Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 548

Program Bisnis PGN Sejalan Asta Cita Prabowo-Gibran 2024-2029

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Program bisnis PT PGN Tbk, sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero), sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengungkapkan program pengembangan bisnis PGN tersebut adalah pertama, berjalan di legacy business yaitu gas bumi dan kedua adalah menuju low carbon business.

“Kedua jalur pengembangan bisnis PGN itu sejalan dengan Asta Cita Pemerintah 2024-2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Baik itu berkaitan dengan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi maupun energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi menuju Visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Rosa mengatakan seluruh pengembangan bisnis PGN tergabung dalam enam program strategis yang telah ditetapkan.

“Keenam program itu, pertama adalah pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas. Tujuannya untuk konektivitas antarwilayah gas bumi dan meningkatkan akses gas bagi pengguna baru,” ungkapnya saat menjadi pembicara pada sesi bertema “Opportunity in Providing Clean Energy for Industry” dalam REPNAS National Conference di Jakarta, Senin 14 Oktober 2024.

Rosa melanjutkan, peningkatan infrastruktur gas bumi itu sejalan dengan poin kedua dari Asta Cita Prabowo-Gibran yaitu swasembada energi dan ekonomi hijau.

Pada upaya swasembada energi, terdapat sejumlah poin penting seperti pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, serta memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor.

“Gas bumi menjadi sangat penting dalam Visi Emas Indonesia 2045 karena merupakan energi paling bersih dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Maka, gas bumi juga sangat strategis sebagai energi transisi menuju net zero emission (NZE) tahun 2060,” katanya.

Ditambah lagi, Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi, sehingga perannya akan sangat membantu keuangan negara ketika direalisasikan sebagai pengganti LPG yang bersumber dari impor.

“Jargas (jaringan gas) untuk rumah tangga mendukung kemandirian energi. Karena kemampuan kita untuk mensuplai LPG untuk kebutuhan domestik itu lebih kurang hanya 30 persen. Sementara, kebutuhannya semakin meningkat. Apa bedanya dengan kemudian menggunakan gas bumi? Sehingga, ini akan mengurangi impor LPG dan memberikan penghematan devisa negara,” katanya.

Pengembangan jargas juga menjadi poin ketiga dari Program Strategis PGN.

Adapun poin kedua adalah pembangunan terminal penerima LNG & LNG hub, sedangkan Program Strategis keempat adalah optimalisasi aset stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), sebab BBG tetap dibutuhkan baik untuk kendaraan pribadi maupun transportasi massal, yang berdampingan dengan kendaraan listrik di era transisi ini.

“Artinya, akan ada peranan sangat penting oleh gas bumi yang kemudian akan membentuk satu ekosistem penyediaan energi bersih,” katanya.

Di poin kelima dan keenam dari Program Strategis PGN adalah berkaitan dengan dekarbonisasi dengan carbon capture dan program energi baru terbarukan.

“Tentu saja yang relate dengan bisnisnya PGN dan kami membuka kemitraan untuk ini,” ujar Rosa.

Program strategis PGN di jalur kedua ini sejalan dengan arah ekonomi hijau pada Asta Cita yaitu akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target NZE.

“Atas peranan yang penting ini tidak mungkin dijalankan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi. Semoga kita semua akan bersama terus bergandengan tangan untuk bersama mewujudkan visi kita menuju Indonesia Emas 2045 dengan energi yang ramah lingkungan dan menumbuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Rosa. (ant)

Petarung Resah, Daging dan Telur Ayam Ilegal Masuk NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Ayam dan Telur(ekbisntb.com/tabloidsinartani.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB resah lantaran masih saja daging dan telur ayam masuk ke NTB secara illegal. Keresahan ini sudah sejak lama disampaikan kepada pemerintah daerah, atau pihak terkait, namun belum ada penanganan serius.

Jika tidak ada tindakan, maka akan memberikan dampak kepada pengusaha kecil daging dan telur ayam di NTB. Karena mereka harus bersaing dengan pengusaha besar dari luar yang mensuplai daging dan telur ayam ke NTB.

“Yang ilegal masih bisa masuk, mau daging atau telur itu masuk, sudah capek kita urus, ada oknum yang bermain. Peternak unggas lokal yang ketar ketir,” kata Ketua Petarung NTB, Ervin Tanaka, Selasa, 15 Oktober 2024.

Ayam dan telur yang masuk dikatakan illegal ini, lanjut Ervin, diduga tidak dilengkapi seluruh dokumen untuk memasukkannya ke NTB. Seharusnya, setiap memasukkan daging ayam atau telur, sejumlah dokumen yang harus dipenuhi diantaranya NKV atau Nomor Kontrol Veteriner sebagai sertifikat yang menjamin bahwa persyaratan hygiene sanitasi untuk keamanan pangan asal hewan telah dipenuhi. Ditambah dokumen – dokumen pendukung lainnya.

“Kami ada jaringan yang memberitahukan soal masuknya telur dan daging ayam illegal ini. Ini sangat meresahkan, dan sangat mengganggu. Dampaknya, daya jual disini kurang, karena bisa jadi over suplai. Karena banyaknya stok. Peternak unggas yang kecil-kecil ini yang bakal menjadi korban,” terangnya.

“Sudah dilaporkan ke Disnakeswan, bahkan sampai ke gubernur. Tapi belum ada langkah-langkah konkrit untuk mengendalikannya,” katanya.

Saat ini jumlah anggota Petarung NTB sekitar 80-an pengusaha. Dengan estimasi populasi unggas sekitar 1 juta ekor. Jika dihitung dari populasi ini sekitar 80 persen yang berproduksi (bertelur), maka total produksi bisa 700 ribu, hingga 800 butir bisa dihasilkan. Belum termasuk produksi telur peternak-peternak unggas yang tidak menjadi anggota Petarung yang jumlahnya juga cukup banyak.

Sementara kebutuhan pasar Sedangkan kebutuhan pasar sekitar 3 juta burit. Ervin mengatakan, sebenarnya kebutuhan di dalam daerah dapat dipenuhi sendiri oleh produksi peternak lokal.

“Cukup sebenarnya, karena peternak yang tidak ikut di Petarung cukup banyak. Kami berharap, agar masuknya telur dan ayam dari luar NTB ini terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai over suplai saja,” pungkasnya.(bul)

BPS: Impor Indonesia Turun 8,91 Persen pada September 2024

By
ekbisntb.com
-
0
nilai impor Indonesia September 2024(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia September 2024 mencapai 18,82 miliar dolar AS atau turun 8,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya Agustus 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan hal ini disebabkan oleh turunnya impor migas menjadi 2,53 miliar dolar AS (4,53 persen) dan non migas juga turun menjadi 16,30 miliar dolar AS (9,55 persen).

“Penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor hasil minyak 163,4 juta dolar AS (8,41 persen), sementara impor minyak mentah naik 43,5 juta dolar AS (6,16 persen),” ujar Amalia di Jakarta, Selasa.

Dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, kata Amalia, nilai impor Januari-September 2024 mengalami peningkatan 6,34 miliar dolar AS (3,86 persen).

Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya impor migas senilai 979,4 juta dolar AS (3,80 persen) dan non migas senilai 5,37 miliar dolar AS. Kenaikan ini dipicu oleh bertambahnya impor hasil minyak 1,35 miliar dolar AS (7,69 persen), walaupun impor minyak mentah turun 377,6 ribu dolar AS (4,65 persen).

Dari sepuluh golongan barang utama non migas, hanya dua golongan barang yang mengalami peningkatan nilai impor, yaitu instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis 33,5 juta dolar AS (9,21 persen) serta berbagai produk kimia 14,6 juta dolar AS (4,19 persen).

Namun demikian, nilai impor delapan golongan barang non migas utama lainnya mengalami penurunan.

Golongan mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya merupakan golongan barang non migas utama dengan penurunan terbesar senilai 342,1 juta dolar AS atau 14,48 persen, sementara penurunan terkecil adalah golongan mesin/peralatan mekanis dan bagiannya 5,9 juta dolar AS (0,20 persen).

Selama Januari-September 2024, nilai impor sepuluh golongan barang utama naik 3,87 miliar dolar AS atau 4,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dilihat dari peranannya, sepuluh golongan barang tersebut memberikan kontribusi 60,09 persen terhadap total impor nonmigas Indonesia Januari-September 2024.

Tiga negara pemasok barang impor non migas terbesar selama Januari-September 2024 adalah Tiongkok 51,38 miliar dolar AS (35,65 persen), Jepang 10,53 miliar dolar AS (7,31 persen), dan Australia 7,32 miliar dolar AS (5,08 persen).

Impor non migas dari ASEAN 25,67 miliar dolar AS (17,81 persen) dan Uni Eropa 9,43 miliar dolar AS (6,54 persen). (ant)

APPI Gandeng APH, Buru Sindikat Pembelian Kendaraan Baru dengan Modus Pinjam KTP

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua APPI NTB, Iwan Hermawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk memburu dan menangkap jaringan sindikat pembelian kendaraan baru melalui finance dengan modus pinjam KTP.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, modus pinjam KTP untuk memuluskan pembiayaan kendaraan ini terus berkembang. Ketua APPI Provinsi NTB, Iwan Hermawan mengemukakan, jumlah pelaku yang ditangkap dan dipenjarakan di Polda NTB terus bertambah.

“Jumlah pelakunya yang diproses hukum setiap tahun bertambah. Kalau sebelum-sebelummnya, oknum konsumen yang diproses hukum, sekarang sampai jaringan-jaringannya yang diproses,” jelas Iwan di Mataram, Selasa, 15 Oktober 2024.

Iwan menambahkan, pembelian kendaraan baru, baik roda dua, maupun roda empat dengan menggunakan pembiayaan dari finance ini berkembang ke wilayah selatan, memanfaatkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Modusnya, jaringan sindikat ini meminta tolong kepada masyarakat yang menjadi targetnya untuk mengajukan pembeliaan unit kendaraan baru. Karena potensi wisatawan di KEK Mandalika, rencananya kendaraan baru yang diajukan untuk usaha penyewaan kepada wisatawan. Setelah dilakukan survey, pengajuan pembiayaan untuk membeli kendaraan baru disetujui finance.

“Begitu kendaraan keluar, ndak sampai hitungan hari, kendaraan sudah berpindah tangan. Dari konsumen kepada sindikat ini. padahal, saat dilakukan survey, konsumen mengaku untuk penggunaan pribadi. nyatanya kendaraan tersebut diambil oleh sindikat ini untuk dijual kembali. Katanya satu kendaraan bisa dijual sampai Rp15 juta kepada orang tanpa surat-surat,” paparnya.

Iwan menambahkan, modus sindikat ini memanfaatkan masyarakat yang KTP nya tidak bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau yang sebelumnya disebut BI Cecking.

“Konsumen ini mendapat bayaran, diatas UMR. Asal nama dan KTPnya bisa dipakai untuk mengambil kendaraan, dapat dia bayaran Rp2,5 juta sampai Rp3 juta. Kan tergiur masyarakat, ditawari uang segitu yang penting pakai KTPnya dan bantu menyelesaikan syarat administrasi di finance,” tambahnya.

Namun masyarakat tidak mengerti, sebagaimana sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pidana penjara 1–5 tahun dan/atau denda Rp 10–100 juta.

“Karena ada unsur kesengajaan bekerjasama dengan sindikat. Konsumen secara sadar ketia dilakukan survey mengaku untuk kepentingan pribadi. ternyata, dia dibayar namanya,” tambahnya.

Iwan menegaskan, selain APPI menggandeng APH, juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. agar tidak melayani bujuk rayu oknum-oknum tertentu, yang ujung-ujungnya konsumen sendiri yang menjadi korban.(bul)

Evaluasi Serapan Fisik dan Keuangan, Tiga OPD Masuk Zona Merah

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengevaluasi serapan keuangan dan fisik triwulan ketiga. Tiga organisasi perangkat daerah masuk zona merah. Inspektorat diminta melakukan audit khusus untuk mendeteksi permasalahan sebenarnya.

Tiga OPD dengan realisasi rendah yakni, Dinas Pariwisata, Badan Keuangan Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui pada, Senin (14/10) menjelaskan, rapat koordinasi berkaitan dengan capaian serapan fisik dan keuangan triwulan ketiga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Lingkup Pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan data di tahun 2023, target realisasi serapan keuangan pada triwulan ketiga mencapai 82 persen. Sementara, capaian fisik 72,29 persen dan keuangan 62,73 persen.

Dibandingkan tahun 2024, capaian fisik 68,85 persen dan capaian keuangan 62,50 persen. “Kalau dibandingkan tahun 2024, kita ada penurunan,” terang Sekda.

Penurunan ini dipicu capaian di masing-masing organisasi perangkat daerah. Diantaranya, tiga organisasi perangkat daerah masuk zona merah dengan capaian fisik kurang dari 61,5 persen. 34 OPD masuk zona kuning atau sedang dengan capaian 61,5 persen sampai 82 persen. Sedangkan, OPD kategori zona hijau atau tinggi dengan capaian di atas 82 persen. Alwan menyebutkan, tiga OPD zona merah adalah Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Dinas Pariwisata Kota Mataram.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram memaparkan, rendahnya serapan di Dinas Pariwisata disebabkan kegiatan pengadaan lahan senilai Rp9 miliar tidak terealisasi, sehingga dialihkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Berikutnya, di Badan Keuangan Daerah terdapat bantuan tidak terduga (BTT) tidak terpakai senilai Rp7 miliar. Selanjutnya, di sekretariat daerah terdapat pengelolaan pokok-pokok pikiran masih diproses di Bagian Kesra Setda Kota Mataram. “Sekarang ini masih berproses administrasinya dan verifikasi dokumen lainnya,” ujarnya.

Alwan menekankan, OPD dengan capaian fisiknya masih rendah atau minus diminta dipercepat. Selain itu, Inspektorat akan diminta melakukan audit khusus untuk mendeteksi permasalahan sebenarnya. Informasi yang diterima bahwa ada masalah kendala lahan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dari data rill yang dikeluarkan auditor pengawas internal pemerintah (APIP) bisa diketahui pasti, sehingga bisa diberikan masukan untuk mempercepat pengerjaan proyek fisik. (cem)

SMKN 3 Mataram Gelar Pelatihan Intensif Konversi Motor Listrik untuk Guru Otomotif Lombok

By
ekbisntb.com
-
0
Suasana Pelatihan Teknis Konversi Sepeda Motor BBM Menjadi Sepeda Motor Listrik yang digelar SMKN 3 Mataram.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Mataram kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik. Pada Sabtu 12 Oktober 2024 malam, SMKN 3 Mataram menggelar rapat koordinasi untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Konversi Sepeda Motor BBM Menjadi Sepeda Motor Listrik. Kegiatan pelatihan yang akan berlangsung selama empat hari mulai Senin 14 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 ini bertujuan untuk membekali guru-guru teknik otomotif se-Pulau Lombok dengan keterampilan konversi motor listrik.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, S.Ag., M.Pd.I., dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah, tim konversi SMKN 3 Mataram, serta tim pendukung kegiatan. Dalam rapat tersebut, berbagai persiapan teknis dan logistik untuk pelaksanaan pelatihan dibahas secara mendalam.

Pelatihan yang akan diikuti oleh 20 guru teknik otomotif ini akan dibimbing langsung oleh para instruktur yang kompeten. Para instruktur ini merupakan guru-guru SMKN 3 Mataram yang telah berhasil meraih sertifikat instruktur dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, peserta pelatihan dipastikan akan mendapatkan materi yang berkualitas dan up to date.

“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Pulau Lombok. Dengan membekali para guru dengan keterampilan konversi motor listrik, kami berharap akan semakin banyak tenaga ahli yang mampu mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mewujudkan transportasi yang berkelanjutan,” jelas Sulman Haris. (ron)

Investasi TCN, DPMPTSP KLU Akui Tak Bisa Intervensi

By
ekbisntb.com
-
0
Erwin Rahadi (ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Pascapencabutan Izin Lokasi (sekarang KKPRL  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN), Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui OPD teknis tak bisa mengintervensi sepenuhnya. Termasuk mengevaluasi izin-izin lain yang berkenaan dengan produksi air minum yang divonis telah melanggar ketentuan.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja KLU, Erwin Rahadi, M.Si., Senin 14 Oktober 2024 kepada koran ini mengungkapkan, investasi TCN di Gili Trawangan dan Gili Meno (SWRO Portable) merupakan wewenang pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada regulasi Perpres 1 Tahun 2014, di mana izin investasi untuk pulau-pulau kecil – termasuk 3 Gili, merupakan wewenang pusat, sehingga dicabutnya pun Inlok TCN oleh Kementerian Kelautan Perikanan, DPMPTSP tak serta merta dapat masuk ke ranah substansi TCN.

“Inlok sesuai kewenangan KKP, Pemda tidak bisa otomatis mencabut walaupun ada gejolak dari investasi tersebut,” ungkap Erwin.

Sebaliknya, sambung dia, wewenang Pemda tetap dikedepankan yakni merujuk pada Permen KP Nomor 10 tahun 2024. Di mana, dalam proses investasi, Pemda tetap ikut andil dalam Pengawasan Investasi.

Pengawasan investasi di pulau-pulau kecil pun, wewenang yang dijalankan sesuai dengan Perka BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Investasi. Pada ketentuan ini, indikator pengawasan meliputi 3 aspek yaitu, realisasi investasi, berproduksi ataukah tidak, serta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja dan kendala yang dihadapi perusahaan. “Terhadap pencabutan izinnya, kembali kepada pemerintahan mana yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Erwin menyambung, secara umum tingkat kepatuhan investasi di KLU sebesar 60 persen. Angka tersebut masuk kategori berada di atas standar kepatuhan.

Sementara standarisasi tingkat kepatuhan telah diatur berdasarkan PP 6 tahun 2021. Dimana, perusahaan yang berusaha harus memenuhi syarat standar meliputi Inlok (KKPR), Izin Lingkungan dan Persetujuan Bangunan. Lantas tidakkah Pemda (minimal) berkoordinasi dengan Perusda terhadap Inlok yang dicabut tersebut?

Menjawab itu, Erwin mengaku pemegang kebijakan tentunya sudah menyadari hal itu. DPMPTSP pun belum bisa masuk ke ranah tersebut, namun kata Erwin, Pemda harus berbuat sesuatu yaitu mengamankan kondusivitas daerah pascapencabutan Izin tersebut. “Karena yang kita tahu, di satu izin dicabut, tapi sisi lain, ada masyarakat yang butuh air untuk minum, mandi dan lainnya,” demikian Erwin. (ari)

Jadi Sumber PAD Terbesar, Pemda KLU Diminta Atasi Masalah Air Bersih Gili Tramena

By
ekbisntb.com
-
0
Jamaludin Malady(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB minta Pemda KLU segera tangani permasalahan air bersih yang ada di Gili Trawangan dan Meno. Pasalnya, Gili ini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di NTB, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar KLU. Sehingga, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kunjungan wisata, dan matinya pariwisata yang ada di kawasan tersebut.

“Disana ada Dispar juga, ada PDAM, Bupati, dan segala macam. Karena yang paling besar dampak ekonominya itu KLU. Maksud kami, bagaimana pun caranya, supaya ini tidak berlanjut terus, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera, karena izin dan semuanya kan ada di Pemkab KLU,” ujarnya.

Jamal menyatakan harusnya, Pemkab Lombok Utara mulai memikirkan solusi jangka panjang dengan menjadikan PDAM sebagai distributor air ke Gili Trawangan dan Gili Meno.

“Ambil air seperti di Gili Air. Di Gili Air kan airnya PDAM, dari darat. Kan airnya pipa dasar laut. Kedepannya, dari daratan KLU ke Gili Air, dari Gili Air ke Meno, dari Meno ke Trawangan. Supaya tidak terjadi seperti ini lagi,” jelasnya.

Ia membenarkan memang cara ini membutuhkan lebih banyak anggaran dibandingkan dengan penyulingan seperti yang dilakukan PT TCN. Namun, karena Gili menjadi sumber PAD terbesar, harusnya Pemda KLU bisa menghalokasikan besaran anggaran untuk kebutuhan air bersih di Gili.

“Bisa, tapi uangnya belum cukup. Memang seharusnya bisa, karena PAD terbesar di KLU itu Gili Trawangan. Seharusnya itu yang di prioritaskan,” katanya.

Adapun disini, Pemprov NTB hanya sebagai koordinator dalam tata kelola Gili Tramena ini, sehingga sebagai pengelola, Pemkab KLU lah yang segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan air bersih ini.

Meski demikian, sebagai koordinator, Pemprov NTB juga turut serta dalam mencari solusi air bersih yang ada di kawasan Gili Trawangan dan Meno. “Kami terus memantau bagaimana solusi, Pak Gubernur kan sudah menyerahkan ke Asisten II sebagai koordinator, sudah berapa kali rapat dengan asisten dan PT TCN supaya cepat terselesaikan,” lanjutnya.

Berdasarkan penuturan Jamal, PT TCN dikatakan sanggup untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pengeboran PT tersebut. Namun, karena adanya atensi KPK, PT TCN dikatakan takut untuk melanjutkan proses distribusi air bersih yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan tersebut.

Sehingga, agar masalah air bersih ini tidak merembet dan menyebabkan semakin banyak kerugian, Jamal berharap Pemda KLU agar dengan segera mengatasi permasalahan ini.

“Bagaimana caranya Pemkab Lombok Utara yang terdepan dalam hal ini. Sekali lagi, Pemerintah KLU, kan ada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, dengan pengusaha, asosiasi dan segala macam supaya bagaimana yang lagi viral ini segera di selesaikan,” tuturnya. (era)

Hindari Risiko Memperbaiki Listrik Mandiri, Ini Caranya Laporkan ke Aplikasi PLN Mobile

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi perbaikan listrik(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak berinisiatif memperbaiki jaringan listrik secara mandiri ketika terjadi gangguan. Perbaikan yang dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang di sekitar. PLN menekankan bahwa penanganan masalah kelistrikan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang telah terlatih dan bersertifikat.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari risiko dari memperbaiki listrik tanpa bantuan petugas resmi.

“Kegiatan perbaikan sendiri dapat memicu kecelakaan seperti tersetrum atau bahkan kebakaran. Kami sangat mengimbau untuk segera melaporkan gangguan ke PLN agar masalah dapat ditangani dengan cepat dan aman,” ujar Sudjarwo.

Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan gangguan listrik dengan aman, PLN menyediakan layanan pengaduan 24 jam.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store.

Cara melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile adalah sebagai berikut:
1. Unduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store.
2. Masuk ke aplikasi menggunakan nomor handphone, email, atau akun Google.
3. Pilih menu “Pengaduan” di halaman utama aplikasi.
4. Pilih jenis pengaduan yang sesuai dengan masalah kelistrikan yang dialami.
5. Masukkan ID pelanggan yang mengalami gangguan pada kolom yang tersedia.
6. Jika tidak mengetahui nomor ID pelanggan, lokasi dapat ditentukan melalui peta yang disediakan, kemudian mengisi data lokasi secara lengkap.
7. Lampirkan foto terkait masalah yang dialami (jika diperlukan), dan tuliskan deskripsi singkat mengenai gangguan yang terjadi.
8. Tekan tombol “Kirim Pengaduan” untuk menyelesaikan laporan.

Setelah pengaduan terkirim, pelanggan akan menerima nomor laporan yang bisa digunakan untuk memantau status perbaikan secara real-time melalui aplikasi PLN Mobile.

PLN berharap dengan adanya fasilitas pengaduan yang mudah diakses dan imbauan untuk selalu menggunakan teknisi listrik bersertifikat, masyarakat dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menangani masalah kelistrikan.(bul)

Transaksi Keuangan dengan QRIS di NTB Tembus 12 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Berry A Harahap(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com)-Digitalisasi Sistem Pembayaran (SP) di Provinsi NTB terus berlanjut. Selama tahun 2024 tercatat 28 ribu pengguna baru QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan 31 ribu merchant baru, dengan akumulasi 12 juta volume transaksi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap mengatakan, system pembayaran digital mengalami pertumbuhan yang cukup baik di provinsi ini. menurutnya, hal ini menandakan semakin meleknya masyarakat menerima teknologi.

Selain pertumbuhan transaksi QRIS, penggunaan jumlah kartu APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) dan Uang Elektronik (UE) diantaranya Dompet elektronik, QR Code Payment, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Prabayar di NTB terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 12,85% dan 14,01% (yoy).

Selain itu, kata Berry, penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) berupa Tabungan, deposito dan giro pada triwulan III 2024 tetap tumbuh tinggi (16,99% yoy) dan menopang likuditas perbankan. Berdasarkan instrumennya, tetap tingginya pertumbuhan DPK ditopang oleh pertumbuhan instrumen tabungan yang terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 13,16% (yoy).

Di sisi lain, pertumbuhan instrumen giro tercatat tetap tinggi (38,53% yoy) meski melandai. Sementara berdasarkan golongan nasabah, tetap baiknya penghimpunan DPK terutama berasal dari pertumbuhan DPK perseorangan yang terakselerasi sebesar 9,88% (yoy), dan tetap tingginya pertumbuhan DPK swasta sebesar 32,95% (yoy).

“Adapun secara spasial, pangsa penghimpunan DPK terbesar di Provinsi NTB masih berada di Kota Mataram (pangsa 70%), diikuti dengan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten/Kota Bima,” ujarnya.

Sementara itu, net-outflow (uang keluar dari Bank Indonesia) aliran uang kartal Tw-III lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Aliran Kas Bank Indonesia Provinsi NTB pada triwulan III 2024 (hingga 13 Septemmber 2024) tercatat mengalami net-outflow sebesar Rp0,06 triliun, lebih rendah dibandingkan net-outflow triwulan sebelumnya sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca triwulan sebelumnya (HBKN, pembayaran THR, panen padi dan jagung). Sejalan dengan itu, transaksi RTGS, SKNBI, dan BI-FAST juga tumbuh melandai.
Berry melengkapi penjelasannya, Ekonomi NTB Tw-II 2024 tumbuh 11,06% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya ditopang kinerja ekspor luar negeri yang mencapai 967,96% (yoy) seiring optimalisasi kuota ekspor konsentrat tembaga di tengah kualitas batuan bijih yang cukup baik. Sejalan dengan itu, konsumsi RT tetap tumbuh tinggi ditopang HBKN Idulfitri & Iduladha, serta libur sekolah.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi pada Tw-III 2024 diperkirakan relatif melambat sejalan dengan telah berakhirnya puncak panen raya padi di triwulan sebelumnya, izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang baru diperoleh di akhir Juli, serta faktor base effect dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh cukup tinggi. Adapun untuk keseluruhan tahun 2024 pertumbuhan positif akan berlanjut dan lebih tinggi sejalan dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga akhir 2024.

Lebih baiknya pertumbuhan ekonomi turut ditopang tingkat inflasi yang terjaga. Hingga September 2024, inflasi tahunan NTB sebesar 1,77% (yoy), berada dalam rentang sasaran 2,5±1%.(bul)

1...547548549...797Page 548 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami