Beranda blog Halaman 422

Kru dan Pembalap MotoGP Tinggalkan Pulau Lombok

0
Kru dan pembalap MotoGP tinggalkan pulau Lombok melalui BIZAM sejak Minggu (5/10/2025) malam. Tampak pembalap Ducati Marc Marquez bersama pendamping meninggalkan Lombok lewat BIZAM

Lombok (ekbisntb.com) –

Seluruh kru bersama pembalap yang berlaga diajang MotoGP Mandalika akhir pekan kemarin, saat ini telah meninggalkan Pulau Lombok. Menggunakan lima pesawat udara para kru dan pembalap diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menuju Jakarta sejak Minggu (5/10/2025) malam hingga Senin (6/10/2025) siang.

“Seluruh penerbangan berjalan lancar dan kita lepas dengan penuh ramah tamah,” ujar General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian, Senin (6/10/2025) malam.

Aidhil mengatakan dua rombongan pertama diterbangkan menggunakan charter flight AirAsia pada Minggu malam pukul 20.15 Wita dan 20.45 Wita. Diikuti dua extra flight Garuda Indonesia pukul 20.30 Wita dan 22.40 Wita. Sedangkan rombongan terakhir berangkat menggunakan charter flight AirAsia juga rute Lombok-Jakarta pada Senin siang pukul 13.00 Wita.

Sejumlah pembalap seperti Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) hingga Luca Marini (Honda HRC Castrol) memberikan kesan positif atas pelayanan yang diberikan di BIZAM. Baik saat kedatangan hingga kepulangan. Hal itu menjadi sukses tersendiri bagi PT. AP Indonesia KC Bandara Lombok selaku pengelola BIZAM.

Keberhasilan penanganan kedatangan hingga kepulangan rombongan MotoGP 2025 tersebut lanjutnya, menjadi bukti kesiapan BIZAM dalam melayani event internasional. Sekaligus menunjukkan wajah ramah Indonesia di mata dunia. Semua  itu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak di daerah ini.

“Apresiasi kepada seluruh pihak yang turut memastikan pelayanan di terminal keberangkatan berjalan optimal hingga penerbangan terakhir,” sebutnya seraya menambahkan bahwa MotoGP bukan hanya ajang olahraga semata. Tetapi juga momentum untuk memperlihatkan keramahan, budaya, dan pelayanan terbaik bangsa kepada dunia. (kir)

Wacana Tambak Udang di Sekitar Area Jembatan Kolong Penggolong Dapat Penolakan

0
Warga membentangkan spanduk penolakan tambak udang di Kolong Penggolong.

Lombok (ekbisntb.com) –

Isu munculnya wacana investasi tambak udang di sekitar area Jembatan Koloh Penggolong, Desa Samik Bangkol, kecamatan Gangga, mendapat penolakan warga. Wacana investasi tersebut dinilai kontradiktif dengan area jembatan yang kini digandrungi anak muda Lombok Utara sebagai lokasi tongkrongan sore hari.

Penolakan warga atas wacana investasi tambak udang, beredar melalui media sosial. Dimana, warga memampang spanduk penolakan yang berbunyi “kami menolak rencana pembangunan tambak pembibitan udang di Kolong Penggolong”.

Terhadap kondisi tersebut, tokoh pemuda kecamatan Gangga, Dedi Romi Harjo, ikut berkomentar. Ia menegaskan, sudah mendengar isu penolakan warga atas rencana investasi tersebut.

Ia tak membantah, belakangan Koloh Penggolong mulai viral di media sosial sebagai salah satu obyek wisata yang banyak digandrungi anak muda. Lokasi tersebut dijadikan tempat tongkrongan untuk menikmati suasana pantai sembari menunggu matahari terbenam (sunset).

“Pemerintah Daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi izin kesesuaian tata ruang terhadap investasi tambak udang. Kawasan ini banyak dikagumi sebagai objek wisata berkelas karena pemandangannya yang indah,” ujar Romi, Senin (6/10/2025).

Ia mengutarakan, investasi tambak udang sudah mulai menjamur di Lombok Utara. Selain di Kecamatan Bayan dan Kayangan, investasi serupa juga terdapat di Dusun Papak, Desa Segara Katon – yang notabene masuk dalam tata ruang wilayah Perkotaan.

Terhadap potret investasi tersebut, pihaknya mendorong agar Pemda Lombok Utara segera membahas Raperda Perubahan RTRW. Pasalnya, regulasi lama yang menjadi acuan tidak relevan bagi kepentingan publik.

“Apalagi di wilayah timur Lombok Utara, investasi Tambak Udang mulai bergesekan dengan ruang publik. Sekarang malah ada lagi rencana pembangunan tambak udang yang berada di areal koloh Penggolong ini,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Hasmar, ST., mengakui dirinya menerima beberapa keluhan terkait wacana investasi pembibitan tambak udang di Kolong Penggolong. Menurut dia, Pemda c.q Dinas Penanaman Modal sebaiknya mendengar keluhan warga dengan memberi masukan kepada Kementerian teknis.

“Izin OSS dalam investasi tambak udang memang tidak bisa diintervensi. Tapi minimal, Pemda memberi masukan kepada Kementerian bahwa terdapat dinamika atas lokasi yang dimohonkan izinnya,” ujar Darmaji.

Menurut dia, Koloh Penggolong gang sudah terlanjur viral agar dapat dipertahankan sebagai destinasi wisata. Sebab bukan tidak mungkin, investasi tambak nantinya akan menyulut kekecewaan dan menghilangkan identitas wisata pada lokasi tersebut.

“Banyak yang hubungi saya dan mendesak DPRD untuk sikapi masalah ini. Bahkan ada isu warga mau hearing.”

“Koloh penggolong punya view bagus untuk konten kreator, vloger dan mendapat banyak pujian positif. Artinya, apa iya kita akan mengorbankan potensi wisata ini untuk kepentingan jangka panjang masyarakat,” tandasnya. (ari)

Wakil Gubernur Tegaskan NCC Bukti Nyata Tingkatkan Kualitas Kesehatan

0
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan pada peluncuran NCC, Senin, 6 Oktober 2025.

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa keberadaan Nusantara Cleft Center (NCC) merupakan aksi nyata masyarakat untuk bergandengan tangan dengan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dari sektor kesehatan. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan NCC, Senin (6/10/2025).

“Keberadaan NCC turut membantu berbagai kiprah perjuangan seluruh rumah sakit, tenaga-tenaga kesehatan yang tersebar sampai ke pelosok untuk meningkatkan IPM kita,” tegas Wagub.

Wagub juga menekankan pentingnya pemutakhiran data terkait pasien penderita celah langit-langit. Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum tertangani dan membutuhkan perhatian. Karena itu, ia berharap NCC dapat bergerak bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan jumlah warga yang memerlukan penanganan bedah celah langit-langit.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen TP PKK untuk membantu menyosialisasikan layanan NCC hingga ke pelosok daerah.

“Setiap kita turun ke posyandu-posyandu desa ini, kita ingin menginformasikan layanan ini ke teman-teman yang ada di situ. Karena beberapa kali ngobrol memang gerakan ini belum terlalu terdengar sampai ke pelosok-pelosok terutama di Pulau Sumbawa,” ujar Sinta.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Ketua Persatuan Ahli Bedah dan Maksilofasial Indonesia, drg. Harfindo Nistral, Sp.BM., Ketua Yayasan Metro Insan Mulia yang juga Dirut Bank Dinar, Mustaen, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri. (r/ham)

BGL Sepakat Suplai 2.000 Ton Porang untuk Pabrik di Lombok Timur

0
Porang dari KLU yang disuplai menjadi bahan baku untuk pabrik porang di Lombok Timur

Lombok (ekbisntb.com) –

Koperasi (porang) Berkah Gumi Lombok (BGL) Kabupaten Lombok Utara (KLU), sepakat dengan PT Sanindo Pangan Rinjani (SPR) di Kabupaten Lombok Timur, untuk menyuplai bahan baku porang pada tahun 2026 mendatang. Jumlah bahan baku yang disiapkan BGL mencapai 2.000 ton.

Hal tersebut diakui Ketua BGL KLU, Putra Anom, Senin 6 Oktober 2025. Ia mengatakan, kesepakatan suplai bahan baku Porang telah terjalin antara Koperasi dan PT. SPR pada Minggu 5 Oktober 2025 di kawasan wisata Senaru, Kecamatan Bayan.

“PKS (perjanjian kerjasama) sudah terjalin untuk suplai 2.000 ton. Petani yang tergabung dalam Koperasi akan memulai suplai saat panen raya tahun 2026,” ujar Putra Anom.

Ia menjelaskan, kerja sama BGL dengan pabrik porang masih harus diikuti oleh persyaratan berupa rekomendasi pengajuan sertifikasi lahan petani. BGL dalam hal ini, masih menunggu langkah Pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk mendata dan memproses sertifikasi lahan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi NTB.

Anom menegaskan, persyaratan di PKS masih bisa menyusul seperti Sertifikasi Lahan petani. Idealnya syarat ini sudah terselesaikan karena sejak 2018 yang sudah disuarakan. Terlebih lagi, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan Himbauan dan aturan, dimana semua komuditas pertanian di Indonesia yang menjadi Komoditas Ekspor wajib disertai Sertifikasi  Lahan Petani.

“Kenapa kami dari BGL gerak cepat karena pabrik Porang Lotim bukan sekedar membuka peluang kerja sama di NTB, tetapi memungkinkan secara Nasional khususnya Indonesia wilayah Timur.”

“Artinya sebagai sumber komoditi Porang terbesar di NTB, 60 persen produksi bahan baku datang dari KLU. Kita tidak boleh sekedar jadi penulis sejarah Porang apa lagi jadi penonton,” terangnya.

Ia menambahkan, PKS dengan PT. SPR menjadi momentum bangkitnya ekonomi petani porang. Bahkan dengan kerjasama ini, BGL bisa mengembangkan potensi tambahan area budidaya maupun jumlah petani Porang di beberapa kecamatan.

“Kontrak 2.000 ton itu hanya berlaku selama satu musim dengan harga terendah yang sudah disepakati dan harga tertinggi mengikuti Pasaran Nasional,” tandasnya. (ari)

Pernikahan Dini Berdampak pada Kesehatan Anak

0
Manuel Yoel Sanjaya

Lombok (ekbisntb.com) –

Manuel Yoel Sanjaya, pemuda berprestasi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi perwakilan daerah pada Forum Anak Nasional (FAN), tampil sebagai narasumber dalam Program SPADA (Suara Pemuda Berkarya), hasil kolaborasi RRI Pro 2 Mataram dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB.

Dalam sesi berbagi, Yoel menekankan pentingnya peran Forum Anak sebagai wadah aspirasi dan edukasi bagi generasi muda. Ia menyoroti persoalan maraknya praktik pernikahan usia anak atau merariq kodeq yang menurutnya membawa dampak serius terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak di NTB.

“Banyak pelajar yang putus sekolah dan anak-anak yang dilahirkan mengalami stunting karena orang tua mereka menikah di usia yang masih sangat muda,” ungkap Yoel dalam keterangan yang diterima Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, anak yang menikah di usia dini sering kali belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan, sehingga berisiko melahirkan anak dengan kondisi gizi buruk maupun tumbuh kembang terhambat. Selain itu, pernikahan anak juga menyebabkan hilangnya hak pendidikan bagi banyak remaja.

Menurut Yoel, Forum Anak hadir sebagai salah satu solusi dalam menekan angka pernikahan usia anak di NTB melalui peran sebagai agen 2P (Pelopor dan Pelapor). Forum Anak kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sekaligus mendorong anak-anak agar terlibat dalam kegiatan positif.

Selain membahas isu sosial, Yoel juga berbagi pengalaman pribadi dalam menyeimbangkan prestasi akademik, organisasi, dan kegiatan non-akademik. Ia tercatat meraih berbagai penghargaan, di antaranya Medali Emas Olimpiade Sains Indonesia, Medali Perak Olimpiade Matematika, hingga Juara III Gala Siswa Indonesia.

Yoel juga menyampaikan pesan khusus bagi para orang tua dan anak-anak NTB. “Ayah dan Bunda, ayo dorong anak-anak bukan ke pernikahan usia anak, tetapi ke kegiatan positif seperti Forum Anak. Dan buat anak-anak NTB, mari bersama ubah pola pikir kita. Pernikahan usia anak hanya akan menambah angka stunting dan kemiskinan,” sarannya. (ham)

Wagub Indah Dhamayanti Putri Apresiasi Sukses Gelaran MotoGP Mandalika 2025

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan apresiasi tinggi terhadap suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung pada 3–5 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah.

Menurutnya, ajang balap dunia tersebut kembali menjadi kebanggaan masyarakat NTB karena mampu menarik perhatian nasional hingga internasional.

“Saya, Indah Dhamayanti Putri, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi kegiatan MotoGP tahun 2025 di Mandalika. Saya melihat antusias masyarakat yang hadir tidak hanya dari Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dari seluruh Indonesia dan masyarakat dunia,” ujarnya, Senin, 6 Oktober 2025.

Wagub menilai, antusiasme tinggi masyarakat menunjukkan bahwa Mandalika semakin dikenal sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga momentum positif ini agar penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya semakin baik.

“Harapan saya, tentunya segala kekurangan dan catatan yang kita dapatkan di tahun ini bisa menjadi bahan evaluasi kita pada tahun-tahun selanjutnya,” tambahnya.

Mantan Bupati Bima ini juga mengajak masyarakat NTB untuk terus meningkatkan kesiapan, keramahan, dan semangat sebagai tuan rumah bagi tamu-tamu dari seluruh penjuru dunia.

 “Masyarakat NTB harus lebih mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi seluruh tamu kehormatan,” harapnya.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan gelaran MotoGP Mandalika 2025, baik pemerintah pusat, daerah, panitia penyelenggara, maupun masyarakat.

Adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan panitia penyelenggara, pelaksanaan MotoGP berjalan lancar. Bahkan, pada tahun pelaksanaan tahun ini, event MotoGP mencetak rekor penonton sendiri mencapai 142.000 orang. (ham)

BTN Akselerasi Kredit Perumahan Usai PMK Subsidi Bunga Terbit

0
BTN Akselerasi Kredit Perumahan Usai PMK Subsidi Bunga Terbit
BTN Akselerasi Kredit Perumahan Usai PMK Subsidi Bunga Terbit

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

“Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

“Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap BTN, karena perseroan memperoleh kepastian regulasi dalam mendukung ekspansi bisnisnya.

Selain itu, kebijakan subsidi bunga memberikan ruang bagi BTN untuk memperkuat kesehatan keuangannya dalam rangka memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Potensi ekosistem perumahan yang dapat digarap BTN melalui penyaluran Kredit Program Perumahan adalah para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menjadi debitur BTN, baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun kredit lainnya seperti kredit konstruksi untuk developer UMKM.

Umumnya, jelas Nixon, wiraswasta atau pengusaha UMKM di Indonesia menjalankan bisnisnya dari rumah milik sendiri, sehingga para debitur dan mantan debitur BTN menjadi potensi yang cukup baik untuk penawaran KPP dalam rangka mengembangkan usaha mereka.

“Dengan menggunakan perhitungan base customer BTN, sekitar 10 persen dari total penerima KPR sebanyak 5 juta di BTN adalah wirausahawan. Dengan estimasi 10 persen itu sudah sekitar 500.000 orang. Tapi jika kami dapat menjangkau sekitar 50.000 hingga 100.000 saja sebetulnya sudah bagus. Kami akan menghitung terus potensinya,” jelas Nixon.

Dalam Kredit Program Perumahan (KPP), pemerintah menanggung subsidi bunga yang dibayarkan kepada penyalur KPP, dalam hal ini BTN sebagai salah satu bank pelaksana.

Adapun skema bunga subsidi diberikan kepada dua jenis penerima KPP, yakni sisi penyediaan rumah (supply) dan sisi permintaan rumah (demand).

Di sisi penyediaan rumah, pemerintah menanggung bunga sebesar 5 persen efektif per tahun. Jangka waktu pemberian subsidi paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.

Sedangkan di sisi permintaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga 10 persen untuk debitur dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta. Sementara debitur dengan plafon kredit Rp100 juta hingga Rp500 juta memperoleh subsidi bunga sebesar 5,5 persen. Keduanya berlaku selama jangka waktu 5 tahun. (ant)

Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp11.000, Sentuh Rp2,25 Juta/gram

0
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis Rp3.000 jadi Rp2,351 Juta/Gram

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (6/10) mengalami kenaikan Rp11.000 dari semula Rp2.239.000 menjadi Rp2.250.000 per gram.

‎Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp2.098.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
‎

  • Harga emas 0,5 gram: Rp1.175.000.
    ‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.250.000.
    ‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.440.000.
  • Harga emas 3 gram: Rp6.635.000.
    ‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.025.000.
    ‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp21.995.000.
    ‎- Harga emas 25 gram: Rp54.862.000.
    ‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp109.645.000.
    ‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp219.212.000.
    ‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp547.765.000.
    ‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.095.320.000.
    ‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.190.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Naik pada Oktober

0
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Naik pada Oktober
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Naik pada Oktober

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau naik pada Oktober 2025, apabila dibandingkan dengan September 2025.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp13.700 per liter dari Rp13.600 per liter.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter;

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;
Pertamax: Rp12.200 per liter;
Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter;
Pertamax Green: Rp13.000 per liter;
Dexlite: Rp13.700 per liter; dan
Pertamina Dex: Rp14.000 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga turut mengalami peningkatan di tengah-tengah isu kelangkaan sejak pertengahan Agustus, dengan jenis Shell Super dipatok Rp12.890 per liter pada Oktober 2025.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Super: Rp12.890 per liter;
V-Power: Rp13.420 per liter;

V-Power Diesel: Rp14.270; serta
V-Power Nitro+: Rp13.590 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga mengalami peningkatan pada Oktober apabila dibandingkan dengan September. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate: Rp13.420 per liter;
BP 92: Rp12.890 per liter; dan
BP Ultimate Diesel: Rp14.270 per liter.

Selaras dengan Shell dan bp, harga BBM di SPBU Vivo juga naik apabila dibandingkan dengan September 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo:

Revvo 90: Rp12.810 per liter;

Revvo 92: Rp12.890 per liter;

Revvo 95: Rp13.420 per liter; serta
Diesel Primus Plus: Rp14.270 per liter. (ant)

KKP Perkuat Sektor Industri Budidaya Udang Nasional dari Hulu

0
KKP Perkuat Sektor Industri Budidaya Udang Nasional dari Hulu
KKP Perkuat Sektor Industri Budidaya Udang Nasional dari Hulu

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan industri budidaya udang nasional dimulai dari sektor hulu, dengan fokus meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekspor berdaya saing tinggi.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) menyebutkan beberapa strategi di hulu untuk memperkuat sektor industri budidaya udang, pertama, melalui perbaikan atau penyusunan regulasi dengan menyederhanakan aturan perizinan agar lebih efisien.

“Melakukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih, serta memastikan kebijakan yang diterapkan mendukung investasi sekaligus keberlanjutan lingkungan,” kata Tebe dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

Upaya kedua, lanjut Tebe, yakni penerapan protokol budidaya atau good aquaculture practice dengan langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan dan pendampingan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan biosecurity, serta menjamin kualitas udang sejak awal siklus produksi agar sesuai dengan standar internasional.

Selanjutnya, strategi lain dilakukan melalui dukungan pendanaan, antara lain penyediaan akses kredit lunak atau skema pembiayaan khusus bagi petambak, pemberian insentif bagi pembudidaya yang menerapkan praktek terbaik (best practices), serta menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses modal.

KKP juga berupaya menghasilkan induk udang unggul sehingga tak perlu lagi impor.

“Di momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 tahun KKP yang jatuh tiap 26 Oktober, program induk udang unggul kian diperkuat,” ucap Tebe.

Dia menuturkan pihaknya telah mengembangkan induk udang lokal bernama Nusa Dewa melalui Balai di Karangasem, Bali.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa kita mampu menghasilkan produk unggul buatan Indonesia. Sudah saatnya kita bangga dengan karya anak bangsa,” tegas Tebe.

Dia juga mengajak para pembudidaya untuk meninggalkan praktik lama yang tidak sesuai standar, termasuk penggunaan antibiotik. Sebagai alternatif, pemerintah mendorong penggunaan probiotik.

“Inovasi ini harus terus dikaitkan dengan aspek keekonomian agar bisa diadopsi dengan baik oleh pembudidaya di lapangan,” tambah Tebe.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara asosiasi, pelaku usaha swasta, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan industri udang Indonesia yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

Tebe menekan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan udang sebagai komoditas unggulan.

“Dengan kondisi eksisting seperti ketersediaan lahan, produksi nasional, dan posisi udang Indonesia di pasar global, kita memiliki peluang besar untuk menjadikan industri udang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tebe.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan untuk menopang produksi perikanan nasional. Praktik budidaya berkelanjutan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tapi ikut menjaga populasi perikanan di alam. (ant)