BerandaBERANDAPerkuat Tata Kelola Baik, Pemkab Sumbawa Launching Aplikasi E- Monev PBJ

Perkuat Tata Kelola Baik, Pemkab Sumbawa Launching Aplikasi E- Monev PBJ

Sumbawa Besar (EKBIS NTB) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot meluncurkan inovasi aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Aplikasi tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

- Advertisement -

“E-Monev tidak hanya sekadar aplikasi pelaporan semata, tetapi berfungsi sebagai sistem peringatan dini,sehingga dalam pelaksanaan PBJ dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan bisa dilihat secara langsung di aplikasi,” kata Jarot, Senin (16/11).

Dijelaskan, sistem ini bisa merekam perkembangan setiap paket pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima dapat dipantau secara berkala,sehingga berbagai anomali yang dikhawatirkan muncul bisa diminimalisir.

Berdasarkan data hasil audit BPK RI secara nasional pada semester 1 tahun 2026 ditemukan sekitar 9.493 permasalahan. Temuan itu didominasi beberapa faktor seperti harga yang jauh di atas harga pasar, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, kelebihan pembayaran, hingga ketimpangan antara progres fisik dan realisasi keuangan.

“Anomali tidak berarti pelanggaran, tetapi tidak boleh diabaikan harus ditelusuri dan dipastikan prosesnya sesuai ketentuan. Jangan sampai kita baru sibuk mencari penjelasan setelah persoalan menjadi temuan pemeriksaan,” ucapnya.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen nyata dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Artinya, setiap OPD wajib menetapkan satu penanggungjawab pengadaan yang bertanggung jawab memperbarui data E-Monev dan E-Project minimal satu kali setiap minggu.

Selain itu, seluruh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran juga wajib memastikan pengadaan tahun anggaran 2026, terinput sesuai ketentuan.

Ia meminta inspektorat memanfaatkan data itu sebagai instrumen pengawasan dan pendampingan. Kepatuhan OPD dalam penggunaan dan pelaporan E-Monev menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja kepala perangkat daerah.

“Kepala OPD harus memastikan sistem digunakan, data diperbarui, kendala diselesaikan dan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPKP dan koordinasi supervisi KPK terkait penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sejumlah perubahan regulasi pengadaan tahun 2026, ditambah terbatasnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang ditetapkan pada 3 November 2026, menuntut proses pengadaan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terpantau dengan baik.

“Aplikasi E-Monev yang terintegrasi dengan E-Project, menjadi sistem pemantauan yang tidak hanya berorientasi pada pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menyajikan gambaran nyata perkembangan setiap paket pengadaan secara real time,” terangnya. (ils)

Artikel Yang Relevan

IKLAN









Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut