Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat kerja sama pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Pemkab KLU dan BSI yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kepala Bapenda KLU, Ainul Yakin menjelaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Lombok Utara dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan. “Sebagai bentuk implementasi, BSI akan memaksimalkan kanal pembayaran pajak dan retribusi, terutama di kawasan tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno untuk pajak restoran, kafe dan hotel. Tiga destinasi wisata ini memiliki potensi pajak yang sangat besar dan menjadi penopang utama penerimaan daerah. Kolaborasi ini sangat penting mengingat target penerimaan pajak daerah yang tinggi menuntut adanya kerja sama aktif dengan berbagai pihak,” ujarnya.

- Iklan -

Sementara itu, Tito Indratno, Area Manager BSI Area Denpasar, menambahkan bahwa integrasi sistem pembayaran BSI dengan aplikasi Sipenda milik Pemkab KLU akan segera dilakukan secara host to host. “BSI berkomitmen mendukung kemudahan layanan pembayaran bagi wajib pajak serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, pembayaran pajak dan retribusi juga selain melalui aplikasi byond by BSI juga dapat dilakukan melalui chanell jaringan BSI Agen yang tersebar di berbagai titik strategis, sehingga layanan lebih mudah dijangkau masyarakat termasuk pelaku usaha di kawasan wisata,” jelasnya.

Acara sosialisasi implementasi sistem pembayaran ini turut dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas P2KB, Pemdes serta jajaran Sekretariat Daerah KLU.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lombok Utara dan BSI optimis mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.(bul)