Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tengah menyiapkan skema baru pembiayaan sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Skema ini dinilai lebih aman serta transparan untuk menghindari polemik sumbangan komite yang sering dianggap sebagai pungutan.

- Iklan -

Sekretaris Dikbud NTB Arifin mengatakan, pihaknya sedang menghitung kemungkinan penerapan BOSDA dengan besaran Rp 50 ribu per siswa per bulan.

“Kalau istilah BOSDA ini diberlakukan, pengelolaan dana sekolah akan lebih aman dan tidak melanggar aturan keuangan,” ujar Arifin.

“Kalau istilah BOSDA ini diberlakukan, pengelolaan dana sekolah akan lebih aman dan tidak melanggar aturan keuangan,” ujar Arifin.

Menurutnya, penerapan BOSDA menjadi pilihan realistis dibanding kembali menggunakan sistem Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan.

Arifin menegaskan, jika BPP kembali diberlakukan dengan pola pengelolaan yang sama seperti APBD, maka Dikbud NTB harus meningkatkan kompetensi tenaga pengelola keuangan di sekolah maupun cabang dinas.

“Kalau memang nanti BPP diberlakukan lagi, mau tidak mau kami harus menyiapkan SDM yang lebih kompeten dalam pengelolaan keuangan,” ujar Arifin. Ia mengakui masih banyak tenaga sekolah yang belum terlatih dalam tata kelola dana publik.

“Tidak apa-apa kalau saat ini belum semua kompeten, karena kami sedang siapkan peningkatan kapasitasnya,” tambah Arifin.

Langkah ini diambil agar pengelolaan dana pendidikan lebih profesional dan terhindar dari potensi pelanggaran. “Kalau sistem sumbangan komite itu pasti rancu, bisa disalahartikan,” tegas Arifin.

Dikbud NTB juga berencana mengevaluasi pembiayaan SMA, SMK, dan SLB negeri yang masih menggunakan sumbangan komite. Evaluasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat. “Lebih cepat lebih baik,” tandas Arifin. (sib)