Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 557

Demplot Pupuk Kaltim Tingkatkan Hasil Padi Kapuas 66 Persen

0
Program pendampingan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim)(ekbisntb.com/*)

Lombok (ekbisntb.com) – Program pendampingan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dalam mendorong produktivitas pertanian melalui Demonstration Plot (Demplot), kembali berhasil meningkatkan hasil komoditas padi masyarakat secara signifikan.

Demplot kali ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, menggunakan varietas padi Inpari 37 dengan total panen komoditas mencapai 8,3 ton/ha.

VP Marketing Business Partner Korporasi Pupuk Kaltim Indah Febrianty, mengungkapkan total panen tersebut mengalami kenaikan sebesar 66 persen, dari hasil perlakuan petani yang sebelumnya hanya berkisar 5 ton/ha.

Kenaikan tersebut menunjukkan produktivitas hasil mampu dioptimalkan, jika tata kelola pertanian dilaksanakan secara benar dan terukur. Hal ini dapat menjadi contoh nyata bagi para petani untuk memaksimalkan hasil pertanian padi, agar makin berdampak terhadap peningkatan hasil komoditas pangan.

“Pendampingan tata kelola pertanian untuk peningkatan hasil produksi dan kualitas padi terus digencarkan Pupuk Kaltim, sebagai salah satu kontribusi Perusahaan terhadap ketahanan pangan dan optimalisasi hasil pertanian secara berkelanjutan,” terang Indah, Selasa, 1 Oktober 2024.

Demplot menjadi sarana edukasi Pupuk Kaltim bagi petani, melalui pengaplikasian langsung tata kelola lahan secara benar, yang didukung pemupukan berimbang sesuai karakteristik lahan dan kebutuhan tanaman. Seperti kali ini, Pupuk Kaltim menggunakan kombinasi Urea Nitrea Granul, ditambah NPK Pelangi 16-16-16 dan pupuk hayati Ecofert, untuk memaksimalkan lahan dan komoditas yang sebelumnya telah dilakukan uji tanah oleh tim agronomis Perusahaan.

Hal ini mengingat peranan pupuk tunggal N (Nitrogen) dengan pupuk majemuk menciptakan kombinasi yang baik, untuk menunjang proses pertumbuhan tanaman padi pada saat masa vegetatif dan generatif. Selain itu penggunaan pupuk hayati juga diperlukan saat masa olah tanah, untuk menjaga kesuburan hingga meningkatkan efisiensi pemupukan, agar kandungan hara dapat diserap dengan baik oleh tanaman.

“Edukasi inilah yang kami tekankan melalui demplot, untuk meningkatkan pemahaman petani dengan pengaplikasian secara langsung. Termasuk pembuktian hasil yang mampu dicapai jika pemupukan berimbang dan tata kelola lahan dilakukan dengan benar,” ucap Indah.

Selain mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, program demplot juga upaya Pupuk Kaltim meningkatkan penggunaan pupuk non subsidi, agar ketergantungan petani akan pupuk bersubsidi dapat terus ditekan. Dimana hasil yang didapatkan pun jauh meningkat melalui pola pemupukan yang sesuai karakteristik lahan dengan dosis yang tepat.

Melihat keberhasilan demplot, Pupuk Kaltim berharap para petani dapat menerapkan metode serupa dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan, sehingga hasil yang diperoleh pun semakin optimal. Dimana program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian pangan menjadi salah satu sasaran, agar tata kelola pertanian berkelanjutan dan berdaya saing semakin terwujud dengan hasil yang lebih maksimal.

“Pemupukan berimbang merupakan kunci sukses kenaikan hasil demplot kali ini. Petani pun telah melihat hasil yang lebih maksimal dari sebelumnya, dan kami harap hal ini bisa diadopsi dengan baik oleh petani untuk memacu produktivitas hasil,” tambah Indah.

Koordinator Penyuluh Kec. Tamban Catur, Kab. Kapuas Artani, mengapresiasi keberhasilan demplot Pupuk Kaltim dalam mendorong peningkatan hasil pertanian masyarakat, khususnya di sektor tanaman pangan. Dikatakannya, hal ini diharap makin memacu petani untuk memaksimalkan lahan dan komoditas, sehingga Kalimantan Tengah yang telah diberi kepercayaan Kementerian Pertanian sebagai lumbung pangan nasional, semakin mampu memaksimalkan potensi pertanian yang dimiliki.

Terlebih saat ini Pemerintah juga terus menggencarkan pembukaan lahan cetak sawah baru dan perluasan area tanam, menggunakan berbagai variestas unggulan sesuai karakteristik lahan. Hal ini diharap makin ditopang dengan kemampuan petani, yang secara signifikan mampu mencapai produktivitas hasil maksimal melalui pendampingan demplot Pupuk Kaltim.

“Tata cara demplot ini kami harap bisa diterapkan dengan baik oleh para petani kedepannya, sehingga peran Kalimantan Tengah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional semakin terwujud seiring meningkatnya produktivitas padi oleh para petani,” tutur Artani. (*)

Jaga Stabilitas Harga Beras

0
H. Munawir(ekbisntb.com/dok)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., angkat bicara terkait mahalnya harga beras. Menurutnya, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah memang telah melaksanakan tugasnya untuk menyerap gabah dari petani.

‘’Memang sepintas dianggap memenuhi itu. Tetapi faktanya, ketika dia itu intervensi terhadap harga beras yang meningkat di tengah-tengah masyarakat, tetapi gudang itu tidak pernah memberikan bukti. Bahwa beras itu terjamin di dalam dan kualitasnya sangat baik ketika didistribusikan kepada masyarakat,’’ terang Munawir kepada Ekbis NTB di ruang kerjanya, Senin 7 Oktober 2024.

‘’Jadi antara retorika dan bukti, itu penting sekali,’’ imbuhnya. Ketika Bulog mengatakan kualifikasi gudang mereka sangat baik, kerapkali bertolak belakang dengan kondisi beras yang ke luar dari sana. Tolak ukurnya tentu beras yang beredar di pasaran pada umumnya.

Politisi PPP ini tidak menyangkal, bahwa masa simpan beras memang ada batasnya. Karena beras merupakan kebutuhan pokok, seringkali masyarakat tidak merasakan adanya kenaikan. ‘’Karena memang masyarakat kita tidak pernah berpikir sejauh ini,’’ cetusnya. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus memikirkan masyarakat.

Karena bagaimanapun, kenaikan harga beras ini mau tidak mau akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Sebab, beras merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan.

Pada bagian lain, pemerintah juga perlu memikirkan kalau misalnya produksi beras melimpah atau surplus. ‘’Kalau seperti ini, apa kira-kira tindakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga,’’ katanya. Munawir menduga, biang kerok kenaikan harga beras adalah ketidakmampunan Bulog menjaga kualitas beras.

‘’Ketika dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk intervensi terhadap kenaikan harga, justru kualitas berasnya tidak terjamin,’’ ucapnya. Sehingga mau tidak mau masyarakat terpaksa membeli beras dengan kualitas bagus dengan harga yang juga lebih mahal.

Munawir berharap pemerintah menjalin kerjasama dengan pengusaha dengan tujuan bagaimana menjamin stabilitas harga dan juga kualitas beras. ‘’Ini kita ada ketimpangan. Ketika ada intervensi teknologi, mengolah beras lama menjadi beras baru. Tetapi ketika dimasak dan dirasakan, rasanya beda. Warna beras itu bisa disulap, tetapi rasa tidak bisa dibohongi,’’ pungkasnya. (fit)

Kemenparekraf Bantu Pemkab Lotim Buat Masterplan DTW Cemara Siu Sembalun

0
Pj Bupati HM. Juaini Taofik dalam kegiatan pembahasan akhir master plan DTW Cemara Siu Geopark Rinjani Sembalun. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI bantu pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyusun masterplan Daya Tarik Wisata (DTW) Cemara Siu, Geopark Rinjani Sembalun. Aset milik pemerintah daerah Kabupaten Lotim itu tengah coba dirancang menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Hal ini disampaikan Direktur Pengembangan Destinasi II, Bambang Cahyo Murdoko saat mbuka Fokus Group Diskusi (FGD) tentang pembahasan laporan akhir penyusunan Masterplan DTW Cemara Siu yang digelar di Kantor Desa Tetebatu, Senin 7 Oktober 2024 kemarin.

Tujuan kpenyusunan Masterplan buat panduan strategis dalam pengembangan pariwisata. Dalam penyusunan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal jadi utama. Utamanya yang ada di pedesaan. Sesuai amanah Presiden, bangun destinasi dari bawah dan daerah terluar.

Sembalun diketahui merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sembalun merupakan geoside Rinjani dan masuk 10 global UNESCO untuk di kembangkan menjadi destinasi kelas Dunia.

Pembangunan wisata yang berkelanjutan itu sangat penting. “Jangan sampai saat ini booming tapi setelah itu hilang,” ungkapnya.

Pariwisata yang dibangun harus berkelanjutan dengan memperhatikan budaya. Karena itulah, setiap event ada pertunjukan seni yang menjadi akar masyarakat setempat. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan untuk generasi penerus.

Masterplan daya tarik wisata Cemara Siu Sembalun lanjut dia, adalah untuk memberikan panduan strategis dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi dan pemasaran, pelestarian lingkungan dan budaya, pengembangan sumberdaya manusia serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Penyusunan Masterplan DTW Cemara Siu, Geopark Rinjani dilakukan secara kolaboratif dengan menggandeng Tenaga Ahli dari unsur Akademisi yaitu dari Universitas Mataram yang dilakukan selama 6 bulan.

Kemenparekraf juga telah melakukan penjaringan masukan dari Stakeholder di tingkat Kabupaten dan Provinsi melalui pelaksanaan kegiatan FGD Penyusunan Masterplan Geopark Rinjani di Sembalun pada tanggal 23 Juli 2024 dan dihadiri oleh 60 orang dari OPD, pengelola desa serta para pelaku usaha wisata.

 Penyampaian laporan akhir dokumen Masterplan DTW Cemara Siu lanjut dia, diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata.

 Sementara itu,  Penjabat (Pj) Bupati Lotim, H M. Juaini Taofik menyambut gembira perkembangan pembahasan master plan DTW Cemara Siu. Cemara Siu sendiri merupakan aset Pemda Lotim seluas 1,6 hektare yang hingga saat ini masih belum bisa dioptimalkan. Konsep yang diinginkan Lotim, Cemara Siu ini bisa menjadi Portal Hub. Salah satu isinya tentang beragam informasi tentang objek wisata seluruh kawasan Geopark Rinjani.

Sesuai juga masukan dari berbagai elemen masyarakat, Cemara Siu itu mau dibuat seperti apa. Lotim butuh kajian ilmiah. “Kita bersyukur dengan hadirnya Kemenparekraf RI yang mendanai penyusunan Masterplan,” ucapnya.

Masterplan dari DTW Cemara Siu ini akan dibuat dalam bentuk regulasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim. Setidaknya dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) guna mengikat banyak pihak dan berikan kepastian. Mau dibangun apa saja di kawasan wisata tersebut dan dampak ekonomi yang akan dimunculkan seperti apa.

Konsep awalnya Cemara Siu menjadi Portal Hub. Maknanya, siapa saja yang masuk ke Sembalun, Cemara Siu menjadi tujuan awal semua pengunjung.

Master plan ini katanya penting sebagai acuan. Rencana bentuk final dari masterplan ini akan diserahkan langsung hasilnya oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada tanggal 14 Oktober mendatang.(rus)

Tahun Ini Penumpang Pesawat Udara di BIZAM Diprediksi Tembus Dua Juta Orang

0
Pergerakan penumpang pesawat udara di BIZAM tahun ini kian mendekati kondisi normal sebelum pandemi Covid-19 melanda. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pergerakan penumpang pesawat udara di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) selama tahun 2024 ini terus menunjukkan tren positif. Di mana hingga bulan September 2024, jumlah penumpang pesawat udara sudah mencapai 1,79 juta orang. Jika melihat rata-rata penumpang selama satu bulan, sampai akhir tahun 2024 mendatang pergerakan penumpang pesawat udara di BIZAM diprediksi bisa menembus angka 2,3 juta orang.

General Manager PT Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono, Senin 7 Oktober 2024, menyampaikan secara umum jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 melanda, tingkat pemulihan atau recovery rate penumpang pesawat udara di BIZAM sudha mencapai 86 persen. Di mana pada periode yang sama di tahun 2019 lalu, angka pergerakan penumpangnya sudah di atas 2 juta orang.

Artinya, kondisi pergerakan penumpang pesawat udara di BIZAM sudah mulai mendekati normal. Jika patokannya tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 terjadi. Bahkan untuk pergerakan kargo sudah di atas angka di tahun 2019. Mencapai 10.193 ton kargo. Sementara di tahun 2019 pada periode Januari-September pergerakan kargonya hanya 7.063. Ada kenaikan hingga 144 persen.

Banyaknya event nasional hingga internasional di daerah ini menjadi pemicu utamanya, positifnya pertumbuhan pergerakan kargo di BIZAM, seperti event MotoGP dan event-event lainnya. “Untuk pergerakan pesawat udara, sudah mencapai 18.946 pergerakan. Berbanding 20.514 pergerakan selama periode Januari-September di tahun 2019 lalu. Dengan recovery rate sebesar 92 persen,” jelasnya.

 Tahun ini pergerakan penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli dan September. Dengan rata-rata 7.700 penumpang per hari. Hal ini dikarenakan pada bulan-bulan tersebut merupakan periode liburan sekolah. Termasuk adanya reaktivasi (pembukaan kembali) rute penerbangan serta pembukaan rute penerbangan baru di BIZAM.

Belum lagi ada event MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika di akhir bulan September kembali. Yang juga turut mendorong pergerakan penumpang di BIZAM. Di mana khusus selama periode event MotoGP, rata-rata penumpang harian naik 23 persen dibandingkan di hari biasanya.

“Khusus selama gelaran MotoGP Mandalika 2024, pergerakan penumpang di BIZAM pada 27 hingga 30 September 2024 mencapai 38.054 penumpang atau rata-rata 9.514 penumpang per hari. Tumbuh 23,5 persen dibandingkan dengan rata-rata penumpang harian di bulan September 2024 di angka 7.706 orang,” imbuhnya.

Pihaknya berharap dengan semakin dikenalnya pulau Lombok sebagai destinasi pariwisata dunia, kedepan jumlah wisatawan yang datang ke daerah ini akan semakin ramai dan akan bisa mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat udara di BIZAM, sehingga pergerakan penumpang pesawat udara bisa segera kembali normal. Bahkan bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Di BIZAM saat ini melayani konektivitas langsung menuju sepuluh destinasi domestik, mulai dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bima, Sumbawa Besar hingga Makassar. Ada juga rute baru seperti Balikpapan, Semarang, dan Batam dengan tujuh maskapai nasional, yakni Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Wings Air dan Pelita Air. Selain itu ada dua rute internasional, Kuala Lumpur dan Singapura yang dilayani oleh maskapai Indonesia AirAsia, AirAsia Berhad, dan Batik Air Malaysia serta Scoot untuk rute Lombok-Singapura.(kir)

Minimalisir Penambang Ilegal, PT. Indotan Didesak Serius Laksanakan Izin Pertambangan Sekotong

0
H. Ilham (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendesak PT Indotan serius melaksanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sekotong yang telah diperoleh perusahaan yang sahamnya telah diakuisisi PT Ancora tersebut. Sesuai komitmen dari perusahaan tersebut segera beraktivitas, pasca izinnya batal dicabut oleh Kementerian ESDM.

Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan pihaknya telah meminta kepada pihak PT Indotan selaku pemegang IUP segera mewujudkan apa yang dijanjikan kepada masyarakat Lobar, terutama warga yang berada di lingkar tambang. “Janji itu kita tuntut, bahwa tambang itu akan mensejahterakan warga, karena sejak dulu sampai hari ini belum dapat memberikan kesejahteraan,” tegasnya.

Pihaknya menekankan pihak PT Indotan untuk melaksanakan izin yang diperoleh dari pusat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak inginkan seperti pembakaran camp di lokasi tambang. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya aktivitas penambangan ilegal. Di samping itu, pihaknya mendorong agar usulan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diusulkan di kawasan Pertambangan Sekotong segera disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan Pemprov NTB terhadap upaya untuk mewujudkan WPR yang diharapkan bisa melegalkan ilegal mining di daerah Sekotong. “Tinggal satu langkah lagi mewujudkan itu, sudah diberikan gambaran dari Dinas ESDM Provinsi bahwa sudah akan segera menuju finalisasi,” jelasnya.

Pihaknya pun bersedia bersama Pemprov untuk menghadap Kementerian ESDM, bahkan bila perlu pihaknya akan membawa kepala desa (kades) di wilayah tambang WPR untuk menghadap kementerian agar segera disetujui, sehingga warga pun bisa memanfaatkan lahan WPR tersebut sesuai prosedur dan ketentuan.

Ia menambahkan, luas lahan WPR yang diusulkan 200 hektar. Masing-masing 100 hektar Blok Simba dan Blok Lemer dan pihak Indotan pun telah melepas lahan yang akan masuk menjadi WPR tersebut.”Itu yang diusulkan, belum ada izin. Dan ini kami dorong percepat,” jelasnya.

Pihaknya juga telah meminta desa, maupun kecamatan untuk mengendalikan warga yang melakukan illegal mining, karena dampaknya sudah dirasakan, banyak warga menjadi korban. Sehingga ia berharap warga jangan terlalu tergiur, tergoda dengan kesejahteraan di balik aktivitas pertambangan ini. (her)

NTB Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Akhir Tahun

0
Iskandar Zulkarnain (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 nol persen atau setidaknya mendekati nol persen, termasuk di Provinsi NTB. Saat ini kemiskinan esktrem NTB turun dari 2,64 persen menjadi 1,84 persen per Maret 2024.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain mengatakan, diharapkan hingga Desember mendatang, angka kemiskinan ekstrem bisa kembali turun sehingga menjadi nol persen atau mendekati nol persen.

“Terget kita zero atau mendekati zero (nol persen). Itu target yang diberikan oleh Presiden,” kata Iskandar Zulkarnain kepada Ekbis NTB, Senin 7 Oktober 2024.

Perhitungan kemiskinan ekstrem masih menggunakan konsep dari world bank. Seseorang disebut miskin ekstrem jika kemampuan ekonominya berada di bawah 1,9 Dolar AS PPP (Purchasing Power Parity) per hari. Itu artinya, pendapatan perkapitanya setara dengan Rp 351.957 per kapita per bulan untuk tahun 2023.

Ia mengatakan, sejumlah program pengentasan kemiskinan masih terus digencarkan tahun ini oleh Pemprov NTB, pemda kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Terlebih kebijakan tagging anggaran kemiskinan diberlakukan agar OPD benar-benar fokus.

“Kalau itu (program-red) tidak sesuai dengan yang kita harapkan untuk penurunan kemiskinan, itu biasanya kita coret kegiatannya, kita merahkan atau kita ganti dengan kegiatan lain,” ujarnya.

Iskandar mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan ekstrem ada tiga cara yang ditempuh yaitu meningkatkan pendapatan, menurunkan pengeluaran serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

“Tiga cara itu kita sudah petakan semuanya dan syukurnya sekarang kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem itu sudah tertagging di SIPD. Kalau dulu kan kita hanya klaim. Pokir misalnya jika ada kegiatan pemberdayaan, kita klaim sebagai kegiatan penurunan kemiskinan,” imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan mitra kerja seperti dari kalangan NGO yang melakukan kegiatan penurunan kemiskinan di NTB telah dihitung sebagai program. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan NGO yang melakukan kegiatan di lapangan agar objek yang dituju lebih tepat sasaran.

“Mintalah data ke kami, data P3KE itu ada di kami, minta sesuai mekanisme dan data inilah digunakan untuk fasilitasi kepada masyarakat miskin ekstrem. Nah turunnya angka kemiskinan ektrem sekarang, bagian dari upaya tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, M.Si atas nama Pj Gubernur NTB H. Hassanudin saat menghadiri kegiatan rapat paripurna DPRD NTB 1 Juli 2024 mengatakan, seluruh Pemda di Provinsi NTB, baik Pemprov maupun 10 kabupaten/kota memiliki alokasi anggaran tersendiri untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sebab penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas daerah dan menjadi instruksi pemerintah pusat.

Total alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di 11 Pemda di Provinsi NTB mencapai Rp2,1 Triliun di tahun 2023 kemarin. Jika dirinci, dana penanggulangan kemiskinan ekstrem di  Kota Mataram Rp50,32 miliar, Lombok Barat Rp149 miliar, Lombok Tengah Rp190 miliar, Lombok Timur Rp602 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp247 miliar, Kabupaten Dompu Rp200 miliar, Kabupaten Bima Rp218 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp156 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp135 miliar, Kota Bima Rp95 miliar, dan Provinsi NTB Rp111,5 miliar.(ris)

Tertibkan Tambang Ilegal

0
H. Sahdan (ekbisntb.com/dok)

KEPALA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan, ST., MT., mengatakan akan menertibkan tambang ilegal agar bisa menjadi legal. Upaya penertiban ini agar tambang ilegal yang berdampak pada pengerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat dapat berubah menjadi legal sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, serta keamanan lingkungan dapat terjamin

“Kalau ini terus kita biarkan, maka tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu semua regulasi harus kita selesaikan. Kalau regulasi sudah selesai semua. Maka masyarakat dapat menambang dengan legal, lingkungan tidak rusak, daerah juga bisa mengambil IPR” ujarnya.

Menurutnya, dengan merubah tambang ilegal menjadi legal dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat NTB begitupun daerah.

Tambang ilegal yang ada di wilayah NTB tersebar di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), di Sekotong, Sumbawa, Bima, dan sebagainya. Untuk tambang ilegal di Sekotong, wilayahnya berada di bawah PT Indotan, namun masih ada WPR di sekitar tambang.

“Mereka juga nambang, tapi tidak besar-besaran. Jadi, tambang liar ini ada. Selama belum ada regulasi pasti ilegal. Ini yang sedang kita susun regulasi ini agar mereka punya pedoman,” jelasnya.

Sahdan mengungkap WPR ini sudah ditetapkan sejak tahun 2020. Namun belum ada regulasi terkait WPR ini sehingga menjadi ilegal.

“Sekarang sudah ada Kemen SDM nya, tinggal kita susun dokumen pengelolaan WPR. Yang menetapkan Menteri juga. Nanti setelah ditetapkan baru kita membuat rencana perbaikan lingkungan,” ungkapnya.

Rencana perbaikan lingkungan ini akan dibuat oleh Pemerintah Daerah. Menurut mantan Kadis PUPR ini, meski yang menambang adalah rakyat, namun tetap Pemda yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan.

Anggaran untuk pembuatan rencana perbaikan lingkungan ini akan didapat dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Menurutnya, untuk memudahkan dan transparansi pemungutan, IPR ini harus memiliki payung hukum yang kuat.

“Karena rakyat yang menambang, dan dia tidak mampu untuk itu (perbaikan lingkungan, red). Maka Pemda yang dibebankan sebagai dasar evaluasi lingkungan jangan sampai rusak,” katanya. (era)

Selama Lima Bulan, Museum Negeri NTB Ikuti Pameran International Islamic Arts Biennale di Arab Saudi

0
Kepala Dinas Dikbud NTB H. Aidy Furqan didampingi Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam meninjau koleksi yang akan dipamerkan pada pameran International Islamic Arts Biennale di Arab Saudi. Acara yang digelar di Terminal Haji Barat Bandara Internasional King Abdulazis Jeddah, Arab Saudi. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Satu kebanggaan bagi warga NTB, karena 8 koleksi benda-benda bersejarah di Museum Negeri NTB yang mencerminkan jejak Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Lombok dan Sumbawa akan dipamerkan pada pameran International Islamic Arts Biennale di Arab Saudi.

Acara yang digelar di Terminal Haji Barat Bandara Internasional King Abdulazis Jeddah, Arab Saudi dari tanggal 25 Januari sampai 25 Mei 2025 mendatang.

Delapan koleksi Museum Negeri NTB yang dipamerkan ini seperti Cipo Cila, Tajul Muluk, keris Togogan, Keris Gerantim, Kere Alang, Tembe Songke, dan Pekinangan yang merupakan karya seni peradaban Islam.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIkbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., didampingi Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam, S.H., M.H., menjelaskan, dipilihnya koleksi benda bersejarah di Museum Negeri NTB ini merupakan sebuah kesempatan besar untuk memperkenalkan NTB di dunia internasional.

Menurutnya, Islamic Arts Biennale tahun 2025 yang bertemakan ‘The Art of Number’ merupakan biennale edisi kedua yang didedikasikan untuk seni peradaban Islam. Pada edisi pertama, Indonesia tidak diundang mengikuti pameran ini. Namun, saat edisi kedua Indonesia bersama 20 negara dan 30 Institusi dari seluruh dunia termasuk Indonesia.

‘’Keikutsertaan Indonesia dalam partisipasi biennale ini diwakili oleh 3 institusi. Yaitu Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Museum Sonobudoyo (Yogyakarta) dan Perpustakaan Nasional (Jakarta). Pameran ini termasuk pameran terbesar dunia yang yang menampilkan kekayaan dan keberagaman budaya Islam melalui lembaga-lembaga dari berbagai negara,’’ terangnya pada wartawan di Museum Negeri NTB, Senin, 7 Oktober 2024.

Dijelaskannya, partisipasi Museum Negeri NTB dalam Islamic Arts Biennale ini tidak hanya akan menunjukan keindahan seni dan artefak Islam dari NTB, tetapi juga merupakan wujud diplomasi budaya dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai posisi negara dengan populasi Islam terbesar yang memiliki kekayaan seni dan budaya Islam yang beragam. ‘’Sehingga partisipasi Museum NTB di Islamic Arts Biennale menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alam. Tapi juga memiliki kekayaan warisan budaya yang berharga di kancah internasional,’’ terangnya.

Selain itu dengan dipamerkannya koleksi benda-benda bersejarah dari NTB di Terminal Haji Barat Bandara Internasional King Abdulazis Jeddah dari tanggal 25 Januari sampai 25 Mei 2025 mendatang menjadi pelipur lara bagi warga asal NTB yang lama berada di luar negeri dan ingat dengan tanah air Indonesia. Aidy mencontohkannya saat dirinya berada di luar negeri, ketika mendengar lagu Indonesia Raya atau bertemu dengan koleksi atau barang yang bertemakan Indonesia ada rasa haru dan rindu dengan tanah air.

Hal senada disampaikan Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam. Menurutnya, pihaknya berusaha menyiapkan koleksi benda bersejarah yang dipamerkan di event ini. Koleksi yang akan dipamerkan ini merepresentasikan NTB secara keseluruhan, yakni dari Sasak, Samawa dan Mbojo. Apalagi setiap koleksi benda bersejarah yang dipamerkan ini memiliki sejarah tersendiri.

Selain itu, sebelum benda ini dipamerkan pihaknya sudah membuat rincian koleksi dan nilai dari masing-masing koleksi. Adapun nilai atau harga ini dilakukan oleh tim kurator, setelah itu dikirim ke pihak panitia penyelenggara di Arab Saudi. Begitu juga setiap benda yang didaftarkan in sudah mendapatkan asuransi sebagai bentuk perlindungan.

Sementara anggota Dewan Kebudayaan NTB Dr. Baiq Mulianah, menyambut baik keikutsertaan NTB di ajang pameran di Arab Saudi ini. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) ini, menilai, pameran ini sebagai wadah untuk mempublikasikan benda-benda peninggalan nenek moyang di NTB, sehingga akan mampu memperkenalkan NTB di mata dunia.

‘’Sebagai anggota Dewan Kebudayaan dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB sangat bangga, karena ini adalah momentum penting yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bisa mengabarkan kepada dunia bahwa kebudayaan NTB itu memang tersambung jejak peradaban Islamnya itu dari masa awal. Jadi sekaligus juga membantah teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara itu bahwa masuknya itu pada abad ke-7, padahal jauh sebelum itu,’’ ujarnya.

Menurutnya, koleksi yang akan ditampilkan itu sudah mewakili mayoritas suku yang ada di NTB, sehingga pihaknya mendukung pameran di Arab Saudi ini agar pihak luar mengetahui seperti apa perkembangan agama Islam di NTB sejak zaman dahulu. (ham)

Pergerakan Pesawat di Bandara Lombok Mencapai 18.946 Kali

0
Proses keberangkatan logistik MotoGP 2024 dari Bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok mencatat sebanyak 1,79 juta pergerakan penumpang hingga triwulan III atau September 2024.

Sementara tingkat pemulihan atau recovery rate jumlah penumpang Bandara Lombok telah mencapai 86 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2019 lalu atau sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 2 juta penumpang.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono, Senin, 7 Oktober 2024 menyatakan, kinerja paling positif terjadi pada pergerakan kargo. Tercatat, Bandara Lombok melayani sebanyak 10.193 ton kargo pada periode Januari-September 2024. Angka tersebut tumbuh 144 persen dibanding periode Januari-September 2019 yang ada di angka 7.063 ton.

Kinerja pergerakan kargo setelah pandemi banyak dipengaruhi oleh berbagai katalis, terutama kargo logistik ajang World Superbike (WSBK) 2021-2022 dan MotoGP World Championship (MotoGP) 2022, 2023, dan 2024.

Untuk pergerakan pesawat udara, Bandara Lombok melayani sebanyak 18.946 pergerakan pesawat sepanjang Januari-September 2024. Angka ini mencapai recovery rate sebesar 92 persen dibandingkan Januari-September 2019 yang sebanyak 20.514 pergerakan.

“Kami berharap pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat udara hingga akhir tahun 2024 ini akan semakin positif,” ujarnya.

Pada tahun 2024 ini, pergerakan penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli dan September dengan rata-rata 7.700 penumpang per hari. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas masyarakat selama periode liburan sekolah hingga pertengahan Juli, reaktivasi rute penerbangan, dibukanya beberapa rute penerbangan baru dari dan menuju Lombok, serta event MotoGP yang berlangsung pada tanggal 27-29 September 2024.

Saat ini Bandara Lombok akan melayani konektivitas langsung menuju sepuluh destinasi domestik, yaitu Jakarta (CGK), Surabaya (SUB), Yogyakarta (YIA), Bali (DPS), Bima (BMU), Sumbawa Besar (SWQ), Makassar (UPG), Balikpapan (BPN), Semarang (SRG), dan Batam (BTH). Penerbangan-penerbangan tersebut dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia (GA), Citilink (QG), Lion Air (JT), Batik Air (ID), Super Air Jet (IU), Wings Air (IW), dan Pelita Air (IP).

Sedangkan untuk penerbangan internasional, saat ini ada dua destinasi yakni tujuan Kuala Lumpur (KUL) yang dilayani oleh maskapai Indonesia AirAsia (QZ), AirAsia Berhad (AK), dan Batik Air Malaysia (OD) serta tujuan Singapura yang dilayani oleh Scoot (TR).

Selama gelaran MotoGP Mandalika 2024, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Lombok pada 27 hingga 30 September 2024 tercatat mencapai 38.054 penumpang atau rata-rata 9.514 penumpang per hari. “Ada peningkatan sekitar 23,5 persen dibandingkan dengan rata-rata penumpang September 2024 di angka 7.706 penumpang per hari,” ungkap Barata.

Jika dibandingkan dengan MotoGP 2023 dimana pada periode yang sama jumlah penumpang tercatat 34.768 orang atau rata-rata 8.692 penumpang per hari, maka terjadi peningkatan sebesar 9,5 persen pada MotoGP tahun ini.

Dalam hal penanganan logistik event MotoGP 2024, Bandara Lombok berhasil melayani kedatangan kargo logistik MotoGP 2024 yang tiba di Lombok pada 24-25 September 2024. Lima penerbangan kargo yang berangkat dari Doha, Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways jenis Boeing 777-300F ini membawa total muatan seberat 376.878 kilogram.

Selanjutnya pada 30 September-1 Oktober 2024, proses keberangkatan logistik MotoGP 2024 dari Bandara Lombok berjalan dengan lancar. Sebanyak 377.927 kilogram kargo diangkut dengan lima penerbangan Qatar Airways menuju Bandara Narita, Jepang.(bul)

Penerimaan Pajak Dari Usaha Ekonomi Digital Rp28,91 Triliun

0
Ilustrasi Pajak (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Hingga 30 September 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp 914,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,57 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,38 triliun.

Sementara itu, sampai dengan September 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE. Penunjukan di bulan September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd. dan DFENG LIMITED.

Dwi AstutiDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak dalam keterangan resmi, Senin, 7 Oktober 2024 menyampaikan, dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp23,04 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp6,14 triliun setoran tahun 2024,” katanya.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp914,2 miliar sampai dengan September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp446,92 miliar penerimaan 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,57 triliun sampai dengan September 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp1,02 triliun penerimaan tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,37
triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga September 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,38 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp863,6 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp162,2 miliar dan PPN sebesar Rp2,22 triliun.

Dwi menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.(bul)