Mataram (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan dengan menekankan ketepatan jadwal sejak tahap perencanaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran serta memastikan manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, di ruang kerjanya, Rabu, 14 Januari 2026 menegaskan, bahwa percepatan pelaksanaan program sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam mematuhi jadwal perencanaan yang telah disepakati bersama.
“Kalau dari perencanaan sudah sesuai jadwal, maka kami berharap pelaksanaannya oleh OPD juga berjalan sesuai rencana masing-masing. Dengan begitu, penumpukan kegiatan di akhir tahun bisa dihindari,” ujar Nelly yang baru-baru dilantik Gubernur NTB, Lalu. Iqbal ini sebagai Kepala Bappeda NTB.
Mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan Kepala BPSDM Provinsi NTB ini menambahkan, jika kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sejak awal tahun, dampaknya akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi pedoman bersama agar seluruh OPD benar-benar mematuhi kalender perencanaan yang telah ditetapkan oleh Bappeda.
Menurut Nelly, selama ini keterlambatan pelaksanaan program kerap terjadi karena adanya pergeseran atau perubahan dalam perencanaan yang belum optimal. Akibatnya, banyak kegiatan menumpuk di penghujung tahun anggaran.
“Dalam perencanaan itu sudah ada jadwal pelaksanaan. Kalau perencanaannya matang dan on the track, pelaksanaan juga tidak akan menumpuk di akhir tahun,” katanya.
Untuk itu, Bappeda meminta OPD mulai menajamkan dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing, termasuk DPA, agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2026, Bappeda sudah mulai membahas perencanaan untuk tahun 2027. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan serupa pada tahun berikutnya.
“Kami berharap perencanaan 2027 benar-benar berjalan sesuai jadwal. Tapi ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan kecepatan dan komitmen dari teman-teman OPD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nelly menekankan bahwa percepatan perencanaan dan pelaksanaan program memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlambatan program, menurutnya, akan berdampak pada tertundanya pembangunan di masyarakat.
“Kalau proses perencanaan terlambat, pelaksanaan juga terlambat. Otomatis pembangunan di masyarakat ikut tertunda dan itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, belanja daerah memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Oleh karena itu, realisasi anggaran harus dijaga agar sesuai dengan target yang telah disepakati.
Bappeda NTB juga akan secara rutin melakukan evaluasi realisasi program dan anggaran setiap bulan. Target realisasi pun telah ditetapkan secara bertahap, yakni 20 persen pada triwulan pertama, 30 persen pada triwulan kedua, 30 persen pada triwulan ketiga, dan 20 persen pada triwulan keempat.
“Kesepakatan angka-angka inilah yang harus kita eksekusi dengan baik. Ini yang terus kami jaga agar pembangunan berjalan sesuai rencana,” jelas Mantan Pj. Bupati Dompu ini.(bul)
