Jakarta (Ekbis NTB) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana haji melalui transformasi digital. Inovasi terbaru dihadirkan melalui BPKH Apps, sebuah platform yang memungkinkan calon jemaah haji memantau nilai manfaat dan posisi antrean keberangkatan secara real-time.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghapus keraguan publik terkait pengelolaan dana haji. Melalui aplikasi tersebut, jemaah kini memiliki akses mandiri terhadap hak keuangan mereka.
“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui BPKH Apps, jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real-time,” ujar Arief dalam keterangannya, Mei 2026.
Dana Kelolaan Tembus Rp180 Triliun
Hingga Mei 2026, total dana yang dikelola BPKH tercatat mencapai Rp180 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan risiko yang terukur untuk menjamin keamanan setoran pokok jemaah.
Arief menjamin bahwa dana setoran pokok milik jemaah tetap utuh dan tidak berkurang. Sementara itu, hasil investasi atau nilai manfaat dialokasikan untuk menjaga agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
Tiga Kanal Penyaluran Nilai Manfaat
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa hasil pengelolaan investasi disalurkan melalui tiga kanal utama demi keberlangsungan pembiayaan haji:
- Subsidi Biaya Haji: Digunakan untuk menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) agar tetap rasional di tengah kenaikan biaya operasional di Arab Saudi.
- Rekening Virtual: Tambahan saldo bagi jemaah yang masih dalam masa tunggu, yang jumlahnya kini bisa dipantau langsung melalui aplikasi.
- Biaya Hidup (Living Cost): Penyediaan uang saku bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.
Digitalisasi melalui BPKH Apps ini diharapkan menjadi standar baru dalam keterbukaan informasi publik, sehingga calon jemaah merasa lebih tenang dan mendapat kepastian mengenai status keberangkatan serta saldo keuangan mereka. (r/fan)
