Mataram (ekbisntb.com)- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan tradisional. Nelayan tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM.
Hal ini disuarakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Persoalan kelangkaan BBM subsidi ini dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan distribusi biasa, tetapi telah menyentuh keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Koordinator Wilayah Indonesia Timur KNTI, Dedy Sopian, Selasa, 4 Agustus 2026 menyebut, nelayan menjadi kelompok yang paling terpukul ketika pasokan BBM terganggu. Bagi nelayan, BBM bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan modal utama untuk bisa melaut dan mendapatkan penghasilan.
“Kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai wilayah NTB telah melumpuhkan aktivitas nelayan tradisional. Banyak nelayan tidak dapat melaut karena tidak memperoleh BBM, sementara kebutuhan hidup keluarga terus berjalan,” kata Dedy dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Dedy, persoalan yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola distribusi energi sekaligus lemahnya pengawasan.
KNTI mempertanyakan bagaimana nelayan yang setiap hari berperan menyediakan sumber pangan bagi masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitasnya.
“Berulangnya kelangkaan BBM menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi dan minimnya keberpihakan negara terhadap nelayan,” tegasnya.
Karena itu, KNTI mendesak Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait segera turun tangan memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
KNTI meminta pemerintah tidak hanya memastikan pasokan kembali tersedia, tetapi juga membenahi mekanisme distribusi agar BBM benar-benar sampai kepada kelompok nelayan yang membutuhkan.
KNTI juga meminta pemerintah membuka secara transparan penyebab kelangkaan BBM subsidi di NTB.
Menurut Dedy, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas apakah persoalan tersebut dipicu keterbatasan pasokan, distribusi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan, atau lemahnya pengawasan.
“Jangan biarkan nelayan menjadi korban dari buruknya distribusi maupun lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok BBM, terutama pada wilayah yang menjadi sentra nelayan tradisional.
KNTI mengingatkan dampak kelangkaan BBM subsidi tidak berhenti pada nelayan. Jika nelayan tidak bisa melaut, produksi ikan ikut terganggu. Pada akhirnya, kondisinya berpotensi memengaruhi pasokan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir, dan melemahkan perekonomian daerah yang bergantung pada sektor perikanan,” kata Dedy.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat pesisir dapat menjalankan pekerjaannya dan memperoleh penghidupan yang layak.
“Negara tidak boleh abai terhadap nasib nelayan. Menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam melindungi hak masyarakat pesisir untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak,” tegasnya.
Organisasi ini menurutnya menyatakan akan mengonsolidasikan nelayan di berbagai wilayah Indonesia Timur untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui jalur konstitusional.
“Nelayan tidak membutuhkan janji. Nelayan membutuhkan BBM. Tanpa BBM, perahu tidak bergerak, dapur tidak mengepul, dan ketahanan pangan bangsa ikut terancam.” tandasnya. (bul)