Lombok (ekbisntb.com) – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat dikeluhkan sekolah penerima program ini. Pasalnya, menu makanan tidak menarik selera makan siswa sehingga banyak makanan terbuang mubazir. Makanan yang tak dikonsumsi siswa pun terpaksa diberikan untuk makanan ternak ayam.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas MBG Lobar dengan SPPG dan perwakilan Sekolah, Selasa 14 Oktober 2025. Salah satu perwakilan guru dari Kecamatan Batulayar bernama Raodiah mengungkapkan bahwa puluhan ompreng hampir selalu tersisa gegara siswa enggan menyantap menu MBG yang disediakan.

- Iklan -

“Kami terpaksa menyampaikan ini demi kebaikan kita semua. Banyak anak-anak yang tidak mau makan, di kelas yang isinya 28 siswa, hanya 8 orang yang mau makan. Itu pun mereka cuman menngambil buah atau gak susu,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena menu MBG yang dibagikan tidak sesuai dengan selera yang diminati siswa. Ia bahkan mengatakan nasi bungkus yang dijual pedagang lebih laku dan diminitasi siswa. “Ada juga penyebabnya karena aroma makannya sudah mulai tidak enak. Misalnya telur yang sudah mulai amis, atau ayam yang ditakutkan ada ulatnya, karena itu pernah kejadian juga,” ungkap Raodiah.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Guru Madrasah di Kecamatan Sekotong. Guru yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa, siswa enggan menyantap menu MBG karena tidak terbiasa menggunakan piring berbahan aluminium. “Omprengnya ini kan pakai aluminium sama kayak di rumah sakit, jadi anak-anak kita merasa gak berselera. Mereka juga sudah terbiasa dengan masakan ibunya,” ucapnya.

Selain itu sekolah juga mengelukan bau makanan yang menyerupai makanan rumah sakit. Diduga disebabkan penggunaan ompreng. “Saking banyak tidak dimakan, kepala sekolah sampai kumpulkan makanan sisa. Dan karena bau itu dia drop dan diinfus,” ucapnya.

Tidak hanya itu guru asal Kecamatan Sekotong itu juga mengungkapkan bahwa makanan sisa yang banyak itu akhirnya diberikan ke ternak.“Jadi yang gemuk di sekolah itu Ayam,” ucapnya berseloroh.

Ia bahkan merasa bahwa hadirnya program MBG ini justru malah menambah tanggung jawab guru. Guru, sambungnya, harus mengikat rapi ompreng sisa siswa setiap hari sebelum diambil pihak SPPG. “Mohon maaf ini, katanya juga ada honor koordinator buat kita, tapi sampai sekarang belum ada,” keluhnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan bahwa program MBG sejal awal memang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Akan tetapi, katanya, beban tanggung jawab selalu dilimpahkan pada Pemkab.

Bupati dengan tegas meminta agar program MBG ini harus bisa memberikan dampak bagi daerah baik secara ekonomi maupun pemenuhan gizi untuk anak. Ia mengaku tidak segan-segan menutup dapur MBG jika didapati membahayakan. “Ya kalau memang terus bahaya hasil temuan kita, dan kejadiannya terus buruk ya terpaksa kita harus tutup,” tegasnya.

Terpisah, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Tri Dhara Marhamah yang hadir dalan Rapat Koordinasi tersebut, mengatakan akan menyampaikan keluhan serta permasalahan MBG yang ditemukan di Lombok Barat. “Kita di sini hanya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, kami tidak berwenang menyampaikan apapun. Tapi temuan-temuan yang disampaikan teman-teman tadi akan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya.

Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Lobar yang inisiatif membentuk Satgas dan SE imbauan pengawasan penerapan MBG. “Kami menemukan temuan SPPG yang sedikit bermasalah. Tapi juga menemukan SPPG lain yang bisa menjadi contoh,” terangnya.

Terkait sejumlah temuan yang didengar saat Rakor itu, Tri Dara mengaku sudah mencatatnya. Menjadi bahan laporan pihaknya untuk disampaikan kepada pusat. Sebab tujuan pihaknya turun langsung ke daerah melakukan pemantaun dan pengawasan.

“Temuan-temuan di lapangan yang kami dapatkan akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai bahan tindaklanjut. Agar memberika MBG yang bermanfaat kepada masyarakat,” jelasnya.

Analis Hukum Asisten, Tata Ruang, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup Kementarian Sekretariat Negara, Ghina Zarah Putri menambakan, temuan di setiap daerah itu akan menjadi bahan materi untuk regulasi pelaksanaan MBG ini. Sebab diakuinya kini pemerintah sedang menyiapkan Perpres. “Seperti arahan pak presiden untuk perbaikan tata kelola MBG,”ungkapnya. (her)