan, seperti pemesanan servis, informasi katalog produk, promosi, hingga pengingat jadwal servis berkala. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelanggan dalam merawat sepeda motor mereka.

Pada event yang berlangsung di Lombok tersebut, Motorku X menghadirkan booth interaktif di area istirahat dan garis akhir (finish). Beragam aktivitas menarik seperti permainan berhadiah, konsultasi penggunaan aplikasi, hingga promo khusus hanya tersedia selama acara berlangsung.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Adrian Arlim, menyampaikan antusiasmenya terhadap partisipasi Motorku X dalam kegiatan komunitas tersebut. “Kami sangat antusias bisa menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh Runjani. Event ini bukan hanya soal lari, tapi juga soal semangat, konsistensi, dan gaya hidup sehat — nilai-nilai yang sejalan dengan visi Motorku X dalam mendukung mobilitas yang efisien dan menyenangkan,” ujarnya.

Selama acara, peserta juga dapat langsung melakukan pemesanan servis motor Honda melalui aplikasi, mengakses promo, serta menikmati fitur-fitur seperti pelacakan servis dan katalog produk terbaru. Bagi pengunjung yang mengunduh dan mendaftarkan aplikasi di lokasi, Motorku X membagikan merchandise eksklusif.

Dengan kehadiran Motorku X dalam kegiatan ini, Astra Motor NTB berharap dapat menjangkau lebih banyak konsumen di wilayah Lombok dan sekitarnya, serta memperkenalkan layanan purna jual berbasis teknologi yang praktis dan modern. (bul)

Hapus Kemiskinan Ekstrem – Fahri Hamzah: Rumah adalah Titik Awal Perubahan Ekonomi Masyarakat Miskin

0
Rapat pembahasan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem melalui program renovasi dan transformasi perumahan berbasis pendekatan sosial lintas sektor, Minggu, 8 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, H.Fahri Hamzah menegaskan bahwa strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan, rumah adalah titik awal perubahan ekonomi masyarakat miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik, bisa disertifikasi, dia punya jaminan, dan kalau dia punya jaminan, dia bisa masuk ke dunia usaha,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi  Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang berlangsung di Ruang Rapat NTB Syariah, Minggu 8 Juni 2025.

Karena itu, ia mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya bersifat fisik, tetapi juga legal formal dan produktif.  “Pertama, bantu dia dapat sertifikat. Itu jadi sumber asetnya. Setelah itu, rumahnya direnovasi. Maka nilai rumahnya naik, dan dia punya jaminan untuk pinjam modal ke bank. Bahkan sekarang ada KUR tanpa agunan. Tapi kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelasnya.

Wamen PKP menilai, dengan kepemilikan aset tanah atau rumah, masyarakat bisa menjadikan hal tersebut sebagai agunan untuk mendapat pinjaman di bank. Sehingga, dari hasil agunan tersebut dapat dijadikan usaha sehingga mengembangkan perekonomian masyarakat.

“Salah satu cara menghilangkan kemiskinan adalah memberikan orang itu jaminan aset. Soalnya kalau miskin ekstrem itu tidak punya apa-apa. Jadi harus punya aset,” tambahnya.

Untuk pengembangan kawasan, Pemerintah Pusat, kata Fahri telah menghitung anggaran sekitar Rp20-22 miliar untuk pembangunan infrastruktur. “Kawasan itu kalau kita standarisasi pakai RT (Rukun Tetangga), di Indonesia ada sekitar 1,2 juta RT.  Satu RT paling kecil kira-kira 30 rumah, paling besar 60 rumah, itu bisa jadi satu kawasan,” ungkapnya.

Pengembangan wilayah pesisir, Menteri Perumahan dan Permukiman akan bekerja sama dengan Menteri Pariwisata. Kerja sama ini bertujuan agar pengembangan wilayah ini tidak hanya pada rumah dan kawasan, tetapi juga memperbaiki pusat produksi protein dan pusat kuliner.

Selain itu, mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mendorong adanya pemukiman vertikal atau pembentukan rumah susun. Hal ini mengingat kawasan perumahan yang semakin sempit.

“Kalau pemerintah mau terlibat membantu perumahan, dan membantu konservasi lahan produktif karena presiden kita punya cita-cita swasembada bahkan lumbung pangan dunia. Maka pembangunan di atas sawah kita kurangi dengan cara pembangunan dilakukan secara vertikal, terutama untuk renovasi perkotaan,” jelasnya.

Daerah perkotaan, lanjut Fahri mengalami berbagai masalah, terutama pada harga lahan yang semakin tinggi. Sehingga, banyak masyarakat tersingkir dari kawasan ini dan menjadikan lahan produktif sebagai kawasan permukiman.

Untuk memastikan tidak ada lagi lahan produktif yang dijadikan kawasan permukiman, Fahri mendorong pemerintah kota untuk mengambilalih lahan kumuh yang ada di kawasan perkotaan untuk dijadikan sebagai rumah susun. “Ini masa depan perkotaan, dan kita harus mendorong pengembangan di sana,” ucapnya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pembangunan rumah dinilai sebagai jalan menuju transformasi sosial. “Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Artinya, rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak ke kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” ujarnya.

Selanjutnya, perbaikan atau pengembangan kawasan kumuh menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi sosial. Untuk itu, perumahan di kawasan kumuh harus dibangun dengan pendekatan komunitas, bukan sekadar proyek fisik. Ia menyebut perlunya menghadirkan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif, agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan masyarakat bisa hidup produktif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan pemetaan potensi warga sebagai bagian dari program pembangunan terpadu. “Kita akan masukkan juga sertifikasi, pemahaman kondisi sosial masyarakat, termasuk bagaimana mengidentifikasi potensi ekonomi warga agar mereka tidak kembali miskin setelah dibantu,” katanya. (era)

Gubernur Iqbal Menyorot Tingginya Angka Kemiskinan di Pesisir NTB

0
Lalu. Iqbal(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhammad Iqbal menyoroti tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir. Lebih dari 50 persen angka kemiskinan di NTB terpusat di kawasan pesisir, membentang dari Ampenan, Sekotong, Awang, Tanjung Luar, hingga Sape.

Melihat fakta itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa strategi agromaritim akan menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di kawasan pesisir.

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata merupakan tiga prioritas utama Pemprov NTB. Ketiganya memiliki korelasi erat dengan sektor kelautan dan pesisir.

“Untuk menyelesaikan tiga isu ini, melalui agromaritim, semuanya bisa diselesaikan bersamaan dalam satu program,” ujar Iqbal.

Iqbal mengidentifikasi bahwa sebagian besar nelayan di NTB adalah nelayan pesisir, yang hanya menangkap ikan-ikan pantai atau ikan karang, berbeda dengan nelayan ocean going yang mampu menangkap ikan berukuran besar seperti tuna. Oleh karena itu, Pemprov NTB akan mengarahkan fokus pada budidaya perikanan.

“Arahnya di NTB lebih cocok kepada budidaya. Karena masyarakat kita adalah masyarakat pantai, bukan masyarakat yang mengarungi samudera seperti orang Bugis, orang Buton yang langsung menangkap ke Samudera. Merubah kultur masyarakat ini kan tidak mudah,” jelasnya.

Menurut Iqbal, NTB memiliki potensi besar dalam budidaya perikanan. Kualitas air di pantai-pantai NTB sangat baik, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Dengan demikian, sistem padat karya dapat diterapkan secara efektif dalam sektor budidaya perikanan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Saat ini budidaya komoditas kelautan perikanan menurut gubernur belum massif dilakukan di NTB. Budidaya yang dilakukan di NTB masih terfokus pada rumput laut, dan udang vaname, itupun belum bisa.

Padahal, masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan budidayanya. Ada ikan napoleon, ada ikan kerapu, nila, lobster juga budidayanya masih skala uji coba, belum sekala besar. semua itu butuh ekosistem.

Gubernur kemudian menceritakan, bagaimana berjayanya Norwegia dan menjadi negara paling kaya di dunia. Dalam diskusi dengan salah seorang professor ahli koperasi di Norwegia saat ini aktif di Kemlu , gubernur menceritakan pertanyaannya kepada professor dimaksud. Mengapa Norwegia sejaya ini?

“Iqbal, dulu kita hidup dari berburu ke hutan. Semakin tingginya kebutuhan, kemudian kami terfikir untuk melakukan budidaya Salmon. Dan kami beternak Salmon pada posisi yang sangat sulit dilakukan di laut dalam dan dingin. Itu untuk menjaga cita rasa salmon tetap berkualitas, sehingga itu yang membedakannya dengan salmon biasa. Itu kata profesornya. Dan sekarang 30 persen sumbangan produk Salmon terhadap perekonomian Norwegia. Dari situlah saya berfikir membangun visi misi dengan bu Wagub di agromaritim,” ungkap gubernur.

Karena itu, dalam upaya mengimplementasikan strategi ini, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan berbasis sains.

“Yang dibutuhkan sekarang kolaborasi, ke depan kita butuh pendekatan-pendekatan sains, karena itu kita butuh dan kita akan melibatkan akademisi ke dalam proses pembuatan kebijakan,” tegasnya.

Pendekatan ini akan mengadopsi konsep pentahelik, yang tidak hanya melibatkan akademisi tetapi juga dunia usaha.

“Bukan saja kita akan libatkan akademis, tapi dunia usaha juga harus dilibatkan,” tambahnya.

Gubernur Iqbal menyampaikan dalam beberapa waktu kedepan akan mengumumkan target spesifik di sektor maritim. Ia juga menyoroti perubahan paradigma dalam perencanaan program. Selama ini, perencanaan seringkali didasarkan pada besaran anggaran yang tersedia, kemudian program disesuaikan. Namun, di bawah kepemimpinannya, ia menginstruksikan untuk menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan terlebih dahulu, tanpa terpaku pada anggaran awal.

“Sekarang kita simulasi terus, enggak usah kita pikir budget, tetapkan saja apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan untuk mencapai kemauan kita itu, budget bisa kita upayakan dari berbagai sumber. Itu yang harus kita pikirkan sama-sama,” katanya menegaskan komitmen kuat Pemprov NTB dalam mengatasi persoalan kemiskinan di pesisir melalui inovasi dan kolaborasi.(bul)

ITDC Hadirkan Promo Tiket MotoGP Mandalika Selama Juni 2025

0
Tiga pembalap MotoGP beradu cepat di lintasan Sirkuit Mandalika di perhelatan MotoGP 2023. Tahun 2025 ini, Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP tanggal 3-5 Oktober (ekbisntb.com/itdc.co.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau IndonesianGP, yang akan digelar pada 3–5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, kembali menghadirkan promo eksklusif bertajuk Super Sale 6.6. Promo ini memberikan kesempatan istimewa bagi para pecinta MotoGPTM untuk mengamankan tiket dengan harga terbaik, hanya berlaku mulai 6 hingga 30 Juni 2025 dengan jumlah tiket terbatas. Setelah periode Super Sale 6.6 berakhir, harga tiket akan kembali naik mengikuti penyesuaian reguler.

Harga spesial promo mencakup berbagai kategori Grandstand, antara lain Premium Grandstand A seharga Rp1.225.000, Premium Grandstand B, C, J, K seharga Rp630.000, dan Regular Grandstand E, G, H, I hanya Rp280.000. Penawaran ini menjadi kelanjutan dari tren harga yang terus meningkat sejak periode penjualan sebelumnya, menjadikan momen ini sebagai waktu terbaik untuk mengamankan tiket sebelum harga kembali normal.

Dengan promo ini, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC bersama cucu usahanya Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengajak para penggemar untuk tidak hanya menjadi saksi kejuaraan balap dunia, tetapi juga memanfaatkan momentum pembelian paling menguntungkan sepanjang musim penjualan.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, Troy Warokka, mengatakan promo Super Sale 6.6 dihadirkan sebagai bentuk komitmen untuk membuka akses lebih luas bagi para penggemar balap di Tanah Air, “Kami ingin memberikan kesempatan terbaik bagi para penggemar balap tanah air untuk menikmati ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 dengan harga yang sangat terjangkau. Promo Super Sale 6.6 tidak hanya menawarkan harga spesial, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kami atas antusiasme dan dukungan luar biasa dari para penggemar sejak awal. Ini adalah momentum yang sayang untuk dilewatkan. So, get your seats before they’re gone!”

Tiket Super Sale 6.6 hanya dapat dibeli secara resmi melalui situs www.themandalikagp.com. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan atau praktik calo, dan selalu memastikan pembelian dilakukan melalui kanal resmi. Informasi terkini terkait penjualan tiket, promosi, hingga kegiatan pendukung lainnya juga dapat diakses melalui akun Instagram resmi @themandalikagp.

Dengan atmosfer sirkuit yang ikonik dan energi luar biasa dari para penggemar, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 diprediksi kembali menjadi salah satu seri paling bergengsi dan meriah di kalender MotoGPTM musim ini.(bul)

FABEM NTB Tolak Keras Penambangan Nikel di Raja Ampat

0
Logo Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Nusa Tenggara Barat (NTB)(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –

Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas menolak rencana penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penolakan ini didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati Raja Ampat yang mendunia.

Ketua FABEM NTB, Habibi, menegaskan bahwa penambangan nikel dapat memicu pencemaran air dan tanah, merusak ekosistem laut, menyebabkan deforestasi, hingga menghilangkan mata pencarian masyarakat sekitar.

“Raja Ampat adalah salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Penambangan nikel di daerah ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dan berdampak pada generasi selanjutnya,” ujar Habibi.

Raja Ampat dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 2.500 spesies ikan laut, 75% spesies karang dunia, berbagai jenis moluska, serta mamalia laut seperti lumba-lumba, paus, dan dugong. Keberadaan tambang nikel dikhawatirkan akan menghancurkan kekayaan alam tak ternilai ini.

FABEM NTB kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, Meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menghentikan eksplorasi dan rencana penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Mendesak Kejaksaan Agung RI dan instansi penegak hukum terkait untuk memeriksa indikasi pelanggaran hukum dalam penerbitan izin tambang, serta memastikan penegakan hukum yang tegak lurus.

Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi seluruh penambang di pulau-pulau Indonesia yang tidak mematuhi aturan dan melanggar prinsip Good Mining Practice (GMP) serta merusak ekosistem lingkungan.

Mendesak kementerian terkait untuk tegas dalam menjalankan penegakan sanksi, baik sanksi administrasi (penutupan tambang), pidana, maupun gugatan perdata, terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Mengingatkan agar kegiatan investasi di sektor tambang tidak merusak ekosistem alam, terutama situs-situs bersejarah. FABEM prinsipnya mendukung investasi yang ramah dan merawat ekosistem lingkungan alam sekitarnya.

Habibi menegaskan bahwa FABEM NTB siap mengawal penolakan ini melalui gerakan 1000 tanda tangan.

“Kami akan bekerja sama dengan organisasi lain dan masyarakat untuk memperkuat gerakan ini dan memastikan bahwa lingkungan hidup di Raja Ampat tetap terjaga,” ujarnya.

Senada dengan Habibi, Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Kerjasama Antar Lembaga & Bidang Hukum, Tody Ardiyansah Prabu, S.H., menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mengkonsolidasikan gerakan penolakan tambang nikel di Raja Ampat.

Tody Ardiyansah Prabu, S.H., menambahkan bahwa momentum isu ini akan terus dimanfaatkan FABEM untuk memperjuangkan isu lingkungan pro-rakyat dan mengkritisi penambang di seluruh Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan parah karena tidak memperhatikan pengelolaan sesuai prosedur dan tidak memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik, serta abai terhadap prinsip Good Mining Practices (GMP).

“GMP adalah prinsip, metode, dan prosedur yang diterapkan dalam industri pertambangan untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini mencakup aspek teknis, konservasi mineral, pengelolaan lingkungan, keselamatan, kesehatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat,” jelas Tody.

Ia juga menyoroti Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2014 yang memprioritaskan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kegiatan non-pertambangan seperti konservasi, pendidikan, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan. “Kegiatan pertambangan bukanlah prioritas di pulau kecil, hal ini juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023,” pungkas Tody Ardiyansah Prabu, S.H.

Selain itu, Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara umum melarang aktivitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat mengganggu ekosistem dan kelestarian sumber daya alam, termasuk penambangan terumbu karang dan pencemaran lingkungan.(r)

Tiga Tahun Terbentuk, Kinerja Keuangan BPR NTB Tumbuh Signifikan

0
Sudharmana (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan dan berkelanjutan selama tiga tahun terakhir pasca digabungnya seluruh BPR milik pemerintah daerah di NTB menjadi satu.

Hingga Mei 2025, terjadi peningkatan drastis dalam total aset, dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan laba bersih, menegaskan posisi BPR NTB sebagai lembaga keuangan yang semakin kuat di NTB.

Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana menyatakan optimis terhadap capaian ini.

“Perjalanan tiga tahun terakhir adalah bukti komitmen kami dalam memberikan layanan keuangan terbaik bagi masyarakat NTB, sekaligus menjaga kesehatan finansial perusahaan,” ujar Sudharmana di Mataram, Senin 9 Juni 2025.

Berdasarkan laporan kinerja, total aset BPR NTB terus melonjak. Pada Desember 2022, total aset tercatat Rp 883,104 miliar, meningkat menjadi Rp 1,002 triliun pada Desember 2023, dan mencapai Rp 1,088 triliun pada akhir Desember 2024. Bahkan, per Mei 2025, total aset BPR NTB telah menyentuh angka Rp 1,101 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan aset, penyaluran kredit kepada masyarakat juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kredit yang diberikan tercatat Rp 738,683 miliar pada Desember 2022, naik menjadi Rp 810,729 miliar pada Desember 2023, dan mencapai Rp 989,219 miliar pada Desember 2024. Per Mei 2025, kredit yang disalurkan mencapai Rp 996,149 miliar, menunjukkan kembali momentum positif di awal tahun.

“Peningkatan penyaluran kredit ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR NTB sebagai mitra keuangan mereka. Ini juga sejalan dengan misi kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Sudharmana.

Kinerja positif juga tercermin dari peningkatan laba bersih. Dari Rp 26,991 miliar pada Desember 2022, laba bersih melonjak menjadi Rp 28,859 miliar pada Desember 2023, dan mencapai puncaknya di Rp 35,328 miliar pada akhir Desember 2024.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari Rp 577,160 miliar pada Desember 2022 menjadi Rp 680,302 miliar pada Desember 2023, dan menembus Rp 752,462 miliar pada Desember 2024.

“Peningkatan dana pihak ketiga adalah indikator kepercayaan masyarakat terhadap BPR NTB sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi. Ini juga modal penting bagi kami untuk terus menyalurkan pembiayaan,” kata Sudharmana.

Selain angka absolut, rasio keuangan BPR NTB juga menunjukkan kondisi yang sangat sehat dan terjaga. Rasio Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) tetap stabil di atas batas ketentuan, yakni 51,31% (Des 2022), 52,48% (Des 2023), dan 49,06% (Des 2024), menunjukkan permodalan yang kuat.

Rasio kualitas aset juga patut diacungi jempol.

Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) juga menunjukkan tren positif, menandakan efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang baik. ROA meningkat dari 3,04% (Des 2022) menjadi 4,47% (Des 2024), sementara ROE naik dari 8,47% (Des 2022) menjadi 13,92% (Des 2024).

“Angka-angka ini adalah cerminan dari strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan yang prudent. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan demi kemajuan ekonomi NTB dan kesejahteraan masyarakat,” demikian Sudharmana.(bul)

Giliran Warga Gunung Sari Lombok yang Mendapat Sosialisasi Program MBG

0
Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk warga Gunung Sari(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk warga Gunung Sari Kamis, 5 Juni 2025. Program MBG merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan gizi dan menekan kasus stunting di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG ini bertempat di Gunung Sari, Lombok Barat. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Muazzin Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dan Ketua Sanggar Kegiatan Belajar Lombok Barat, Nurhayati.
Dengan dilakukannya sosialisasi di Gunung Sari Lombok Barat, anggota Komisi IX DPR RI Muazzin Akabar menjelaskan bahwa

“Program Makan Bergizi Gratis ini akan disalurkan merata ke penerima manfaat yang ada di Gunung Sari,” ucap Muazzim.

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dengan diadakannya sosialisasi program MBG ini masyarakat juga bisa bermitra ataupun menjadi petugas untuk dapat meningkatkan perekonomiannya,” tambahnya.

Kemudian, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan terkait dukungan dari BGN untuk dapat membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemisikinan, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SBM).

Komitmen tersebut akan menjadi pacuan Badan Gizi Nasional menuju Indonesia Emas ditahun 2045. Program MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu meningkatkan gizi berkualitas pada masyarakat,” ucap Lalu Muhammad Iwan.
Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.(r)