Mataram (Ekbis NTB) – Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB menilai wacana pemerintah untuk menarik iuran dari tiket penerbangan kurang tepat. Pasalnya, hal ini akan memberikan dampak bagi pariwisata diseluruh wilayah, termasuk NTB.
Apalagi, NTB sekarang ini tengah berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan untuk berkunjung. Ketua Astindo NTB Sahlan M Saleh menegaskan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan harus dilakukan dari pengenaan tambahan biaya penerbangan. Sebab tidak semua penumpang pesawat merupakan wisatawan.
“Bisa saja Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang, investor dan sebagainya yang menggunakan transportasi udara itu. Karena itu, kami menyatakan tidak tepat mengambil sikap seperti itu oleh pemerintah. Tidak diberlakukan untuk penumpang iuran untuk pariwisata itu pada penumpang yang bukan wisatawan,” tegas Sahlan M Saleh, Kamis 25 April 2024.
Apalagi saat ini saja harga tiket sudah terbilang tinggi baik untuk keluar daerah dibandingkan keluar negeri. Sehingga banyak orang-orang memilih berlibur keluar negeri. Kemudian ditambah dengan wacana dari pemerintah terkait penarikan iuran pesawat. Jika nantinya akan benar-benar diterapkan, maka dampaknya yang paling dirasakan semakin berkurangnya orang atau wisatawan untuk bepergian maupun berlibur.
“Melemahnya minat orang berwisata karena komponennya semakin tinggi, belum harga tiket tinggi. Apalagi kita menjadi tuan rumah MotoGP 2024,” ucapnya.
NTB akan ada beberapa event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan. Tentunya dengan harapan bisa menarik orang luar NTB untuk datang menonton gelaran event yang ada, salah satunya event MotoGP 2024 yang menjadi event internasional ditunggu-tunggu masyarakat.
“Jangan sampai dengan berlakukan penarikan iuran penerbangan itu jadi citra buruk cara kita mencari pendapatan dari sektor pariwisata. Masih ada destinasi kita, ada Gili Trawangan, Mandalika , kalau mau nariknya langsung di destinasi wisatanya,” imbuhnya.
Destinasi wisata dapat dimanfaatkan untuk menarik PAD. Dengan begitu, menurutnya wisatawan juga tak keberatan.
“Jangan dicampur adukan semuanya,” katanya.
Sebagai informasi rencana pemerintah menarik tarif wisatawan dari komponen penerbangan tengah menjadi perbincangan. Apalagi beredar surat undangan rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan pada Rabu 24 April 2024. Dalam surat tersebut, agenda yang dilaksanakan dalam rapat. Yakni pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.
“Astindo secara khusus sudah membahas secara nasional tentang hal ini. Alhamdulillah Keputusan melalui DPP, DPP akan bersurat langsung ke pusat untuk menyampaikan ke pikiran-pikiran kami,” demikian Sahlan.(bul)
