Beranda blog Halaman 545

Gubernur NTB Undang Anak Erdogan dan ASEAN Meriahkan FORNAS VIII

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat menyampaikan tentang undangan FORNAS, Jumat, 20 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal akan mengundang anak Presiden Turki, Necmettin Bilal Erdogan dan sembilan perwakilan anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII NTB yang akan diselenggarakan mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.

Selain mengundang anggota ASEAN dan anak Presiden Erdogan, Iqbal mengaku akan mengundang beberapa negara lainnya, khususnya negara yang memiliki olahraga Egrang dan panah serta berkuda.

“Observer dari negara-negara ASEAN juga akan kita undang untuk hadir. Karena kan banyak olahraga rekreasional dan tradisional mirip-mirip,” ujarnya setelah Rapim dengan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB, Jumat, 20 Juni 2025.

Disampaikan, pelaksanaan FORNAS ini akan dihadiri oleh 20 ribu peserta dari berbagai daerah dan negara. Untuk menghasilkan adanya multiplayer efek, perhelatan olahraga ini akan disebar di berbagai daerah di NTB, seperti lima kabupaten/kota di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Bima.

“Ada sekitar 72 induk olahraga yang akan ikut serta di luar yang eksekusi dan sebagainya, tadi juga kita bahas upaya memastikan supaya dampak ekonominya luas dengan memastikan UMKM sebanyak mungkin,” jelasnya.

Pihaknya juga memastikan penyelenggaraan FORNAS bersifat akuntabilitas.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan untuk mensukseskan FORNAS, pentingnya kontribusi dan kerjasama semua pihak. Untuk saat ini, pihaknya akan fokus pada peningkatan antusias masyarakat dan kesiapan masyarakat menjadi Tuan Rumah yang baik dalam menyambut rombongan peserta yang dijadwalkan akan datang mulai 24 Juli.

“Jangan sampai timbul kesan bahwa yang semangat mengikuti FORNAS ini hanya peserta dari sejumlah Provinsi dan kami (Gubernur dan Wagub) memohon doa serta dukungan, karena sukses itu adanya kebersamaan dan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

FORNAS VIII akan menampilkan 28 pertunjukan kesenian daerah dengan durasi 1 hingga 2 jam dan olahraga masyarakat dari 72 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang akan diperlombakan, di antaranya 24 Olahraga Kesehatan dan Kebugaran (OKK) yang dilaksanakan di Kota Mataram, 18 Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT) yang dilaksanakan di Lombok Barat (Lobar), Lombok Tengah (Loteng), Lombok Timur (Lotim) dan Kota Mataram serta 31 Olahraga Tradisi dan Kreasi Budaya (OTKB) yang dilaksanakan di Lobar, Loteng dan Kota Mataram. (era)

KEK Mandalika Akan Dilengkapi Bale Seccha dan Seccha Club Berkelas Dunia

0
Pembangunan Bale Seccha dan Seccha Club dimulai(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) secara resmi memulai pembangunan Bale Seccha dan Seccha Club di Lot MHS 1, kawasan Mandalika, Jumat, 20 Juni 2025. Kedua proyek ini menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan berbasis active lifestyle dan community-driven destination yang saat ini tengah dikembangkan oleh ITDC.

Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel, menyampaikan pengembangan Bale Seccha dan Seccha Club menjadi upaya ITDC untuk menciptakan ruang-ruang baru yang menumbuhkan budaya hidup sehat dan memperkuat konektivitas sosial.

Bale Seccha dan Seccha Club dirancang sebagai retreat hotel dan sport lifestyle hub berbasis komunitas. Melalui sinergi kedua proyek ini, ITDC berharap dapat membentuk ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan elemen relaksasi, aktivitas olahraga, dan konektivitas sosial ke dalam satu pengalaman yang holistik.

Pengembangan Bale Seccha dan Seccha Club dirancang untuk memperkuat positioning KEK Mandalika sebagai world-class tourism destination. Bale Seccha merupakan penginapan bergaya boutique retreat hotel yang menghadirkan nuansa relaksasi, dilengkapi dengan fasilitas wellness seperti yoga dan pilates.

Dibangun di atas lahan seluas satu hektar, Bale Seccha terdiri dari 30 kamar dan merupakan tahap kedua dari pengembangan Bale Seccha pertama yang telah sukses beroperasi di area Bazaar Mandalika. Kehadiran Bale Seccha menjadi respons atas tingginya minat masyarakat terhadap akomodasi berkonsep retreat-style lodging.

Sementara itu, Seccha Club akan menjadi pusat komunitas dan lifestyle yang menghadirkan beragam fasilitas olahraga dan kuliner dalam satu kawasan terpadu. Di dalamnya terdapat tiga lapangan padel bertaraf internasional yang ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan IndonesianGP 2025 pada 3-5 Oktober 2025 mendatang.

Kehadiran lapangan padel ini diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan komunitas olahraga, tetapi juga menjadi tempat berlatih bagi para pembalap yang berlaga di The Mandalika. Selain fasilitas padel, Seccha Club juga akan dilengkapi dengan lapangan basket terbuka yang terkoneksi langsung dengan area Bazaar Mandalika.

“Dengan semangat kolaboratif dan inovasi yang berkelanjutan, ITDC terus menghadirkan terobosan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan citra The Mandalika sebagai The Ultimate Lifestyle Sportstainment Destination,” tandasnya.(bul)

Perkuat Ekosistem Keuangan dan Ekonomi Daerah, NTB Bisa Reduksi Dampak Perang Global

0
Prof. Riduan Mas`ud(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketegangan geopolitik dunia, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang Israel-Palestina, hingga memanasnya hubungan Iran dan Israel, dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Namun, daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa mereduksi dampak tersebut bila memiliki ekosistem keuangan dan ekonomi yang tangguh.

Menyikapi potensi risiko tersebut, Pengamat Ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Riduan Mas’ud memberikan pandangannya mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak ekonomi perang di Nusa Tenggara Barat.

Menurut Prof. Riduan, kunci utama dalam membentengi diri dari gejolak ekonomi akibat konflik internasional, baik skala nasional maupun global, adalah dengan menciptakan dan memperkuat ekosistem keuangan dan ekonomi di tingkat daerah.

“Mengapa ekosistem ini penting? Karena dana atau uang dan aktivitas ekonomi itu akan berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Perpindahan dana saat ini sangat cepat dari akun ke akunt,” jelas Prof. Riduan, Jumat, 20 Juni 2025.

Ia mencontohkan ekosistem keuangan daerah seperti melakukan transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antar rekening Bank NTB Syariah, pembayaran dan penerimaan uang transaksi bisa dilakukan antar QRIS Bank NTB Syariah pembeli ke QRIS Bank NTB Syariah penerima. Pola ini bisa dilakukan juga dengan lembaga-lembaga keuangan lokal di daerah ini.

“Dengan demikian, kita sama sama menjaga uang itu supaya tetap ngendap di daerah. tidak ke luar,” katanya.

Oleh karena itu, Prof. Riduan menekankan pentingnya membangun sektor keuangan daerah di mana setiap transaksi pembayaran yang terjadi di NTB, sebisa mungkin melibatkan bank-bank daerah seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB. Langkah ini bertujuan untuk menjaga pondasi ekosistem keuangan daerah agar dana yang berputar tetap berada di dalam wilayah NTB.

“Jadinya mau ada perang dan lainnya, imbasnya itu akan kecil. Karena di daerah ini uang yang berputar itu besar jadinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Riduan menyoroti fenomena masyarakat lokal yang cenderung menyimpan dana di bank-bank internasional atas dasar gengsi, atau melakukan transaksi keuangan menggunakan QRIS bank-bank internasional. Uang yang tadinya ada di daerah, secara otomatis akan ke luar.

Hal itu yang justru melemahkan ekosistem keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa penguatan ekonomi daerah juga harus didukung oleh preferensi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan lokal.

“Maka itu, cintai lembaga-lembaga keuangan yang ada di daerah kita dengan memanfaatkannya untuk bertransaksi keuangan,” tambahnya.

Selain penguatan ekosistem keuangan, Prof. Riduan juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Hal ini dapat diwujudkan dengan memprioritaskan pembelian produk-produk lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kata kunci mengapa dampak perang kita khawatirkan berimbas ke daerah kita? Karena kita ketergantungan kebutuhan dari luar. Semua tergantung luar. Bayangkan kalau kita membeli dan mengkonsumsi kentang kemasan dari Sembalun, kita tidak akan terlalu memikirkan dampak perang,” paparnya.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, Prof. Riduan mendorong peningkatan produksi kebutuhan dari hulu hingga hilir di NTB serta memberikan sentuhan akhir pada komoditas lokal agar lebih menarik bagi konsumen lokal.

Lantas, siapa yang memiliki peran sentral dalam menginisiasi dan menguatkan ekosistem ini? Prof. Riduan dengan tegas menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pertama soal ekosistem keuangan, Pemda harus menempatkan dana-dananya di bank daerah. Gunakan jasa-jasa bank daerah. Supaya kita bisa menjaga dana-dana ini dan meminimalisir aliran dana ke luar,” katanya.

Dengan menumpuknya dana di bank-bank daerah, lanjut Prof. Riduan, bank-bank tersebut akan memiliki kapasitas untuk menyalurkan kembali dana murah kepada masyarakat, sehingga menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Kedua, soal ekosistem ekonomi lokal, bagaimana kita semua mencintai dan memprioritaskan belanja produk lokal untuk memenuhi kebutuhan. Supaya ekonomi lokal bisa terjaga,” pungkas Prof. Riduan.

Dengan begitu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat NTB untuk memperkuat ketahanan keuangan dan ekonomi lokal akan dapat mereduksi dampak gejolak global.(bul)

OJK Imbau Investor Muda tidak FOMO Jika Ingin Investasi Kripto

0
Logo OJK(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Direktorat Pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Uli Agustina minta investor muda untuk tidak berinvestasi pada aset kripto hanya karena ingin mengikuti tren (Fear of Missing Out/FOMO).

“Untuk anak muda, (sebaiknya) tidak ikut-ikutan FOMO, lihat teman kiri-kanan, lalu ikut buka akun dan sebagainya. Pahami dulu (sebelum) akan melakukan transaksi ini, tentunya dengan pedagang yang sudah terdaftar di OJK,” kata Uli Agustina di Jakarta, Kamis.

Ia juga minta investor untuk memahami aset kripto yang akan dibeli, dokumen informasi dan cetak biru pengembangan aset kripto (whitepaper), serta volatilitas harga aset.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat mengakses platform investasi, terutama saat menggunakan jaringan internet atau WiFi publik karena rawan pencurian data pribadi.

Uli juga mengingatkan investor muda agar tidak menggunakan uang yang telah dialokasikan untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk membayarkan biaya kuliah.

“Saya beberapa kali dapat message (pesan) dari teman-teman yang menangis karena mereka pakai uang kuliahnya untuk membeli aset kripto yang tidak tahu asetnya itu seperti apa dan uangnya hilang (mengalami rugi). Jadi, memang harus pahami benar untuk berhati-hati dalam kondisi tersebut,” ujarnya.

Senada dengan Uli Agustina, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Muchtarul Huda menekankan pentingnya literasi digital dan perlindungan data pribadi dalam berinvestasi kripto.

“Yang pasti literasi digital itu harus tetap diutamakan. Kemudian perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya data pribadi yang dimiliki, sehingga penggunaan data pribadi harus sebijak mungkin,” ucapnya.

Ia menyatakan bahwa penggunaan yang tidak bijak dan ketidakwaspadaan masyarakat dalam membagikan data pribadi dapat menimbulkan ancaman berupa potensi phishing dan kejahatan siber lainnya jika data tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak kredibel.

Untuk mengantisipasi data pribadi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Muchtarul menyarankan penggunaan fitur otentikasi verifikasi (authentication verification).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memahami hak subjek data pribadi, yakni hak individu untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data pribadi mereka.

“Khawatirnya, karena kita tidak tahu hak dan kewajiban pengendali, kita serahkan data kita begitu saja. Padahal di situ ada hal yang perlu kita pertimbangkan untuk kita jaga dan kewajiban pengendali juga untuk menjaga keamanan data kita,” tutur Muchtarul Huda. (ant)

Emas Antam pada 20 Juni Turun Tipis Rp1.000 ke Angka Rp1,936 Juta/gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat turun Rp1.000, menjadi Rp1.936.000 dari semula Rp1.937.000 per gram

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.780.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.018.000

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.936.000

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.812.000

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.693.000

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.455.000

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.855.000

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.012.000

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.945.000

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.812.000

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp469.265.000

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp938.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.876.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Pemerintah Kucurkan Rp12,59 Triliun untuk Rumah Subsidi per Mei 2025

0
Ilustrasi Pembangunan Rumah Subsidi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk mendukung rumah subsidi mencapai Rp12,59 triliun per 31 Mei 2025.

FLPP merupakan bagian dari pembiayaan investasi dalam APBN yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan perumahan.

“Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Nilai tersebut disalurkan untuk mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah.

Hal ini menambah realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah,” ujar Thomas.

FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Presiden meminta seluruh jajaran menteri untuk mengakselerasi berbagai program prioritas yang sudah berjalan, salah satunya FLPP.

Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga setiap program dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) dalam perekonomian juga bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. (ant)

Gizi yang Tepat Jadi Aspek Utama dalam Melahirkan Generasi Berkualitas

0
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Memberikan akses gizi yang tepat dan rutin kepada masyarakat akan membuat tumbuh kembang setiap individu menjadi lebih efektif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo lewat DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Balai Vokasi dan Pelatihan, Lombok Timur, NTB Selasa, 17 Juni 2025. Program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi MBG dihadiri perwakilan anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Anggota DPRD Lombok Timur M Zaini, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatannya, anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk program MBG khususnya wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat.

“Yang dibutuhkan pada Kecamatan Lenek ini adalah segera dibangun SPPG atau siapa yang mau menjadi Mitra SPPG agar segera menghubungi BGN untuk diberikan panduan,” ucap Muazzim Akbar.

Dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan banyak memberdayakan masyarakat sekitar, minimal 1 SPPG harus menyiapkan 3.000 Porsi dan membutuhkan kurang lebih 50 petugas.

Muazzim juga menyampaikan jika Koperasi dan bumdes / toko / supplier yang dimiliki atau dikelola oleh warga sekitar SPPG juga akan otomatis mendapat pemasukan untuk kebutuhan bahan pangan SPPG.

“Kepala Desa bisa mengalokasikan total 20% dari anggaran dana desa digunakan untuk program MBG,” tambahnya.

Sekretaris Deputi Prokerma BGN Lalu Muhammad Iwan menyampaikan bahwa Program MBG ini memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

“Gizi dipandang sebagai aspek utama dalam mendukung tumbuh kembang anak, peningkatan prestasi remaja, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” jelas Muhammad.

Program MBG dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting nasional, yang saat ini mencapai 19,8% atau sekitar 4,48 juta anak. Program ini tidak hanya bertujuan menurunkan angka stunting dan gizi buruk, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.

Pelaksanaan MBG dapat menciptakan pemberdayaan tenaga kerja di sekitar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain menyerap tenaga kerja, program ini turut menggerakkan roda ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, warga sekitar dapat berperan aktif sebagai mitra penyedia kebutuhan SPPG sekaligus memperoleh penghasilan tambahan.

Senada, anggota DPRD Lombok Timur M Zaini menekankan mengenai keberadaan Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang dapat menjadi sarana untuk memberdayakan komoditas lokal dari masyarakat sekitar, guna memenuhi kebutuhan pangan bergizi dalam program ini.

“Salah satu kegunannya yakni seperti memanfaatkan komiditas lokas beras, telur dan sayuran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Lenek,” ucap Zaini.

Untuk itu ia mengajak kepada seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Lenekuntuk bersikap dan optimis dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kolaborasi antara pemerintah, desa, dan masyarakat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik, dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga,” lanjutnya.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh. Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.(r)

Kemnaker Sebut Bantuan Subsidi Upah Segera Cair

0
Estiarty Haryani(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan untuk pekerja/buruh yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan segera dicairkan.

Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani ditemui usai acara Futuremakers Youth Employability Programme di Jakarta, Kamis menyatakan saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut. “Sesegera mungkin pastinya,” ujar dia.

Estiarty menyatakan pihaknya tengah mengupayakan agar BSU bisa diterima oleh masyarakat pada minggu kedua bulan Juni. “Minggu kedua, insyaAllah ini dalam upaya juga,” katanya lagi.

Aturan terkait BSU sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, yang baru saja dirilis hari ini.

Dalam permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus.

Bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap pencairan Bantuan Subsidi Upah bisa sesuai target pemerintah. (ant)

Okupansi Hotel di Mataram Diprediksi Meroket Usai Pemda Diizinkan Gelar Kegiatan di Hotel

0
Salah satu hotel berbintang di Kota Mataram. Okupansi hotel di Kota Mataram diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan, menyusul kebijakan terbaru pemerintah yang mengizinkan pemerintah kegiatan di hotel.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di Kota Mataram diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan, menyusul kebijakan terbaru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, mengungkapkan bahwa dengan normalnya kegiatan pemerintah di hotel, okupansi hotel bisa melonjak sampai 65 hingga 75 persen.

“Kalau kegiatan pemerintah di hotel kembali normal, kita perkirakan tingkat okupansi bisa tembus di atas 65 persen, bahkan mungkin 75 persen,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 19 Juni 2025.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari berbagai instansi, kegiatan pemerintah daerah yang sempat tertunda akan kembali dilaksanakan mulai Agustus mendatang. Hal ini karena anggaran untuk kegiatan tersebut kemungkinan akan masuk dalam APBD perubahan.

“Informasi dari dinas-dinas, kegiatan pemda akan kembali jalan bulan delapan. Karena masuknya nanti di APBD perubahan. Tinggal kita lihat anggaran mana yang dialokasikan untuk kegiatan di hotel atau restoran,” terangnya.

Menurut Adiyasa, okupansi hotel di Kota Mataram sempat anjlok hingga 30 persen sejak awal tahun, seiring pembatasan kegiatan luar daerah dan pembatasan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Padahal, menurutnya kegiatan pemerintah bisa menyumbang hingga 50 persen okupansi khususnya untuk hotel-hotel dalam kota.

“Kegiatan pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel-hotel kota. Bisa sampai setengah dari total hunian. Jadi kalau kegiatan kembali normal, kita optimis bisa di atas 75 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa, okupansi hotel di bulan Juli juga diprediksi akan meningkat, menyusul pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Indonesia (Fornas) yang akan melibatkan sekitar 15 ribu peserta dari seluruh Indonesia.

“Bulan ini saja sudah banyak pemesanan kamar. Hotel-hotel berbintang seperti Aston, Prime Park, Lombok Raya, dan Lombok Plaza sudah dibooking panitia, wasit sampai tamu VIP. Bahkan tidak hanya hotel di Mataram, hotel-hotel di Senggigi, Lombok Barat, juga ikut terdampak dan sudah mulai penuh,” ungkapnya.

Dengan kembalinya kegiatan pemerintah dan pelaksanaan event nasional, pelaku usaha perhotelan di Mataram berharap pemulihan sektor pariwisata dan jasa bisa berjalan lebih cepat dalam semester kedua 2025. (hir)

Kerusakan Ruas Jalan Batunyala-Lajut Kian Parah

0
Jalan Rusak Parah(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi kerusakan ruas jalan Batunyala-Sengkol, terutama ruas jalan antara Desa Batunyala dengan Desa Lanjut Kecamatan Praya Tengah, kian parah. Hingga kini belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah (Loteng) mengaku belum bisa berbuat banyak untuk mengatasi persoalan tersebut, karena terkendala kewenangan.

Pasalnya, status jalan itu sendiri merupakan jalan provinsi yang selama ini menjadi salah satu alternatif masyarakat yang hendak ke kawasan The Mandalika maupun ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Pantauan Ekbis NTB, Kamis 19 Juni 2025, menunjukkan kondisi kerusakan jalan tersebut terlihat semakin meluas. Kondisi aspal jalan sudah mulai mengelupas. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang bergelombang juga menyulitkan para pengendara yang melintas.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pengendara baik roda dua maupun roda empat mau tidak mau harus melambatkan laju kendaraan. Beberapa di antaranya memilih menepi untuk menghindari kondisi jalan yang bergelombang.

Menurut warga setempat, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Tetapi sampai sekarang ini belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki. Bahkan, kondisinya semakin parah dengan kerusakan jalan yang semakin meluas.

Kepala Dinas PUPR Loteng Lalu Rahardian, yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku sudah berkooordinasi dengan Dinas PUPR NTB. Untuk meminta agar kerusakan ruas jalan tersebut segera ditangani. Namun sampai sekarang belum ada respons. “Kita bersurat setidaknya sudah tiga kali ke Dinas PUPR Loteng. Tapi belum juga ada respons,” akunya.

Dikatakannya, ruas jalan provinsi yang saat ini butuh perbaikan di Loteng cukup banyak. Selain ruas jalan Batunyala-Sengkol, ada juga ruas jalan Renteng Praya yang butuh penanganan. Dan, itu sudah disampaikan ke pemerintah provinsi, karena kewenangannya ada di provinsi, mengingat status jalannya yang merupakan jalan provinsi.

“Yang jelas kita sudah menyampaikan kondisi jalannya. Sekarang kita menunggu langkah dari pemerintah provinsi. Karena memang kewenangannya di sana,” pungkas Rahardian. (kir)