Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram terus berupaya menata dan menangani maraknya badut jalanan yang beroperasi di sejumlah titik di Kota Mataram. Upaya tersebut dilakukan melalui asesmen untuk memetakan asal-usul, kondisi ekonomi, serta kebutuhan para pelaku badut jalanan.
Sebelumnya, Dinsos Kota Mataram telah melakukan penertiban. Namun, para badut jalanan kembali beroperasi di sejumlah persimpangan lampu merah di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan pihaknya menerapkan pendekatan komprehensif dalam penanganan persoalan tersebut. Asesmen dilakukan dengan memeriksa tingkat kesejahteraan berdasarkan desil serta menelusuri asal daerah para badut jalanan.
Muzakkir mengungkapkan, hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian badut jalanan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif baik, yakni berada pada desil 6 hingga 10. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
“Kita tidak tahu modus sebenarnya, apakah sekadar mencari uang tambahan atau memperkaya diri,” ujarnya, Selasa (20/10).
Berdasarkan hasil asesmen, Dinsos Kota Mataram menyiapkan dua langkah penanganan. Bagi badut jalanan yang berasal dari luar Kota Mataram maupun luar daerah, pemerintah tidak akan memberikan pembinaan melalui program pemberdayaan lokal. Penanganan terhadap mereka akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Muzakkir menjelaskan, para badut jalanan dari luar daerah akan dipulangkan ke daerah asal melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi NTB melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Langkah tersebut, antara lain, merujuk pada penanganan kasus badut jalanan asal Solo yang pernah dilakukan sebelumnya.
Sementara itu, bagi badut jalanan yang merupakan warga Kota Mataram dan benar-benar membutuhkan pekerjaan serta berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, pemerintah menyiapkan intervensi dan solusi pemberdayaan.
“Kami menghimpun data beserta nomor kontak sekitar 30 badut Kota Mataram untuk kami bantu promosikan mereka secara kolektif agar bisa bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki,” jelas Muzakkir.
Dinsos Kota Mataram berencana mempromosikan jasa para badut tersebut melalui akun media sosial resmi dinas. Dengan demikian, masyarakat dapat menyewa jasa mereka untuk berbagai acara hiburan, seperti pesta ulang tahun, peringatan hari jadi, hingga kegiatan literasi.
Menurut Muzakkir, upaya tersebut diharapkan dapat mencegah para badut kembali mengamen di jalanan. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan mereka maupun para pengguna jalan.
“Kita coba dengan cara mencarikan mereka pekerjaan, mungkin dari jasa hiburan. Sembari kita cari formula permanen,” ujarnya.
Mantan Camat Ampenan itu menambahkan, pemerintah akan menyiapkan intervensi dan solusi yang lebih berkelanjutan bagi para badut jalanan. Penanganan tersebut tidak semata-mata bertujuan menghentikan mata pencaharian mereka, tetapi juga menyediakan wadah agar mereka dapat bekerja secara lebih profesional, terarah, dan sesuai dengan keterampilan masing-masing. (pan)
