Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sudah berjalan mencapai Rp 46,8 miliar dengan jumlah debitur 8.043. Penyaluran kredit UMi ini dianggap cukup membantu pertumbuhan ekonomi.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB – Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram, Rabu, 14 Agustus 2024 mengatakan, penyaluran kredit UMi sepanjang 2024 dinilai sudah berjalan cukup bagus. ditambah lagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski demikian, menurutnya, Pemda juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan atau merekomendasikan calon debitur potensial untuk mendapatkan kredit UMi.
“Nanti tetap ada screening dari bank (calon debiturnya,red), ini yang perlu ditingkatkan di Pemda. Bukan rekomendasi yang masih kecil, tetapi input calon debitur potensial dari Pemda itu masih relatif rendah, harus ditingkatkan lagi oleh semua pemda,” ujarnya, Rabu, 14 Agustus 2024.
Ratih menambahkan, sebagian besar penerima kredit UMi adalah rekomendasi dari lembaga keuangan. Lebih tinggi dibandingkan input calon penerima kredit UMi dari Pemda. Karena itu, diharapkan Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu masyarakat mengakses kredit ini.
Kredit UMi merupakan pembiayaan yang mudah dan cepat kepada usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan yang disalurkan dengan prinsip empowering dan enhancement. Pembiayaannya salurkan melalui LKBB kepada debitur perorangan/kelompok dan berhak memperoleh pembiayaan produktif. Serta mengikuti program pendampingan dari Penyalur “Sementara di NTB lembaga yang menyalurkan ada 3 lembaga, Pegadaian, PNM dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida). Bisa langsung 3 lembaga itu, kalau mau mengajukan,” terangnya.
Pembiayaan UMi disalurkan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memenuhi kriteria. Yakni berpengalaman dalam pembiayaan UMKM minimal 2 tahun, kemudian sehat dan berkinerja baik. Selanjutnya terkoneksi dengan SIKP UM.
Berdasarkan penyaluran kredit UMi Per Provinsi pada tahun 2024, secara jumlah debitur, posisi NTB berada pada urutan ke -13 secara nasional. Dengan jumlah debitur mencapai 8.043. sementara nilai penyalurannya, NTB berada pada posisi 12 secara nasional. Dengan nilai kredit mencapai Rp46,8 miliar.
“Peran kami di Ditjen Perbendaharaan hanya kami melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan dan juga pendataan terhadap pengaruh dari kredit UMi terhadap kenaikan ekonomi dari debitur UMi,” terangnya.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa penyaluran kredit ini cukup membantu pertumbuhan ekonomi NTB. Jika melihat di beberapa daerah dengan adanya kredit UMi sangat terbantu, terlebih ketika COVID-19. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertolong dengan adanya kredit UMi.
“Sementara disalurkan melalui tiga lembaga itu. Maksimal Rp20 juta per orang, dan suku bunganya tergantung masing-masing lembaga perbankan dan non perbankan,” jelasnya.
Saat ini pihak tengah menyiapkan skema bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat maupun UMKM untuk kredit UMi.
“Karena ini dana bergulir dari pemerintah yang disalurkan melalui tiga lembaga sementara,” demikian Ratih.(bul)
