Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 556

Pemkot Mataram Distribusi Bantuan Bibit Ikan nila ke 50 Kelurahan

0
Kelompok budidaya ikan air tawar dalam keramba di Sungai Jangkuk, Kelurahan Pejeruk Ampenan, sedang melepas bibit bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram, telah mendistribusikan ratusan ribu bibit ikan air tawar jenis nila dan lele kepada kelompok budi daya ikan di 50 kelurahan se-Kota Mataram.

“Bantuan bibit ikan air tawar itu kami bagikan ke kelompok budi daya ikan melalui program pemanfaatan pekarangan,” kata Kepala DKP Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Rabu.

Dikatakan, di setiap kelurahan bantuan bibit ikan air tawar yang diberikan sesuai dengan kapasitas kolam yang dimiliki dengan kisaran 5.000-10.000 ekor per kelurahan. Sementara untuk pendistribusian ke kelompok, diserahkan kepada pihak kelurahan agar bisa merata dan disesuaikan dengan kondisi kolam budi daya milik warga.

“Ada kelompok yang budi daya menggunakan kolam terpal, ada juga yang menggunakan keramba dengan memanfaatkan air sungai,” katanya.

Menurutnya, pendistribusian bibit ikan air tawar tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan di tengah masyarakat, sekaligus upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Produksi ikan dari kelompok sebagian ada yang dikonsumsi dan ada juga yang dijual. Hasil penjualan kemudian dimanfaatkan lagi sebagai modal awal lagi untuk budi daya dan keuntungan menjadi tabungan bersama.

Dalam pelaksanaan program itu, diakuinya ada kelompok yang berhasil dan ada juga yang gagal.

“Berhasil tetap kami dukung. Sedangkan yang gagal jadi bahan evaluasi kami untuk mencari solusi. Mungkin karena faktor air, pakan, atau lainnya,” katanya.

Kelurahan Pejeruk Ampenan menjadi salah satu kelompok budi daya yang dinilai berhasil melaksanakan program bud idaya ikan air tawar melalui pemanfaatan pekarangan dan keramba.

Menurut Lurah Pejeruk Mataram Lalu Bagus Afriady, pemberian bibit ikan nila itu sebagai bentuk pembinaan dan motivasi DKP kepada kelompok yang melaksanakan program budi daya dengan memanfaatkan pekarangan yakni sekitar 5-6 warga.

“Selama ini DKP aktif memberikan pendampingan, pembinaan bagaimana melakukan pembibitan, perawatan hingga panen,” katanya.

Menurutnya, program pemanfaatan pekarangan dengan budi daya ikan air tawar jenis nila yang mulai dikembangkan tahun 2023 dimaksudkan untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus peningkatan pendapatan keluarga.

Manfaat dari program itu kini sudah mulai dirasakan para anggota kelompok, karena dalam sekali panen dalam waktu 3-4 bulan mereka bisa menghasilkan 40 kilogram.

Untuk budi daya dengan skala pemanfaatan pekarangan, kata dia, produksi ikan yang dihasilkan warga itu termasuk banyak, begitu juga untuk budi daya di keramba.

Ketika panen, lanjut Bagus, hasilnya rata-rata dijual dengan harga Rp30.000-Rp33.000 per kilogram.

“Uang hasil penjualan, diputar kembali untuk membeli bibit dan pakan, sehingga warga punya dana kelompok yang digunakan untuk berbagai kebutuhan,” katanya. (ant)

Disnaker Mataram Beri Pelatihan Kerja Barista dan Sablon

0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, memberikan pelatihan keterampilan kerja bidang barista dan sablon dengan menyasar 80 orang masyarakat miskin yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Dua pelatihan itu, saat ini tahap seleksi pendaftaran peserta. Pelatihan dijadwalkan mulai 15 Oktober 2024, hingga 10 hari ke depan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, sebanyak 80 orang peserta yang menjadi sasaran pelatihan kerja tersebut terbagi menjadi dua, dengan rincian 40 orang untuk pelatihan barista dan 40 orang pelatihan sablon.

Kegiatan pelatihan kerja tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi masyarakat sekaligus membuka lapangan usaha secara mandiri sehingga peserta bisa keluar dari kategori keluarga miskin.

“Kegiatan pelatihan barista dan sablon itu merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Diharapkan melalui pelatihan itu, peserta dapat mempraktikkan keterampilan yang didapat untuk diaplikasikan guna peningkatan ekonomi rumah tangga dan kemandirian berusaha.

“Kami juga berharap pelatihan yang akan didapat bisa menjadi modal peserta menciptakan lapangan kerja dan akhirnya dapat menekan angka pengangguran di Kota Mataram,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, lanjutnya, setelah pelatihan para peserta akan mendapatkan bantuan berbagai peralatan sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti.

“Bantuan peralatan itu, dimaksudkan menjadi modal awal peserta membuka usaha sendiri hingga mampu menjadi pengusaha mandiri,” katanya.

Lebih jauh Rudi mengatakan, dua pelatihan kerja tersebut merupakan pelatihan kerja terakhir yang dilaksanakan Disnaker Kota Mataram tahun 2024.

Sebelumnya sudah ada tiga pelatihan kerja yang dilaksanakan dengan menyasar masyarakat miskin yang berada dalam DTKS. Tiga pelatihan yang sudah dilaksanakan meliputi pelatihan tata rias, otomotif, dan pelatihan tata boga.

Kuota masing-masing jenis pelatihan tetap sebanyak 40 peserta yang rata-rata masuk dalam DTKS dengan kategori pencari kerja dari masyarakat umum dan purna pekerja migran Indonesia (PMI).

“Total anggaran untuk lima jenis pelatihan itu sekitar Rp1 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) tahun 2024,” katanya. (ant)

Cadangan Devisa RI Diproyeksikan 145-155 Miliar Dolar AS di Akhir 2024

0
Ilustrasi Uang(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Chief Economist Permata Bank Josua Pardede memproyeksikan cadangan devisa Indonesia akan berada di kisaran 145 sampai 155 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun 2024.

Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia di posisi sebesar 149,9 miliar dolar AS pada September 2024, atau menurun 300 juta dolar AS dibandingkan sebesar 150,2 miliar dolar AS pada akhir Agustus 2024.

“Kami memproyeksikan cadangan devisa akan berkisar antara 145-155 miliar dolar AS pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, kami mengantisipasi nilai tukar rupiah akan berada pada kisaran Rp 15.300 sampai 15.600 per dolar AS pada akhir 2024,” ujar Josua di Jakarta, Selasa.

Josua menjelaskan, sentimen risk-on yang didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) pada sisa tahun 2024 akan mulai berkurang seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pasar tenaga kerja AS yang membukukan data yang kuat.

“Sehingga, memberikan tekanan pada cadangan devisa dan stabilitas rupiah,” ujar Josua.

Kemudian, lanjutnya, kemungkinan sentimen risk-off akan meningkat di masa mendatang seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Iran, yang dapat meningkatkan permintaan untuk aset-aset yang aman dan memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dikombinasikan dengan data pasar tenaga kerja AS yang kuat, Ia menjelaskan ketegangan yang meningkat juga dapat meningkatkan harga minyak global, sehingga menimbulkan risiko terhadap kemajuan disinflasi di AS.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat menunda atau membatasi ruang gerak The Fed untuk menurunkan suku bunga acuannya, sehingga membuat aset-aset AS menjadi lebih menarik bagi investor.

“Akibatnya, dolar AS cenderung menguat terhadap mata uang global,” ujar Josua.

Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, Ia memperkirakan BI akan menggunakan cadangan devisanya untuk mengintervensi pasar valuta asing (valas) dan menstabilkan nilai tukar rupiah, sehingga akan berpotensi mengurangi cadangan devisa.

“Namun, jika ketegangan geopolitik mereda, masih ada potensi untuk arus modal masuk. Mengingat fundamental dan prospek ekonomi Indonesia yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujar Josua.

Dalam kesempatan ini, Ia menjelaskan bahwa Indonesia mencatatkan arus modal masuk bersih sebesar 2,76 miliar miliar dolar AS di pasar saham dan obligasi sepanjang September 2024, yang mana kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) meningkat menjadi 1,34 miliar dolar AS.

“Sementara investor asing membukukan net buy sebesar 1,42 miliar dolar AS di pasar saham,” ujar Josua.

Di sisi lain, lanjutnya, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) melaporkan arus keluar bersih sebesar 3,47 miliar dolar AS pada September 2024.

Kemudian, pemerintah pada periode sama menerbitkan obligasi global dalam dua mata uang yang terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC), masing-masing sebesar 1,8 miliar dolar AS dan 750 juta Euro. (ant)

Bahlil Ingatkan Penyaluran BBM Subsidi Agar Sesuai Ketentuan

0
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan agar penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan untuk menghindari penyalahgunaan yang merugikan negara.

“Saya pikir tentang pendistribusian, saya cuma titip aja, saya ini dulu pengusaha, pengusaha kecil-kecilan tambang juga. Ada pengusaha pompa bensin itu menyalurkan BBM subsidi, tetapi kalau malam hari solarnya itu dikencingin, dimasukkan di drum,” kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam.

Ia meminta agar praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti penjualan BBM subsidi ke industri dengan selisih harga yang menguntungkan, tidak ada lagi.

“Kalau bayar subsidinya itu Rp7.000, Rp8.000. Kalau solar industri contoh Rp11.000, ya sudah selisih Rp3.000 (per liter) kita cincai aja. Jadi, tambah di situ. Udah kelakuan-kelakuan begitu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa penyalahgunaan subsidi harus dihentikan karena subsidi negara sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah.

“Saya minta setop sudah, karena subsidi negara terbesar, subsidi kita terlalu besar,” ucapnya.

Menteri ESDM menambahkan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat harga minyak dunia yang saat ini sedang tak menentu akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Saya mohon untuk mulai hati-hati, mulai hati-hati, karena subsidi kita ini gede, apalagi harga minyak dunia sekarang mulai ada mengkhawatirkan akibat perang yang ada di Timur Tengah,” jelasnya.

Menteri ESDM mengajak semua pihak bisa konsisten menjalankan peraturan tanpa penyimpangan, demi menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Bahlil mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan bisa menyebabkan kerugian besar bagi negara, sehingga kolaborasi antara semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Ia berharap pelanggaran seperti penyalahgunaan subsidi bisa diminimalkan melalui pengawasan ketat dan disiplin dari seluruh pihak terkait.

“Kita sama-sama berkolaborasi untuk saling mengingatkan,” kata Bahlil. (ant)

Presiden Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Kekuatan Ekonomi Baru di Asia

0
Presiden Joko Widodo (Jokowi)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia bersama India dan China.

Presiden mengatakan bahwa saat ini dunia telah masuk ke abad Asia, di mana terjadi pergeseran pertumbuhan ekonomi dari negara-negara barat ke Asia.

“Karena kita tahu kita sekarang telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia, growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia dan diprediksi diperkirakan Asia nanti akan ada tiga kekuatan ekonomi baru, superpower ekonomi. Tiga negara yang diperkirakan India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia,” kata Presiden dalam sambutannya saat pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Kepala Negara mengingatkan untuk menjadi negara dengan ekonomi superpower, banyak tantangan maupun syarat yang harus dilalui.

“Tetapi hati-hati untuk menuju ke tiga negara lagi menjadi superpower ekonomi itu banyak tantangan, banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Sebab itu, optimisme itu penting, menjaga optimisme itu penting,” ujar Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, perlambatan ekonomi global dan juga ketegangan geopolitik yang membuat ketidakpastian ekonomi global,

“Saya kira kita tahu semuanya perlambatan ekonomi global diperkirakan masih di angka 2,7-2,8 persen rata-rata dan patut kita syukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen growth-nya, juga peningkatan tensi geopolitik. Perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel-Palestina, tambah lagi Israel-Lebanon tambah lagi Iran dengan Israel ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jelas,” ujar Presiden.

Tantangan selanjutnya terkait dengan perubahan iklim.

“Juga dampak perubahan iklim, ini yang kita hadapi ke depan perlu semuanya mengantisipasi dan menyiapkan untuk ini,” ucap Presiden. (ant)

Pelindo Hadapi Tantangan Teknologi Baru Lewat Program Refreshment

0
PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)(ekbisntb.com/ant)

Surabaya (ekbisntb.com) – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) berupaya menghadapi berbagai tantangan digital melalui program Refreshment yang ditujukan bagi para operator quay container crane (QCC).

“Ini bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keunggulan operasional dalam penanganan bongkar muat peti kemas,” kata Direktur Sumber Daya Manusia SPTP Ady Sutrisno di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Program Refreshment Operator QCC telah berlangsung selama tiga hari yakni mulai 28 September hingga 1 Oktober 2024 di Terminal Petikemas New Makassar.

Program itu diikuti oleh 10 operator QCC dari berbagai cabang dan anak perusahaan SPTP Group, termasuk Terminal Petikemas New Makassar, PT Terminal Petikemas Surabaya, dan PT Terminal Teluk Lamong.

Ady mengatakan program Refreshment diselenggarakan seiring dengan perkembangan teknologi dan alat bongkar muat terutama QCC yang mendorong kebutuhan untuk memperbarui pengetahuan operator QCC.

Oleh sebab itu, program ini diadakan untuk memberikan pemahaman terkini tentang peralatan dan prosedur keselamatan, praktik terbaik mengoperasikan QCC serta meningkatkan kapabilitas operator dalam melaksanakan tugas.

Program Refreshment merupakan bagian dari strategi SPTP untuk meningkatkan standar operasional dengan menyegarkan keterampilan para operator QCC sehingga operasi terminal peti kemas lebih aman dan efisien.

“Kami yakin setiap operator dapat meningkatkan keterampilan mereka, bekerja lebih aman, dan berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan,” kata Ady.

Selama tiga hari, program ini dibagi menjadi sesi teori dan praktik yaitu peserta dibekali materi mulai dari teori crane, penanganan peti kemas, keterampilan komunikasi, hingga latihan praktik pengoperasian QCC.

Pada hari pertama, peserta mempelajari teori dasar operasi crane, rencana stowage, dan prosedur kerja yang aman.

Hari kedua diisi dengan latihan praktik, di mana peserta mendemonstrasikan kemampuan mereka di kabin QCC sedangkan hari ketiga diakhiri dengan ujian untuk mengukur kompetensi mereka.

Salah satu peserta, Atmaji, menuturkan program Refreshment memberikan manfaat bagi dirinya secara pribadi dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

“Keselamatan selalu ditekankan dalam setiap aspek, dan saya merasa lebih percaya diri dalam mengoperasikan peralatan dengan prosedur yang diperbarui,” ujarnya. (ant)

PHRI NTB Minta Dipercepat Penyelesaian Krisis Air Bersih di Gili Trawangan

0
Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini menyoroti krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan, Lombok Utara. Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak citra pariwisata di mata internasional.

“Setiap harinya, Gili Trawangan bisa dikunjungi oleh 3.000 wisatawan. dan dominan adalah wisatawan asing. Bayangkan jika masalah air ini tidak segera diatasi, tentu akan berdampak sangat besar pada sektor pariwisata kita,” ungkap Ketut Wolini dalam sebuah wawancara.

Wolini juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam mencari solusi. Ia mempertanyakan mengapa sebuah pulau kecil seperti Gili Trawangan tidak bisa menemukan solusi untuk masalah air bersih.

“Gili Trawangan ini kan andalan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara. Kenapa masalah air bersih saha tidak bisa diselesaikan. Padahal, pariwisata di Gili sudah mendunia,” tegasnya.

PHRI menurutnya sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha hotel dan restoran di sana, Namun, menurut Wolini, solusi jangka panjang tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“Kami tidak ingin gegabah mengambil tindakan yang justru akan merugikan pariwisata Lombok Utara. Saat ini, kami fokus pada konsolidasi internal dan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi yang tepat,” jelasnya.

Ditambahkannya, krisis air bersih di gili Trawangan ini dalam jangka panjang akan berdampak langsung kepada investasi hotel restoran yang sudah tertanam disana.

Selain itu, beberapa permasalahan lain yang juga menjadi sorotan Ketut Wolini adalah belum adanya rumah sakit bertaraf internasional di Gili Trawangan sebagai pelengkap fasilitas pendukung destinasi wisata kelas dunia ini. Ada juga masalah sampah yang semakin menggunung belum mendapat solusi yang efektif.

Wolini menambahkan, seharusnya, dengan PAD yang cukup besar diterima Pemda dari gili-gili, dapat disisihkan untuk mendukung fasilitas penunjang gili Tramena. Jika diharapkan Gili Tramena eksis dalam jangka panjang.

Saat inu distribusi air bersih saat terganggu, karena proses hukum atas perizinan penyedia air bersih ini tengah berlangsung.(bul)
Foto : Ketut Wolini

Menko Marves: Dampak Negatif Ekspor Sedimen Laut Sudah Dipikirkan

0
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah sudah memikirkan mengenai dampak negatif ekspor sedimen laut.

“Itu saya pikir sedimennya yang diambil. Kalau itu mendapatkan keuntungan buat negara kenapa tidak? Asalkan tidak merusak lingkungan,” kata Luhut di sela peresmian operasional pabrik lithium iron phosphate (LFP) di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut dia, kegiatan ekspor sedimen laut tersebut akan dilakukan secara hati-hati.

“Kami semua hati-hati. Tak ada satu gerakan pun yang tidak ada dampak negatifnya. Nah, bagaimana dampak negatif itu yang ditekan sekecil mungkin,” katanya.

Nantinya, kata dia, kuota atau pembatasan ekspor sedimen laut tersebut juga tengah dikaji terkait dampak lingkungannya.

“Intinya gini, pemerintah itu sangat ‘care’ dengan lingkungan, tidak usah khawatir. Nanti pasir atau sedimen laut yang diambil pasti diisi lagi oleh alam,” katanya.

Mengenai perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender ekspor sedimentasi laut, Luhut mengaku secara detail kurang begitu paham.

Namun, ia yakin dengan penerapan sistem digital dalam lelang tender akan menghasilkan pemenang yang terbaik tanpa adanya korupsi.

“Saya pikir sekarang pakai digital itu, sekarang lihat korupsi, OTT (operasi tangkap tangan) berkurang. Nanti, saya kira kalau dia (perusahaan, red.) memenuhi syarat akan kami monitor dengan baik,” katanya.

Disinggung mengenai kabar perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo dan Yusril Ihza Mahendra termasuk yang memenangi tender ekspor sedimentasi laut, ia mengaku belum mengetahui.

“Belum tahu, nanti saya cek,” kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ekspor yang dibuka adalah sedimen laut yang mengganggu alur jalannya kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal,” katanya.

Aturan mengenai ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. (ant)

Potensi Cadangan Emas 2,1 Miliar Ton di Dompu Dinilai Menyesatkan

0
Kegiatan FS yang dilakukan PT. STM pada proyek tambang Hu`u, Dompu.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan menyinggung soal informasi yang pernah menghebohkan, tentang potensi cadangan emas di wilayah Onto, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu Provinsi NTB sebesar sebesar 2,1 miliar ton.

“Itu informasi salah, info menyesatkan,” katanya di ruang kerjanya, Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurut kepala dinas, potensi cadangan emas yang ada di wilayah tersebut hanya sebesar 0,48 persen dari total potensi.

“Bukan berarti potensi kandungan emasnya 2,1 miliar ton. 2,1 miliar ton ini kalau bahasa sederhananya, itu belum diayak. Belum dipisahkan batunya, peraknya, tembaganya. Dan emasnya hanya 0,48 persen dari total potensi itu,” tambahnya.

H. Sahdan menambahkan, sekiranya cadangan emasnya tersimpan sebesar 2,1 miliar ton, betapa kaya rayanya provinsi ini. bahkan tak menutup kemungkinan akan banyak perusahaan yang mengajukan untuk izin eksploitas.

Saat ini saja, sudah sejak 26 tahun lalu PT Sumbawa Timur Mining (STM) sebagai pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ke-7 yang ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Februari 1998 masih melakukan pra FS (Feasibility Study) atau analisis. FS berakhir pada tahun 2024 ini. kemudian akan dilanjutkan ke FS selama lima tahun mendatang.

“Kalau hasil FSnya nanti tahun 2030 ditemukan kandungan emas, dan menguntungkan. Itu wajib dieksploitasi sama perusahaan. Tapi kalau hasilnya minus, ya tidak ada usaha yang makan badan (merugi),” ujarnya.

Karena itu, Komisi VII DPRRI terus mendorong PT. STM untuk melakukan percepatan. Agar FS bisa dipercepat dan memastikan perusahaan melakukan eksploitasi seperti yang sudah dilakukan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.

“Ya, jadi bijak-bijaklah masyarakat menerjemahkan informasi. Saat ini semua sedang mendorong PT. STM supaya mempercepat proyeknya,” demikian H. Sahdan.

Sebelumnya, pada April 2022, STM mengumumkan estimasi sumber daya mineral yang sudah diselesaikan untuk deposit tembaga-emas Onto. Estimasi sumber daya mineral yang diselesaikan pada bulan Desember 2021 ini melaporkan potensi total 2,1 miliar ton (Mt).

Dimana setiap ton bijih diperkirakan mengandung 0,86% tembaga dan 0,48 gram emas. Rincian sumber daya mineral ini diperkirakan, total sumber daya mineral tereka sebesar 1,1 miliar ton (Mt) @ 0,96% Cu dan 0,58 g/t Au dan total Sumber Daya Mineral Tertunjuk sekitar 1,0 Bt @ 0,7% Cu dan 0,4 g/t Au.
Estimasi sumber daya mineral ini memperkuat pandangan bahwa Deposit Onto memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi operasi pertambangan tembaga kelas dunia.

STM telah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam KK Proyek Hu’u sejak tahun 2010. Estimasi sumber daya mineral didasarkan pada 74 lubang, dengan total panjang 74.130 meter, yang dibor ke dalam Deposit Onto. Pengeboran akan dilanjutkan pada tahun 2022 dan seterusnya untuk mendukung studi lebih lanjut untuk menentukan ukuran, luas dan karakteristik sumber daya mineral dan memberikan masukan untuk studi teknik. Secara keseluruhan, STM telah menyelesaikan 108 lubang bor (115.591 meter) di dalam KK (di Onto dan prospek lainnya) sejak eksplorasi dimulai pada tahun 2010.(bul)

Dana Bagi Hasil dari PT. AMNT ke Pemprov NTB Menyusut jadi Rp115 Miliar

0
H. Sahdan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Nilai Dana Bagi Hasil (DBH) usaha tambang yang dikelola PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2023 untuk Pemprov NTB menyusut menjadi Rp115 miliar. Penyusutannya sebesar Rp3 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan, setelah mendapat laporan hasil rapat Pemprov NTB dengan PT. AMNT di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB.

H. Sahdan mengatakan, setiap tahun PT. AMNT menyerahkan DBH atau pembagian keuntungan bersih dari kegiatan usaha tambang di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Pembagian dana bagi hasil ini merupakan kontribusi perusahaan di luar pajak dan royalti. Dan disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah masing-masing.

Pembagian dana bagi hasil ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Mineral dan Batubara. Pasal 129 ayat (1) menyebutkan Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5 persen. Pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5 persen. Sementara pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2 persen.

“Untuk DBH tahun 2023, seharusnya Pemprov NTB mendapatkan Rp118 miliar. Namun, karena dihitung berdasarkan nilai tukar dolar terhadap rupiah saat ini sekitar Rp15 ribuan, jadinya menyusut Rp3 miliar menjadi Rp115 miliar,” jelas Sahdan, di ruang kerjanya, Selasa, 8 Oktober 2024.

“Sepertinya tidak lama lagi akan ditransfer,” demikian Sahdan.(bul)