Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB gerak cepat merealisasikan program unggulan “Desa Berdaya” sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Program ini dieksekusi pada awal 2026 ini, setelah seluruh regulasi dan kesiapan data penerima diselesaikan.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Pemprov NTB telah memantapkan langkah awal pelaksanaan Desa Berdaya melalui rapat internal bersama sejumlah perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPKAD, serta Biro Hukum.

“Kami ingin seluruh regulasi Desa Berdaya selesai di bulan Januari ini. Pergubnya sudah diselesaikan, tinggal penetapan SK desa transformatif untuk 40 desa serta SK kepala keluarga penerima manfaat,” ujar Nelly, usai menggelar rapat bersama terkait Desa Berdaya di Kantornya, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menjelaskan, sebanyak 7.250 kepala keluarga di 40 desa akan menjadi penerima program Desa Berdaya dengan sistem by name, by address. Data penerima tersebut akan diverifikasi secara ketat oleh tenaga pendamping yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya.

“Tenaga pendamping akan bekerja sampai Februari. Target kami, data penerima sudah final di Februari, sehingga Maret kita bisa langsung mulai eksekusi program,” katanya.

Menurut Nelly, ketepatan perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Ia menegaskan, jenis bantuan akan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku.

“Kalau bentuknya bantuan sosial, harus masuk ke Dinas Sosial. Kalau bantuan keuangan, pengelolaannya tetap di BPKAD. Dari sisi perencanaan anggaran, kami ingin semuanya jelas agar pelaksanaan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain regulasi utama, Pemprov NTB juga tengah menyusun pedoman turunan sebagai acuan pelaksanaan program. Pedoman Desa Transformatif akan disusun oleh Dinas Desa, sementara pedoman tematik menjadi tanggung jawab Bappeda.

“Kerja bersama lintas perangkat daerah inilah yang kami matangkan. Insya Allah seluruh regulasi dan pedoman selesai di Januari ini,” tambahnya.

Nelly menegaskan, Program Desa Berdaya sudah mulai berjalan secara bertahap. Setelah legalitas rampung pada Januari, Pemprov akan melakukan pembaruan data pada Februari dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum program dijalankan penuh pada Maret 2026.

Meski tahap awal menyasar 40 desa, Pemprov NTB memastikan desa-desa lain tetap akan mendapatkan sentuhan program pembangunan melalui skema kolaborasi.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan NGO. Minggu depan kami rencanakan coffee morning untuk memastikan NGO masuk di desa mana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Iqbal, bahwa keberadaan ratusan NGO diharapkan dapat diorkestrasi agar menghasilkan pembangunan yang harmonis dan saling menguatkan.

Lebih jauh, Nelly menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program bantuan, melainkan strategi membangkitkan ekonomi masyarakat dari desa.

“Kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat melalui desa. Karena sebagian besar masyarakat NTB ada di desa. Kalau ingin berbicara pembangunan dan kemakmuran, maka harus dimulai dari desa,” tegasnya.

Intervensi dalam Program Desa Berdaya meliputi bantuan keuangan, pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Fokus awal program ini akan menyasar 106 desa prioritas dari total lebih dari seribu desa yang ada di NTB.

“Persiapan sudah dilakukan sejak 2025. Tahun 2026 ini kita mulai gas pelaksanaan,” pungkas Nelly.(bul)