Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga bulan Agustus tahun 2026 hanya sekitar 7 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kategori maju. Sementara, sisanya banyak yang tidak aktif termasuk tersangkut persoalan hukum.
“Dari 157 BUMDes ada sekitar 31 terindikasi tidak aktif, dua BUMDes berujung pidana. Kami juga akan terus mendorong agar BUMDes tersebut bisa kembali aktif,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ulumudddin.
Ia melanjutkan, BUMDes yang tidak aktif tersebut akan kembali diaktifkan pemerintah. Tahap awal yang dilakukan yakni pendataan dan pemetaan langsung ke masing-masing desa. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi BUMDes tersebut.
Proses identifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana bentuk transformasi dalam empat kategori. Yakni kategori BUMDes perintis, pemula, berkembang dan maju untuk mendukung program pemerintah dan mensejahterakan masyarakat.
“Hasil pantauan di lapangan secara kelembagaan banyak BUMDes kita yang tidak memiliki pengurus. Baik dari segi pelaksana operasional hingga ke pengawas secara struktur sudah tidak ada yang aktif,” ujarnya.
Ia memastikan, tidak mungkin BUMDes bisa berjalan dengan baik jika tidak memiliki kelembagaan yang baik,sehingga revitalisasi kelembagaan yang saat ini tengah digagas pemerintah menjadi atensi untuk diselesaikan agar BUMDes bisa aktif kembali.
“Selain revitalisasi kita juga melakukan penguatan terhadap aktivitas kelembagaan terutama SDM. Sehingga kita berharap kedepan mereka bisa mengelola BUMdes secara profesional,” sebutnya.
Menurut dia, BUMDes merupakan amanat dari undang-undang sehingga wajib bagi desa untuk menyiapkan anggaran. Pasalnya, peran dari BUMDes ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang ada di desa khususnya dalam menggerakkan ekonomi di desa.
“Peran BUMdes ini kami anggap sangat penting untuk menggerakkan ekonomi desa, sehingga pola pembinaan akan terus kami lakukan kepada seluruh BUMDes yang ada, ” tambahnya. (ils)
