MENUNAIKAN ibadah haji menjadi impian semua umat Muslim, sehingga pendaftaran ibadah haji terus bertambah setiap hari, termasuk di Provinsi NTB. Namun banyak pula masyarakat yang menarik kembali dana hajinya dengan beragam alasan, salah satunya karena masalah usia. Setelah menarik dana, kemudian jemaah memilih menunaikan ibadah umrah.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Provinsi NTB masuk dalam jajaran provinsi yang masyarakatnya banyak menarik dana haji dengan jumlah 1.734 orang.

Plt Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag NTB, H. Azharuddin mengatakan, pihaknya tak bisa melakukan intervensi terkait dengan penarikan dana haji karena keputusan sepenuhnya ada di jemaah.

Alasan yang paling sering muncul ketika dana haji ditarik yaitu lama masa tunggu (waiting list) yang cukup panjang serta usia jemaah yang sudah tua. Jemaah sering beranggapan jika menunggu tibanya pemberangkatan haji, kemungkinan sudah tidak lagi istita’ah. Untuk diketahui, waiting list menunaikan haji di NTB saat ini yaitu 38 tahun.

“Sementara waiting list tinggi, usia sudah sangat lanjut, kemudian saat mereka mau berangkat juga ada potensi untuk istita’ah tidak lulus, ada riwayat-riwayat penyakit tertentu sehingga mereka menarik anggarannya dan menempuh jalur umrah,” kata H. Azharuddin kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, sejauh ini tak ada jemaah yang menarik dana hajinya dengan alasan yang normal. Sebab rata-rata keputusan penarikan dana itu dilakukan karena memilih untuk melakukan ibadah umrah atau ingin haji furada. Ini dilakukan karena karena usia jemaah yang semakin lanjut dan khawatir tak mampu melaksanakan ibadah haji di masa yang akan datang.

 “Tak bisa kita intervensi mereka kalau mereka menarik dana hajinya, karena mereka membuat surat pernyataan juga kalau menarik anggaran tersebut. Itu kan dibolehkan, sementara kondisi waiting list kita cukup jauh, sementara dari sisi usia sangat tua dan kesehatan ada kekhwatiran tak istita’ah,” katanya.

Ia menambahkan, dulu ada potensi lansia untuk mendapat prioritas keberangkatan, namun kini tak ada lagi. Akan tetapi potensi berangkat lebih cepat karena kebijakan penggabungan, misalnya penggabungan suami istri kemudian penggabungan mahrom.

“Kalau ada keluarga yang lebih dahulu mendaftar, ya paling tidak usia pendaftarannya 5 tahun, bisa kita gabungkan, kalau tak ada tak bisa lebih cepat,” katanya.(ris)

BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyayangkan banyaknya calon jemaah haji yang membatalkan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah besar. Provinsi NTB menempati urutan ke tujuh jumlah calon jemaah haji yang membatalkan haji, karena berbagai alasan.

Sebagaimana disampaikan Amri Yusuf, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji BPKH RI di Ballroom Bank NTB Syariah, Selasa, 1 Oktober 2024.

Pertama, Provinsi Jawa Timur dengan calon jemaah haji yang membatalkan berangkat haji sebanyak 10.304 orang, disusul Jawa Barat 9.000 orang, kemudian Jawa Tengah 6.222 orang. Setelah itu, Banten 2. 226 orang. Jakarta 2.244 orang, Sumatera Utara 1.916 orang, NTB 1.734 orang. Sulawesi Selatan 1. 504 orang.  Kalimantan Selatan 1.322 orang. Dan Lampung 1.306 orang.

Amri juga menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi calon jemaah haji membatalkan. Di antaranya, karena kebutuhan ekonomi. “Terbanyak pembatalan haji terutama saat Covid-19,” katanya.

Selain itu, calon jemaah memilih untuk melaksanakan umrah. Masa tunggu yang cukup lama terutama bagi lansia. Dengan jumlah calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu saat ini mencapai 5.422.053 orang. Jika dirata ratakan, masa tunggu berhaji yaitu 26 tahun. Di daerah daerah tertentu, ada masa tunggunya mencapai 40-an tahun.

Amri menambahkan faktor pembatalan haji, calon jemaah memilih pindah ke haji khusus / furoda. Calon jemaah sakit permanen, meninggal, dan kenaikan biaya haji. Amri menegaskan, sangat menyayangkan calon jemaah yang membatalkan haji dan memilih umrah.

“Padahal, berhaji itu adalah ibadah wajib (bagi yang mampu), lantas kenapa kita memilih yang sunnat (umrah),” tandasnya.

Sementara itu, Ali Sahban dari Kanwil Kemenag NTB menyampaikan, berdasarkan temuan di lapangan dan fakta yang didapatkan, kebanyakan calon jemaah membatalkan haji dan memilih menarik dananya karena lamanya masa tunggu berangkat haji, sampai 38 tahun.

Dengan lamanya masa tunggu ini, banyak calon jemaah yang dipengaruhi untuk menarik dana dan berangkat umrah.

“Calon jemaah haji dibujuk, toh juga sama-sama ibadah di Tanah Suci, lebih baik umrah. Nunggu haji belum tentu umurnya sampai. Ini yang bikin calon jemaah memilih menarik dana haji dan berumrah,” kata Ali Sahban.

 Karena itu, diminta kepada penghulu dan KBIH di kabupaten/kota untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembatalan haji.

Dalam sosialisasi ini, juga dikemukakan, lama menunggu berangkat haji di Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan masa tunggu di Malaysia yang sampai 125 tahun. Namun jumlah pembatalan hajinya sangat kecil. (bul)

ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) meminta kepada calon jemaah haji untuk menahan keinginan menarik dana hajinya, jika hanya untuk sekedar berumrah. Tidak hanya itu, ada oknum-oknum Petugas Lapangan (PL) dari travel umrah di lapangan yang diduga melakukan bujuk rayu kepada calon jemaah untuk berumrah, ketimbang menunggu berhaji yang masanya cukup panjang.

Ketua AMPHURI Nusa Tenggara, H. Zamroni, tak membantah adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk merayu calon jemaah haji agar menarik dana hajinya, dan berangkat umrah.

“Cuma kami dari beberapa travel di Lombok kepada teman teman marketing tidak menyarankan itu, biarkan saja jemaah berapa tahun menunggu (haji). Kalau mau berumrah pakai dana yang ada, Insyaallah, Allah mudahkan. Kami tidak menampik, ada yang begitu, mungkin karena oknum marketing travelnya terlalu bersemangat,” ujarnya pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Meski demikian, pihaknya dari pihak travel tidak menyarankan hal tersebut. Pihaknya lebih menganjurkan calon jemaah untuk bersabar dan tetap melanjutkan proses pendaftaran haji.

Menurutnya, keputusan untuk menarik setoran haji tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak jemaah haji agar bisa segera berangkat. Proses pendaftaran dan keberangkatan harus lebih transparan dan tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, H. Zamroni juga menyoroti kebijakan pemerintah sebelumnya yang membuka talangan haji. Talangan haji ini membuat antrean haji menjadi semakin panjang, karena banyak orang yang dibiayai untuk mendaftar haji. Sehingga memicu tingginya antrean haji dan berdampak kepada orang-orang yang sudah siap secara finansial menjadi ikut mengantre panjang.

H. Zamroni berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain, memperjelas proses pendaftaran dan keberangkatan haji. Mempercepat proses administrasi haji. Menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi untuk terus meningkatkan kuota haji bagi jemaah Indonesia.

H. Zamroni juga menyampaikan pesan kepada calon jemaah haji agar tetap sabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. “Haji adalah ibadah yang sangat mulia,” terangnya. (bul)

ADA banyak alasan atau motif masyarakat di Indonesia, termasuk di NTB menarik dana hajinya. Yang pertama yaitu masalah ekonomi, terutama pasca Covid-19. Pada pelaksanaan haji tahun 2022 dan 2023, ekonomi masyarakat stagnan bahkan banyak yang tak memiliki perpenghasilan. Sehingga saat moment pelunasan haji, banyak yang tak mampu melunasinya.

Pengasuh Ponpes Nurul Ilmi Ranggagata, Lombok Tengah yang juga anggota DPRD NTB TGH. Patompo Adnan, LC, M.H., mengatakan, alasan lain masyarakat menarik dana haji yaitu ada sebagian kecil masyarakat tak mampu untuk membiayai acara ziarah pra keberangkatan haji sesuai dengan tradisi masyarakat.

“Ada yang mampu melunasi, namun terkendala oleh acara. Yang namanya kebiasaan orang NTB, Lombok khususnya ketika berangkat haji harus ada acara. Disinyalir bahwa acara itu lebih besar biayanya daripada pelunasan. Ada beberapa orang sih yang demikian, lebih baik tak berangkat daripada bermasalah dengan masyarakat,” tutur TGH. Patompo kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Selanjutnya penarikan dana haji oleh masyarakat itu karena lamanya masa tunggu pemberangkatan haji. Jika seorang mendaftar sekarang, maka pemberangkatannya akan dilakukan lebih dari 30 tahun lagi. Di satu sisi usia jemaah semakin tua, sehingga sebagian dari mereka menarik tabungan hajinya.

Lamanya antrean haji di tanah air juga diduga karena adanya dugaan permainan oknum tertentu yang kini masih didalami oleh KPK dan Pansus Haji DPR RI. Orang yang beberapa tahun mendaftar haji diduga bisa berangkat lebih awal daripada orang yang sudah lebih dahulu mendaftar.

“Orang yang lama menunggu bisa tereleminir oleh orang yang baru yang ada perlakukan khusus segala macam. Itu sangat disayangkan kemudian jika benar,” katanya.

Hal lain yang menjadi salah satu faktor yaitu kebijakan tidak ada lagi pendampingan. Berapapun usia jemaah bisa berangkat tanpa pembatasan. Namun demikian hal itu dinilai pelaksanaan ibadah haji tak normal. Karena banyak lansia yang berangkat haji tanpa pendampingan.

Kemudian terkait dengan kenaikan jumlah BIPIH atau biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah yang terus mengalami kenaikan setiap tahun menjadi alasan yang lain. Misalnya BIPIH tahun 2024 yang dibayarkan jemaah sebesar Rp 58,63 juta.

Ada juga jemaah yang menarik dana hajinya untuk kemudian memilih menjalankan ibadah umrah agar lebih cepat ziarah ke tanah suci, karena faktor usia dan lamanya waktu tunggu haji.  “Memang kecenderungannya begitu, banyak jemaah yang memilih umrah, menjalankan haji kecil,” katanya.(ris)