Mataram (ekbisntb.com) – Delapan ribu hektare lahan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dialihfungsikan jadi lahan jagung. Perambahan lahan ini didominasi di Pulau Sumbawa, tepatnya di wilayah Bima dan Dompu.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi.
Ia mengingatkan, adanya perambahan lahan hutan berpotensi meningkatkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Apalagi dengan kondisi musim kering.
“Itu sudah kita antisipasi, kebetulan kami punya Bidang Gakkum namanya yang membina KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) di bawahnya, kita sekarang secara masif mensosialisasikan,” ujarnya belum lama ini.
Untuk memastikan tidak adanya kejadian kebakaran hutan, Pemprov NTB bersama dengan mitra akan berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna melakukan pencegahan dan penanganan.
Dalam hal ini, pemerintah menyiagakan ratusan personel pengamanan hutan (Pamhut) dan polisi hutan (Polhut) untuk mengoptimalkan pengawasan di daerah-daerah rawan kebakaran.
“Semua Pamhut dan Polhut sudah kami siagakan, cuma tetap kami berikan peningkatan kapasitas kepada mereka terkait dengan antisipasi karhutla,” katanya.
Walaupun terjadi pengurangan jumlah KHP imbas penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru, Didik memastikan tidak menghambat pengawasan di lapangan. Sebab menurutnya, yang berkurang hanya lembaga saja, namun secara jumlah personil tetap sama hanya jangkauannya lebih luas.
Tidak hanya itu, wilayah yang masuk perhutani sosial juga masuk dalam pantauan. Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 26 ribu hektare lahan yang juga disulap menjadi lahan jagung. Rencananya, untuk menghindari kejadian tidak diinginkan, lahan-lahan tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman seperti buah-buahan dan lainnya. Selain hasilnya lebih menguntungkan, juga bisa mencegah terjadinya banjir.
“Kita arahkan teman-teman untuk agroforestri, kalau di Bima Dompu kemiri karena sudah ada pasarnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan DLHK NTB, Burhan Bono, mengungkapkan lahan kritis di NTB mencapai sekitar 180 ribu hektare. Jumlah tersebut turun sekitar 10 ribu hektare dibanding data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022.
Di samping itu, penanganan lahan kritis membutuhkan biaya besar. Dengan kebutuhan rehabilitasi Rp8 juta hingga Rp12 juta per hektare, total anggaran yang diperlukan mencapai triliunan rupiah.
“Kalau pemerintah sendiri yang kerjakan, butuh bertahun-tahun. Tapi kalau mindset masyarakat berubah, mungkin dalam lima tahun bisa dipercepat,” katanya.
Untuk penghijauan kembali hutan kritis, Pemprov NTB tidak bisa mengalokasikan anggaran secara langsung karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). (era)
