Mataram (ekbisntb.com) – Pj Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin didampingi Sekda NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si Asisten Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Selasa 2 Juli 2024 kemarin.
Rakor dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dengan narsum dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian terkait.
Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan, angka inflasi di Provinsi NTB bulan Juni 2024 secara tahunan (YoY) sebesar 2,12 persen. Angka ini berada di bawah nasional sebesar 1,51 persen. Jika dilihat berdasarkan urutan, Provinsi NTB berada di posisi nomor urut tujuh inflasi terendah nasional.
“Alhamdulillah angka inflasi NTB bulan Juni secara yoy sebesar 2,12 persen berada di bawah nasional sebesar 2,51 persen. NTB berada pada kelompok 10 besar dengan inflasi terendah secara nasional,” terang Hassanudin.
Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma M.H mengatakan, pencapaian angka inflasi 2,12 persen ini tidak lepas dari tiga kata kunci yang menjadi spirit Pemprov NTB, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi yaitu Konsisten, Inovasi dan Sinergi.
“Tentunya dengan menerapkan strategi 4 K dalam bentuk program dan kegiatan secara berkelanjutan,” terang Wirajaya.
Wirajaya mengatakan, dari sisi keterjangkauan harga, sinergi pelaksanaan Operasi Pasar Murah telah dilakukan secara intensif sebagai bentuk respons jangka pendek dari upaya pengendalian inflasi. Dan sampai dengan saat ini di tahun 2024, telah dilakukan sebanyak 108 kali pelaksanaan operasi pasar dengan intensitas pelaksanaan mengikuti perkembangan dari tekanan inflasi setiap bulannya.
Adapun dari sisi ketersediaan pasokan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan diantaranya beras, cabai, dan bawang merah terus dilakukan dan inisiasi demplot cabai di lahan tidur milik Pemerintah Provinsi NTB dengan mereplikasi success story klaster binaan Bank Indonesia serta optimalisasi pemanfaatan pupuk organik dan digital farming untuk efisiensi biaya produksi.
Sementara itu, dari sisi kelancaran distribusi, TPID berinovasi dengan meluncurkan Warung Pentasi Mentaram (Pantau Tanggap Inflasi Menuju Target Aman) sebagai upaya efisiensi rantai pasok hulu ke hilir. Hal ini dilakukan melalui integrasi klaster binaan, Pemerintah daerah, Bank Indonesia dengan Koperasi Mutiara Amanah Syariah milik Bank NTB Syariah yang merupakan BUMD sebagai offtaker.
“Sedangkan di aspek komunikasi efektif juga dilakukan sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan. Berbagai kanal/media telah dilakukan, antara lain edukasi melalui radio pada periode prime time, termasuk imbauan berbelanja bijak khususnya pada periode HBKN,” ujarnya.
Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam kesempatan itu mengatakan, secara nasional angka inflasi sebesar 2,51 secara YoY. Angka ini masuk dalam capaian yang sangat baik, meskipun di Indonesia pernah mencapai angka yang rendah lagi yaitu 2,28 di September 2023. Namun demikian patut disyukuri bahwa angka inflasi yang terkendali ini merupakan buah Kerjasama semua pihak.
“Bagi daerah yang inflasinya di atas 2,51 persen, kami minta untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk mengadakan rapat internal kembali, kemudian dicek lagi harga-harga komoditas, yan mana yang masih tinggi,” pesan Tomsi.(ris)
