Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi belanja daerah di Provinsi NTB hingga pertengahan tahun anggaran 2025 belum menunjukkan hasil optimal. Dari total 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tercatat masih ada 18 OPD yang serapan belanjanya berada di bawah 50 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Nursalim, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov. Menurutnya, percepatan belanja daerah sangat penting karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- Iklan -

“Uang sudah standby, kondisi fiskal kita juga semakin membaik. Tinggal bagaimana kecepatan perangkat daerah untuk mengeksekusi program. Kalau kegiatan sudah berjalan, SKPD bisa segera mengajukan pencairan,” jelas Nursalim, Jumat, 28 Agustus 2025.

Ia menyebutkan, beberapa OPD dengan realisasi belanja rendah di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Kesbangpoldagri. Meski begitu, rata-rata OPD tersebut sudah melakukan kontrak pekerjaan, sehingga diharapkan pada bulan depan mulai mengajukan pembayaran.

“Kami sudah memanggil OPD yang realisasinya masih rendah. Bukan untuk menekan, tapi memastikan prosedur berjalan dengan baik serta kualitas pekerjaan tetap terjaga. Harapan kita bulan depan realisasinya melonjak,” tambahnya.

Nursalim menegaskan, rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada perlambatan roda ekonomi daerah. APBD, kata dia, berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kalau serapan rendah, efeknya tenaga kerja terlambat dibayar, penyedia barang dan jasa juga tidak bisa berbelanja. Padahal APBD ini instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia optimistis realisasi belanja OPD akan meningkat signifikan pada triwulan berikutnya. Hal ini didukung dengan progres kontrak yang sudah berjalan di sebagian besar OPD.

“Sekarang rata-rata OPD sudah masuk tahap kontrak. Tinggal menunggu pengajuan pembayaran. Jadi, kita yakin serapan akan naik, sekaligus meminimalisir temuan audit seperti tahun lalu yang sudah jauh menurun,” terang Nursalim.

Pemprov NTB menargetkan seluruh OPD dapat memaksimalkan serapan belanja sebelum akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2025.(bul)