Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 560

Cukai Rokok Mahal, Rokok Ilegal Disinyalir Marak Beredar

By
ekbisntb.com
-
0
Cukai rokok (ekbisntb.com/solopos.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok. Kebijakan ini berdampak terhadap maraknya rokok illegal beredar di Kota Mataram.

Tarif cukai rokok diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022. Tarif cukai rokok perbatang untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I Rp1.231. SKM golongan II tarif cukai perbatangnya Rp746. Sigaret Putih Mesin golongan I dikenakan Rp1.336 cukai rokok perbatang. SPM golongan II dikenakan cukai rokok Rp794 perbatang. Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan golongan I dikenaikan cukai Rp483 perbatang, sedangkan golongan II dikenakan Rp378 perbatang. SKT golongan III dikenakan cukai Rp122 perbatang. Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) dikenakan cukai Rp1.231 perbatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menegaskan, kebijakan pemerintah pusat menaikan cukai rokok untuk mengendalikan peredaran rokok di tengah masyarakat. Selain itu, anak-anak usia sekolah tidak mudah mendapatkan rokok dengan harga murah. “Tujuannya menaikan cukai sebagai upaya pemerintah agar tidak beredar luas rokok di tengah masyarakat,” terangnya ditemui pekan kemarin.

Kenaikan cukai rokok justru menimbulkan persoalan baru dengan maraknya peredaran rokok illegal. Pihaknya rutin menyisir retail modern maupun tempat usaha lainnya agar tidak menjual rokok illegal tersebut. Lurah dan kepala lingkungan diedukasi agar membantu mensosialisasikan ke warga maupun pemilik kios di lingkungan. “Kalau di retail modern tidak berani mereka jual rokok illegal. Justru yang menjadi masalah di kios-kios terpencil ini,” ujarnya.

Pemberantasan peredaran rokok illegal ini, justru harus menjadi komitmen bersama baik kepala lingkungan, OPD teknis, aparat penegak hukum (bea cukai) dan instansi lainnya. Jangan sampai anak-anak kena candu rokok disebabkan harga rokok yang murah.

Harganya Lebih Murah

Di satu sisi, peredaran rokok illegal di tengah masyarakat sangat masif. Rokok illegal disinyalir memiliki kualitas rasa yang sama dengan rokok yang dijual secara legal di retail modern maupun pusat pertokoan. Paling penting adalah harganya lebih murah.

Rizal, salah seorang perokok di Kota Mataram memilih membeli rokok illegal ketimbang harus membeli rokok resmi. Ia membandingkan harga serta kualitas rasa hampir sama dengan rokok bermerk yang dijual di toko. Misalnya, rokok kretek dijual Rp27.000-Rp32.000 perbungkus, maka rokok illegal dengan jenis dan rasa sama dijual Rp16.000-Rp17.000 perbungkus. “Lumayan kan harganya jauh berbeda,” ucapnya.

Rizal juga seorang pegawai di Kota Mataram mengakui, rokok yang dikonsumsi setiap hari tersebut adalah illegal, tetapi semakin mahalnya harga rokok menjadi alasan dirinya membeli rokok tersebut. “Saya bisa ngirit biaya kalau beli rokok ini,” ujarnya sambil menunjukan rokok illegal yang dikeluarkan dari saku celananya. (cem)

Jumlah Pekerja dengan Lapangan Pekerjaan di Mataram Masih Timpang

By
ekbisntb.com
-
0
H. Rudi Suryawan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah angkatan kerja di Kota Mataram, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini dipicu banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta mewisuda mahasiswa mereka. Jumlah ini belum termasuk lulusan SMA/SMK tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan biaya. Ketimpangan lapangan pekerjaan masih menjadi permasalahan perlu dicarikan solusi bersama.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, kebijakan pemerintah pusat membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil secara serentak memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Meskipun, formasi yang dibutuhkan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. “Tentunya formasi ini tidak sebanding dengan angkatan kerja,” terang Rudi.

Kondisi ini hampir sama terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Rudi mendorong lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas dapat menciptakan usaha baru, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga lainnya.

Jika mengandalkan menjadi calon pegawai negeri sipil sangat sulit dengan melihat perbandingan-perbandingan serta persaingan dengan ribuan pelamar. “Kalau kami mendorong muncul wirausaha baru di tengah masyarakat supaya mereka juga membuka peluang merekrut pekerja lain,” jelasnya.

Angka pengangguran terbuka di Kota Mataram pada Agustus 2023 mencapai 4,78 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Mataram sebanyak 220,88 ribu orang. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan 5,00 persen dari 63,26 persen menjadi 68,26 persen di Agustus 2023. Sementara, tingkat pengangguran terbuka turun 1,25 persen. Berdasarkan data tingkat pendidikan tercatat bahwa penduduk tamatan SMA Kejuruan mencapai 8,68 persen.

Rudi menambahkan, angka pengangguran di tahun 2024 belum dikeluarkan oleh BPS Kota Mataram, tetapi diharapkan ada penurunan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram. Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersinergi dan bergotong royong menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan skill masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. (cem)

Program KBA Selagalas Mengubah Hidup Penyandang Tuna Netra, Ibu Rumah Tangga, hingga Siswa

By
ekbisntb.com
-
0
Para penyandang disabilitas di SLB Tuna Netra Selagalas menunjukkan keterampilan seni music, SLB Tuna Netra ini menjadi salah satu bagian dari program KBA.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Kampung Berseri Astra (KBA) di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram perlahan-lahan mengubah hidup kelompok masyarakat sasaran program. Dari penyandang disabilitsa tuna netra, ibu-ibu rumah tangga, hingga para siswa-siswi.

KBA merupakan program Kontribusi Sosial Berkelanjutan Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 pilar program yaitu Pendidikan, Kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan.

Melalui program KBA ini, masyarakat dan perusahaan (Astra Internasiona, Tbk dan group jaringannya) dapat berkolaborasi untuk bersama mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, cerdas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah KBA.

Penakita bersama Astra Motor NTB pada Jumat, 4 Oktober 2024 mengajak puluhan komunitas jurnalis tulis, foto dan blogger mengeksplore perkembangan KBA Selagalas, setelah diintervensi tiga tahun terakhir.

Lokasi – lokasi yang dieksplore diantaranya, Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Penyandang Tuna Netra (YPTN) Mataram, Kebun Bina Karakter SMAN 6 Mataram, dan Balai sentra produksi Rengginang di Lingkungan Jangkuk.

SLB Tuna Netra satu-satunya di NTB ini kini tengah mengasuh dan mendidik sebanyak 34 penyandang tuna netra. Menurut Kepala Sekolah SLB ini, Ahmad Fatoni, seluruh anak asuh di sekolah ini selain diberikan ilmu kependidikan, juga didorong untuk mengembangkan bakatnya. Misalnya, bakat seni musik, bakat boga, dan keterampilan tambahan, yaitu memijat (spa).

“Di sini ada group musiknya untuk mengembangkan seni. Kemudian diberikan pelatihan membuat kue, dan diajarkan keterampilan memijat profesional,” kata Fatoni.

Seluruh keterampilan tersebut diajarkan oleh guru-guru pendamping, maupun sukarelawan dari eksternal yang peduli kepada para penyandang disabilitas di SLB ini.

“Karena tidak boleh anak-anak asuh kami ini manja dan terus disini. Mereka harus kembali ke sosial masyarakatnya, tapi tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka bisa produktif,” ujarnya.

Hasilnya, anak-anak asuh di SLB ini kerap digunakan jasanya. Untuk pertunjukan musik, hingga jasa pijit panggilan.

“Kalau yang boga, masih dalam tahap dikembangkan. Belum sampai keluar dan dikomersilkan. Yang paling laku, panggilan anak-anak kami untuk pijit. Anak – anak kami ini sudah profesional, dan ada lisensinya. Tidak sembarangan juga,” katanya.

Hasil dari jasa-jasa yang dijual kepada masyarakat, dikembalikan sesuai porsinya. Untuk pengelolaan di dalam yayasan, dan untuk anak asuh yang digunakan jasanya. SLB ini menurutnya membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholder, termasuk Astra untuk memberdayakan para penyandang disabilitas Tuna Netra. Karena itu, melalui program KBA, menurutnya bisa menjadi dasar untuk membantu para penyandang disabilitas di SLB Tuna Netra semakin berkembang.

Sementara itu, di SMAN 6 Mataram menerapkan cara unik untuk membangun karakter siswa-siswinya yang melakukan pelanggaran di sekolah.

Dengen menyediakan sepetak lahan seluas 7 are di dalam komplek sekolah, setiap yang melakukan pelanggaran disanksi untuk berkebun, dan membuat pupuk kompos. Sudah 2,5 tahun terakhir pola ini diterapkan.

Setiap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, hingga berat, akan mendapat hukuman di Taman Bina Karakter. Selain membuat pupuk kompos padat dan cair, sanksi berkebun diberlakukan. Dari menyiram tanaman, hingga kegiatan perawatan lainnya.

Di kebun bina karakter ini, sejumlah sayur-sayuran ditanam. Diantaranya, sawi, tomat, cabai, terong, kacang, jagung, sirsak, pisang, kelengkeng, belimbing. Sementara buah dan apotek hidup yang dikembangkan yaitu buah naga, strawberi, anggur, jambu, srikaya, singkong, sirsak, kunyit, jahe merah, lengkuas, ginseng dan lainnya.

Muhmmad Ridwan, mengatakan, dengan memberikan sanksi di kebun bina karakter ini, siswa-siswi yang melakukan pelanggaran seperti bolos, berbuat onar, atau melalukan tindak-tindakan diluar ketentuan sekolah, karakternya berubah menjadi positif.

“Kalau pelanggaran berat biasanya tidak diizinkan sekolah beberapa hari, dari pada di rumah, disanksi di kebun ini. selama beberapa hari ini disini, semua dilakukan. dari membersihkan sampah, mengolah lahan, merawat tanaman, dan membuat kompos. Layaknya tukang kebun. Dan ternyata, setelah disanksi di sini, keterampilan berkebun di sini dibawa pulang sebagai kebiasaan baru di rumah, cukup positif hasilnya,” jelas Ridwan.

Karena itu, dengan program KBA, diharapkan fasilitas pendukung dapat diberikan untuk mendukung pembinaan yang lebih luas.

Sementara itu, di Jangkuk, sejumlah ibu-ibu rumah tangga menjadi perempuan-perempuan produktif, dengan dikembangkannya sentra produksi cemilan oleh-oleh rengginang.

Rengginang adalah camilan tradisional yang terbuat dari beras ketan atau sisa nasi yang dikeringkan dan digoreng. Memiliki bentuk yang mirip kerupuk bulat, tetapi ukurannya lebih kecil dan masih terlihat butiran berasnya. Varian rasanya original, dan gula merah.

Membuat rengginang dalam beberapa tahun terakhir menjadi kegiatan harian ibu-ibu rumah tangga Lingkungan Jangkuk. Sri Nandawati, pengelola Nikmah Food dampingan KBA mengatakan, dari kegiatan usaha rengginang Renggi Reket ini, ada belasan ibu-ibu rumah tangga yang bisa diberdayakan.

“Sekarang ibu-ibu disini sudah punya penghasilan harian, dari Rp15 ribu, sampai Rp25 ribu. Tergantung produktivitasnya. Kerjaannya kita sama sama laksanakan, dari pengolahan bahan baku, mencetak, menjemur, menggoreng, sampai mengemas,” katanya.

Pemasaran rengginang ini sudah berkembang, melalui resseler, ke toko-toko, hingga ke toko oleh-oleh.

“Alhamdulillah, permintaan pasar terus tinggi. Bahkan ingin terus memproduksi lebih besar,” katanya.

Dengan dukungan KBA, diharapkan, jauh lebih besar lagi kelompok masyarakat yang bisa diberdayakan.

Ketua KBA Selagalas, Lalu Zia Ulyandri menyampaikan, KBA Selagalas yang sudah dikembangkan sejak tahun 2021, mulai dari pendidikan, Kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan sangat dirasakan masyarakat. Perekonomian masyarakat juga semakin membaik. Karena itu, program KBA, khususnya di Selagalas akan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mewakili Pemkot Mataram turut menyampaikan apresiasi kepedulian Astra melalui program KBA yang terus dikembangkan di Kota Mataram.

Juniati Hafianirmaya, ESS & SR Inspector Astra Motor NTB menegaskan, Astra Motor NTB juga memiliki kontribusi cukup besar dalam membangun KBA, diantaranya KBA Dasan Cermen, dan KBA Selagalas. Astra Motor NTB juga membantu memfasilitasi dukungan untuk setiap pilar yang dikembangkan KBA.
“Perusahaan tidak melulu bisnis oriented. Tetapi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui empat pilar KBA juga menjadi bagian yang tak kalah penting dilaksanakan,” tandasnya.(bul)

Bulog Ancam Tindak Tegas Pengoplos Beras SPHP

By
ekbisntb.com
-
0
Bulog mendisrtibusikan beras SPHP ke mitra-mitranya di pasar tradisional untuk mengendalikan kenaikan harga beras.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum Provinsi NTB, Sri Muniati mengancam akan menindak pedagang beras yang mengoplos beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan menjualnya ke konsumen dengan harga komesil.

Sikap tegas ini disiapkan bagi mitra-mitra Bulog, pedagang, maupun Rumah Pangan Kita (RPK) yang terindikasi nakal.

“Kalau ada yang ditemukan mencampur beras SPHP dengan beras kualitas lain, kemudian beras tersebut dijual dengan harga komersil, kami tidak akan segan – segan memberikan sanksi tegas,” kata Sri.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Perum Bulog tetap berupaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran, salah satunya melalui penyediaan beras SPHP dalam kemasan 5 Kg. Beras SPHP menjadi rebutan ibu-ibu karena harganya yang murah.

Beras SPHP adalah beras yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sejak 2023 sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Beras ini berasal dari beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog.

Harga penjualannya sudah diatur oleh pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET), maksimal dijual pedagang Rp57 ribu per 5 Kg, atau Rp12.500 per Kg.

Mekanisme pendistribusian beras SPHP dilakukan melalui Perum Bulog yang disalurkan kepada pedagang-pedagang mitra di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, dan toko-toko mitra downline Perum Bulog, atau melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah.

Pedagang yang telah mendapat pasokan beras SPHP diwajibkan menjual beras tersebut ke konsumen sesuai HET.

Perum Bulog akan memberikan sangsi kepada mitra, kios, atau toko yang menjual beras SPHP di atas HET. Sangsi tersebut dapat berupa teguran, penundaan, pengurangan kuantum, atau blacklist.

Sri Muniati menambahkan, beras SPHP adalah salah satu perangkat yang digunakan oleh Perum Bulog untuk mengendalikan harga di pasaran. Dengan tersedianya beras SPHP di pasaran, spekulan akan berfikir ulang menjual beras dengan harga lebih tinggi di pasaran.

“Selain mekanisme pendistribusian besar SPHP ini diatur, penjualan ke tingkat konsumen tidak boleh beli borongan. Maksimal 2 kantong. Supaya tidak dijual lagi dengan harga diatas HET kepada konsumen lainnya. Ada tim kami yang melakukan pemantauan di pasar. Untuk memastikan mekanisme pendistribusian beras SPHP sampai tingkat konsumen sudah sesuai ketentuannya,” jelas Sri yang baru beberapa hari menjabat sebagai Pimwil Perum Bulog NTB ini.

Sri menambahkan, Perum Bulog bersama stakeholder di Provinsi NTB terus melakukan pengamanan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk pengendalian harga ini diantaranya, Bulog menggelontorkan beras bantuan pangan (Bapang) kepada sebanyak 643.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB, atau setara dengan 6.430 ton disalurkan setiap bulan. Satu KPM mendapatkan jatah 10 Kg.

Melakukan kegiatan operasi pasar atau pasar murah dengan beras SPHP, bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan kerjasama. Ia menambahkan, Menurutnya, stok setara beras yang dikuasai Bulog NTB saat ini mencapai 45 ribu ton. Sangat aman, untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan kedepan.

Dengan kekuatan stok beras yang dimiliki Bulog ini, menurutnya, masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga agar tidak khawatir tidak mendapatkan beras di pasaran. Kemudian membeli beras dalam jumlah besar (panic buying) yang dapat memicu para spekulan untuk menaikkan terus harga beras.(bul)

97 Hektare Lahan Pertanian di Plampang Alami Gagal Panen

By
ekbisntb.com
-
0
Nampak lahan yang terdampak kekeringan di Moyo Hilir.(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, mencatat sekitar 97 hektare lahan pertanian di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang yang terdampak kekeringan sebelumnya dinyatakan gagal panen (Puso).

“Lahan tersebut sudah tidak bisa kita selamatkan karena tidak ada sumber air yang bisa dimanfaatkan meskipun brigade mesin sudah kita siapkan,” kata Kadistan kepada Suara NTB melalui Kabid Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha, Toni Hamdani kepada Ekbis NTB, Jumat 4 Oktober 2024.

Selain di Kecamatan Plampang, pihaknya juga mencatat ada sekitar 79 hektare yang terancam gagal panen. Sementara yang sudah masuk dalam kategori gagal panen mencapai 12 hektare dan dikhawatirkan akan terus bertambah.

“Kalau di kecamatan Plampang kekeringan sedang dan berpotensi puso ada 135 hektare dan alami gagal panen sekitar 97 hektare dari total luas lahan 232 hektare,” jelasnya.

Selain tanaman padi, ada juga lahan jagung yang berpotensi mengalami gagal panen seluas 1 hektare di kecamatan Moyo Hilir. Terhadap lahan tersebut, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan lebih lanjut untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Kami akan tetap melakukan pemantauan termasuk juga mengerahkan brigade mesin pompa air yang sudah kita serahkan guna menyelamatkan lahan tersebut,” ujarnya.

Toni melanjutkan, terhadap lahan tersebut pihaknya hanya bisa mengandalkan adanya hujan. Sementara untuk bantuan pompanisasi, tidak bisa dilakukan karena tidak ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan.

“Jadi, polanya kita hanya mengandalkan air hujan untuk menyelamatkan lahan tersebut, karena untuk sumber air lain sudah tidak ada lagi karena mengering,” tukasnya. (ils)

Tak Jalan, Program Kebijakan ASN Pemkab Lobar Beli Beras Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Program pembelian beras petani oleh ASN Pemkab Lobar tidak jalan, karena masalah harga beras yang berubah setiap saat. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Progam kebijakan Pemerintah Lombok Barat (Lobar) untuk pembelian beras dari petani bagi para ASN lingkup Pemkab setempat macet alias tidak jalan. Progam yang diberlakukan sejak dua tahun terakhir (2022-2023) tersebut tak berlanjut lantaran kendala kesepakatan harga beras.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Lobar H. Khalid menerangkan, bahwa program pembelian beras petani oleh ASN memang tidak jalan sejak tahun ini. “Tahun ini belum jalan,” kata mantan Sekdis Pariwisata tersebut, Jumat 4 Oktober 2024.

Dikatakan, harga menjadi salah satu kendala pembelian beras petani. “Karena begitu mau sepakat harga berubah dengan cepat, misalnya Rp12 ribu per kilogram, naik jadi Rp13 ribu, sehingga itu belum berani kita sepakati,”kata Khalid.

Harga beras belum sepakat antara Pemkab Lobar atau pihak Koperasi Tripat dengan kelompok tani penyedia beras, karena perubahan harga yang terlalu cepat. Sebab jika disepakati dengan harga awal, kemudian berubah tentu tidak ada yang akan menalangi kekurangan dari harga ke petani tersebut. Akibat kekhawatiran perubahan harga inipun, piihak dinas belum berani memfasilitasi antara kelompok tani dengan koperasi terkait hal ini. Sebab saat ini  saja harga beras per kilogram berkisar Rp15-16 per kilogram.

“Lalu kalau kita tantangan kesepakatan dengan harga Rp13 ribu, lalu harga Rp15 ribu siapa yang mau talangi kekurangannya itu,” tanyanya.

Soal komitmen kelanjutan program ini, karena dianggap membantu petani? Tentu Pemkab berupaya agar program ini bisa berjalan. Namun demikian mempertimbangkan juga untung rugi dari petani. Termasuk bagi konsumen atau ASN yang membeli tidak terlalu diberatkan soal harga. (her)

Omzet Naik Tiga Kali Lipat Selama MotoGP, Pemilik Usaha Berharap Event Lebih Banyak

By
ekbisntb.com
-
0
Ajang MotoGP Mandalika yang disaksikan lebih dari 120 ribu orang memberi dampak signifikan  bagi banyak pelaku usaha. Terutama yang ada di lingkar kawasan The Mandalika. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Gelaran event MotoGP Mandalika akhir pekan kemarin diakui telah membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lingkar Sirkuit Mandalika tempat ajang MotoGP berlangsung. Terutama para pemilik usaha di seputaran kawasan Sirkuit Mandalika. Mereka pun berharap ke depan Sirkuit Mandalika bisa semakin ramai dengan hadirnya banyak event di tempat tersebut.

“Kalau bicara dampak ajang MotoGP, sangat terasa. Terutama kami pemilik usaha di lingkar Sirkuit Mandalika merasakan bagaimana cepatnya perputaran ekonomi selama ajang MotoGP berlangsung,” ujar Bape Arul, salah satu pemilik usaha, kepada Ekbis NTB, Jumat 4 Oktober 2024.

Ia mengatakan, selama ajang MotoGP berlangsung pekan kemarin omzet penjualan usahanya melonjak signifikan hingga tiga kali lipat dari hari biasanya. Kalau di hari biasa omzet usaha rata-rata Rp 1 juta. Tapi selama ajang MotoGP kemarin, omzet penjualan meningkat hingga rata-rata Rp 4 juta sehari.

Belum lagi kalau bicara pemilik penginapan, juga tidak kalah besar dampak positif yang dirasakannya. “Mungkin ada yang mengatakan event MotoGP tidak memberi dampak, memang benar. Tapi itu bagi mereka yang tidak mau memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Bagi yang pandai membaca dan memanfaatnya peluang, event MotoGP kemarin dampak positifnya sangat terasa,”  terangnya.

Sampai-sampai kalau bisa ajang serupa digelar setiap bulan. Supaya keberadaan Sirkuit Mandalika bisa benar-benar memberikan dampak dalam mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di lingkar kawasan The Mandalika dan NTB secara lebih luas. “Sebagai masyarakat, kami hanya bisa berharap ke depan akan semakin banyak event yang digelar di Sirkuit Mandalika,” tandasnya.

Digelar Oktober 2025

Sebelumnya Deputy Chief Executive Officer (CEO) Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Samsul Purba, menegaskan bahwa ajang MotoGP Mandalika bakal kembali digelar tanggal 3-5 Oktober 2025 mendatang.  Itu sesuai dengan jadwal kalender event balapan MotoGP yang telah dirilis Dorna Sport dan FIM.

Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan permintaan ke Dorna Sport supaya ajang MotoGP Mandalika digelar di akhir musim penghujan, antara bulan Maret atau April. Karena pada waktu itu, kawasan disekitar kawasan The Mandalika masih hijau. Pihaknya juga tidak terlalu kesulitan untuk mempersiapkan dan membersihkan lintasan.Tapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya MotoGP Mandalika diputusakan digelar di awal bulan Oktober tahun depan.

“Untuk kalender event 2025, kita sempat ditawarkan oleh Dorna untuk menggelar MotoGP Mandalika setelah seri pembuka di Thailand. Namun karena saat itu masih suasana bulan Ramadhan dan Idul Fitri, jadi kami menolak. Sehingga pada akhirnya MotoGP Mandalika digelar di bulan Oktober. Setelah seri GP Jepang,” terangnya.

Tapi yang penting ajang MotoGP Mandalika dipastikan akan kembali digelar tahun depan dan seterusnya. Ajang yang diharapkan bisa menjadi penggerakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi di daerah ini. Sekaligus bisa menjadi daya tarik bagi masuknya calon-calon investor ke kawasan The Mandalika. (kir)

Usai Mandalika, Pebalap Binaan Astra Honda Langsung Bidik Podium di IATC Motegi Jepang

By
ekbisntb.com
-
0
Pebalap binaan PT AHM Muhammad Kiandra Ramadhipa langsung menuju Jepang untuk melanjutkan perjuangan pada IATC 2024 putaran keempat(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bertolak dari balapan home race di Mandalika, NTB, pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) Muhammad Kiandra Ramadhipa langsung menuju Jepang untuk melanjutkan perjuangan pada gelaran balap Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2024 putaran keempat yang digelar di sirkuit Mobility Resort Motegi, Jepang pada 5-6 Oktober 2024 ini.

Pada seri sebelumnya yang digelar di Mandalika, Ramadhipa belum dapat tampil maksimal. Meskipun begitu, pebalap asal Jogja ini masih bisa mempertahankan posisinya di 3 besar klasemen sementara IATC musim ini. Bersaing menggunakan Honda NSF250R, Ramadhipa bertekad bisa tampil lebih maksimal untuk mendapat hasil yang membanggakan di putaran kali ini.

“Saya akan fokus menyempurnakan performa saya pada putaran 4 di Motegi sehingga dapat memberikan penampilan terbaik. Tentu tidak mudah karena pebalap tuan rumah akan tampil maksimal. Namun saya memiliki bekal bagus saat balapan di ARRC Motegi, semoga saya bisa mengulanginya di ATC kali ini,” ujar Ramadhipa.

Sirkuit Motegi sendiri memiliki trek sepanjang 4,8 kilometer dengan total 14 tikungan. Pada balapan kali ini Ramadhipa akan bertarung dengan pebalap dari berbagai negara seperti Jepang Malaysia, Thailand, India, Filipina, hingga Australia.

IATC Motegi akan diselenggarakan pada hari Sabtu (5/10) start pukul 14:10 WIB. Sedangkan race kedua dihelat pada Minggu (6/10) start pukul 06:45 WIB. Para pecinta balap yang ingin mendukung perjuangan pebalap Ramadhipa dapat menyaksikan balapan secara live pada channel Youtube Asia Talent Cup. (bul)

Warga Keluhkan Kenaikan Harga Beras

By
ekbisntb.com
-
0
Ramli, pedagang beras di Pasar Karang Seraya, Cakranegara menunggu pembeli pada Jumat 4 Oktober 2024. Kenaikan harga beras dikeluhkan oleh masyarakat. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Masyarakat mulai mengeluhkan kenaikan harga beras di Kota Mataram. Salah satu pemicunya adalah harga gabah di tingkat petani juga melonjak drastis. Pengendalian pasokan akan dilakukan agar tidak memicu inflasi.

Seorang ibu rumah tangga, Fitri mengeluhkan kenaikan harga beras cukup drastis dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, ia membeli sekarung beras seharga Rp320.000 dengan takaran 25 kilogram, namun sekarang justru naik menjadi Rp335.000. “Setiap hari naik harga beras ini,” keluhnya.

Kenaikan harga beras di tingkat pengepul akan berdampak terhadap penjualan di tingkat eceran. Di pasar tradisional, harga beras premium mencapai Rp16.500 – Rp17.000 per kilogram. Fitri meminta pemerintah segera mengintervensi agar tidak mempengaruhi terhadap kenaikan harga barang pokok lainnya. “Kalau beras sudah naik, pasti kebutuhan lain akan naik juga,” katanya.

Ramli, pedagang beras di Pasar Karang Seraya mengatakan, kenaikan harga beras jenis premium terjadi sejak dua pekan lalu. Pemicunya harga gabah di tingkat petani melonjak drastis dari bulan sebelumnya. “Harga gabah yang mulai naik,” tuturnya ditemui pada Jumat 4 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia menjual harga beras Rp315.000 dengan takaran 25 kilogram. Saat ini, beras dengan takaran sama dijual Rp335.000. Ramli tidak mengetahui secara pasti, apakah kenaikan ini dipicu tinggi permintaan masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Kalau pastinya tidak tahu. Yang jelas sudah dua minggu ini naik harganya,” ucapnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengakui, beras jenis premium mengalami kenaikan harga tetapi pemerintah selalu mengacu pada beras medium saat ini, masih stabil di harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Pihaknya harus memastikan ketersediaan stok beras medium di pasar tradisional terpenuhi atau tidak ada keterlambatan pengiriman pasokan dari Bulog. “Kalau pengiriman tetapi terisi jangan sampai untuk beras SPHP kosong,” ujarnya.

Ia juga tidak mengetahui kenaikan beras premium merupakan imbas pasca perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau daya beli masyarakat yang turun. Gejolak harga ini akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis serta Bulog, untuk memastikan ketersediaan pasokan terpenuhi. (cem)

Tiga ‘’Kebun Emas’’ di Desa Persiapan Belongas, Sehari Satu Titik Menghasilkan 1 Kg Emas

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan tambang emas ilegal di Sekotong. (ekbisntb.com/ant)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke NTB dalam rangka melakukan penataan dan penertiban usaha pertambangan ilegal atau yang melanggar aturan. Bahkan KPK terjun ke lokasi tambang di Sekotong Lombok Barat bersama Kementerian LHK, DLHK, Dinas ESDM dan lainnya untuk memasang spanduk berisi penutupan aktivitas pertambangan yang ilegal tersebut.

Selain terjun ke lapangan, Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria bersama pemerintah daerah dan stakeholder juga menggelar Rapt Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Wilayah NTB yang berlangsung di Aula BPSDM NTB, Jumat 4 Oktober 2024.

Dian Patria mengatakan, secara umum agenda KPK ke NTB yaitu mendata izin tambang, melihat kepatuhan usaha pertambangan dan memberi sanksi. Adapun rencana aksi KPK saat ini yaitu mendorong kepatuhan terkait keuangan tambang mineral. Kemudian mendorong perusahaan tambang untuk mematuhi masalah lingkungan dan keuangan serta melakukan penertiban terhadap tambang emas ilegal.

“Nanti kita lihat sampai mana prosesnya, nanti kita akan kirim surat rencana aksi yang telah kita susun dan mereka (perusahaan-red) harus melapor,” kata Dian Patria kepada wartawan usai menggelar Rakor tersebut.

Ia mengatakan, di Dusun Lendak Bare Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat yang menjadi salah satu objek yang dipantau terdapat tiga titik penambangan atau KPK menyebutnya sebagai ‘’kebun emas’’. Satu ‘’kebun emas’’ bisa menghasilkan 1 kg emas per hari. Tiga titik penambangan bisa menghasilkan 3 kg emas atau sekitar Rp3 miliar per hari.

“Artinya bisa menghasilkan Rp90 miliar per bulan dan Rp1 triliun lebih per tahun hanya dari Lendak Bare saja. Kita tak tahu yang lain yang lain sampai Lantung. Kita bisa bayangkan berapa triliun. Belum lagi zat kimia berbahaya sudah banyak di lapangan dan dibuang langsung ke laut,” kata Dian.

Di kawasan tersebut, KPK menduga ada Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang beraktivitas. Semua peralatannya juga menggunakan alat-alat dari China. Penutupan ini bersifat sementara sampai terbitnya izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Lembaga antirasuah itu memasang plang dengan tulisan, “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin apapun di dalam kawasan hutan Pelangan Sekotong”. Dalam papan menyebut, hal itu melanggar Pasal 89 jo pasal 17 ayat (1) huruf B Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan.

Menurutnya, aktivitas pertambangan di NTB berdampak pada kerusakan lingkungan. Lebih-lebih saat ini, Nusa Tenggara Barat terkenal sebagai daerah destinasi wisata. “Tapi pengalaman di lapangan, kok ada alam dirusak. Alam bawah laut, tambak bertebaran, pencurian terumbu karang, ikan,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Dinas ESDM NTB kata Dian, mereka sedang mengurus WPR ke Kementerian ESDM untuk 11 blok tambang. Nantinya, jika sudah mendapat WPR dari Kementerian ESDM, pemerintah daerah bisa mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal itu berdasarkan Perpres nomor 52 tahun 2022.

“11 blok itu untuk rakyat. Silakan dorong IPR tapi tentu dengan semua syaratnya. Kalau yang ilegal silakan tertibkan. Jangan sampai ada sesuatu di balik ini,” sambung Dian.

Kaitannya dengan adanya 15 TKA China yang bekerja di Tambang Emas Ilegal di bukit Bukit Lendak Bare dan di Bukit Lenong tersebut, KPK mengaku akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham NTB.(ris)

1...559560561...797Page 560 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami