Mataram (ekbisntb.com) –

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB kembali menggelar Bincang Kamisan di Media Center Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).

- Iklan -

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan NTB”, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., Kepala Bidang Pengembangan Dagang Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Endang Sri Wahyuni, S.STP., dan Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Dr. Ir. Satrijo Saloko, M.P.

Dalam pemaparannya, Kepala DKP NTB, H. Aidy Furqan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah.

Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tiga tugas utama, yaitu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi dan pengolahan hasil pangan.

“Maka saya sering menyingkatnya dengan istilah 3K: ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi,” jelas Aidy.

Ia menjelaskan, DKP NTB berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan dalam menjaga rantai ketersediaan bahan pangan pokok.Untuk memastikan keterjangkauan, DKP NTB secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan Bulog, mitra dagang, serta pelaku UMKM.

“Dalam setiap GPM, kami undang mitra untuk menjual komoditas strategis di bawah harga pasar,” ujarnya.

Aidy mencontohkan, dalam kegiatan GPM yang digelar di Lingsar, komoditas minyak dan beras menjadi yang paling diminati hingga cepat habis. Sementara di Lombok Tengah, stok beras justru tersisa karena daerah tersebut merupakan sentra produksi beras.

“Kegiatan GPM kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar,” tambahnya.

Saat ini, DKP NTB memantau 23 komoditas pangan utama, termasuk beras, jagung, gula, minyak, daging, telur, ikan, dan garam. Pemantauan dilakukan melalui panel harga harian guna mengantisipasi fluktuasi harga.

Aidy juga mengakui adanya perbedaan harga Minyakita di sejumlah pasar. “Harga tertinggi tercatat di Pasar Mandalika Rp18.000 per liter, sementara di pasar lain berkisar Rp17.000–Rp17.500. Ini bisa dipengaruhi suplai dan permintaan di pasar setempat,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov NTB menempuh langkah-langkah stabilisasi tanpa mengganggu mekanisme pasar. “Kita gelar pasar murah untuk membantu masyarakat, tapi tetap menjaga keseimbangan harga di pasar,” tegasnya.

Meski NTB disebut surplus beras dengan produksi mencapai 1,2 juta ton dari kebutuhan sekitar 875 ribu ton, Aidy mengakui masih ada wilayah yang tergolong rawan pangan, terutama di bagian selatan Kabupaten Lombok Timur.

“Di zona rawan itu, harga cenderung lebih tinggi. Kami antisipasi dengan program bantuan pangan bekerja sama dengan Bulog untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem,” katanya.

Lebih lanjut, Aidy menjelaskan bahwa pengendalian harga beras juga menjadi perhatian nasional. “Presiden menugaskan aparat menjadi Satgas Pengendalian Harga Beras di bawah koordinasi Bareskrim Polri. Di NTB, pelaksanaannya dikomandoi Ditkrimsus Polda NTB, dengan anggota dari DKP, Dinas Perdagangan, dan Bulog,” ujarnya.

“Tugas kita adalah memantau kenapa harga bisa tinggi, kenapa tidak stabil. Kita tidak hanya melihat di pasar, tapi juga menelusuri dari hulunya,” tambahnya. (ham)