Lombok (ekbisntb.com) –

Capaian pajak bumi dan bangunan (PBB) di tahun 2025, cukup progresif. Realisasi PBB sampai jatuh tempo 30 September, mencapai 85 persen dari sebelumnya 79 persen lebih di tahun 2024.

- Iklan -

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Rabu 1 Oktober 2025 menjelaskan, realisasi pajak bumi dan bangunan sampai jatuh tempo 30 September 2025, mencapai 85 persen atau senilai Rp25,5 miliar dari target Rp30 miliar.

Capaian ini dinilai cukup progresif dibandingkan tahun 2024, hanya mencapai 79 persen lebih. Artinya, masyarakat antusias membayar pajak karena kebijakan penghapusan denda. “Alhamdulillah, capaian sampai jatuh tempo mencapai 85 persen. Saya kira cukup progresif sekali,” terang Amrin.

Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah. Pasalnya, 15 persen wajib pajak (WP) merupakan kategori masyarakat menengah ke bawah belum membayar pajak. Penyebab utamanya adalah tingkat kepatuhan masih rendah.

“Terkadang masyarakat mengiyakan saja. Pelayanan dilakukan di setiap lingkungan, tetapi tidak ada respon,” ujarnya.

Rendahnya kepatuhan WP membayar pajak sangat dilematis. Salah satu cara menertibkannya adalah mengenakan sanksi denda 1 persen per bulan. Kedua, memperketat pelayanan administrasi di kelurahan dan kecamatan. Artinya, masyarakat harus melampirkan bukti lunas PBB, apabila ingin mendapatkan pelayanan.

Amrin menegaskan,dua alternatif ini menjadi solusi, karena pemerintah tidak mungkin menyita rumah milik warga. “Sejauh ini, kelihatannya masyarakat tidak butuh urusan administrasi,” ujarnya.

Pihaknya tetap memberikan teguran kepada wajib pajak dengan harapan mau menyelesaikan kewajiban mereka. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah, sehingga sampai akhir tahun 2025, realisasi PBB bisa mencapai 100 persen lebih. (cem)