Mataram (ekbisntb.com)– Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal memacu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat eksekusi program sejak awal tahun, sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan global dan kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa percepatan realisasi program menjadi kunci agar belanja pemerintah mampu berfungsi sebagai penyangga ekonomi daerah, terutama pada awal tahun yang selama ini kerap mengalami perlambatan.
“Pak Gubernur sudah memerintahkan agar program-program yang bisa dieksekusi secara fisik segera dijalankan, meskipun aliran kas belum sepenuhnya masuk. Ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi dan menahan laju inflasi,” ujar Juru Bicara Gubernur yang biasa dipanggil AKA ini di ruang kerjanya, Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menekankan, kekosongan sejumlah jabatan eselon di lingkungan Pemprov NTB tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program strategis. Seluruh posisi kosong saat ini telah diisi pelaksana tugas yang memahami bidang kerja masing-masing.
“Secara pelaksanaan, tidak ada gangguan signifikan sebenarnya. Karena yang menjadi pelaksana tugas adalah orang-orang yang faham pekerjaan di situ. Justru yang ditekankan Pak Gubernur adalah kecepatan eksekusi, karena keterlambatan realisasi belanja pemerintah yang selama ini terjadi setiap awal tahun, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurut AKA yang masuk tiga besar calon Sekda NTB ini, belanja pemerintah yang terlambat dieksekusi berisiko menahan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah seperti konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan.
“Kalau program cepat dijalankan, manfaatnya cepat diterima masyarakat. Misalnya pembangunan rumah layak huni, kalau dieksekusi sejak awal tahun, indikator kemiskinan dari sisi perumahan bisa lebih cepat turun,” jelasnya.
Ia menyebutkan, selaras dengan itu, pada Januari 2025 ini seluruh OPD telah menyelesaikan konsolidasi internal, mulai dari penyatuan kantor, sarana prasarana, hingga penataan sumber daya manusia.
Dengan demikian, tidak ada alasan menunda pelaksanaan program prioritas. Jabatan strategis yang masih kosong saat ini segera diisi melalui seleksi terbuka.
“Seleksi jabatan ini berjalan paralel dengan eksekusi program. Dan, yang dinilai Pak Gubernur bukan semata serapan anggaran saja, tetapi bagaimana program itu benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Iqbal juga melakukan penilaian kinerja pejabat secara berkala dengan menitikberatkan pada kecepatan, kualitas eksekusi, dan kebermanfaatan program. Evaluasi ini menjadi bagian dari transisi menuju penerapan manajemen talenta ASN mulai semester pertama 2026.
“Manajemen talenta ini akan memastikan pejabat yang mengisi jabatan strategis benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk mendorong program berjalan cepat dan tepat sasaran. Sehingga, dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebermanfaatan program oleh masyarakat, bisa diwujudkan lebih cepat,” tandasnya.
Diketahui, sejumlah posisi di Pemprov NTB yang masih kosong diantaranya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kepala Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah NTB. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.(bul)
