Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 471

Banyak Warga Lotim Menderita Katarak

By
ekbisntb.com
-
0
Warga Lotim usai operasi katarak Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Banyak warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menderita katarak. Jumlah warga yang mengalami gangguan penglihatan terus coba dikurangi. Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB),  digelar bakti sosial operasi katarak gratis digelar untuk masyarakat. Sebanyak 139 warga dioperasi Minggu 15 Desember 2024.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Azroi menjelaskan pada kegiatan operasi katarak yang berlangsung di aula Pengadilan Negeri Selong ini dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik.

 Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan betapa pentingnya operasi katarak bagi masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di bawah sinar matahari langsung seperti petani, nelayan, dan buruh tambang.

“Intensitas cahaya matahari yang tinggi, ditambah kurangnya perlindungan memadai, menjadi salah satu penyebab tingginya kasus katarak di Lombok Timur. Akibatnya, daerah ini memiliki angka penderita katarak tertinggi di NTB,” ungkapnya.

Pj. Bupati Lotim juga membagikan pengalaman pribadinya tentang keluarganya yang pernah menderita katarak dan kebahagiaan ketika anggota keluarga tersebut bisa kembali melihat dengan normal. Hal ini semakin menegaskan pentingnya layanan operasi katarak gratis untuk mengembalikan kualitas hidup masyarakat.

Sebanyak 139 warga Lotim menjadi penerima manfaat dari bakti sosial ini. Dukungan dari berbagai pihak, seperti Pengadilan Negeri Selong selaku tuan rumah, Dinas Kesehatan Lombok Timur, dan Himpunan Bersatu Teguh, memastikan kegiatan ini berjalan lancar. Selain itu, program operasi katarak gratis kerap dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, termasuk dari Kementerian Sosial, demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bakti sosial ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah kesehatan mata di NTB, khususnya Lombok Timur, yang masih memiliki angka penderita katarak cukup tinggi. (rus)

Lotim Disarankan Miliki Pabrik Cerutu

By
ekbisntb.com
-
0
Tembakau merupakan salah satu komoditas andalan di Lotim. Banyak jenis tembakau yang ditanam seperti Virginia dan lainnya. Tampak salah satu pekerja sedang memilah tembakau untuk diolah kembali. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Setelah memiliki Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), Lotim dinilai potensial untuk mengembangkan pabrik cerutu.

“Kementerian yang sarankan kita Lotim kembangkan cerutu,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Desember 2024.

Cerutu potensial dikembangkan Lotim karena jenis tembakaunya yang khas. Salah satunya yang sudah cukup lama terkenal adalah, tembakau Senang yang ada di Pringgabaya.

Pemkab Lotim menyambut baik saran dari pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, semenjak kehadiran APHT di Lotim, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Lotim meningkat. Tahun 2024 Lotim dapat DBH CHT sebesar Rp 72 miliar. Tahun depan, jatah Lotim ini meningkat lebih dari Rp 100 miliar.

Peningkatan cukup tajam ini karena Lotim kini sebagai penghasil cukai. Tidak seperti sebelumnya hanya sebagai penghasil bahan baku. Akibatnya, DBH CHT yang diperoleh Lotim kalah banyak dibandingkan Mataram.

Tahun depan, dengan semakin banyaknya penghasil cukai maka jumlah DBH CHT yang akan diterima Lotim bisa lebih besar. Bahkan bisa disebut terbesar dari seluruh daerah se NTB.

Saat ini, di APHT yang ada di Paokmotong, sudah dilengkapi laboratorium khusus untuk memeriksa kadar tar dan nikotin pada rokok. Pemeriksaan kadar tar dan nikotin ini penting karena sebagai pra syarat rokok sebelum dipasarkan.

Mesin yang diadakan lewat DBH CHT sebesar Rp 4 miliar itu sudah bisa beroperasi. Daerah lain pun yang memproduksi rokok katanya bisa datang melakukan pemeriksaan kadar tar dan nikotin tersebut. Hal ini jelas akan menjadi salah satu tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim.

Bagi Lotim, APHT ini akan terus dikembangkan. Semua gudang produksi rokok di kawasan APHT tersebut akan terisi semua. Semakin banyak produsen penghasil cukai dan berdampak langsung pada peningkatan DBH CHT bagi Lotim. (rus)

Anggaran Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional, Detail Anggaran untuk NTB Belum Muncul

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Detail anggaran untuk program makan bergizi gratis di Provinsi NTB sejauh ini belum muncul dari pemerintah pusat meskipun NTB sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2025 pada Senin 16 Desember 2024.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, pemerintah pusat menganggarkan program prioritas di tahun 2025, termasuk makan bergizi gratis. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendetailkan angka-angkanya lantaran masih berada di Badan Gizi Nasional.

“Untuk program prioritas memang dianggarkan tahun 2025, namun sampai saat ini kami belum mempunyai angkanya. Nanti cari angkanya dulu, secepatnya kami infokan. Namun sementara masih dipusatkan di Badan Gizi Nasional,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani.

Menurutnya, penekanan pemerintah pusat terhadap penggunaan dana APBN yaitu pada pelaksanaan program prioritas nasional di kementerian/lembaga. Pusat juga menekankan pentingnya perencanaan dan penyerapan anggaran seperti halnya di tahun 2024.

Untuk diketahui, alokasi APBN untuk Provinsi NTB tahun 2025 sebesar Rp27,07 triliun dengan rincian berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,13 triliun dan TKD sebesar Rp20,07 triliun.

Dikutip dari sejumlah sumber, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran sebesar Rp63,57 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional pada 2025. Dana ini ditempatkan di Badan Gizi Nasional.

Rencana anggaran itu tertuang dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam lampiran tersebut, ditetapkan bantuan langsung kepada masyarakat melalui program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp51,52 triliun dengan sasaran 19.838.309 orang. Sisanya, anggaran digunakan untuk fasilitas dan pembinaan kelompok masyarakat, pembinaan UMKM, hingga pengawasan dan pengendalian kepada badan usaha dan penyalur.

Selain itu, ada lima sasaran yang ditargetkan dengan besaran anggaran tersebut. Pertama, terwujudnya sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif. Kedua, terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif. Ketiga, terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal.

Keempat, terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional. Dan terakhir terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar.(ris)

DKP Mataram Targetkan 38.203 KPM Terima Bantuan Beras CPP Pekan Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang warga di Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram,  menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk jatah bulan Desember 2024, sebanyak 10 kilogram, Senin (16/12-2024). (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, menargetkan sebanyak 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM), 100 persen tuntas menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada pekan ini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Lalu Johari di Mataram, Selasa 17 Desember 2024, mengatakan bantuan beras CPP sudah didistribusikan mulai Senin 16 Desember 2024 kepada 38.203 KPM di 50 kelurahan se-Kota Mataram. “Jika tidak ada kendala pendistribusian CPP ke KPM bisa selesai akhir pekan ini,” katanya.

Dikatakan, bantuan beras CPP yang diterima KPM saat ini merupakan jatah terakhir di tahun 2024, dengan jumlah beras yang didistribusikan ke Kota Mataram sebanyak 382,3 ton atau masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram.

Dari hasil evaluasi pendistribusian beras CPP di Kota Mataram, sejauh ini relatif berjalan aman, lancar, dan terserap 100 persen.

Setiap pendistribusian CPP bisa terserap 100 persen, karena ketika ada KPM yang sudah meninggal, pindah, dan lainnya, langsung dilakukan pergantian oleh pihak kelurahan.

“Begitu ada KPM meninggal, pihak kelurahan segera membuat berita acara untuk penggantian. Tujuannya agar beras yang sudah diterima dari Bulog tidak dikembalikan,” katanya.

Selain itu, proses pendistribusian beras CPP di Kota Mataram selama ini hampir tidak ada keluhan yang prinsip, terutama terkait kualitas, volume dan kondisi beras.

Sebab, sebelum dilakukan pendistribusian ke kelurahan, DKP bersama Bulog turun melakukan pengecekan langsung kondisi beras CPP ke gudang Bulog, yakni di Gudang Dasan Cermen dan Sweta Mataram.

Pengecekan itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas beras yang akan diterima KPM adalah beras bagus dan layak konsumsi serta volume pas sesuai ketentuan, yakni 10 kilogram per bungkus. “Melalui upaya itu, alhamdulillah sejauh ini kami belum ada komplain KPM terkait kualitas beras,” katanya.

Menyinggung kelanjutan bantuan beras CPP tahun 2025, Johari mengatakan informasi dari pemerintah pusat program bantuan beras CPP akan dilanjutkan.

“Untuk pastinya kami masih menunggu surat edaran dari pemerintah, termasuk untuk jumlah sasaran KPM apakah ada tambahan atau tidak,” katanya.(ant)

DAK Fisik di Dikbud Jadi Sorotan, JPb NTB Sebut Jadi Kewenangan Pemda

By
ekbisntb.com
-
0
Eko Wahyu Budi Utomo (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB masih rendah. Hingga Desember ini realisasinya di bawah 50 persen. Di tengah pengerjaan proyek yang masih jauh dari target, kabar kasus dugaan korupsi terkait DAK ini pun menyeruak.

Polresta Mataram menetapkan Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, AM sebagai tersangka pungli setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga melakukan pungli proyek DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB 2024 untuk proyek fisik SMK 3 Mataram. Penggunaan DAK Fisik ini pun mendapat sorotan.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan, anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) memiliki dua tahap pengelolan. Yang pertama yaitu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui proses penyaluran TKD. Namun ketika dana tersebut berpindah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka kewenangannya sudah berada di Pemda.

Menurutnya, DPJb NTB lebih kepada penyaluran dari RKUN ke RKUD, namun dari RKUD ke OPD atau ke rekanan dan Satker, hal itu sudah menjadi kewenangan dari Pemda. Pihak Pemda lah yang memiliki kewajiban agar pengelolan keuangan di daerah benar-benar akuntabel dan transparan.

“Sehingga di sana kewenangannya ada di pemerintah daerah untuk mengelola agar pengelolannya menjadi transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Itu adalah kewenangan pemerintah daerah dan aparat pemerintah daerah,” kata Eko Wahyu kepada wartawan kemarin.

Menurut Eko Wahyu, saat anggaran sudah masuk ke RKUD, proses anggaran dari OPD terkait kepada rekanan yang berhak menerima pembayaran, kewenangannya ada di BPKAD. OPD terkait mengajukan SPM ke BPAKD yang kemudian akan dibayarkan kepada pihak yang menerima.

“Jadi kami di KPPN tidak berhubungan dengan rekanan atau pihak-pihak lain yang mendapat proyek itu. Kami hanya berhubungan dengan Pemda, dalam hal ini BPKAD,” terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat telah menggelontorkan DAK Fisik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di 2024. Nominalnya sekitar Rp99 miliar, dengan rincian untuk SMA Rp76 miliar, dan SLB Rp6,1 miliar. Namun anggaran tersebut mendapat sorotan karena sejumlah persoalan yang muncul di akhir tahun.

Sebelumnya, Anggota Komisi V Bidang Pendidikan DPRD NTB Made Slamet mengatakan, aparat penegak hukum (APH) diharapkan ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan DAK di NTB agar penggunaannya tepat sasaran.

“DAK ini di luar pengawasan kita sebenarnya. Tahu saja tidak. Semestinya aparat penegak hukum mengawal. Ini kan di bidang pendidikan yang merupakan investasi sumberdaya manusia,” kata Made Slamet.

Politisi PDIP ini mengatakan, APH bisa melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kasus penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran pusat ini. Sebab dewan provinsi dan kabupaten/kota tak memiliki fungsi pengawasan secara langsung terhadap anggaran dari pusat.(ris)

Data Dinkes Mataram Sebut Tiga Orang Meninggal akibat DBD

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, menyebutkan tiga pasien dinyatakan meninggal akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota itu.

“Tiga pasien meninggal akibat DBD itu merupakan rilis dari Dinas Kesehatan NTB,” kata Kepala Dinkes Kota Mataram, H. Emirald Isfihan di Mataram, Selasa 17 Desember 2024.

Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata tiga pasien tersebut merupakan warga luar Kota Mataram, tapi kejadian meninggal di Kota Mataram.

“Setelah tim kami cek langsung pasien yang meninggal, ternyata mereka tidak ada yang tinggal di Mataram. Jadi sebenarnya kasus kematian DBD itu warga luar Mataram, yang meninggal di Mataram,” katanya.

Kondisi itu terjadi karena sejumlah rumah sakit di Kota Mataram menjadi rumah sakit rujukan, seperti RSUP NTB, RS Ruslan Mataram, dan lainnya, sehingga kematian akibat DBD tercatat di wilayah Kota Mataram.

Dengan demikian, pihaknya menilai kasus kematian pasien akibat DBD di Kota Mataram itu menjadi perhatian agar semua masyarakat bisa lebih waspada.

Berdasarkan data terakhir, kasus DBD di Kota Mataram secara kumulatif dari Januari sampai minggu pertama Desember 2024, sudah mencapai di atas angka 500 kasus.

“Dari 500-an, kasus DBD yang kami catat hingga saat ini belum ada kasus kematian dari warga Kota Mataram dan semoga tidak pernah ada,” katanya.

Untuk menekan kasus DBD terutama pada musim hujan ini, lanjut dia, masyarakat diimbau rajin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus dengan menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat-tempat penampungan air.

Masyarakat yang memiliki tandon air, kolam ikan dan sejenisnya, hendaknya rajin dibersihkan serta menambahkan bubuk Abate untuk mencegah munculnya jentik nyamuk. ‘’Abate bisa diminta di kantor kami, puskesmas, maupun di kader secara gratis,” katanya.

PSN dinilai lebih efektif untuk mencegah penyakit DBD sebab bisa memberantas jentik nyamuk. Sedangkan fogging dilakukan hanya ketika kasus DBD. Apalagi fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa pada satu tempat saja, sementara jangkauan terbang nyamuk bisa mencapai 100 meter.

“Karena itu, sebenarnya fogging menjadi lini kesekian untuk penanganan DBD, dan yang efektif untuk penanganan DBD adalah PSN,” katanya.

Selain di rumah, PSN juga disarankan dilakukan di kantor-kantor instansi pemerintah dan sekolah. Pekan lalu PSN dilakukan di kompleks perkantoran Pemkot Mataram Jalan Lingkar Selatan, hasilnya ada salah satu instansi yang ditemukan jentik nyamuk.

“Jadi jentik nyamuk ini cepat berkembang biak, karenanya berbagai potensi genangan-genangan air pada barang bekas dan lainnya harus rajin dibersihkan,” katanya. (ant)

Beberapa Wilayah di Sumbawa Masih Ditemukan Kasus Destructive Fishing

By
ekbisntb.com
-
0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, masih menemukan beberapa wilayah yang kerap dijadikan sebagai tempat pencarian dengan cara merusak (Destructive Fishing) baik menggunakan bom maupun kompresor.

“Sekarang kan masih sering terjadi (Destructive Fishing) seperti Labuhan Jambu, perairan Prajak, Pulau Bungin, dan Labuhan Bajo, meski dengan intensitas ringan,” kata Kepala Dinas Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada wartawan, Selasa 17 Desember 2024.

Rahmat pun meyakinkan, berdasarkan laporan yang diterima, aksi tersebut kerap dilakukan dalam rentan waktu yang tidak sering melainkan hanya beberapa kali. Bahkan rata-rata pelaku ini menggunakan bom dan ada juga sebagian kecil yang memakai kompresor.

“Penggunaan bom yang masih banyak kita temukan, kalau kompresor juga masih ada yang menggunakan untuk mencari ikan,” jelasnya.

Hanya saja berdasarkan hasil pantauan di sejumlah pasar, tidak ditemukan adanya ikan yang mati akibat penggunaan bom dan kompresor. Aktivitas pengecekan dan pemantauan sudah tiga kali dilakukan di sejumlah pasar, termasuk organ dalam ikan.

“Memang hasil pengecekan di sejumlah pasar tidak kita temukan ikan yang terkontaminasi potasium di pasar kecamatan Alas, Seketeng, Brang Bara, dan Brang Biji,” ucapnya.

Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan kendati kewenangan pengawasannya berada di Provinsi. Hal itu dilakukan, sebagai salah satu tanggung jawab moral ke daerah salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan.

“Memang untuk pengawasan lautnya sudah berada di Provinsi, tetapi kami tidak tinggal diam melainkan tetap melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan pola pembinaan dengan cara membentuk kelompok Budi daya ikan beberapa wilayah yang rentan tersebut sudah memberikan manfaat. Bahkan di Perajak, pihaknya sudah menfasilitasi untuk pembentukan kelompok Budi daya ikan kerapu, lobster menggunakan keramba apung.

“Kita berharap dengan pola demikian, masyarakat sudah tidak lagi melakukan aksi Destructive Fishing dan mulai terlihat hasilnya,” ucapnya.

Diakuinya, memang untuk menghilangkan masalah Destructive Fishing tidak bisa langsung dilakukan melainkan harus dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas merusak tersebut.

“Tentu butuh proses untuk menekan kasus tersebut terjadi, tetapi kita berupaya maksimal dengan sosialisasi kepada masyarakat supaya kasus itu bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

10 Proyek Stategis 2024 Habiskan Anggaran Rp37,7 M

By
ekbisntb.com
-
0
Suparman(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bupati Dompu, H. Kader Jaelani menetapkan 10 proyek strategis yang dikerjakan tahun 2024 dan menghabiskan anggaran sekitar Rp37,7 M. Pembangunan proyek strategis daerah ini diyakini akan rampung dikerjakan hingga akhir tahun anggaran 2024.

Beberapa proyek strategis telah rampung dikerjakan. Diantaranya pembangunan daerah irigasi (DI) Tonda Selatan dengan nilai Rp2,7 M., peningkatan jalan Kandai 1 senilai Rp8 M, rehab SDN 5 Hu’u senilai Rp1,3 M, dan lanjutan pembangunan ruang kelas baru SDN 2 Dompu senilai Rp6,9 M dalam tahap finishing.

“Mengingat akhir tahun anggaran, tanggal 18 (Desember 2024) ini, akan melakukan evaluasi bersama OPD teknis pemilik proyek terkait progres akhir pembangunan proyek strategis daerah,” ungkap kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Dompu, Suparman, ST saat dihubungi kemarin.

Namun dikatakan Parman, dari laporan yang diterima November 2024 lalu, progres pembangunan proyek stategis daerah ini rata – rata di atas 75 persen. Bahkan ada yang sudah 100 persen pengerjaannya. Di sisa waktu hingga akhir Desember 2024 ini diyakini akan rampung dikerjakan.

“Kalau pun ada yang ndak bisa diselesaikan hingga akhir Desember ini, pasti akan direkomendasikan pemutusan kontrak dan dikenakan denda. Karena proyek stategis daerah, semuanya menggunakan satu tahun anggaran, tidak ada yang kontrak tahun jamak atau multi years,” jelas Suparman.

Enam proyek strategis lainnya yaitu pembangunan jembatan Rasanggaro Desa Manggeasi senilai Rp8,5 M, embung Jambu senilai Rp3,2 M., IPA Kampasimeci senilai Rp1,7 M., IPA Ranggo senilai Rp1,6 M., pembangunan rumah dinas dokter RSU Manggelewa senilai Rp1,3 M., dan pengadaan green house senilai Rp2,5 M. (ula)

Penting, Peran Ayah dalam Mendukung Imunisasi Anak  

By
ekbisntb.com
-
0
H. Pathurrahman (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim), H. Pathurrahman, menekankan pentingnya peran ayah dalam memahami dan mendukung imunisasi anak. Hal ini disampaikannya pada diskusi yang digelar Selasa 17 Desember 2024, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan motivasi kepada para ayah tentang pentingnya imunisasi bagi anak mereka.

“Ketika seorang ayah memiliki pengetahuan yang baik mengenai imunisasi, maka ia tidak akan melarang anaknya untuk diimunisasi. Sebaliknya, ayah justru diharapkan mendukung penuh program imunisasi, bahkan bila perlu ikut membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi,” ujar H. Pathurrahman.

Selama ini, menurut pengalaman pihak Dikes, masih ditemukan beberapa orang tua yang tidak membawa anaknya untuk diimunisasi. Meski  jumlahnya tidak banyak, kondisi ini tetap perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penting bagi ayah untuk memahami perannya dalam mendukung kesehatan anak melalui imunisasi.

Dalam acara yang dihadiri peserta dari seluruh wilayah Lotim tersebut, H. Pathurrahman menyatakan bahwa diskusi kali ini juga menjadi momen penting, karena untuk pertama kalinya melibatkan ayah dalam konteks pembahasan gender dan imunisasi.

Harapannya, kesadaran para ayah terhadap pentingnya imunisasi akan meningkat, sekaligus memberikan pemahaman lebih luas mengenai keadilan gender dalam pengasuhan anak.

“Ayah memiliki peranan penting dalam keluarga. Ibu memang lebih banyak berinteraksi dengan anak, namun dalam beberapa hal ibu memiliki keterbatasan. Di sinilah peran ayah menjadi penting, termasuk dalam mendukung kesehatan anak melalui imunisasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa manusia memiliki dua jenis kekebalan dalam tubuh, yaitu kekebalan alami dan buatan. Kekebalan buatan ini diperoleh melalui imunisasi yang bertujuan melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya.

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya imunisasi, sehingga sosialisasi semacam ini menjadi krusial. Dengan keterlibatan aktif para ayah, diharapkan situasi ini dapat berubah, dan semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi lengkap.

“Keadilan gender bukan hanya soal peran ibu, tetapi ayah juga harus memahami dan terlibat aktif. Dengan pemahaman yang baik, ayah akan turut berperan dalam menjaga kesehatan keluarga,” tegasnya.

Warga Lotim pun diharapkan dapat menerima ajakan ini dengan positif, mengingat imunisasi merupakan investasi kesehatan jangka panjang bagi anak. Dukungan penuh dari kedua orang tua, terutama ayah, akan mempercepat tercapainya tujuan imunisasi nasional. (rus)

Pelindo Lembar Diharapkan Tuntaskan Pembayaran Lahan dan BPHTB

By
ekbisntb.com
-
0
Satu kapal pesiar yang sedang sandar di Pelabuhan Gili Mas. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelindo III Lembar Lombok Barat (Lobar) belum menyelesaikan pembayaran lahan milik warga di Pelabuhan Gili Mas. Selain lahan, pajak BPHTB lahan tersebut juga belum diselesaikan pihak Pelindo yang hampir tiga tahun lamanya. Senin 16 Desember 2024 lalu, sebagai bentuk protes dan tuntutan terhadap Pelindo soal pembayaran lahan tersebut, puluhan warga melakukan aksi.

Kepala Bapenda Lobar H Moh. Adnan menyampaikan Pemkab Lobar meminta agar Pelindo Lembar segera membayar sisa BPHTB (Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) yang bernilai miliaran rupiah.

Pasalnya, terdapat sekitar belasan hektar lahan yang belum dibayarkan ke Pemkab Lobar setelah Pelindo membayar BPHTB mencapai Rp4,083 miliar sekitar tahun 2023 lalu. BPHTB lanjut dia, belum semuanya dibayar dari total luas lahan Gili Mas yang masuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

“Kami berharap bisa dibayarkan sebelum tutup tahun ini. Karena masih ada sisa BPHTB yang belum dibayar Pelindo Lembar, mudahan-mudahan bisa masuk tahun ini tidak sampai tahun depan,” kata Adnan.

Kalau bisa masuk tahun ini  maka bisa mendongkrak perolehan PAD dari sektor BPHTB. Proses BPHTB saat turun ini, Pelindo masih menunggu SK dari BPN Provinsi. Ketentuan besaran pembayaran BPHTB itu, 5 persen dari nilai transaksi.

Diketahui, berdasarkan SKPH yang dikeluarkan Kementerian ATR dilihat jumlahnya mengacu Zona Nilai Tanah (ZNT) harga tanah Rp21 juta per are. Dan masih mengacu SKPH tersebut yang sudah keluar izin seluas 38,8 hektar. Sisanya belasan hektar belum.Dari 38,8 hektar lahan yang sudah keluar izin pembayaran di SKPH, kebanyakan berada di wilayah perbukitan kawasan Pelabuhan Gili Mas Pelindo tersebut.

Branch Manager (BM) Pelindo Lembar Kunto Wibisono, menegaskan, dirinya tidak memiliki daya apapun untuk menjawab kemauan pemilik lahan karena kebijakan ada di pusat.

“Apapun yang disampaikan hari ini, pasti akan kami sampaikan ke atas, sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya singkat.

Pertemuan tidak membuahkan hasil, meski semua pihak pemilik tanah dengan keras menuding ada oknum mafia di balik proses pembebasan lahan yang saat ini menjadi lokasi Pelabuhan Gilimas.(her)

1...470471472...802Page 471 of 802

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami