Mataram (ekbisntb.com) — Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kompeten Akademi Muda Indonesia di Jempong Baru, Kota Mataram, menjalani proses visitasi akreditasi, Selasa, 29 September 2026. Akreditasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan lembaga pelatihan kerja memenuhi standar mutu dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
Kegiatan visitasi dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Ida Wayan Putra Ekantara, SSTP., M.H. beserta jajaran, Ketua Komite Akreditasi LPK Provinsi NTB Zainur, S.Sos., asesor akreditasi LA/LPK Pusat Budi Harta Mulya, serta Direktur LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia Dr. (C) Ivan Suaidi, S.Sos., MM.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, akreditasi penting untuk memberikan kepastian bahwa LPK memiliki standar pelatihan yang sesuai ketentuan. Karena itu, pihaknya mendorong LPK di NTB untuk memastikan status akreditasinya tetap aktif.
Saat ini, kata Aidy, terdapat sekitar 229 LPK di NTB dengan berbagai bidang kompetensi. Namun, LPK yang status akreditasinya masih aktif disebut belum mencapai 80 lembaga.
“Sekitar 229 LPK di Nusa Tenggara Barat dengan berbagai kompetensi. Namun status akreditasi mereka itu sekitar tidak sampai 80 yang masih running,” kata Aidy.
Menurutnya, sebagian LPK lainnya memiliki masa berlaku akreditasi yang telah berakhir. Disnakertrans NTB mendorong lembaga-lembaga tersebut segera melakukan pembaruan atau akreditasi ulang.
“Teman-teman LPK swasta yang saat ini masa akreditasinya sudah habis, segera memperbarui supaya ketika nanti sertifikat dikeluarkan, statusnya tidak mengambang untuk diterima bekerja,” ujarnya.
Pastikan Standar Pelatihan
Aidy menegaskan, akreditasi bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan lembaga pelatihan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut menjadi batas minimal yang harus dipenuhi sebelum sebuah LPK mendapatkan pengakuan akreditasi.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum memilih lembaga pelatihan. Masyarakat diminta memastikan legalitas dan status akreditasi LPK melalui sumber informasi atau instansi yang kredibel.
“Ketika masyarakat akan mengikuti pelatihan tertentu di lembaga tertentu, baiknya bertanya dan melakukan konfirmasi kepada lembaga atau instansi yang kredibel,” katanya.
Sementara itu, Asesor Akreditasi LA/LPK Pusat Budi Harta Mulya mengatakan, terdapat dua LPK di NTB yang mendapat dukungan APBN untuk proses akreditasi. Salah satunya adalah LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia.
Budi menjelaskan, proses akreditasi pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk mempersulit LPK. Lembaga hanya perlu memenuhi sejumlah standar yang telah ditetapkan.
“Semua tidak ada yang rumit sebetulnya. Selama memenuhi kriteria, ada delapan standar yang harus mereka lengkapi. Yang penting butuh ketekunan untuk menyiapkan delapan standar tersebut,” jelasnya.
Menurut Budi, akreditasi merupakan bagian dari penjaminan mutu LPK sehingga masyarakat dan dunia kerja memiliki gambaran mengenai kualitas lembaga pelatihan tersebut. Masa berlaku akreditasi LPK selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Target Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja
Direktur LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia, Dr. (C) Ivan Suaidi, S.Sos., MM., mengatakan, proses akreditasi diharapkan semakin memperkuat kredibilitas lembaganya.
Menurut Ivan, keberadaan LPK bukan hanya untuk memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan kompetensi masyarakat usia kerja agar memiliki peluang karier yang lebih luas, termasuk ke pasar kerja internasional.
“Kami tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga soft skill, mindset, keterampilan, pengetahuan dan attitude,” ujarnya.
Sejumlah program yang menjadi fokus LPK Kompeten saat ini antara lain artificial intelligence (AI), digital marketing, content creator, service excellence, dan public speaking.
Sepanjang 2026, LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia telah melayani sekitar 522 peserta. Selain masyarakat umum, lembaga tersebut juga mendampingi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja.
Ivan berharap proses akreditasi dapat memperkuat sistem pembelajaran dan manajemen LPK Kompeten sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Harapannya, akreditasi ini semakin memperkuat kredibilitas LPK Kompeten dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan yang berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja,” katanya. (bul)
