Lombok (netlombok.com)
Kelangkaan LPG subsidi tabung hijau 3 kilogram di sejumlah pengecer di Kota Mataram belakangan menjadi sorotan masyarakat. Meski begitu, Pertamina Patra Niaga memastikan stok LPG 3 Kg bersubsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kondisi aman dan tersedia di pangkalan resmi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan pada Senin (15/9), stok LPG 3 Kg tersebar merata di seluruh pangkalan resmi di NTB.
“Stok LPG 3 Kg bersubsidi ada dan tersedia di pangkalan resmi. Kami mengimbau masyarakat membeli langsung di pangkalan resmi LPG 3 Kg bersubsidi. Lokasinya dapat ditemukan dengan mudah melalui laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg,” ujarnya.
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, jumlah stok LPG 3 Kg bersubsidi yang tersedia di pangkalan resmi pada Senin (15/9) adalah:
• Kabupaten Bima : 7.100 tabung
• Kabupaten Dompu : 5.400 tabung
• Kabupaten Lombok Barat: 9.700 tabung
• Kabupaten Lombok Tengah: 14.600 tabung
• Kabupaten Lombok Timur: 20.600 tabung
• Kabupaten Lombok Utara: 6.000 tabung
• Kabupaten Sumbawa : 7.500 tabung
• Kabupaten Sumbawa Barat: 500 tabung
• Kota Bima : 4.800 tabung
• Kota Mataram : 8.300 tabung
Selain ketersediaan stok, Pertamina juga merinci jumlah dan sebaran pangkalan resmi LPG di NTB yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan LPG subsidi. Saat ini terdapat 4.476 titik pangkalan yang melayani penjualan LPG 3 Kg bersubsidi, dengan rincian:
• Kabupaten Bima : 762 pangkalan
• Kabupaten Dompu : 421 pangkalan
• Kabupaten Lombok Barat: 421 pangkalan
• Kabupaten Lombok Tengah: 536 pangkalan
• Kabupaten Lombok Timur: 757 pangkalan
• Kabupaten Lombok Utara: 111 pangkalan
• Kabupaten Sumbawa : 550 pangkalan
• Kabupaten Sumbawa Barat: 176 pangkalan
• Kota Bima : 349 pangkalan
• Kota Mataram : 393 pangkalan
Ahad menegaskan, sesuai aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pangkalan tidak diwajibkan menyalurkan LPG subsidi ke pengecer. Target utama distribusi adalah rumah tangga pengguna langsung.
“Pangkalan memang diarahkan menjual kepada masyarakat yang berhak, bukan ke pengecer. Jadi masyarakat sebaiknya membeli langsung di pangkalan resmi agar lebih mudah mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi,” jelasnya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan selalu memastikan membeli LPG 3 Kg hanya di pangkalan resmi agar harga tetap sesuai ketentuan pemerintah.(bul)
Pertamina Pastikan Stok LPG 3 Kg di NTB Aman, Masyarakat Diminta Beli di Pangkalan Resmi
Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat Telan Anggaran Rp17 Miliar
Lombok (ekbisntb.com) –
Di tengah masifnya pembangunan penataan ibu kota Gerung, berbagai fasilitas dibangun di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) sebagai pusat pemerintahan.
Mulai dari pembangunan di areal Kantor Bupati Lobar seperti Alun-Alun Kota Gerung, Jogging Track, Arena food court, Sport center, hingga perbaikan atau renovasi Bundaran Giri Menang Square (GMS) yang menelan anggaran belasan miliar anggaran.
Namun kondisi kontras terjadi di sejumlah perkampungan lingkar pusat pemerintahan itu, di antaranya Lingkungan Menang, Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres yang posisinya berada di samping dan belakang pusat pemerintahan Gumi Patut Patuh Patju tersebut.
Terkait kondisi ini, Anggota DPRD Lobar Ali Hidayat pun memberi kritik keras kepada Pemkab Lobar. Menurutnya, Pemkab Lobar seharusnya memberi perhatian terhadap wilayah perkampungan yang berada di belakang kantor Bupati Lobar tersebut.
“Bisa dilihat kondisinya, jalannya rusak parah dan berlubang, dan di malam hari, kondisinya gelap karena tak ada Penerangan Jalan Umum (PJU),” kata Politisi PPP tersebut, Senin (15/9/2025).
Terlebih, kata dia, jalan yang melintasi Lingkungan Menang itu sempat menjadi akses pengalihan arus saat perbaikan jembatan yang berada di depan kantor PDAM Gerung.
“Seharusnya, itu yang ditindaklanjuti dulu sebagai bentuk kompensasi pengalihan arus perbaikan jembatan depan PDAM,” ungkapnya.
Terlebih lagi, jalan tersebut berstatus Jalan Kabupaten yang sejatinya menjadi kewenangan Pemda Lobar untuk melakukan perbaikan.
“Itu jalan kabupaten, satu tahun pengalihan arus, menyebabkan jalan itu rusak,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut politisi asal Dasan Geres itu, tidak seharusnya menunggu masyarakat sekitar untuk teriak dulu dan mendatangi kantor Bupati.
”Seharusnya kita punya inisiatif untuk melakukan perbaikan jalur tersebut. Jangan hanya cassing (Pusat Pemerintahan) kita saja yang indah, tapi dalamnya (Lingkungan Menang) buruk,” kritiknya.
Tak hanya itu, dengan meriahnya gelaran Car Free Night (CFN) yang selama ini diadakan Bupati Lobar, seharusnya memberi imbas bagi warga, khususnya Lingkungan Menang, Aik Ampat , Dasan Geres dan lingkungan di kelurahan lainnya.
”Setiap CFN itu selalu ramai, terang benderang. Tapi, jalan yang hanya beberapa meter dari lokasi CFN justru gelap, kumuh dan rusak. Seharusnya ditata dulu infrastruktur di lingkungan Menang itu. Apalagi Lingkungan Aik Ampat dan Menang itu kampung industri, baik itu genteng, batu bata bahkan pertukangan,” harapnya.
Kawasan di sekitar kantor Pemkab itu memiliki potensi besar sebagai pusat industri genteng dan batu bata yang juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Pelaku industri itu harus diberikan pelatihan, pembinaan dan pasar. Ia mendorong agar hasil genteng dan batubata dari warga setempat bisa diakomodir oleh Pemkab Lobar dengan membeli produknya untuk kebutuhan pembangunan proyek.
Selama ini, lanjut dia, warga berupaya sendiri mulai dari pembuatan hingga mencari pasar sendiri.
Dikonfirmasi terkait langkah dewan menyikapi hal itu, Ali menegaskan bahwa persoalan Jalan Lingkungan Menang itu sudah masuk dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Lobar. Namun, hingga kini belum ada kejelasan yang diberikan oleh Pemda.
”Kalau tidak masuk tahun ini, kita harap tahun depan bisa masuk untuk menjadi perhatian. Kami harap Bupati bisa mencover itu di anggaran murni tahun 2026,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUTR Ratnawi menyampaikan Jalan Aik Ampat Lingkungan Menang, di lingkungan Kompleks Kantor Bupati dianggarkan pada APBD perubahan.
“Sudah dianggarkan Rp3 miliar. Panjang jalan yang akan ditangani 1,5 Kilometer melalui program peningkatan jalan,”jelasnya.
Total panjang jalan yang nantinya ditingkatkan 2 kilometer. Pengerjaannya akan menyasar drainase yang dianggap sebagai sumber masalah. Kondisi drainase kurang memadai sehingga memicu kerusakan jalan.
Dipicu juga aktivitas dump truck besar yang mengangkut batu bata dan genteng. Sebab warga di wilayah itu mata pencahariannya dari pembuatan genteng dan batubata.
“Bobot armada dengan standar jalan yang dilalui tidak memadai sehingga beberapa titik rusak, itu tahun ini tuntas kita tangani,”imbuhnya.
Selain jalan Aik Ampat, di wilayah Gerung, beberapa Infrastruktur juga dibangun Pemkab. Di antaranya, dibangun Alun-alun senilai Rp7,1 miliar, Renovasi GMS Rp5,7 miliar, plaza GMS Rp3 miliar, jembatan belakang pendopo sekitar Rp7 miliar. Panjang bentangan jembatan dengan dua jalur ini sekitar 16 meter. (her)
Disnakertrans KSB Harap Eks Pemilik Lahan Bekerja di Smelter Amman
Taliwang (ekbisntb.com) –
Tuntutan ratusan eks pemilik lahan agar dapat bekerja di fasilitas smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) turut disuarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat.
“Harapan kami mereka dipekerjakan di smelter, bukan di tempat lainnya,” harap Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, Senin 15 September 2025.
Sejak awal, dikatakan Slamet, para pemilik tanah yang dijadikan lokasi pembangunan smelter hanya berkeinginan bekerja di fasilitas pemurnian tembaga dan emas milik Amman tersebut.
Dan itu menjadi bagian dari kesepakatan para pemilik tanah melepaskan tanahnya. “Komitmennya kan satu keluarga pemilik tanah akan dipekerjakan di smelter,” ungkapnya.
Namun harapan tersebut sepertinya tinggal angan. Pasalnya PT AMNT belum juga memberi sinyal kepastian akan merekrut para pemilik lahan itu untuk kebutuhan operasional smelter.
Menurut Slamet, saat ini proses perekrutan terhadap para pemilik lahan smelter itu tetap berjalan. Akan tetapi untuk penempatan bekerjanya disesuaikan dengan slot kebutuhan perusahaan. “Tidak (harus) di smelter ya,” ungkapnya.
Sementara ini dari 174 pemilik lahan, sebanyak 54 orang telah melengkapi berkas administrasinya. Mereka selanjutnya akan diproses oleh perusahaan sebelum ditempatkan bekerja di proyek pertambangan Batu Hijau.
“Amman akan menempatkan mereka di perusahaan aliansi dan mitranya sesuai dengan slot yang tersedia,” beber Slamet.
Slamet kembali menuturkan mengenai kesepakatan awal para pemilik lahan sehingga mereka bersedia melepaskan tanahnya untuk lokasi pembangunan smelter.
Diakuinya, salah satu kesepakatannya adalah para pemilik lahan dipekerjakan di pabrik smelter saat beroperasi kelak.
“Dulu mau direkrut untuk konstruksi. Tapi tuntutannya bekerja di (pabrik) smelternya,” ujarnya.
Tuntutan pemilik lahan untuk dapat bekerja di operasional smelter tetap relevan. Pasalnya para pemilik lahan berkorban besar sehingga fasilitas ekstraksi bahan tambang mineral Amman itu akhirnya bisa di bangun pada lokasi saat ini.
Ratusan pemilik lahan saat itu merelakan tanahnya dibebaskan dengan harapan kelak anak-anaknya dapat dipekerjakan di pabrik smelter tersebut. (bug)
DPRD KSB Beri Sinyal Tunda Bahas Raperda Penyertaan Modal Bank NTB Syariah
Taliwang (ekbisntb.com)-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTB Syariah tampaknya belum akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2025 ini.
Meski Raperda tersebut masuk dalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda), DPRD KSB memberi sinyal akan menundanya karena kondiasi bank daerah tersebut yang dinilai belum siap.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar mengungkapkan, kemungkinan akan menunda pembahasan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTB Syariah itu bukan karena adanya penolakan sejumlah anggota DPRD. Namun, ada pertimbangan faktor eksternal yakni berasal dari Bank NTB Syariah sendiri.
Menurut Kaharuddin, pihaknya melihat saat ini kondisi Bank NTB Syariah belum kondusif. Proses pergantian jajaran direksi dan komisaris yang masih berjalan tentunya akan membuat kinerja bank tidak akan maksimal.
“Bayangkan kalau kita bahas Raperdanya sekarang dan kita butuh konsultasi dengan mereka. Nah kita akan ketemu dengan siapa? Kan jajaran direksinya belum terbentuk,” cetus Kaharuddin.
Hingga internal bank pemerintah itu normal, Kaharuddin mengatakan, ada baiknya pihaknya tetap menunggu.
Ia mengatakan, masih ada waktu sekitar satu bulan sebelum agenda Masa Sidang 1 tahun 2025 disusun dan ditetapkan. “Kalau sampai pembahasan agenda Masa Sidang 1 ternyata pembongkaran direksi dan komisarisnya belum selesai, ya kita tunda saja pembahasannya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu sejak masuknya dalam agenda Prolegda 2025, berembus penolakan di internal DPRD KSB terkait sejumlah Raperda.
Tidak saja Raperda terkait Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTB Syariah itu. Ada juga penolakan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha (Perumda Barinas) atau Perusda KSB dan Rapeda Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Khusus untuk dua Raperda Penyertaan Modal baik kepada Bank NTB Syariah dan Perusda KSB.
Sejumlah anggota DPRD menolak membahasnya karena meminta pemerintah agar kedua lembaga usaha tersebut terlebih dahulu menuntaskan berbagai persoalan internalnya. (bug)
425 Bidang Tanah Aset Pemkab Lotim Belum Bersertifikat
Lombok (ekbisntb.com) –
Dari total 1.989 bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim), sebanyak 425 bidang hingga kini masih belum memiliki sertifikat resmi.
Pemerintah daerah terus mengusulkan sertifikasi lahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), meski masih terkendala sejumlah persoalan teknis dan administratif.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Abdul Basyir, menyebutkan bahwa tahun ini Pemkab sudah mengusulkan 100 bidang tanah untuk diproses sertifikasi.
“Awalnya ada 525 bidang yang belum bersertifikat, setelah pengusulan tahun ini, tinggal 425 bidang lagi,” jelasnya.
Menurut Basyir, kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah petugas ukur serta kelengkapan data. Sebagian lahan merupakan pengadaan lama yang informasinya belum lengkap, bahkan ada yang masih berstatus sengketa atau dalam proses gugatan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pemkab menargetkan seluruh aset tanah daerah bisa memiliki sertifikat secara bertahap.
“Kalau ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kami sudah bersurat ke BPN agar bisa dibantu. Dalam proses pengukuran, tetap ada pendampingan dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPN Lombok Timur, Komang Suarta, mengatakan pihaknya sedang memproses sekitar 40 bidang tanah aset yang datanya sudah diajukan.
Namun, sebagian aset lain terkendala penentuan batas lahan maupun kejelasan alas hak secara administratif.
“Banyak aset sekolah dasar, SMP, hingga lahan pertanian yang belum bersertifikat. Kendalanya lebih pada batas tanah dan identitas lahannya. Kami terus berkoordinasi dengan Bidang Aset supaya proses sertifikasi bisa dipercepat,” kata Komang.
Ia juga menegaskan, aset yang masih bersengketa dengan warga tidak bisa diproses hingga status hukumnya jelas.
Dengan percepatan ini, Pemkab Lotim berharap seluruh aset tanah bisa tercatat dan bersertifikat penuh untuk memberikan kepastian hukum serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. (rus)
SNI NTB Sambut Baik Perubahan Regulasi Terkait Bisnis Lobster
Lombok (ekbisntb.com) –
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster Kepiting, dan Rajungan rencana akan diganti dalam bentuk aturan Peraturan Presiden (Perpres).
Rencana perubahan regulasi tentang lobster ini disambut baik oleh Ketua Serikat Nelayan Independen (SNI) NTB, Hasa Saeful Rizal alias Hasan Gauk saat ditemui di Selong, Senin, 15 September 2025.
Menurut Ketua SNI yang juga bergerak di bidang bisnis lobster ini, mulai dari benih atau disebut Benih Bening Lobster (BBL) sampai budidaya cukup menggiurkan.Sampai saat ini, penangkapan BBL di perairan Lotim khususnya masih dilakukan.
‘’Kalau BBL ini tidak ditangkap dan dijual, maka akan sangat merugikan bagi nelayan tangkap,’’ ungkapnya.
Mengacu pada Permen KP 7 tahun 2024 itu, harga BBL ini paling rendah sebenarnya Rp 8.500 per ekor Akan tetapi banyak orang yang bermain sebagai Joint partner (JP) yang membeli BBL hasil tangkapan nelayan dengan harga sangat murah, yakni pada kisaran Rp 2-4 ribu per ekor.
Seharusnya, JP ini membeli dengan harga terendah. Bukan makin direndahkan. Pasalnya, para JP diketahui menjual sampai jaringan luar negeri ini dengan harga yang cukup mahal.
Nelayan tangkap sendiri terpaksa menjual karena khawatir BBL terlalu lama disimpan akan jadi borek. Dijual ke pembudidaya katanya tidak bisa karena keterbatasan lubang Keramba Jaring Apung (KJA).
Diketahui, kebutuhan seluruh KJA lobster di NTB ini maksimal hanya 2 juta ekor, sehingga mau tidak mau harus dibawa ke luar.
BBL asal NTB, khususnya di Pulau Lombok ini katanya merupakan primadona. Tanpa barang dari NTB, BBL tidak akan bisa dikirim ke luar. Karena jadi primadona, maka semestinya harus dijadikan spesial harganya, bukan dimainkan harganya.
Ketua SNI yang ini berharap sebelum mengganti regulasi Permen menjadi Kepres, diharapkan Presiden Prabowo Subianto turut dan mengecek langsung fakta lapangan.
Ditambahkan, selama ini pada JP memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke negara hanya Rp 3 ribu perekor. Koperasi Nelayan meyakini siap memberikan Rp 10 ribu per ekor BBL. PNBP Rp 10 ribu bahkan lebih ini dianggap sangat rasional karena penjualan di luar sangat mahal.
Saat ini harganya Rp 30-50 ribu per ekor. Bahkan pernah tembus Rp 200 ribu per ekor BBL.Hasan Gauk berharap bisnis lobster ini banyak berikan margin keuntungan ke negara.
Ketimbang para JP yang melakukan eksportir tapi kurang memberikan kontribusi bagi negara. “Kami pada nelayan siap berikan kontribusi yang lebih besar bagi negara,” imbuhnya. (rus)
𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗝𝗮𝗺𝗯𝗼𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗕𝗮𝗸𝗮𝘁, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗡𝗧𝗕 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹
Lombok (ekbisntb.com) –
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal membuka Jambore Indonesia Sadar Bakat yang digelar di Hotel Raja Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Senin,15 September 2025.
NTB ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan nasional yang berlangsung hingga 17 September 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta jambore sekaligus mengajak mereka menikmati keindahan alam Mandalika.
“Semoga Bapak/Ibu ke sini tidak hanya untuk melakukan pertemuan dan belajar, tapi juga bisa merasakan keindahan alam Mandalika,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran sekolah alam dalam memberi ruang ekspresi yang luas bagi anak-anak.
Menurutnya, sekolah alam mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan membekali generasi muda dengan keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan di masa depan.
“Kalau dulu orang sukses adalah yang paling banyak membaca dan punya informasi, maka ke depan yang akan sukses adalah mereka yang punya social skill. Itulah yang banyak didapat di sekolah alam, bukan hanya kesadaran intelektual, tetapi juga emosional, spiritual, bahkan lingkungan,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, konsep sekolah alam yang dipadukan dengan talent mapping akan membantu memprediksi arah perkembangan anak sejak dini.
Hasil diskusi dari jambore ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pendidikan, khususnya di SMA dan SMK.
“Kami punya visi memperkuat SMK agar anak-anak betul-betul siap kerja. Apalagi NTB masih termasuk 12 provinsi termiskin, sehingga pendidikan adalah salah satu quantum lead untuk melakukan lompatan pembangunan,” ungkapnya.
Jambore Indonesia Sadar Bakat diselenggarakan oleh Jaringan Sekolah Alam Nusantara (JSAN) Sayang Ibu dengan agenda diskusi, pembelajaran, dan praktik terkait pengembangan sekolah alam di Indonesia. (ham)
Bekerja di Luar Negeri, Banyak Warga Bima Masih Gunakan Jalur Ilegal
Bima (ekbisntb.com) –
Banyaknya warga Kabupaten Bima yang masih memilih jalur ilegal untuk bekerja ke luar negeri mendorong pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Minimnya lapangan kerja di daerah membuat ribuan warga mendaftar sebagai CPMI setiap tahun. Namun, sebagian dari mereka berangkat tanpa prosedur resmi dan akhirnya terjebak dalam kekerasan, eksploitasi, bahkan tanpa perlindungan hukum.
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, mengatakan bahwa akar persoalan tingginya migrasi kerja ini ada pada keterbatasan kesempatan kerja di daerah. “Permasalahan di Bima adalah ketersediaan tempat bekerja di daerah kita tidak sebanyak jumlah calon tenaga kerja. Kunci untuk memecahkan masalah ini adalah terpaksa mengirim anak-anak muda kita untuk bekerja ke luar negeri,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Namun, Irfan menegaskan bahwa keterbatasan itu bukan alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan. Ia menyayangkan masih banyaknya kasus PMI asal Bima yang tidak mendapatkan hak dasar selama bekerja. “Banyak sekali kejadian anak-anak kita yang bekerja ke luar negeri tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Tak jarang juga mendapatkan eksploitasi. Maka pemerintah daerah wajib memastikan bahwa mereka mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan selama bekerja, serta gaji yang layak,” tegasnya.
Situasi ini mendorong Pemkab Bima untuk melakukan intervensi konkret. Salah satunya melalui sosialisasi rutin yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menekan jumlah PMI ilegal dan mencegah potensi kekerasan serta eksploitasi terhadap tenaga kerja asal daerah.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans, Wahyudin Idrus, S.E., M.M., mengatakan bahwa pihaknya rutin menggelar sosialisasi paling sedikit dua kali dalam setahun.
Angka ini menyesuaikan dengan tingginya animo masyarakat yang mendaftar sebagai CPMI.
“PMI yang berangkat melalui jalur resmi pemerintah hampir tidak ada ditemukan kasus kekerasan maupun eksploitasi. Tapi yang melalui jalur tidak resmi itu banyak,” jelasnya, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa pekerja migran yang berangkat tanpa jalur resmi umumnya hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Kondisi ini membuat mereka rentan secara hukum dan sosial di negara tujuan.
“Kalau melalui jalur resmi, negara melindungi dari awal berangkat sampai pulang. Mulai dari kecelakaan kerja, kesehatan, bahkan jika meninggal dunia di sana, itu dijamin,” katanya.
Wahyudin menambahkan bahwa persoalan ini masih banyak ditemukan di masyarakat Kabupaten Bima. Karena itu, Pemkab terus menggencarkan pendekatan dari tingkat desa hingga kabupaten untuk menyampaikan informasi penting ini.
“Melalui pendekatan dari hulu ke hilir ini, pemerintah berharap masyarakat lebih sadar dan memilih jalur resmi saat ingin menjadi PMI. Dengan begitu, risiko kerja di luar negeri bisa ditekan, dan hak-hak pekerja bisa tetap terlindungi,” pungkasnya. (hir)
Gubernur Iqbal Ibaratkan BUMD NTB sebagai Pemburu Rente
Lombok (ekbisntb.com) –
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengibaratkan BUMD di NTB sebagai pemburu rente. Yaitu, konsep dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa seseorang atau suatu entitas berusaha untuk meningkatkan kekayaannya sendiri tanpa menghasilkan manfaat atau kekayaan apa pun bagi masyarakat luas.
“Karena dia berbisnis di bidang yang akhirnya jadi pemburu rente. Dia dapat penugasan dari Pemprov NTB, ambil komisi dan diserahkan ke orang lain,” ujarnya, Senin, 15 September 2025, di sela-sela acara Muprov Kadin NTB.
Atas dasar itu, ia menilai saat ini hampir semua BUMD di NTB gagal mengembangkan usahanya. Banyak dari perusahaan daerah itu hanya menerima manfaat dari Pemprov. Namun komisinya diserahkan ke pihak lain.
“Jadi dia sendiri tidak pernah tumbuh berkembang dari bisnis yang ia jalani. Itulah sebabnya kenapa BUMD kita collapse ,’’ sambungnya.
Saat ini, pihaknya tengah menggodok pembentukan BUMD baru, NTB Capital. Ini akan menjadi BUMD holding di bidang investasi, bersama dengan Bank NTB Syariah di bidang keuangan.
Dalam pembentukan itu, dia memastikan akan belajar dari pengalaman perjalananan BUMD sebelumnya, yaitu tidak ingin mencoba berbagai sektor. Tetapi akan fokus pada satu sektor, yakni investasi.
Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu melanjutkan, NTB Capital nantinya akan bertugas sebagai stimulan yang akan mengundang investor ke daerah.
Di samping itu, ia memastikan perusahaan ini tidak akan mengganggu jalannya investasi lokal. Melainkan akan membersamai pengusaha atau investor lokal untuk mengundang investasi ke NTB.
“BUMD tidak boleh menyebabkan market disorder. Jangan diberikan monopoli, jadi pemburu rente. Tapi dia jadi stimulan, assurance. Ketika ada yang bagus mau masuk ke NTB di sektor prioritas maka dia (NTB Capital) masuk sebagai pemegang saham,’’ ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menekankan sebelum pembentukan NTB Capital, Gubernur NTB perlu menyehatkan BUMD yang ada di daerah, seperti PT GNE.
Pembentukan NTB Capital, lanjutnya harus harus seiringan dengan visi-misi Gubernur yang terkuang dalam RPJMD. “Yang betul-betul inline matching dengan visi beliau di bidang ketahanan pangan dan pariwisata,” katanya.
Adanya NTB Capital direncanakan sebagai holding BUMD non keuangan di daerah, seperti PT GNE. Untuk itu, perlu menyehatkan terlebih dahulu BUMD yang akan menjadi anak perusahaan tersebut. Adapun di tengah kondisi fiskal daerah yang melemah, politisi PKS itu menekankan Pemprov NTB harus menentukan lini bisnis BUMD yang akan dibentuknya. Jangan sampai mencoba-coba yang berdampak tidak bisa memberikan manfaat kepada daerah.
“Dia harus menghidupi dirinya sendiri. BUMD ini kan harus income generator bagi daerah bukan tergantung, justru dia harus memberikan kontribusi terhadap fiskal daerah. Kalau dia tergantung kepada APBD ya sama aja,” tandasnya. (era)
Satgas PASTI Hentikan 13.229 Entitas Ilegal, Kerugian Masyarakat Mencapai Rp142 Triliun
Jakarta (ekbisntb.com) – Satuan Tugas (Satgas) PASTI Anti Scam Center Indonesia terus menunjukkan komitmennya memberantas praktik penipuan berbasis investasi dan jasa keuangan ilegal. Sejak 2017 hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 13.229 entitas ilegal berhasil dihentikan operasinya. Total kerugian masyarakat yang tercatat mencapai Rp142,13 triliun, termasuk sekitar Rp106 triliun dari kasus besar Koperasi Indosurya.
Rincian entitas yang ditindak meliputi investasi ilegal sebanyak 1.812 entitas, pinjaman online (pinjol) ilegal 11.166 entitas, dan gadai ilegal 251 entitas.
“Bayangkan, kalau OJK tidak bekerja memblokir dan menangani ini, berapa banyak masyarakat yang akan rugi,” ujar Dahnial Apriyadi, Analis Setingkat Deputi Direktur pada Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, di Kantor Pusat OJK, Senin (15/9).
Data Satgas menunjukkan peningkatan signifikan jumlah entitas yang dihentikan tiap tahun. Pada 2017 hanya 79 entitas yang ditindak, namun melonjak menjadi 2.003 pada 2019, terutama karena maraknya pinjol ilegal. Tahun 2023 mencatat 3.240 entitas ditutup, sedangkan hingga 31 Agustus 2025 sudah ada 1.840 entitas yang diberhentikan.
Kerugian masyarakat akibat investasi ilegal juga berfluktuasi. Dari Rp4,4 triliun pada 2017, sempat turun ke Rp1,4 triliun pada 2018, namun melonjak tajam menjadi Rp120,79 triliun pada 2022. Pada 2023 kerugian turun menjadi Rp603,9 miliar, dan hingga triwulan III 2025 tercatat Rp105 miliar.
Selain menghentikan operasi entitas ilegal, Satgas PASTI gencar memblokir sarana yang digunakan pelaku scam sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2025. Dalam periode itu, dilakukan pemblokiran terhadap. 4.486 aplikasi, situs, dan konten illegal. 117 rekening bank yang diduga dipakai untuk penipuan. 2.422 nomor telepon atau WhatsApp yang dilaporkan masyarakat. 22.933 nomor telepon/WA yang masuk melalui kanal Indonesia Anti Scam Center (IASC)
“Melalui IASC, negara hadir untuk melindungi warga. Bukan hanya rekening yang diblokir, tapi kami juga mencoba menangkap pelakunya,” jelas Dahnial.
Ia menyebut, sudah ada pelaku yang ditangkap di bandara, bahkan ada yang menipu pejabat negara dan kini sedang dalam proses hukum.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, angka dana masyarakat yang berhasil diselamatkan baru sekitar 7 persen dari total kerugian yang ditangani Satgas. Rendahnya angka itu disebabkan 85 persen korban baru melapor lebih dari 12 jam setelah ditipu.
“Harusnya segera lapor. Ketika sadar tertipu, lapor secepatnya, karena hitungan menit pelaku sudah bergerak,” tegas Dahnial.
Ia juga memastikan kini proses penanganan dilakukan bersama Bareskrim Polri dan seluruh lembaga dan Kementerian yang menjadi tim SATGAS PASTI, disertai dengan dasar hukum yang lebih kuat.
“Jadi penanganannya dilakukan sangat serius. Melibatkan seluruh stakeholder yang terkait,” tambahnya.
Satgas PASTI berharap masyarakat lebih waspada terhadap tawaran investasi maupun pinjaman yang mencurigakan. Edukasi dan literasi keuangan dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam modus penipuan yang merugikan.(bul)
