Mataram (ekbisntb.com)-Pertanian menjadi sektor yang diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Namun dukungan anggaran daerah ke sektor ini masih jauh panggang dari api.
Jika dilihat dari komposisi struktur ekonomi NTB. Sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi sektor ini berhubungan langsung dengan kebutuhan strategis masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada tahun 2023, nilai PDRB NTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp166,39 triliun. Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) nilainya Rp103,91 triliun. Dengan share pertanian sebesar 22,23 persen terhadap PDRB NTB. Pada tahun 2023, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebesar 33,54 persen atau 970,34 ribu orang.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq Hidayat di Mataram, Kamis 25 juli 2024 menyampaikan, sebagai sektor unggulan, menurutnya banyak program-program strategis yang diusulkan dan seyogyanya dapat dilaksanakan.
Apalagi sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana akibat perubahan iklim. Sehingga, penerapan teknologi-teknologi pertanian seyogyanya menjadi keharusan untuk mempertahankan produksi pangan.
Berbicara anggaran, terutama dukungan anggaran yang bersumber dari APBD NTB, Taufiq mengemukakan, perbandingannya hanya 3 persen, dibandingkan dengan pokok pikiran rakyat (pokir) anggota DPRD NTB sebesar 97 persen.
“Kebanyakan program yang kita laksanakan adalah program Pokir, yang usulannya dari masyarakat melalui anggota dewan. Kalau anggaran khusus dari APBD untuk sektor pertanian, kondisinya memang demikian. Kita sama sama maklumi, disesuaikan dengan kemampuan financial daerah saat ini,” katanya.
Menurut Taufieq, banyak program-program yang diusulkan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB untuk menyesuaikan tantangan saat ini. namun, usulan-usulan tersebut akhirnya tidak menjadi dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Untuk kegiatan-kegiatan administrative, kalau ada pertemuan-pertemuan di luar terkait pertanian, teman-teman di dinas susahnya setengah mati untuk ongkos dan kebutuhan lainnya. Tapi sekali lagi, kita sama sama maklumi, sepertinya semua OPD di NTB juga mengalami hal yang sama dengan kami,” tambahnya.
Untungnya, program-program sektor pertanian dan perkebuan yang dilaksanan di NTB, banyak didukung oleh program dan anggaran pusat.
“Untung dari Kementerian Pertanian banyak memback up dengan program-programnya yang turun ke daerah. dan dukungan anggaran pusat lainnya,” tambahnya.
Taufieq menambahkan, untuk melaksanakan program-program strategis sektor pertanian dan perkebunan di NTB, sedianya minimal dukungan APBD NTB Rp50 miliar setahun. Barulah menurutnya, usulan-usulan program untuk mengintervensi pertanian dan perkebunan dapat dilaksanakan.(bul)
